Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.525
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Inovasi Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Bina Hukum Lingkungan Jambura Law Review GANEC SWARA Al Ahkam Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Abdidas Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Jurnal Kewarganegaraan Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Bina Hukum Lingkungan Damhil Law Journal Jurnal Hukum dan Sosial Politik Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Mahasiswa Kreatif Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Jurnal Hukum Bisnis Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Riset Ilmiah Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Nusantara Mengabdi kepada Negeri Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Lex Scientia Law Review
Mutia Cherawaty Thalib
Faculty Of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 73 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 73 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Tindakan Hukum Yang Di Lakukan Oleh Pelaku Usaha Terkait Kerugian Yang Di Akibatkan Oleh Orderan Fiktif Moh Aditya Adjara; Mutia Cherawaty Thalib; Dolot Alhasni Bakung
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2024): Juni : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v1i2.131

Abstract

The purpose of this study leads to legal action that can be done by business actors related to losses caused by fictitious orders and legal protection against business actors in online buying and selling transactions Cash on Delivery (COD) payment methods. This type of research is a juridical normative research that leads to legal norms, legal principles and using the statute approach (legislation) and supported by the fact approach (the Fact Approach) and conceptual approach (concept approach). The results of the study that the form of legal protection against business actors who are harmed by consumers is in the form of compensation and/or sanctions against consumers when consumers still do not replace the losses as intended. Although Chapter 13 of the UUPK does not specify criminal sanctions against consumers in particular, this does not mean that consumers can avoid criminal sanctions. Criminal sanctions can be imposed against consumers if the consumer's actions have met the criminal elements. The legal action of business actors against consumers who make fictitious orders can then implement the principle of strict liability, business actors who feel aggrieved over the actions of consumers who are not responsible for the goods that have been ordered can demand compensation or compensation without having to dispute the presence or absence of elements of error on the part of consumers. The threat of punishment obtained against consumers who are proven to have committed fraud will be subject to imprisonment for a maximum of four years in accordance with Article 378 of the Criminal Code.. Therefore, it should pay more attention to legal certainty regarding legal protection not only to consumers but also to business actors. Because basically losses can not only be experienced by consumers but can also be experienced by business actors.
Perlindungan Konsumen Terhadap Masyarakat Terkait Informasi Penggunaan Sistem Kantong Plastik Berbayar Oleh Karyawan Alfamart Yonal Ma’ruf; Mutia Cherawaty Thalib; Moh.Taufiq Zulfikar Sarson
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1165

Abstract

Penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di ritel modern seperti Alfamart bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik demi menjaga kelestarian lingkungan. Namun, implementasi kebijakan ini menimbulkan berbagai persoalan di lapangan, khususnya terkait perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hak konsumen dilindungi ketika informasi mengenai sistem kantong plastik berbayar tidak disampaikan secara jelas oleh karyawan Alfamart. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dan mengkaji dokumen-dokumen hukum serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang efektif dari pihak karyawan mengakibatkan konsumen tidak sepenuhnya memahami kebijakan tersebut, sehingga menimbulkan rasa keberatan dan ketidakpuasan. Dalam hal ini, apabila konsumen tidak terima dengan kebijakan kantong plastik berbayar, maka ada pihak yang dirugikan akibat praktik kasir yang tidak memberikan informasi secara jelas mengenai kantong plastik berbayar. Hal ini menunjukan bahwa masih belum terlindunginya hak-hak konsumen dari pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam UUPK Pasal 4 dan kewajiban pelaku usaha kepada konsumen tertuang dalam UUPK Pasal 7 dan belum adanya tindakan dari pihak berwenang dalam menangani praktik kasir industri ritel. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan edukasi kepada karyawan dan pengawasan dari otoritas terkait guna memastikan pelaksanaan kebijakan ini berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen.
Legalitas Digital di Era Global: Cyber Notary sebagai Pilar Baru Otentifikasi Dokumen Asing di Indonesia Rifka Riani Loleh; Mutia Cherawaty Thalib; Mellisa Towadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1732

Abstract

Perkembangan globalisasi dan digitalisasi telah mendorong kebutuhan akan sistem otentifikasi dokumen yang efisien, aman, dan diakui lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum, urgensi, tantangan, serta prospek implementasi Cyber Notary dalam sistem hukum nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, berdasarkan studi literatur dan analisis peraturan perundang-undangan seperti UU Jabatan Notaris dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia dasar hukum, implementasi Cyber Notary masih menghadapi berbagai kendala, termasuk tumpang tindih regulasi, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya literasi digital di kalangan notaris dan masyarakat. Namun demikian, prospek penguatannya sangat besar dalam mempercepat layanan hukum, meningkatkan kepercayaan terhadap legalitas dokumen asing, dan memperkuat posisi Indonesia dalam sistem hukum internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan regulasi, penguatan teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai langkah strategis menuju modernisasi kenotariatan digital di Indonesia.
Menakar Efektivitas BAPPEBTI dalam Melindungi Nasabah dari Praktik Trading Ilegal Nathanael, Julian Rizky; Thalib, Mutia Cherawaty; Elfikri, Nurul Fazri
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2025): July : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v3i2.564

