Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.826
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Inovasi Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Bina Hukum Lingkungan Jambura Law Review GANEC SWARA Al Ahkam Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Abdidas Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Jurnal Kewarganegaraan Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Bina Hukum Lingkungan Damhil Law Journal Jurnal Hukum dan Sosial Politik Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Mahasiswa Kreatif Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Jurnal Hukum Bisnis Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Law Journal Jurnal Riset Ilmiah Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Nusantara Mengabdi kepada Negeri Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Lex Scientia Law Review
Mutia Cherawaty Thalib
Faculty Of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 75 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 75 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Esensi Hukum dalam Perjanjian Kontrak Kerja Pembangunan Asrama MAN 1 Kota Gorontalo Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Iqbal F. Ibrahim; Mutia Cherawaty Thalib; Zulfikar Sarson
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2024): September : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i3.416

Abstract

The problems that occurred at MAN 1 Gorontalo City are closely related to the construction work contract agreement whose object is dormitories as one of the programs of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia which is intended for every school with madrasa status throughout Indonesia. Based on the data, it turns out that work that is already 30% in progress can be canceled because unexpected things happen, such as high rainfall in Gorontalo in September 2021 which resulted in work not being able to continue for some time. Apart from that, it turned out that 80% of the workers used by the contractor were Javanese and because the conditions and atmosphere at that time were still during the pandemic, the workers from Java could not go back to Gorontalo because the island of Java was in lockdown status. This is the reason why the Head of Development of Man 1 Dormitory, Gorontalo City, canceled the work contract because of the contract being castrated, in this case there was a target that was not achieved due to the condition of the workers, weather, and so on.
EKSISTENSI MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Wantu, Fence; Muhtar, Mohamad Hidayat; Putri, Viorizza Suciani; Thalib, Mutia Cherawaty; Junus, Nirwan
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi merupakan hal yang penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang lebih memperhatikan perlindungan keperdataan masyarakat (Pasal 91 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi eksistensi mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kendala yang dihadapi dalam penggunaannya setelah diberlakukannya UUCK. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada analisis perundang-undangan dan konsep hukum. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan pada prinsipnya telah menjadi budaya masyarakat Indonesia sejak dulu dan eksistensi berkembang dengan hadirnya berbagai peraturan perundang undangan misalnya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta yang terbaru dalam UUCK. Meskipun mediasi seringkali tidak memuaskan, tetapi masih merupakan salah satu upaya yang penting. Namun, kendala yang dihadapi dalam penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup semakin kompleks setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UUCK inkonstitusional bersyarat, sehingga tidak mungkin untuk membuat aturan teknis tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi. Meskipun UUCK sudah dinyatakan tidak berlaku dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, namun Perpu masih menyisakan perdebatan dan belum menjadi Undang-Undang hingga tulisan ini diterbitkan.
FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DENGAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA Subetan, Nazwa Said; Thalib, Mutia Ch.; Achir, Nuvazria
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 9 (2014): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, September 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/k6mqeb58

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya PRONA dirancang sebagai proyek pensertipikatan tanah secara massal yang dibeikan subsidi pemerintah, sehingga biaya bagi masyarakat menjadi lebih terjangkau. Proses penerbitan sertifikat melalui PRONA memiliki kemudahan, karena pemohon dapat menyerahkan data fisik tanahnya di kantor desa tanpa harus datang langsung ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam permohonan biasa, pemohon harus mengunjungi. Sementara Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) dilakukan sama halnya dengan pendaftaran tanah pada umumnya yang dilakukan individu masyarakat. Bedanya ialah PTSL dilaksanakan secara kolektif atau berkelompok, dimana pengusulannya melalui pemerintah desa setempat. Prosedur pendaftarannya yaitu dengan melengkapi bukti-bukti kepemilikan maupun dokumen alas haknya. Apabila pengusulan dalam PTSL belum mencukupi jumlah minimal kelompok (25 orang), maka desa belum bisa mengusulkan program tersebut ke BPN. Penghambat Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dengan Proyek Operasi Nasional Agraria Di Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo meliputi; Adanya anggapan masyarakat terkait mahalnya pengurusan sertifikat; Pemilik sebenarnya melakukan gugatan; Kurangnya pemahaman masyarakat; dan Kurangnya sumber daya.
EFEKTIVITAS PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH(STUDI KASUS KABUPATEN GORONTALO) Nggiu, Siti Sahra; Thalib, Mutia Cherawaty; Sarson, Mohamad Taufiq Zulfikar
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 11 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, November 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/16s8gg18

