p-Index From 2021 - 2026
11.448
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Inovasi Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Bina Hukum Lingkungan Jambura Law Review GANEC SWARA Al Ahkam Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Abdidas Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Jurnal Kewarganegaraan Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Journal of Comprehensive Science Bina Hukum Lingkungan Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Mahasiswa Kreatif Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Jurnal Hukum Bisnis Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Contemporary Law Studies Law Journal Jurnal Riset Ilmiah Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Nusantara Mengabdi kepada Negeri Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum Lex Scientia Law Review Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law Open Access DRIVERset Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Claim Missing Document
Check
Articles

Konflik Hukum Dalam Proyek Konstruksi Antara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Pratama Hinelo, Ananta; Cherawaty Thalib, Mutia; T. Mandjo, Julius
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 3 No. 3 (2025): September
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v3i3.2006

Abstract

Construction contract conflicts often arise due to default and unlawful acts that cause losses to the parties, so a legal analysis is needed to strengthen legal certainty and justice. This study examines the issue of breach of contract and unlawful acts in construction contracts through a legal analysis of two court decisions: Decision Number 433/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst and Decision Number 46/Pdt.G/2018/PN Bgr. These two cases illustrate two forms of legal violations in the implementation of construction contracts that result in losses for both the service provider and the service user. In the first case, the breach occurred due to the debtor's negligence in fulfilling the agreed-upon performance, resulting in a claim for compensation. In the second case, the violation of the initial agreement led to delays in work completion, which then resulted in the provider being blacklisted and the contract termination by the service user. This study highlights the importance of contractual understanding, strengthening construction regulations, and effective dispute resolution mechanisms in preventing similar conflicts in the future. This study also emphasizes that work delays are not always the fault of the service provider but can be caused by changes on the part of the service user without an official extension. Therefore, efforts to improve the construction contractual system need to be strengthened to ensure legal certainty, justice, and efficiency in the implementation of construction projects in Indonesia.
Analisis Kepastian Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Kanal Tapodu di Danau Limboto, Gorontalo Rahmawaty Mustafa; Mutia Cherawaty Thalib; Julius T. Mandjo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2045

Abstract

Pembangunan infrastruktur seringkali menimbulkan ketegangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Kanal Tapodu di Danau Limboto, Gorontalo. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur, masih terdapat ketidakpastian hukum akibat status kepemilikan tanah yang tidak jelas, keterlambatan penetapan lokasi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses ganti rugi. Banyak warga mengaku kompensasi yang diterima tidak adil, bahkan khawatir kehilangan mata pencaharian. Temuan ini menegaskan perlunya transparansi yang lebih tinggi, percepatan sertifikasi tanah, serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan. Implikasinya, pengadaan tanah harus dilakukan secara adil dan partisipatif agar pembangunan infrastruktur benar-benar memberikan manfaat tanpa mengorbankan hak-hak dasar warga.     
Legal Protection Mechanism for Pension Fund Beneficiaries Against Maladministration of Pension Payments Lihawa, Rahmad; Thalib, Mutia Cherawaty; Sarson, Moh. Taufiq Zulfikar
Estudiante Law Journal VOL. 7 NO. 3 OCTOBER 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v7i3.34058