Abstract

Fenomena trading ilegal berbasis digital yang semakin marak di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama dalam konteks perlindungan terhadap nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan hukum terhadap nasabah yang terlibat dalam praktik perdagangan berjangka ilegal serta menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, kajian ini mengeksplorasi ketidakseimbangan antara keberadaan regulasi dan kenyataan di lapangan, termasuk hambatan yurisdiksi, keterbatasan teknologi, dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan terhadap kasus trading ilegal lebih banyak dilakukan melalui jalur pidana, sementara mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase tidak dapat diakses karena ketiadaan legalitas platform. Di sisi lain, pengawasan oleh BAPPEBTI dinilai belum optimal karena lemahnya kapasitas institusional dan belum adanya kerja sama lintas negara yang kuat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan, peningkatan literasi keuangan, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem investasi yang aman dan legal. Kajian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum yang efektif menuntut pendekatan sistemik yang mencakup aspek preventif, represif, dan partisipatif.
Pertanggungjawaban BPN Dan PPAT Terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Irawaty Aliya Pakaya; Mutia Cherawaty Thalib; Taufiq Zulfikar Sarson
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 1 No. 4 (2024): Agustus : KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v1i4.223

Abstract

This article analyzes the responsibilities of the National Land Agency (BPN) and Land Deed Officials (PPAT) regarding title certificates for land subject to ownership disputes. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual and case approaches. Based on the case studied, the legal owner of the land, Ansar Lause, filed a lawsuit because the land certificate was changed to be in the name of Ratna Lause illegally. After the trial process, the court decided to partially grant Ansar Lause's lawsuit and stated that the certificate in the name of Afandi Surya Ningrat had no binding legal force. The research results show that the legal impact on BPN of canceling property rights certificates by the court based on a decision is that BPN can be subject to administrative sanctions in the form of a written warning, temporary dismissal, honorable dismissal, or dishonorable dismissal; and a Notary/PPAT who is subject to the cancellation of a certificate of ownership by a court based on a decision is that the Notary/PPAT may be subject to administrative sanctions in the form of a written warning, temporary dismissal, honorable dismissal, or dishonorable dismissal; and the form of BPN accountability, this responsibility can be in the form of administrative improvements, review of the certificate issuance process, as well as protection of the rights of parties who suffer losses due to administrative errors and PPAT/Notary for property rights certificates that have been canceled by the court. PPAT/Notary can be held civilly responsible. , criminal, and administrative.
Optimalisasi Peran BPN dalam Mediasi Sengketa Pertanahan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum di Kota Gorontalo Naue, Mohamad Jill; Thalib, Mutia Cherawaty; Elfikri, Nurul Fazri
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2025): July : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v3i2.560