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gorontalo. Sarang burung walet memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan berpotensi mendukung pembangunan daerah jika dikelola secara optimal. Namun, pelaksanaan regulasi sering menghadapi kendala, seperti minimnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, dan kurangnya sosialisasi pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian empiris, ditemukan bahwa sebagian besar bangunan sarang burung walet di Kabupaten Gorontalo didirikan tanpa izin resmi, sehingga tidak memenuhi ketentuan pajak daerah. Dampak lainnya mencakup gangguan lingkungan, konflik sosial, dan ketidakseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan holistik yang melibatkan peningkatan sosialisasi, penguatan regulasi, dan pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan keberlanjutan bisnis sarang burung walet. Dengan demikian, diharapkan potensi ekonomi sarang burung walet dapat dimaksimalkan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat dan kelestarian lingkungan.
PENGARUH PERAN BPOM DALAM PEREDARAN JAJANAN TRADISIONAL Manto, Salsabila Amanda; Thalib, Mutia Ch.; Mandjo, Julius T.
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sinergi.v2i2.925

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi peran Balai Pengawasan Obat dan Makanan dalam peredaran jajanan tradisional. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menyajikan data berdasarkan fakta lapangan, kemudian dianalis secara dekriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi peran BPOM Gorontalo terhadap peredaran jajanan tradisional, diantaranya keterbatasan anggaran dan keterbatasan Sumber Daya Manusia. Jajanan tradisional bisa dibuat dimana saja dan tanpa izin resmi, dan Balai POM lemah dari segi kewenangan terutama regulasi yang belum dimilikinya secara khusus. Tak hanya itu, kurangnya kesadaran dan kepedulian pelaku usaha serta masyarakat yang tidak teliti dalam membeli olahan jajanan tradisional pun turut mempengaruhi. BPOM telah menjalankan kewajibannya untuk melindungi konsumen, namun karena hambatan tersebut masih dimungkinkan adanya produk olahan jajanan tradisional di Gorontalo yang tidak sesuai kualitas sehingga berdampak pada kerugian konsumen. Selain itu, terdapat jajanan tradisional yang tidak memiliki izin resmi dan bisa berlokasi dimana saja, sehingga menjadi salah satu kendala sebab tak semua tempat dapat diawasi.
Social Media Impact on Women's and Children's Rights in Armed Conflicts: Legal Assertions by Third States? Towadi, Mellisa; Čović, Ana; Thalib, Mutia Cherawaty; Badu, Lisnawaty W; Talani, Noval Sufriyanto
Lex Scientia Law Review Vol. 8 No. 2 (2024): Advancing Justice, Rights, and Governance in a Digital and Decentralized World
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v8i2.13622

