Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.499
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Inovasi Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Bina Hukum Lingkungan Jambura Law Review GANEC SWARA Al Ahkam Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Abdidas Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Jurnal Kewarganegaraan Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Bina Hukum Lingkungan Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Mahasiswa Kreatif Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Jurnal Hukum Bisnis Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Contemporary Law Studies Law Journal Jurnal Riset Ilmiah Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Nusantara Mengabdi kepada Negeri Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Lex Scientia Law Review Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law Open Access DRIVERset Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Mutia Cherawaty Thalib
Faculty Of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 79 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 79 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Dialektika Hukum Pertanahan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Rakyat: Menelaah Efektivitas Program PTSL di Desa Bulila Nisya Purnama A. Imran; Mutia Cherawaty Thalib; Julius T. Mandjo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3492

Abstract

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus mengurangi potensi sengketa di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dialektika hukum pertanahan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif dalam pelaksanaan PTSL serta menilai efektivitasnya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanah perkebunan rakyat di Desa Bulila. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi lapangan dan kajian peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTSL telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kepastian hukum dan penyelesaian sengketa batas tanah melalui musyawarah masyarakat. Namun, efektivitasnya masih terbatas akibat rendahnya literasi hukum masyarakat, perbedaan persepsi terhadap status tanah adat, serta keterbatasan aparatur pelaksana di lapangan. Dialektika antara hukum formal dan nilai-nilai sosial lokal menjadi tantangan utama yang mengharuskan reformulasi kebijakan agar PTSL tidak hanya menghasilkan kepastian administratif, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial dan keberterimaan hukum di tingkat masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat menjadi kunci bagi keberlanjutan program PTSL di masa depan.
Tinjauan Hukum Pengabaian Hak Wali Nikah Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam Muhammad Alfhito Badjuka; Mutia Ch. Thalib; Moh. Taufiq Zulfikar Sarson
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4111

Abstract

Perceraian orang tua kerap menimbulkan permasalahan lanjutan yang berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak anak, salah satunya adalah pengabaian hak wali nikah terhadap anak perempuan. Dalam praktik sosial, tidak sedikit ayah kandung yang menolak menjalankan perannya sebagai wali nikah pasca perceraian dengan alasan konflik pribadi dengan mantan istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengabaian hak wali nikah terhadap anak pasca perceraian orang tua ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabaian hak wali nikah merupakan pelanggaran terhadap kewajiban orang tua menurut hukum positif dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta tujuan hukum Islam. Hukum positif melalui Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Sementara itu, hukum Islam memandang penolakan wali tanpa alasan syar‘i sebagai perbuatan wali adhal yang mengakibatkan gugurnya hak perwalian dan beralih kepada wali hakim demi melindungi hak anak.
KONSTRUKSI NORMATIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENYEDIA INTERNET FIBER Djula, Hazli; Thalib, Mutia Cherawaty; Elfikri, Nurul Fazri
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.336

Abstract

Transformasi digital mendorong layanan internet fiber menjadi infrastruktur dasar bagi aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, sehingga penyelenggara layanan memikul kewajiban hukum untuk memastikan kualitas jaringan yang stabil, transparansi informasi, dan penanganan gangguan yang profesional. Artikel ini menganalisis konstruksi normatif perbuatan melawan hukum (PMH) dalam penyediaan layanan internet fiber dengan menelaah relasi hukum antara penyedia dan konsumen, batas pertanggungjawaban penyedia, serta bentuk pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian. Penelitian menggunakan pendekatan empiris-kualitatif melalui observasi dan wawancara terhadap konsumen dan pegawai penyedia layanan di Kota Gorontalo, serta analisis terhadap regulasi perlindungan konsumen dan peraturan telekomunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian kualitas layanan, gangguan berulang, klausul baku yang tidak seimbang, serta kenaikan tarif yang tidak transparan merupakan bentuk kelalaian yang dapat memenuhi unsur PMH sepanjang terdapat tindakan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Dualisme hubungan kontraktual dan kewajiban hukum publik membuat tanggung jawab penyedia tidak hanya diukur berdasarkan wanprestasi, tetapi juga kepatuhan terhadap standar layanan minimum dan prinsip perlindungan konsumen. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan instrumen regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa agar perlindungan terhadap konsumen layanan internet fiber menjadi lebih efektif dan berkeadilan.
Legal Consequences Of Unilaterally Canceling A Music Concert Ticket Contract Hussein Alaydrus; Mutia Cherawaty Thalib; Nurul Fazri Elfikri
Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Vol. 1 No. 2 (2026): Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections
Publisher : Yayasan Cerdas Pedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/lawric.v2i1.184

