Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN DESA WISATA DI KELURAHAN KANDRI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG Yohanes R. Juanda; Amni Zarkasyi Rahman
Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.823 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v5i2.11265

Abstract

Community empowerment activities is one of the key components as an effort to overcome the problems of underdeveloped Kandri administrative village area as a tourism village in the city of Semarang. It is important considering the majority livelihoods of Kandri villagers are working on the agricultural sector, then to transform to involve in the field of tourism business. This research will further elaborate the implementation of community empowerment activities in the policy of tourism village in Kandri administrative village, Gunungpati district, city of Semarang. The method used in this research is qualitative - descriptive type, with key informants from the staff of Semarang Municipal Office of Cultural and Tourism that specifically managed programs related with tourism village, and community members of Kandri administrative village part of the Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) management. The purpose of this study is to analyze the implementation of community empowerment activities from the 5 accuracy theory by Riant Nugroho, and describing factors influencing the implementation of activities. The results of the research shown that in the implementation of the undertaken activities, there are problems related to the suitability of the activities provided to local conditions; the assigned of target community; and the transformation process of the local community to become businessmen in tourism sector. Constraint factors of the community empowerment implementation process are the clarity and policy standards, the commitment of governments, social and economic conditions, and the disposition of the implementor. Recommendation earned from this research are : increasing participation of the Tourism Department in the development of Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) on Kandri administrative village, proportionally to both Pokdarwis Pandanaran and Pokdarwis Sukomakmur; guidelines for the implementation were made by The Government toward the undertaken activities; and clear budget allocation in supporting the activities.
IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN MELALUI KEGIATAN HUTAN RAKYAT DI DESA KALISIDI KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG Dinda Gitahapsari; Amni Zarkasyi Rahman
Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.013 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v5i3.12561

Abstract

The resources of forest and land provide so many advantages for human life. One of the challenges and problems that still be faced in this time is the land degradation that can cause a variety of affects and impact on the environment and human life. The government imposed a forest and land rehabilitation program as an effort to improve and restore the functionality and productivity of land that suffered damage. The aims of this study are to describe the implementation of forest and land rehabilitation programs through the activities of community forest in Kalisidi Village Ungaran Barat Sub-District, Semarang Regency. Besides, to figure the factors that supporting and inhibiting implementation of the program. This study used descriptive qualitative approach. The data in this study were obtained from interviews with informants, observation, and documents. This study used a case study approach. The results of this study has shown that the implementation has been carried out in accordance with the applicable regulations, Permenhut-II Number: P.70/Menhut-II/2008 about Technical Guidelines for Forest and Land Rehabilitation. Activities that have been conducting is preparation, cultivation and conservancy of plants. That is indicated by the formation of ten farmer groups in Kalisidi Village that uses Agroforestry system, yet it still has deficiencies. Based on the implementation model of Van Meter and Van Horn, the supporting factors are policy standards and objectives, inter-organizational communication, the characteristics of the implementing agencies, the disposition of implementers and the economic environment. While the inhibiting factors are policy resources, the social and political environment. Advice that can be given are strengthening the institutional against farmer groups, increasing quantity of the forestry field extension agent, the need for a Regional Regulation concerning the management of community forest in Semarang Regency, increasing surveillance against the existence of the wood collectors and reviewing the rules of administration of the products that derived from community forest.
Pencegahan Stunting Melalui Program Gemarikan oleh Posyandu di Kabupaten Jepara Rahma Lailatush Shiyam; Hartuti Purnaweni; Amni Zarkasyi Rahman
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 1: Januari
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i1.32917

