Claim Missing Document
Check
Articles

PROMOSI PEMASARAN MELALUI DIGITAL MARKETING PADA UMKM KELURAHAN GANTING KOTA PADANG PANJANG Syukri Iska; Himyar Pasrizal; Nofrivul Nofrivul; Mirawati Mirawati; Khairul Marlin; Khairulis Shobirin; Yeni Melia; Chitra Indah Sari
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 11 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i11.3886-3892

Abstract

Kegiatan pemasaran adalah hal yang sudah tidak asing bagi pelaku bisnis, saat ini kegiatan pemasaran bisa dilakukan melalui media sosial yang bisa menjangkau banyak penikmat bisnis sehingga bisnis yang ada bisa berkembang dengan pesat. Salah satu UMKM yang mengembangkan bisnisnya adalah Serambi Milk Kelurahan Ganting Kota Padang Panjang dan bergerak dalam industri pengolahan susu sapi perah yang dipimpin oleh Ridwasyah S. E. Pola pemasaran yang dilaksanakan perlu adanya perubahan ke era digital yang bertujuan untuk memperbesar jaringan pemasaran sehingga produk usahanya bisa dikenal banyak orang, selain itu UMKM Serambi Milk ini belum memahami manajemen pengelolaan keuangan dengan baik dalam menjalankan bisnis sehingga tatanan keuangan masih berantakan. Hasil pelaksanaan yang dilakukan dalam pengabdian saat ini adalah memberikan pelatihan promosi pemasaran melalui media sosial terutama instragram sehingga bisa meningkatkan segmen pasar yang lebih luas, selain itu juga memberikan pelatihan dalam pengelolaan manajemen keuangan agar pengelolaam keuangan bisnis tersebut lebih terarah untuk kebaikan bisnis pada masa yang akan datang.
PERAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN INVESTASI DIGITAL Abdurrahman Abdurrahman; Syukri Iska
Jurnal Bina Bangsa Ekonomika Vol. 17 No. 1 (2024): Jurnal Bina Bangsa Ekonomika (JBBE)
Publisher : LP2M Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/jbbe.v17i1.503

Abstract

This research explores the "Role of Sharia Economic Law in the Development of Digital Investments," focusing on ensuring legal validity within the Islamic context. The introduction underscores the significance of Sharia economic law principles in supporting the growth of digital investments. The research methodology employs a literature review approach to analyze the contribution of Islamic law to the sustainability and legitimacy of digital investments. The findings indicate that Sharia economic law principles play a crucial role in ensuring legal integrity in digital investments, paving the way for development aligned with Islamic values. This study provides a profound understanding of the harmonious relationship between Sharia economic law and digital investments, along with its implications for sustainability and compliance with Islamic norms
PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI PELAKU USAHA YANG TERHIMPUN DI DALAM FORUM UMKM KABUPATEN AGAM Nofrivul Nofrivul; Syukri Iska; Chitra Indah Sari; Himyar Pasrizal; Mirawati Mirawati; Khairul Marlin; Khairulis Shobirin; Yeni Melia
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 3 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i3.865-871

Abstract

Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat dekat dengan kota wisata Bukittinggi. Oleh karena itu, tidaklah mengejutkan bahwa mayoritas masyarakatnya memiliki usaha kecil dan menengah (UMKM) masing-masing. Kegiatan Konsorsium Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar bekerja sama dengan para pebisnis kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Agam. Satu dari maksud kegiatan ini adalah memberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Agam. Teknis pengimplementasian kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan seminar,pertukaran ide melalui pembicaraan dan sesi tanya jawab. Banyak UMKM yang memiliki potensi tetapi masih menghadapi masalah dalam pengelolaan keuangan. Capaian yang didapatkan dari aktivitas Konsorsium Ilmu Manajemen  ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKM memiliki pengetahuan tentang pengelolaan keuangan yang baik dan peduli dengan pertumbuhan bisnis mereka di era modern.
Analisis Problematika Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pendamping Koperasi Syariah Eri Susanto; Evi Hendri Susanto; Syukri Iska; Zikra Rahmi
Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 2 (2023): Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14748

Abstract

Telah terjadi Penempatan DPS Pendamping di Kota Padang- Panjang.  Penempatan DPS Pendamping ini terjadinya konversi koperasi konvensional ke koperasi syari’ah yang tidak dibarengi dengan ketercukupan sumber daya manusia yang layak serta cakap dari sisi keilmuan bersifat integral. Tujuan penelitian ini untuk mengupas bagaimana memahami tentang probematika DPS Pendamping di Kota Padang- Panjang.  Sumber data dengan melihat situasi sosial tentang DPS Pendamping sampai pada tingkah jenuh, Teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam dengan panduan wawancara yang ditujukan kepada informan berupa Dinas Koperindagpastam, DPS Pendamping dan DPS sebanyak lima orang disamping itu observasi Kemudian analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil temuan menjelaskan bahwa dengan adanya konversi menyeluruh terhadap koperasi yang beroprerasi di Kota Padang Panjang mengakibatkan munculnya LKS tanpa diikuti dengan DPS, oleh sebab itu mereka menempatkan DPS pendamping sebagai pengganti sementara DPS di Koperasi Syari’ah.  Penempatan DPS Pendamping sebagai pengganti DPS di koperasi syari’ah di Kota Padang Panjang dapat mengisi kekosongan hukum apabila tidak didapatinya DPS di LKS. Penelitian ini berlimitasi antara waktu 2019-2021.
The Implications of the Countercyclical COVID-19 Policy on the Performance of Rural Banks and Sharia Rural Banks in Indonesia Syukri Iska; Nofrivul Nofrivul; Indra Jaya; Ifelda Nengsih; Elsy Renie
JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Vol 23, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/juris.v23i1.12329