Abstract

This article explores how third countries can claim social media information from their citizens as a legal measure to protect and fight for the rights of women and children in armed conflict. The exploration is conducted normatively with a socio-juridical approach and a comparison of state implementation of the law. Implementing law in this approach will involve comprehensive analyses that include understanding legal texts, examining social impacts, and comparing practices across different jurisdictions to draw appropriate conclusions. This research shows that social media can serve as a platform to raise global awareness of human rights violations, provide digital evidence that can be used in international tribunals, and exert diplomatic pressure on states involved in violations. Social media also enables cross-border collaboration between governments, international organisations and NGOs to coordinate legal and advocacy efforts. However, challenges include disinformation, digital security risks, and technology access gaps that can hinder the effective use of social media as a legal tool. Nonetheless, with the right strategies, third countries can utilise social media to strengthen international law enforcement and support the fulfilment of the rights of women and children in conflict zones. In conclusion, despite significant challenges, third countries can claim the use of social media as an effective legal measure in their efforts to support and protect the rights of women and children in situations of armed conflict.
Negosiasi, Mediasi Hingga Perlindungan Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dan Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak Riana Hasyim; Mutia CH. Thalib; Sri Nanang M.Kamba
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 2 (2024): April: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v2i2.1700

Abstract

Child maintenance is an important aspect that needs to be considered in the divorce process. The aim of this writing is to find out the Settlement of Child Maintenance Disputes (Alimentation for Post-Divorce Consequences). The research method used is normative legal research (normative law research) using normative case studies, namely in the form of legal behavioral products, which are based on legal norms or legal rules that apply in Indonesian society. The main aim of resolving child maintenance disputes is to ensure the welfare and best interests of the child. This involves ensuring the child receives adequate financial support from the parent who does not live with them. In some cases, resolving child maintenance disputes involves legal proceedings involving family courts. This process involves the filing of documents, a hearing, and a court decision that will determine the amount and method of child support payments.
Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional atas Keterlambatan Penerbitan Sertifikat Tanah Laliyonu, Sri Ananda; Thalib, Mutia Cherawaty; Kamba, Sri Nanang Meiske
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 14 No. 05 (2025): Call for Papers, September 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v14i05.6939

Abstract

Kepastian hukum atas kepemilikan tanah merupakan salah satu pilar penting dalam menjamin perlindungan hak masyarakat. Dalam praktiknya, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya keterlambatan penerbitan sertifikat tanah. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, berkurangnya kepercayaan publik, hingga potensi sengketa pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum BPN atas keterlambatan penerbitan sertifikat tanah dengan fokus pada pelaksanaan PTSL di Desa Huidu Utara Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin hukum administrasi negara, disertai data sekunder dari Kantor BPN Kabupaten Gorontalo periode 2022–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerbitan sertifikat tanah mengalami penurunan signifikan: seluruh bidang terbit pada tahun 2022, hanya sebagian kecil pada tahun 2023, dan tidak ada satu pun sertifikat terbit pada tahun 2024. Fakta ini mencerminkan adanya maladministrasi yang melanggar asas kepastian hukum dan akuntabilitas pelayanan publik. Penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban BPN mencakup dimensi administratif melalui perbaikan prosedur, dimensi perdata melalui potensi ganti rugi atas kerugian masyarakat, serta dimensi moral-institusional melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, keterlambatan penerbitan sertifikat tanah bukan hanya persoalan teknis, melainkan persoalan hukum yang menuntut tanggung jawab negara, sekaligus menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan pertanahan di Indonesia.
Pertanggungjawaban Hukum Pihak Ekspedisi terhadap Kerugian Materil dan Imaterial Konsumen akibat Kelalaian dalam Pengiriman Barang Andini Kariza; Mutia Cherawaty Thalib; Sri Nanang Meiske Kamba
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2720

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah meningkatkan penggunaan jasa ekspedisi sebagai mitra penting dalam kegiatan perdagangan daring. Namun, maraknya kasus kehilangan, kerusakan, dan keterlambatan pengiriman menimbulkan persoalan mengenai tanggung jawab hukum pihak ekspedisi terhadap kerugian yang dialami konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan ekspedisi terhadap kerugian materil dan immaterial yang timbul akibat kelalaian dalam pengiriman barang, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab ekspedisi didasarkan pada prinsip wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi dengan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Diperlukan reformulasi kebijakan dan pengawasan yang kuat untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen jasa ekspedisi.
Legal Consultation and Education Support: Societal Protection Through the Law in Digital Transactions Junus, Nirwan; Nur Mohamad Kasim; Nuvazria Achir; Lisnawati W. Badu; Mutia Cherawaty Thalib; Karlin Z. Mamu; Akbar Hidayatullah Daud
Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2025): November
Publisher : Edumedia Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55824/ckens602

