Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Pengembangan Ekowisata dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah : (Studi pada Destinasi Wisata Gombengsari Kabupaten Banyuwangi) Gaffar Rahman, Auliya; Hidayati, Nuri
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)
Publisher : Badan Penerbitan Jurnal (BPJ) FIA-UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.jiap/2023.009.02.1

Abstract

This study focuses on 3 main aspects of the implementation of ecotourism development policies in Gombengsari Village, Banyuwangi Regency. This research limits the implementation study before the Covid 19 pandemic. From the theoretical aspect, this study uses Edward III's theory as the main reference theory and ecotourism theory. This research uses qualitative-descriptive research methods. Primary data sources are interview results and secondary data sources are documents. data analysis techniques using Miles and Huberman data analysis. The results obtained show that there are several obstacles such as the absence of monitoring and evaluation of training programs by Dinas Kebudayaan dan Pariwisata of Banyuwangi Regency and low operational budgets in regional tourism development. But in general, the implementation that occurs is good, manifested in the form of tourism development in both tourist destinations and tourism support industries.
Environmental Attitude and Knowledge Among Community Members in Rogojampi: Implications for Community-Based Environmental Education and Spatial Planning Rima Suwistika; Nuri Hidayati
BIOCHEPHY: Journal of Science Education Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : MO.RI Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52562/biochephy.v6i1.2003

Abstract

The limited engagement of community members in addressing ecological problems is linked to the lack of environmental understanding. This study described environmental attitude and environmental knowledge among members of the Paguyuban Blok EM community in Rogojampi, compared variables by sex, and examined their relationship. A quantitative survey was conducted with 26 respondents from a population of 58,262 residents. Questionnaire data were analyzed using inferential statistics. Environmental attitude was classified as high (M = 41.81), whereas environmental knowledge was moderate (M = 36.15). Sex showed no significant association with environmental attitude (p = .401) or environmental knowledge (p = .451). Pearson correlation analysis revealed no significant relationship between environmental attitude and environmental knowledge (r = .197, p = .335). However, a Mann–Whitney U test indicated significant differences between their score distributions (Z = -2.631, p = .009). These findings highlight the need for action-based environmental education to foster behavior.
Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Keadaan Memaksa (Force Majeure): Legal Analysis of Cancellation of Agreement Based on Force Majeure Christina Bagenda; Sri MurniSri Murni; Yuko Fitrian; Cahya Andika; Nuri Hidayati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6569

Abstract

Perjanjian merupakan bentuk kesepakatan yang menciptakan hubungan hukum dan kewajiban antara para pihak. Di Indonesia, ketentuan force majeure diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Namun, penerapan konsep ini memunculkan tantangan, terutama dalam menafsirkan apakah suatu keadaan memenuhi kriteria force majeure. Selain itu, keberadaan klausul force majeure dalam perjanjian menjadi elemen penting untuk menentukan konsekuensi hukum yang timbul. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek yuridis force majeure, termasuk pengaturan hukum, kriteria penentu, pengaruh klausul force majeure, serta dampaknya terhadap pembatalan perjanjian. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan konsep hukum kontrak. Analisis dilakukan untuk menggali pengaturan force majeure di Indonesia serta membandingkannya dengan praktik internasional. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan force majeure di KUHPerdata memberikan perlindungan hukum bagi debitur, namun interpretasinya sering kali memerlukan pembuktian tambahan. Klausul force majeure dalam perjanjian dapat membantu meminimalkan sengketa dengan memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai keadaan yang termasuk force majeure dan langkah hukum yang dapat diambil.
Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional Atas Penerbitan Sertifikat Ganda Dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata, Dan Pidana Mukti Joyo Arto; Del Amanda Ericha Abelia; Nuri Hidayati; Cahya Andika
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): Justitiable-Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v9i1.1995

Abstract

Munculnya sertifikat ganda masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan secara tuntas dalam sistem pertanahan di Indonesia. Praktik penerbitan lebih dari satu sertifikat kepemilikan atas satu bidang tanah yang sama berdampak buruk, baik dalam menciptakan ketidakpastian hukum maupun merugikan pihak pemegang hak atas tanah yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas penerbitan sertifikat ganda dalam perspektif hukum administrasi, perdata, dan pidana, serta merumuskan parameter pembeda antara maladministrasi dengan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengintegrasikan tiga pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif melalui tahapan deskripsi, penafsiran ketentuan hukum, dan penyusunan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab administratif BPN selalu melekat pada setiap kesalahan prosedur atau kelalaian dalam proses pendaftaran tanah tanpa perlu membuktikan unsur kesengajaan. Tanggung jawab perdata BPN timbul berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila terbukti adanya kerugian, hubungan kausal, kesalahan, serta perbuatan melawan hukum. Adapun tanggung jawab pidana hanya dapat dilekatkan kepada pejabat BPN apabila terbukti secara meyakinkan adanya unsur kesengajaan berdasarkan Pasal 391 dan 392 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, di mana unsur kesengajaan menjadi pembeda fundamental antara maladministrasi dan tindak pidana. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya pemisahan yang tegas antara tanggung jawab administratif berbasis kelalaian (culpa) dan tanggung jawab pidana berbasis kesengajaan (dolus) dalam penanganan kasus sertifikat ganda. Implikasi penelitian mencakup kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur pertanggungjawaban negara di bidang pertanahan serta implikasi praktis bagi Kementerian ATR/BPN dan aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi yang proporsional dan berbasis pembuktian. Studi ini juga membuka peluang penelitian lanjutan mengenai implementasi sistem pendaftaran tanah digital dalam mencegah sertifikat ganda.
Herbarium AR Limbah Kopi Sebagai Media Pembelajaran Literasi Konservasi dan Hukum Lingkungan Kawasan Ijen Geopark Thorieq Moh. Yusuf; Rima Suwistika; Nuri Hidayati
Spizaetus: Jurnal Biologi dan Pendidikan Biologi Vol 7 No 3 (2026): Spizaetus: Jurnal Biologi dan Pendidikan Biologi
Publisher : Program Studi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Nusa Nipa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55241/spibio.v7i3.833

Abstract

The Ijen Geopark area specifically Gombengsari Urban Village is a coffee production hub that generates organic waste (such as leaves, beans, husks, dried stems, and flowers) that has not been effectively utilized as an educational resource. Limited student knowledge regarding conservation and environmental law, combined with the constraints of traditional teaching methods, has driven innovation in digital technology-based learning media. This study aimed to develop an Augmented Reality (AR) Digital Herbarium of Coffee Plants utilizing organic waste in the form of QR-coded keychains to enhance understanding of conservation and environmental law. The research employed the ADDIE R&D model and a quasi-experimental design. Data were collected through expert validation, questionnaires, observation, and pre-and post-tests, then analyzed using the N-Gain score. Verification by media experts yielded a score of 90.48% (highly valid), while verification by educational practitioners reached 80% (feasible). Conservation literacy scores rose from 55.81 to 81.69 (N-Gain 0.57), and environmental law literacy scores increased from 55.13 to 83.88 (N-Gain 0.62); both improvements fell within the moderate category. The AR Digital Herbarium of Coffee Plants serves as a feasible and reasonably effective contextual learning tool, integrating biology, conservation, environmental law, and the utilization of organic waste.