Abstract

Bakung, Dolot Al Hasni, Zamroni Abdussamad, dan Mohamad Hidayat Muhtar. “Contra Perceptions Of The Freedom Of Contract Principle In Law No. 2 Of 1960 Concerning Agricultural Products Sharing With The Community Ijon System In The Bonebeach Environment.” Protection: Journal Of Land And Environmental Law 1, no. 1 (2022): 1. none. https://doi.org/10.38142/pjlel.v1i1.280. Idrus, Muhammad Bintang, Mutia Ch Thalib, dan Mohamad Hidayat Muhtar. “Kesenjangan Hukum Dan Realitas Sosial Dalam Transaksi Tanah Tanpa Sertifikat.” YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan 3, no. 2 (Juni 2025): 2. https://doi.org/10.59966/yudhistira.v3i2.1926. Paramitha, Amelia Ayu, Ibnu Sam Widodo, Fakhry Amin, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Hutrin Kamil, Mohamad Hidayat Muhtar, Achmad Taufik, dkk. Hukum Administrasi Negara. Sada Kurnia Pustaka, 2023. Putri, Viorizza Suciani, Mohamad Hidayat Muhtar, Putri Ayi Winarsasi, dan Sardjana Orba Manullang. Kewenangan Izin Pemanfaatan Ruang Pasca Undang-undang Cipta Kerja. Eureka Media Aksara, 2023. https://repository.penerbiteureka.com/publications/563020/. Rahman, Aprilinda, Nirwan Junus, dan Mohamad Hidayat Muhtar. “Kedudukan Hibah Bangunan Pemerintah Yang Dibangun Di Tanah Hak Milik Orang Lainsebagai Hak Guna Bangunan Ditinjau Dari Pasal 10. B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 (Desa Doulan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah).” SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah 1, no. 6 (2024): 342–52. https://doi.org/10.62335/b2y7pd15. Schwacke, Peter. “Juristische Methodik.” Aufl., Stuttgart, 2011. https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/67086501. Sudarmo, Sudarmo, Yenny Febrianty, Viorizza Suciani Putri, Mohamad Hidayat Muhtar, dan Salahuddin Salahuddin. “Critical study of the implementation of the right of self-determination in protecting Indonesia’s environmental and economic sovereignty.” E3S Web of Conferences 611 (2025): 05002. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202561105002. Wantu, Fence M., Dolot Alhasni Bakung, dan Mohammad Hidayat Muhtar. “Urgensi pembentukan Perdes tentang penataan tanah sempadan pantai di pesisir Teluk Tomini dalam pengelolaan dan penggunaan serta kepemilikannya.” MAJU: Indonesian Journal of Community Empowerment 1, no. 4 (2024): 241–49. https://doi.org/10.62335/ay9p2325. Wantu, Fence, Mohamad Hidayat Muhtar, Viorizza Suciani Putri, Mutia Cherawaty Thalib, dan Nirwan Junus. “Eksistensi mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup pasca berlakunya undang-undang cipta kerja.” Bina Hukum Lingkungan 7, no. 2 (2023): 267–89. http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v7i2.342. Yassine, Chami, Ahmad Ahmad, Mohamad Hidayat Muhtar, Kevin M. Rivera, dan Viorizza Suciani Putri. “Admissibility of lawsuits based on interest under Algerian civil and administrative procedures.” Jambura Law Review 6, no. 2 (2024): 286–303. https://doi.org/10.33756/jlr.v6i2.24309.
Analisis Kepastian Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Kanal Tapodu di Danau Limboto, Gorontalo Rahmawaty Mustafa; Mutia Cherawaty Thalib; Julius T. Mandjo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2045

Abstract

Pembangunan infrastruktur seringkali menimbulkan ketegangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Kanal Tapodu di Danau Limboto, Gorontalo. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur, masih terdapat ketidakpastian hukum akibat status kepemilikan tanah yang tidak jelas, keterlambatan penetapan lokasi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses ganti rugi. Banyak warga mengaku kompensasi yang diterima tidak adil, bahkan khawatir kehilangan mata pencaharian. Temuan ini menegaskan perlunya transparansi yang lebih tinggi, percepatan sertifikasi tanah, serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan. Implikasinya, pengadaan tanah harus dilakukan secara adil dan partisipatif agar pembangunan infrastruktur benar-benar memberikan manfaat tanpa mengorbankan hak-hak dasar warga.     
Legal Protection Mechanism for Pension Fund Beneficiaries Against Maladministration of Pension Payments Lihawa, Rahmad; Thalib, Mutia Cherawaty; Sarson, Moh. Taufiq Zulfikar
Estudiante Law Journal VOL. 7 NO. 3 OCTOBER 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v7i3.34058

Abstract

This research discusses the legal protection mechanisms available to pension beneficiaries against maladministration in pension fund payments by partner banks of PT Taspen (Persero), specifically Bank SulutGo in the Gorontalo region. The background of this study stems from the fact that pension funds are a constitutional right of citizens, as stated in Article 28H paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and are also a form of social security guaranteed by Law No. 40 of 2004 concerning the National Social Security System. However, in practice, maladministration cases such as unilateral account blocking, transfer delays, and lack of transparency in information have been found, which cause retirees difficulties in accessing their entitlements. This study uses normative legal research methods with a statute approach and case approach, based on a study of banking regulations, consumer protection, and the social security system. The results of this research indicate that maladministration in pension fund payments can be categorized as a violation of consumer rights as regulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and is contrary to the principles of prudence, transparency, and accountability in banking. The available legal protection mechanisms are divided into preventive measures, such as strengthening regulations and supervision, and repressive measures through internal complaints in banks, dispute resolution through the OJK and LAPS-SJK, up to civil lawsuits in court. However, challenges such as weak supervision, limited legal literacy, and the position of pensioners as vulnerable groups remain the main obstacles. Therefore, comprehensive legal protection needs to be strengthened, involving the government, PT Taspen, partner banks, and law enforcement agencies, to guarantee legal certainty, justice, and benefits for pension beneficiaries.
EKSISTENSI MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Wantu, Fence; Muhtar, Mohamad Hidayat; Putri, Viorizza Suciani; Thalib, Mutia Cherawaty; Junus, Nirwan
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi merupakan hal yang penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang lebih memperhatikan perlindungan keperdataan masyarakat (Pasal 91 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi eksistensi mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kendala yang dihadapi dalam penggunaannya setelah diberlakukannya UUCK. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada analisis perundang-undangan dan konsep hukum. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan pada prinsipnya telah menjadi budaya masyarakat Indonesia sejak dulu dan eksistensi berkembang dengan hadirnya berbagai peraturan perundang undangan misalnya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta yang terbaru dalam UUCK. Meskipun mediasi seringkali tidak memuaskan, tetapi masih merupakan salah satu upaya yang penting. Namun, kendala yang dihadapi dalam penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup semakin kompleks setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UUCK inkonstitusional bersyarat, sehingga tidak mungkin untuk membuat aturan teknis tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi. Meskipun UUCK sudah dinyatakan tidak berlaku dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, namun Perpu masih menyisakan perdebatan dan belum menjadi Undang-Undang hingga tulisan ini diterbitkan.
Legalitas Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Pihak Konsumen Tanpa Sepengetahuan Pihak Leasing Rindi Mariana Antika; Mutia CH. Thalib; Mohammad Taufiq Zulfikar Sarson
JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS) Vol. 1 No. 3 (2023): JULI : JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1202.426 KB) | DOI: 10.54066/jupendis-itb.v1i3.231