Abstract

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kurangnya nutrisi sejak dalam kandungan sampai usia kurang 2 tahun. Angka stunting yang cukup tinggi juga terjadi di Kabupaten Jepara, termasuk Desa Troso. Pemerintah Kabupaten Jepara kemudian menggerakkan program Gemarikan guna mencegah dan menurunkan angka stunting tersebut. Kegiatan pelaksanaan program Gemarikan tersebut didukung oleh posyandu. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran posyandu dalam upaya pencegahan stunting melalui program Gemarikan di Desa Troso serta menganalisis faktor pendorong dan penghambat peran posyandu dalam program Gemarikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta mengggunakan teknik wawancara terhadap narasumber yang ada di Desa Troso, penelusuran data secara online dan dokumentasi sebagai pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran posyandu dalam pelaksanaan program Gemarikan masih kurang konsisten karena komunikasi program tidak intens dan kurang komprehensif. Akibatnya, banyak dari ibu balita di Troso yang masih kurang paham akan program tersebut. Sementara itu pada kegiatan wajib peran posyandu sudah berjalan baik karena dilaksanakan secara konsisten. Faktor pendorong pelaksanaan program Gemarikan adalah pola konsumsi ikan yang rendah di masyarakat di Desa Troso dan Faktor penghambatnya adalah kondisi sumber daya manusia ibu balita di Desa Troso yang rendah. Melihat kondisi tersebut maka saran yang tepat diberikan mengenai pola konsumsi ikan yang rendah di masyarakat adalah dengan memberikan dorongan pada posyandu untuk memberi pendidikan pada ibu balita minimal seminggu 2-3 kali, sementara itu hambatan mengenai kondisi sumber daya manusia yang rendah dapat diperbaiki dengan menciptakan kepatuhan peran ibu balita pada posyandu dan memberi sanksi pada ibu balita yang melanggar pelaksanaan program Gemarikan.
SURVEI KUALITAS LAYANAN APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI KENDARAAN PAJAK ONLINE (SAKPOLE) JAWA TENGAH DI KOTA SEMARANG Lintang Febi Usmani; Amni Zarkasyi Rahman
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.232 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i2.27361

Abstract

Salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat sebuah aplikasi berbasis android. Aplikasi tersebut bernama Sakpole atau singkatan dari Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online. Tujuan diciptakannya aplikasi Sakpole untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan di Jawa Tengah serta terhindar dari denda keterlambatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui nilai kualitas layanan aplikasi Sakpole di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan teori D&M Information Succes Model milik DeLone & McLean yang terdiri dari kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, kepuasan, penggunaan dan manfaat. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Populasi penelitian ini adalah seluruh pengguna aplikasi Sakpole di Kota Semarang dengan 93 responden menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan kualitas sistem mendapat nilai 82.53 dengan kategori baik, kualitas informasi 80.24 mendapat nilai dengan kategori baik, kualitas layanan mendapat nilai 83.47 dengan kategori baik, kepuasan 80.78 mendapat nilai dengan kategori baik, manfaat mendapat nilai 80.31 dengan kategori baik. Hasil keseluruhan menunjukkan bahwa kualitas aplikasi SAKPOLE mendapat nilai 81.3. Nilai tersebut menunjukkan bahwa aplikasi Sakpole berkualitas Baik. Kata Kunci : Aplikasi, Sakpole, Kualitas, Layanan Abstract
BEASISWA BIDIKMISI TERHADAP PENCAPAIAN IPK SEBAGAI KINERJA MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO Aini Muniroh; Amni Zarkasyi Rahman
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 4 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v9i4.28949