Abstract

The growth of digital transactions in the pedesaan community frequently leads to various legal issues as a result of the lack of understanding regarding health and obligations for individuals. This service activity aims to provide concrete actions through counseling, education, and legal training to the people of Padengo Village, Dengilo District, Pohuwato Regency. The execution of the activity involves a variety of stakeholders, including the government, the military, TNI, and the general public as the main subject. Through this activity, the general public has a better understanding of the legal protections in digital transactions, whether they are being used as buyers or sellers. In addition, the training aims to make paralegals in the area strategic in enhancing the community's legal knowledge so they can be proactive in resolving the first issues in the community. This study emphasizes the importance of stakeholder collaboration in creating a safe and effective digital transaction system for the local population.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Aditya Algifari Badu Ahmad Ahmad Ahmad Aid Pramudya Husain Aid Pramudya Husain Akbar Hidayatullah Daud Alhimny Fitrah Janu Amanda Adelina Harun Andini Kariza Apripari, Apripari Arsyad, Melinda Astri Yulisti Datau Avelia Rahmah Y Mantali Cahyani Wayuningtias Posangi Condro Susanto Riyadi Čović, Ana Delvi Putri Kaparang Desiana Ahmad Desya Natalia P. Wulungo Dilfa Nurfadila Lahibu Djula, Hazli Dolot Alhasni Bakung Enry Muhamad Rizky Polontalo Fadel Afandi Faradini, Nurul Fauzia Latief Fence M Wantu Fikran Tomayahu Hadju, Zainal Abdul Aziz IDRUS, NAZLA ABD AL Ipetu, Ainun S Iqbal F. Ibrahim Irawaty Aliya Pakaya Ismail Yahya IYAN KASIM Julisa Aprilia Kaluku Julius T. Mandjo Khairunnisa Taha Oponu Khoirunnisaa Pakaya Laliyonu, Sri Ananda Lihawa, Rahmad Lisnawati Lisnawati W. Badu Lukum, Silvana Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Mantali, Avelia Rahmah Y Manto, Salsabila Amanda Massie, Fitri Hidayah Mellisa Towadi Moh Aditya Adjara Moh. Taufiq Zulfikar Sarson Moh.Taufiq Zulfikar Sarson Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Rivaldy Moha Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohammad Rivaldi Moha Muh Muhyi Tombinawam Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhammad Alfhito Badjuka Nathanael, Julian Rizky Naue, Mohamad Jill Nggiu, Siti Sahra Nirwan Junus Nisya Purnama A. Imran Noval Sufriyanto Talani Novendri M Nggilu Nur Mohamad Kasim Nurul Fazri Elfikri Nurul Syazwani Sabang Nuvazria Achir Polutu, Eka Benanti Pulubolo, Rifky Putri Anggraeni Maga Putri Ayi Winarsasi Putri, Viorizza Suciani Rahmawaty Mustafa Riana Hasyim Rifka Riani Loleh Rindi Mariana Antika Roman Agustian Hasan Roman Agustian Hasan Sarson, Moh Taufiq Zulfikar Siti Nurmilawaty Tuliyabu Siti Sahra Nggiu Sri Listiani K. Umar Sri Nanang M.Kamba Sri Nanang Meiske Kamba Sri Susanti Auna Subetan, Nazwa Said Suleman, Moh. Nikswanto S. Suwitno Yutye Imran Taufiq Zulfikar Sarson Tombiling, Marcella Natalia Yonal Ma’ruf Yutika Fitriyani Tomoolango Zamroni Abdussamad Zulfikar Sarson Zulfikar Sarson, Mohamad Taufiq