Abstract

asically the execution of fiduciary guarantee objects has been regulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, specifically the procedure for executing fiduciary guarantee objects. Fiduciary collateral objects in the form of movable objects that are transferred by consumers (fiduciary givers) to third parties without the knowledge of the leasing party (fiduciary recipients) are an unlawful act, thus causing losses to fiduciary recipients. Based on Article 23 paragraph (2) UUJF, the fiduciary giver is prohibited from transferring, pawning, or renting to other parties objects that are objects of fiduciary guarantees that are not inventory objects, except with prior written approval from the fiduciary recipient. Conceptually, fiduciary guarantees are a form of legal relationship based on trust. Trust in this case is that the fiduciary recipient believes in giving part of the property rights to the fiduciary giver, until the fiduciary giver completes the installments of the object. So the fiduciary recipient still has the right to the object, which if one day the fiduciary giver breaks his promise, commits an unlawful act and there is no good faith, the fiduciary recipient can execute the fiduciary guarantee object.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Aditya Algifari Badu Ahmad Ahmad Aid Pramudya Husain Aid Pramudya Husain Akbar Hidayatullah Daud Alhimny Fitrah Janu Amanda Adelina Harun Andini Kariza Apripari, Apripari Arsyad, Melinda Astri Yulisti Datau Avelia Rahmah Y Mantali Cahyani Wayuningtias Posangi Condro Susanto Riyadi Čović, Ana Delvi Putri Kaparang Desiana Ahmad Desya Natalia P. Wulungo Dilfa Nurfadila Lahibu Dolot Alhasni Bakung Enry Muhamad Rizky Polontalo Fadel Afandi Faradini, Nurul Fauzia Latief Fence M Wantu Fikran Tomayahu Hadju, Zainal Abdul Aziz IDRUS, NAZLA ABD AL Ipetu, Ainun S Iqbal F. Ibrahim Irawaty Aliya Pakaya Ismail Yahya IYAN KASIM Julisa Aprilia Kaluku Julius T. Mandjo Khairunnisa Taha Oponu Khoirunnisaa Pakaya Laliyonu, Sri Ananda Lihawa, Rahmad Lisnawati W. Badu Lukum, Silvana Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Mantali, Avelia Rahmah Y Manto, Salsabila Amanda Massie, Fitri Hidayah Mellisa Towadi Moh Aditya Adjara Moh. Taufiq Zulfikar Sarson Moh.Taufiq Zulfikar Sarson Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Rivaldy Moha Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohammad Rivaldi Moha Muh Muhyi Tombinawam Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhammad Alfhito Badjuka Nathanael, Julian Rizky Naue, Mohamad Jill Nggiu, Siti Sahra Nirwan Junus Nisya Purnama A. Imran Noval Sufriyanto Talani Novendri M Nggilu Nur Mohamad Kasim Nurul Fazri Elfikri Nurul Syazwani Sabang Nuvazria Achir Polutu, Eka Benanti Pulubolo, Rifky Putri Anggraeni Maga Putri Ayi Winarsasi Putri, Viorizza Suciani Rahmawaty Mustafa Riana Hasyim Rifka Riani Loleh Rindi Mariana Antika Roman Agustian Hasan Roman Agustian Hasan Sarson, Moh Taufiq Zulfikar Siti Nurmilawaty Tuliyabu Siti Sahra Nggiu Sri Listiani K. Umar Sri Nanang M.Kamba Sri Nanang Meiske Kamba Sri Susanti Auna Subetan, Nazwa Said Suleman, Moh. Nikswanto S. Suwitno Yutye Imran Taufiq Zulfikar Sarson Tombiling, Marcella Natalia Yonal Ma’ruf Yutika Fitriyani Tomoolango Zamroni Abdussamad Zulfikar Sarson Zulfikar Sarson, Mohamad Taufiq