Abstract

Education is an essential aspect for the economic growth in Indonesia. However, in its application, education in Indonesia is still low because many school aged children cannot continue their education due to tuition reason. Therefore, the government provides scholarship for every level of education as the form of help. For example at the level of higher education. At this level, the government provides Bidikmisi scholarship for underprivileged students who want to continue their education. With the Bidikmisi scholarship, students are expected fulfil the target that is determined by government. One of the targets that must be achieved is having minimum GPA of 3.00 as the form of students’ performance during their study. This study aims to discover whether Bidikmisi scholarship can encourage the achievement of the Public Administration undergraduate program, FISIP, UNDIP students’ GPA as the students’ performance or not. The method of this study is explanatory method with questioner and interview as the data collecting method. The population of this study is the entire students who receive Bidikmisi scholarship in Public Administration batch 2016, 2017, and 2018. The samples chosen are 51 respondents with probability sampling as the sampling technique. The data analysis used is validity test, reliability test, simple regression analysis, coefficient of determination, and significance test (t test) using SPSS. According to the result of the study, Bidikmisi scholarship has impact toward students’ performance as the effort to achieve GPA. It is known from the coefficient of determination calculation of 28.3%. Bidikmisi scholarship is proven having positive and significant effect toward students’ performance that is proven with the calculation result of 4.392. According to the study result, the writer suggests that students must be more enthusiastic in achieving their GPA as the form of students’ performance. Students are expected to understand the benefit of the competitions held and be enthusiastic to participate in those competitions.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI KABUPATEN TEGAL (STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012-2032) Dian Ayu Wulandari; Amni Zarkasyi Rahman
Journal of Public Policy and Management Review Volume 6, Nomer 2, Tahun 2017
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (104.284 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v6i2.16179

Abstract

The Policy of Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) aims to protect and defend LP2B area to attain food security. 46% of whole area in Tegal Regency has been assigned in Peraturan Daerah as Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Yet, to date still found unclear data about the extens magnitude of it. This research aims to describe policy implementation of Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan in Tegal Regency based on Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 about Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 and to identify supporting also resisting factors. The method we used is descriptive qualitative research. From our research, we find: (i) The agency has not been implementing three strategic listed in Peraturan Daerah due to LP2B policy is still on the process of identification; (ii) The supporting factor of policy implementation is disposition, whereas the resisting factors are communication, resources and bureaucratic structure. There are some recommendations can be given by researcher. First, Making Peraturan Daerah about LP2B policy of other regencies as reference. Second, increasing the number of human resources, intencity of socialization, and coordination among executive agencies. Finally, creating standard operating procedures as soon as possible.
PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI BPSPAMS MENGGUNAKAN INDIKATOR MALCLOM BALDRIGE CRITERIA FOR PERFORMANCE EXCELLENCE (MBCFPE) PADA PROGRAM PAMSIMAS DI DESA PURWOSARI, WONOBOYO, TEMANGGUNG Dhita Arika; Amni Zarkasyi Rahman
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.013 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i2.27353

Abstract

The availability of clean water is a basic need of the community. This is realized by the government through the community based Drinking Water and Sanitation Provision Program (PAMSIMAS). Previous studies on PAMSIMAS mostly focused on program evaluation, community participation, and the effectiveness of the program. Research on the performance of organizations that depart from the community as program administrators is still rarely found. Therefore, this research examined the performance of the Managing Board of Drinking Water and Sanitation (BPSPAMS) which manages the built drinking water facilities, and which has a great influence on the sustainability of program operations. The purpose of this study was to assess the performance of the BPSPAMS in the PAMSIMAS Program in Purwosari Village, Wonoboyo, Temanggung, using the 7 indicators of Malclom Baldrige for Performance Excellence (Leadership, Strategic Planning, Community Focus, Information and Knowledge Management System, Team Focus, Operational Focus, and Work Results). The population taken in this study were members of the BPSPAMS in Purwosari village. This research used descriptive quantitative method, using the determination of the interval class and calculate the weight of each indicator. The results showed that the BPSPAMS has well performed since the provided are in accordance with the community needs, a good development Plan exist, members' knowledge is in accordance with the conditions of the field, and community relations with members are in accordance with ethical values and politeness. However, some internal problems are found, such as the inactive leaders and some members in carrying out their duties and functions, as well as lack of organizational revenue that hinders the fulfillment of the operational needs. It is recommended that all members of BPSPAMS in Purwosari village to reorganize, and collaborate with those who can help with financial needs, and not to use Malclom Baldrige for Performance Excellence indicators in the scope of performance measurement for public organization, especially in rural level organizations.
COMMUNICATION OF PUBLIC POLICY IN IMPLEMENTING KAMPUNG TEMATIK PROGRAM IN REJOMULYO SUB-DISTRICT OF SEMARANG Reina Hapsari Ayuningtyas; Amni Zarkasyi Rahman
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.383 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26371