Abstract

This study investigated the impact of the Indonesian government policies implemented through POJK No. 11/POJK.03/2020 on the banking performance of Rural Bank (BPR) and Sharia Rural Bank (BPRS) after the implementation of countercyclical policies to stimulate the country's economy affected by the COVID-19 pandemic in Indonesia between March and December 2020. Mixed method approaches were applied to analyze the contributing factors to different performances between seven Rural Banks and seven Sharia Rural Banks in West Sumatra that were randomly selected through purposive sampling based on proportionate assets.  The quantitative data were financial statements sourced from the OJK 2021 Publications, and the qualitative data were collected from in-depth interviews with eight Directors of Rural Banks and Sharia Rural Banks selected from the snowball sampling. Analyzing Indonesian government policies embodied in the countercyclical policy, we found that banking policies in Sharia Rural Banks outperformed those of conventional Rural Banks, as reflected by the average ROA (1.16% vs 1.33%), ROE (0.09% vs. 0.08%), and NPL (6.67% vs. 6.82%). The contributing factor to this gap was the different internal policies of each institution to translate the countercyclical concept based on the operational principles, such as the interest rate of Rural Bank and margin of Sharia Rural Bank despite the fact that both banks shared practice in the principal deferment and credit extension.
Roles of Indonesia Magnifecence of Zakat in Managing Zakat, Infak and Sadaqah Asrida, Asrida; Iska, Syukri; Putriana, Vima Tista
International Journal of Multidisciplinary Research of Higher Education Vol 6 No 2 (2023): (April) Theme Education, Social Science, Arts and Economy Development
Publisher : Islamic Studies and Development Center in Collaboration With Students' Research Center Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/ijmurhica.v6i2.25

Abstract

Indonesia as a country with a majority Muslim population and at the same time being a country with the largest Muslim population in the world, should ideally have a good zakat management system. In fact, Indonesia only has regulations regarding the management of zakat. The purpose of this study was to find out and understand the implementation of the principles of accountability and transparency in ZIS management by BAZNAS of Tanah Datar Regency. The type of research used is qualitative research, by adopting case study research. Data collection techniques used are through observation, interviews and documentation. This research is analyzed using the concept developed by Miles and Huberman. The researcher collected the necessary data, then reduced the data by focusing on the researcher's views on the implementation of accountability and transparency implemented by BAZNAS of Tanah Datar Regency. From research conducted in the field it can be concluded that BAZNAS of Tanah Datar Regency has implemented the principle of accountability in managing ZIS funds in accordance with the concept developed byIndonesia Magnifence of Zakat both in the decision-making process and in the policy socialization process. Furthermore, for the principle of transparency carried out by BAZNAS, Tanah Datar Regency has not fully implemented the principle of transparency. Of the five indicators of the principle of transparency, there are two principles of transparency that have not been fully implemented by BAZNAS of Tanah Datar Regency, namely the publication of reports on financial position through the mass media and auditing both sharia and finance.
IMPFLEMENTASI MUDHARABAH (BASIDUOAN) TERNAK SAPI DI NAGARI LABUH JORONG AMPALU KETEK KECAMATAN LIMA KAUM KABUPATEN TANAH DATAR Subuhi, Ilham Mul; Rahmadona, Rahmadona; Iska, Syukri; Arianti, Faridah
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 6, No 01 (2024): Januari-Juni 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v6i01.19130

Abstract

This study focuses on the practice of cooperation in cattle husbandry between cattle owners as sohibul mal (capital owners) and cattle breeders in a particular area. In Jorong Ampalu Ketek Nagari Labuh, this study examines the basiduoan system of jawi (cattle) livestock from the perspective of fiqh muamalah (Islamic economic law) to understand how the mudharabah (cooperation) contract is implemented in practice. Data were obtained through field research with various methods such as direct interviews with basiduoan jawi actors, observation, and documentation. In its analysis, the study found that serious and skilled cattle breeders tend to get greater profits, while those who are less responsible can result in minimal profits. This shows that the results of this cooperation are highly dependent on the commitment and skills of the cattle breeders. The basiduoan jawi tradition is considered beneficial to both parties in economic cooperation based on the mudharabah system. However, the study also identified obstacles that hinder the implementation of this system in Jorong Ampalu Ketek. The research method used is field research with a qualitative descriptive approach. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques included data reduction, data presentation, and drawing conclusions, while data validity was strengthened through triangulation. Overall, this study provides a deep understanding of the practice of cooperation in cattle maintenance using an Islamic economic approach, and identifies the challenges faced in implementing this cooperation system at the location studied. Collaborative cattle maintenance, Basiduoan system, Mudharabah contract, Islamic economic approach, Implementation challenges
The Ambiguity of Using the Statement of Absolute Responsibility Based on Minister of Home Affairs Regulation Number 109 of 2019: Study in Dharmasraya Regency, West Sumatra Province, Indonesia Nofialdi, Nofialdi; Elimartati, Elimartati; Iska, Syukri; Rizal, Deri; Firdaus, Firdaus; Kasmidin, Kasmidin; Hamdani, Hamdani
Al-Risalah Vol 23 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v23i1.1358