Abstract

This research discusses the legal protection mechanisms available to pension beneficiaries against maladministration in pension fund payments by partner banks of PT Taspen (Persero), specifically Bank SulutGo in the Gorontalo region. The background of this study stems from the fact that pension funds are a constitutional right of citizens, as stated in Article 28H paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and are also a form of social security guaranteed by Law No. 40 of 2004 concerning the National Social Security System. However, in practice, maladministration cases such as unilateral account blocking, transfer delays, and lack of transparency in information have been found, which cause retirees difficulties in accessing their entitlements. This study uses normative legal research methods with a statute approach and case approach, based on a study of banking regulations, consumer protection, and the social security system. The results of this research indicate that maladministration in pension fund payments can be categorized as a violation of consumer rights as regulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and is contrary to the principles of prudence, transparency, and accountability in banking. The available legal protection mechanisms are divided into preventive measures, such as strengthening regulations and supervision, and repressive measures through internal complaints in banks, dispute resolution through the OJK and LAPS-SJK, up to civil lawsuits in court. However, challenges such as weak supervision, limited legal literacy, and the position of pensioners as vulnerable groups remain the main obstacles. Therefore, comprehensive legal protection needs to be strengthened, involving the government, PT Taspen, partner banks, and law enforcement agencies, to guarantee legal certainty, justice, and benefits for pension beneficiaries.
EKSISTENSI MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Wantu, Fence; Muhtar, Mohamad Hidayat; Putri, Viorizza Suciani; Thalib, Mutia Cherawaty; Junus, Nirwan
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi merupakan hal yang penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang lebih memperhatikan perlindungan keperdataan masyarakat (Pasal 91 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi eksistensi mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kendala yang dihadapi dalam penggunaannya setelah diberlakukannya UUCK. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada analisis perundang-undangan dan konsep hukum. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan pada prinsipnya telah menjadi budaya masyarakat Indonesia sejak dulu dan eksistensi berkembang dengan hadirnya berbagai peraturan perundang undangan misalnya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta yang terbaru dalam UUCK. Meskipun mediasi seringkali tidak memuaskan, tetapi masih merupakan salah satu upaya yang penting. Namun, kendala yang dihadapi dalam penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup semakin kompleks setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UUCK inkonstitusional bersyarat, sehingga tidak mungkin untuk membuat aturan teknis tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi. Meskipun UUCK sudah dinyatakan tidak berlaku dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, namun Perpu masih menyisakan perdebatan dan belum menjadi Undang-Undang hingga tulisan ini diterbitkan.
Legalitas Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Pihak Konsumen Tanpa Sepengetahuan Pihak Leasing Rindi Mariana Antika; Mutia CH. Thalib; Mohammad Taufiq Zulfikar Sarson
JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS) Vol. 1 No. 3 (2023): JULI : JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1202.426 KB) | DOI: 10.54066/jupendis-itb.v1i3.231

Abstract

asically the execution of fiduciary guarantee objects has been regulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, specifically the procedure for executing fiduciary guarantee objects. Fiduciary collateral objects in the form of movable objects that are transferred by consumers (fiduciary givers) to third parties without the knowledge of the leasing party (fiduciary recipients) are an unlawful act, thus causing losses to fiduciary recipients. Based on Article 23 paragraph (2) UUJF, the fiduciary giver is prohibited from transferring, pawning, or renting to other parties objects that are objects of fiduciary guarantees that are not inventory objects, except with prior written approval from the fiduciary recipient. Conceptually, fiduciary guarantees are a form of legal relationship based on trust. Trust in this case is that the fiduciary recipient believes in giving part of the property rights to the fiduciary giver, until the fiduciary giver completes the installments of the object. So the fiduciary recipient still has the right to the object, which if one day the fiduciary giver breaks his promise, commits an unlawful act and there is no good faith, the fiduciary recipient can execute the fiduciary guarantee object.
Implementasi Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Yang Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Budiyanto Hiola, Rahmat; Cherawaty Thalib, Mutia; Meiske Kamba, Sri Nanang
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.335

Abstract

Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab, terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi uu no 16 tahun 2019 tentang pembatalan perkawinan akibat salah sangka yang terdapat unsur penipuan mengenai diri pasangan. Metode penelitian ang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum pustaka atau data sekunder. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Pembatalan Perkawinan akibat Salah Sangka yang terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan adalah aturan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam perkawinan dan menghindari terjadinya penipuan dalam proses pernikahan. Dengan implementasi yang tepat, UU No. 16 Tahun 2019 tentang Pembatalan Perkawinan akibat Salah Sangka yang terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi mereka yang menjadi korban penipuan dalam perkawinan serta meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga di Indonesia
Analisis Tantangan Kendala Dan Bentuk Responsibilities Dalam Pengiriman Sicepat Express: Implikasi Terhadap Kerugian Konsumen Aulia Suleman, Sti; Cherawaty Thalib, Mutia; Nanang Meiske Kamba, Sri
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.378