Abstract

ABSTRACT Regulation of Thematic Village program was formed to deal with poverty in the city of Semarang, but there are some problems related to communication interwoven among stakeholders in this implementation. This research aims to analyze the communication between stakeholders in implementing the policy of thematic village program in the Rejomulyo Semarang, This research will focused on Stakeholders Communication and implementation of the thematic village program in Rejomulyo Semarang. The method of research used is a qualitative descriptive approach with purposive sampling informant determination technique. The results of the study showed, communication conducted by the Government of Semarang in the form of socialization of thematic village planning followed by representatives of all kelurahan and sub-districts in Semarang, workshops and FGD, while PT PLN did direct communication by discussion on the CSR that will be implemented in Kampung Batik Rejomulyo village. Then the Polines academics is to offer assistance to the Chairman RW 002 by means of door to door and coordination meeting attended by some residents and local community figures. But in the implementation there are some obstacles include: the uncertainty of communication done by one of stakeholders in communicating the assistance that will be given to residents of Batik village that raises mis-interpretation, Then there was inconnection between the government and academics. Advice that can be given by researchers is: it is necessary to increase awareness between stakeholders in the cooperation of intensive communication between stakeholders in order to minimize understanding of the communication Performed by the stakeholders.
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 123 TAHUN 2014 TENTANG KEPESERTAAN DAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DI DKI JAKARTA Veronica Widianti; Amni Zarkasyi Rahman
Journal of Public Policy and Management Review Volume 6, Nomer 2, Tahun 2017
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.999 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v6i2.16051

Abstract

Health is an essential factor that potentially becomes a paramater of people’s welfare. Genuinely the health in Indonesia is still below par, one of the factors is the poverty. The Governor of DKI Jakarta constructed a regulation which is Gubernatorial Regulation No. 123 Of The Year Of 2014 about Membership and Service of Health Insurance to provide the access for the people of DKI Jakarta who have no health insurance and for the people live under poverty to obtain health insurance that is fully-funded by Regional Budegt (APBD) of DKI Jakarta Province. The objective of this research is to perceive the implementation of Gubernatorial Regulation No. 123 Of The Year Of 2014 about Membership and Service of Health Insurance in DKI Jakarta. In addition, it aims to perceive the supporting and afflicting factors of the regulation. This research utilized qualitative descriptive approach. The data in this research obtained from interviews with informant, observation, and document. Based on the result of the research, shown that the implementation had materialized well regarding the members and service given however there were found lack. The supporting factor of the implementation were the standards and regulations target, communication amidst the organizations and targetted communities, budget resource, characteristic of institutions as the actors and economic status. While the afflicting factors were the facility resource, human resource and political status. The suggestions are to add more officers and improve the service on first health facility and extended health facility and provide opportunity for government to generate service for existing member of health insurance in addition to the existing services.
FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG Ayu Wastiti; Hartuti Purnaweni; Amni Zarkasyi Rahman
Journal of Public Policy and Management Review Vol 10, No 4: Oktober 2021
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v10i4.32126