Abstract

Marriages are required to be registered under the provisions of Law Number 1 of 1974, specifically Article 2. This registration plays a crucial role in establishing the legality of marriages and enables the utilization of different associated benefits. Meanwhile, unregistered marriages give rise to a range of legal issues, including uncertainties regarding lineage, concerns related to maintenance, and inheritance rights. In line with the Ministry of Home Affairs Regulation Number 109 of 2019 regarding Population Administration, couples involved have the option to obtain important documents such as the Population Identification Card (KTP), Birth Certificate, and Family Card (KK) by signing a Statement of Absolute Responsibility (SPTJM). This situation raises significant concerns regarding the legal implications of unregistered marriages. Therefore, this study aimed to employ an empirical legal approach with qualitative methods and obtained data through interviews, observations, and documentation. The data analysis used Miles and Huberman's method to uncover the meaning within Ministry of Home Affairs Regulation Number 109 of 2019 regarding Unregistered Marriages and unveiled the ambiguity in understanding the true meaning. Furthermore, a study conducted in Dharmasraya Regency in 2021 discovered the issuance of 69,144 Family Cards by the Directorate General of Population and Civil Registration, and 22,453 (32.47%) were unregistered marriages. Only 194 individuals applied for validation (isbat) within 3 years, where 101, 27, and 66 were accepted, rejected, and revoked, respectively. In conclusion, the community perceived their marriages to be legal due to the issuance of Ministry of Home Affairs Regulation Number 109 of 2019, even though the SPTJM did not legalize the concept or hold legal authority over the consequences.
Modernisasi Sebagai Pergeseran Akhlak Dan Identitas Manusia Modren Danil, Muhammad; Effendi, Amri; Mak'ruf, Jamalludin; Iska, Syukri
Bayani Vol 4 No 2 (2024): Bayani: Jurnal Studi Islam
Publisher : LPPAIK Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/bayaniV.4I.2pp145-165

Abstract

Akhlak dalam kontek modernisasi sudah sangat jarang menjadi pembahasan, karena kesibukan terhadap kemajuan teknologi sehingga manusia merasa tidak butuh lagi bagaimana berhubunggan dengan sesamanya bahkan sampai hubungan dengan tuhan. Seharusnya semakin modren zaman, makin sadar manusia pentingnya akhlak. Karena semua itu bisa mereka temui dengan kekritisannya terhadap dasar segala sesuatu, tapi justru itu yang hilang. Padahal kalau kita cermati akhlak adalah hal yang urgen dalam dalam modernisasi, karena selain sebagai pembentuk ikatan saudara yang telah tercerabut oleh kemajuan teknologi. Akhlak juga sebagai penjawab atas kehampaan dan kegersangan hati manusia sekarang ini. Penelitian ini mengungkapkan Masyarakat heterogen merupakan ranah akhlak yang bernilai tinggi, karena manusia tidak lagi berkumpul dari satu komonitas atau ras saja. Modernisasi juga ditandai dengan mobilitas masyarakat yang tinggi seharusnya menjadi alat penyebaran akhlak dalam kehidupanan manusia yang terus mencari tempat yang baru untuk ditinggali. Individualis merupakan corak tersendiri dari kelemahan masyarakan modernis karena pertahan manusia terbaik dalam bersaing dengan teknologi yang serbah canggih adalah koloni yang kuat.
Islam, Multikulturalisme, dan Pancasila: Harmoni dalam Keberagaman Indonesia Saputra, Edy; Husnani, Husnani; Defriza, Rita; Salma, Zakiati; Iska, Syukri
FASTABIQ: JURNAL STUDI ISLAM Vol 5, No 2 (2024): Fastabiq: Jurnal Studi Islam
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47281/fas.v5i2.206

Abstract

This article aims to analyze the relationship between Islam, multiculturalism, and Pancasila within the Indonesian context. The primary focus of this research is how the integration of Islam Wasatiyah - which emphasizes moderation and tolerance - with Pancasila as the state ideology can maintain social harmony amid diversity. Using a critical analytical method, this study finds that the synergy between Islam Wasatiyah and Pancasila strengthens social cohesion and prevents polarization caused by radicalism and identity politics. Furthermore, multicultural education and interfaith dialogue are identified as strategic instruments in promoting tolerance and preserving social stability. The research recommends strengthening multicultural-based education and promoting the values of Islamic moderation to address the challenges of radicalism in Indonesia.