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji studi pembahasan tentang kendala apa saja yang dialamai Sicepat Express dalam pelaksanaan pengiriman yang lancar dan layak serta seperti apa tanggung jawab penyedia jasa pengiriman sicepat express terhadap kerugian konsumen (Studi Kasus Kota Gorontalo). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Hak konsumen untuk mendapatkan barang yang lancar dan layak pada PT.SiCepat Ekspres belum terlaksanakan secara maksimal. Adapun kendala-kendala yang muncul selama perlaksanaan pengiriman barang berlangsung adalah keterlembatan pada barang kiriman, terjadinya kerusakan barang kiriman, ketidak sesuaian pengemasan sesuai dengan (SOP) SiCepat Ekspres, kejadian diluar kemampuan manusia (force majeure), serta hilangnya barang kiriman karena kesalahan atau kelalaian ekspedisi sebelum sampai ke tangan konsumen. Selain itu SiCepat Ekspress tidak menolak untuk bertanggung jawab atau memberikan ganti rugi bagi customer mereka yang mengalami kendala pengiriman, dengan syarat apabila kerusakan tersebut terbukti sebagai kerusakan internal. Mereka juga menyatakan bahwa perusahaan tidak akan membiarkan barang sampai ke tangan customer dalam keadaan rusak tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu. Perusahaan juga membatasi beberapa jenis barang untuk tidak mereka terima dalam proses pengangkutan. Hal ini dilakukan demi meminimalisir terjadinya kerugian serta demi melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Namun dalam praktiknya, ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh perusahaan perihal tanggung jawab mereka terhadap customer.
Esensi Hukum dalam Perjanjian Kontrak Kerja Pembangunan Asrama MAN 1 Kota Gorontalo Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Iqbal F. Ibrahim; Mutia Cherawaty Thalib; Zulfikar Sarson
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2024): September : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i3.416

Abstract

The problems that occurred at MAN 1 Gorontalo City are closely related to the construction work contract agreement whose object is dormitories as one of the programs of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia which is intended for every school with madrasa status throughout Indonesia. Based on the data, it turns out that work that is already 30% in progress can be canceled because unexpected things happen, such as high rainfall in Gorontalo in September 2021 which resulted in work not being able to continue for some time. Apart from that, it turned out that 80% of the workers used by the contractor were Javanese and because the conditions and atmosphere at that time were still during the pandemic, the workers from Java could not go back to Gorontalo because the island of Java was in lockdown status. This is the reason why the Head of Development of Man 1 Dormitory, Gorontalo City, canceled the work contract because of the contract being castrated, in this case there was a target that was not achieved due to the condition of the workers, weather, and so on.
EKSISTENSI MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Wantu, Fence; Muhtar, Mohamad Hidayat; Putri, Viorizza Suciani; Thalib, Mutia Cherawaty; Junus, Nirwan
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi merupakan hal yang penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang lebih memperhatikan perlindungan keperdataan masyarakat (Pasal 91 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi eksistensi mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kendala yang dihadapi dalam penggunaannya setelah diberlakukannya UUCK. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada analisis perundang-undangan dan konsep hukum. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan pada prinsipnya telah menjadi budaya masyarakat Indonesia sejak dulu dan eksistensi berkembang dengan hadirnya berbagai peraturan perundang undangan misalnya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta yang terbaru dalam UUCK. Meskipun mediasi seringkali tidak memuaskan, tetapi masih merupakan salah satu upaya yang penting. Namun, kendala yang dihadapi dalam penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup semakin kompleks setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UUCK inkonstitusional bersyarat, sehingga tidak mungkin untuk membuat aturan teknis tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi. Meskipun UUCK sudah dinyatakan tidak berlaku dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, namun Perpu masih menyisakan perdebatan dan belum menjadi Undang-Undang hingga tulisan ini diterbitkan.
FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DENGAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA Subetan, Nazwa Said; Thalib, Mutia Ch.; Achir, Nuvazria
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 9 (2014): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, September 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/k6mqeb58