Abstract

The Directorate General of Human Settlements, Ministry of Public Works and Public Housing, initiated the construction of a collaboration platform through the City Without Slums Program (KOTAKU), thus every government policy in an effort to empower the community. Community participation is very important in achieving success and sustainability and is one of the benchmarks for the success of the Kotaku Program. This paper was written to explore more about the driving and inhibiting factors of community participation. The research method used based on the above understanding is using a qualitative descriptive type method. The purpose of this study was to analyze the driving factors and inhibiting factors of community participation in the Kotaku Program in Rejomulyo Village, East Semarang District. The people in Rejomulyo have a high willingness to participate in the Community Kotaku Program to take part in planning through representatives and attend socialization organized and take care of the results of development. Meanwhile, the main factor that hinders community participation is the economic condition which includes work and income, which is a factor inhibiting community participation, because people have to work for money so they do not have time to participate in the implementation and only participate in their spare time. The community is also unable to contribute funds to the Kotaku Program due to low incomes. The recommendation for this research is that a schedule for the implementation of work for residents in the afternoon or evening should be made and a village development savings or savings system made from the community, whose money is withdrawn routinely every day with a small nominal that is mutually agreed upon.
Co-Authors Adelia Nuriawati, Sekar Adhinegara, Krisna Yudha Afta Kartika Aida Safira Aini Muniroh Alvina Hapsari, Amanda Alvina Hapsari Alvita Widyaningtyas, Annatasya Yunita Nugroho Annisa Putri Fernanda Asha Eilena Khairunisa Askandary, Adia Indy Asri Nurul Utami Aulia Sofyan, Hairunisa Aurel Lisa, Chetrin Ayu Wastiti Cahya Tri Purnami Cania Grenada Charisa Mellasyafa Agustien Devi, Elok Tamara Dewi Rostyaningsih Dhita Arika Dian Ayu Wulandari Dila Firlena Dimas Panji Atmani W, Dimas Panji Dinda Gitahapsari Dirias Ayu Prasetyani Diva Mahendra, Caesar Diyah Novitasari Diyah Novitasari Dwi Wijayanti, Sari Dyah Hutami, Aprilia Dyah Lituhayu Dyah Lituhayu Eko Wahyudi, Fendy Elista, Amanda Fadhilla, Arlintyo Fitra Fanny Widayanti Farid Agushybana Fendy Eko Wahyudi Gagah Samuel Pratama Hafiza Islami, Hasna Hartuti Purnaweni Hendry Sulistiawan Henessy Quinster Ida Hayu Dwimawanti Ida Nur Faizah Imawan, Satria Aji Innas Muhammad Yunizar Irma Dwi Damayanti Isro Lailia Kesani, Fairuz Ardiaz Kismartini Kismartini Kismartini Kismartini Larasati Widada Putri Lintang Febi Usmani Maesaroh Maesaroh Maria Sri Hariyati, Ana Masykurotur Rizqi Aji Putri Maulida Syifaurrochmah Maulina Erza Safitri Mohammad Nurul Huda Muhammad Haris Zakiyuddin Mujibur Rahman Khairul Muluk Nafilatun Nafichah, Rifka Naintina Lisnawati Nanda Kusumaningsih Naro Sesa, Saytio Nazelia Shoeladina Nina Widowati Ningsih Widi Astuti Nofa Martina Ariani, Nofa Martina Novira Wulandari Nurbaliza Istian, An Nafia Nursofa, Silvia Octavian Chrisnugroho, Jericho Pertiwi Oktavia Setyaningtyas Pramudita, Anindita Ghina Puri Suheri, Syaidina Purnomo, Alisya Ihsani Puspo Priyadi, Budi Qamaril Huda, Sabila Rafa’ Fazlur Rahman Rahma Lailatush Shiyam Ratih Widya Astuti Redha Fadhilah, Muthia Reina Hapsari Ayuningtyas Retna Hanani Retno Sunu Astuti Rihandoyo Rihandoyo Riko Dwi Arnendo Rina Herawati, Augustin Riskasari, Vibby Rizha Ayu Widoretno, Yasinta Rizka Hapsari, Armaviani Rosita Wulandari Salma Salma Saputra, Feri Lintang Saputra, Jumadil Shania Scheilla Sherina Shinta Dewi, Reni Srii Hastii Rengganing Kummala Sutopo Patria Jati Usman Alfarez, Rifky Veronica Widianti Wahyu Maulana Ramadhan Widiartanto Widiartanto Widiartanto Widiartanto Widya Pramanti, Ririh Wijaya, M. Indra Hadi Wulandari, Destrinanda Yohanes R. Juanda Yuliana Kristanto Yunus, Dedi Zakiya Lutfiana Nur Anisa