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya PRONA dirancang sebagai proyek pensertipikatan tanah secara massal yang dibeikan subsidi pemerintah, sehingga biaya bagi masyarakat menjadi lebih terjangkau. Proses penerbitan sertifikat melalui PRONA memiliki kemudahan, karena pemohon dapat menyerahkan data fisik tanahnya di kantor desa tanpa harus datang langsung ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam permohonan biasa, pemohon harus mengunjungi. Sementara Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) dilakukan sama halnya dengan pendaftaran tanah pada umumnya yang dilakukan individu masyarakat. Bedanya ialah PTSL dilaksanakan secara kolektif atau berkelompok, dimana pengusulannya melalui pemerintah desa setempat. Prosedur pendaftarannya yaitu dengan melengkapi bukti-bukti kepemilikan maupun dokumen alas haknya. Apabila pengusulan dalam PTSL belum mencukupi jumlah minimal kelompok (25 orang), maka desa belum bisa mengusulkan program tersebut ke BPN. Penghambat Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dengan Proyek Operasi Nasional Agraria Di Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo meliputi; Adanya anggapan masyarakat terkait mahalnya pengurusan sertifikat; Pemilik sebenarnya melakukan gugatan; Kurangnya pemahaman masyarakat; dan Kurangnya sumber daya.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Aditiya Aditya Algifari Badu Ahmad Ahmad Ahmad Aid Pramudya Husain Aid Pramudya Husain Akbar Hidayatullah Daud Alhimny Fitrah Janu Alya Nanda Rayan Nagaring Amanda Adelina Harun Ana Čović Andini Kariza Aprilia Kaluku, Julisa Apripari, Apripari Arsyad, Melinda Astri Yulisti Datau Aulia Suleman, Sti Avelia Rahmah Y Mantali Budiyanto Hiola, Rahmat Cahyani Wayuningtias Posangi Cindra Kartika Mokodompit Condro Susanto Riyadi Delvi Putri Kaparang Desiana Ahmad Desya Natalia P. Wulungo Dilfa Nurfadila Lahibu Djula, Hazli Dolot Alhasni Bakung Enry Muhamad Rizky Polontalo Fadel Afandi Faradini, Nurul Fauzia Latief Fence M Wantu Fidhela Putri Fadhila Fikran Tomayahu Hadju, Zainal Abdul Aziz Hussein Alaydrus IDRUS, NAZLA ABD AL Ipetu, Ainun S Iqbal F. Ibrahim Irawaty Aliya Pakaya Iskandar Marto A.M Papeo Ismail Yahya IYAN KASIM Julisa Aprilia Kaluku Julius T. Mandjo Khairunnisa Taha Oponu Khoirunnisaa Pakaya Laliyonu, Sri Ananda Laya, Putri Nadhia Diannita Lihawa, Rahmad Lisnawati Lisnawati W. Badu Lisnawaty W. Badu Lukum, Silvana Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Mantali, Avelia Rahmah Y Manto, Salsabila Amanda Massie, Fitri Hidayah Mellisa Towadi Melysa Wahab Kilo Moh Aditya Adjara Moh. Taufiq Zulfikar Sarson Moh.Taufiq Zulfikar Sarson Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Rivaldy Moha Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohammad Rivaldi Moha Muh Muhyi Tombinawam Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhammad Alfhito Badjuka Nathanael, Julian Rizky Naue, Mohamad Jill Nggiu, Siti Sahra Nirwan Junus Nisya Purnama A. Imran Noval Sufriyanto Talani Novendri M Nggilu Nur Mohamad Kasim Nurul Fazri Elfikri Nurul Fazri Elfikri Nurul Syazwani Sabang Nuvazria Achir Pagari, Fidya Maulidiani Pandju, Sherly Putri Paujiya Kindangen Polutu, Eka Benanti Pratama Hinelo, Ananta Pulubolo, Rifky Putri Anggraeni Maga Putri Ayi Winarsasi Putri, Viorizza Suciani Rahmawaty Mustafa Rasham Armab Saikhu Riana Hasyim Ridho Setiawan Usman Rifka Riani Loleh Rindi Mariana Antika Ririn Agustina Roman Agustian Hasan Roman Agustian Hasan Sarson, Moh Taufiq Zulfikar SILVANA ADELIYA MAHMUD Siti Nurmilawaty Tuliyabu Siti Sahra Nggiu Sri Listiani K. Umar Sri Nanang M.Kamba Sri Nanang Meiske Kamba Sri Susanti Auna Subetan, Nazwa Said Suleman, Faraliza Zakia Suleman, Moh. Nikswanto S. Suwitno Yutye Imran T. Mandjo, Julius Taufiq Zulfikar Sarson Tombiling, Marcella Natalia Waode Mustika Yonal Ma’ruf Yutika Fitriyani Tomoolango Zamroni Abdussamad Zulfikar Sarson Zulfikar Sarson, Mohamad Taufiq