Abstract

Unilateral cancellations of music concerts by promoters significantly harm consumers, particularly with the rise of digital ticket sales. This article examines the legal implications of such cancellations and the liability of promoters for consumer losses. It utilizes normative legal research methods focusing on legislation and concepts. Findings indicate that unilateral cancellations may constitute a default on ticket sales contracts and could breach consumer protection rules if transparent information and proper compensation are not provided. A promoter’s liability may only be dismissed under force majeure if it can be proportionately proven. Consumers can seek remedies including ticket price refunds and compensation for tangible and intangible losses. The enforcement of consumer rights through non-litigation and litigation avenues is also discussed, alongside a recommendation for stricter consumer protection standards in concert organization to avert future issues.
Problematika Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum: (Studi Pembangunan Bendungan Bolango Ulu di Kabupaten Bone Bolango) Lisnawati; Mutia Cherawaty Thalib; Ahmad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4237

Abstract

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bolango Ulu di Kabupaten Bone Bolango dengan fokus pada aspek yuridis dan sosiologis. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui studi lapangan, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan tanah menghadapi tiga hambatan utama, yaitu ketidaklengkapan berkas kepemilikan oleh masyarakat, adanya sertifikat ganda yang menimbulkan ketidakpastian hukum, serta penolakan masyarakat terhadap besaran nilai ganti kerugian yang ditetapkan oleh penilai independen. Ketiga faktor tersebut mengakibatkan keterlambatan dalam penyusunan daftar nominatif, musyawarah ganti kerugian, dan pelepasan hak atas tanah, sehingga berdampak langsung pada kelancaran pembangunan bendungan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengadaan tanah tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan prosedural, tetapi juga oleh kepastian hukum pertanahan dan keadilan substantif bagi masyarakat terdampak.
Faktor-Faktor Penyebab Tidak Terdaftarnya Hak Tanggungan Nurul Syazwani Sabang; Mutia Cherawaty Thalib; Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 2 (2024): Mei: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2944

Abstract

The aim of this research is to find out what the legal consequences are of bad credit agreements where mortgage rights are not registered at the Gorontalo City National Land Agency office and to find out the factors that cause mortgage rights not to be registered. The type of research used is Normative Empirical research, using data types consisting of primary data, secondary data and tertiary data. Data collection techniques were carried out using interview, observation and literature techniques. Then the data is analyzed descriptively or provides an overview or explanation of the research subjects and objects as the results of the research conducted. The results of this research show that cases of bad credit agreements where mortgage rights were not registered at the national land agency office have occurred in the city of Gorontalo. So the legal consequence obtained from this case is that the bank as the creditor cannot prosecute in court because the mortgage which is used as collateral is not registered. Clearly this is detrimental and does not provide legal certainty for both parties concerned, especially because registration of mortgage rights determines the birth of mortgage rights. Then there are several factors that cause the mortgage rights not to be registered, namely, negligence on the part of the land owner, administrative obstacles, financial difficulties, approval from related parties and so on.
Validity of Illegal SIM Card Sales Under Article 1320 Indonesian Civil Code Aditiya; Mutia Cherawaty Thalib; Sri Nanang Meiske Kamba
Legtimacy: Journal of Law and Islamic Law Vol. 1 No. 3 (2026): Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jolil.v1i3.2214

Abstract

This study critically examines the validity of illegal SIM card sales agreements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. The proliferation of digital telecommunications has triggered unlawful registrations using manipulated personal data, creating fundamental legal flaws in consumer contracts. Employing a normative juridical methodology, this research demonstrates that such illicit transactions categorically fail to fulfill the objective requirement of a lawful cause. Consequently, these defective agreements are deemed strictly null and void, mandating total restitution. Furthermore, the ensuing legal liability is multidimensional: civil liability burdens negligent sellers, strict administrative sanctions apply to telecommunication operators, and severe criminal penalties target data falsifiers. Injured consumers retain absolute rights to seek comprehensive compensation through robust dispute resolution mechanisms or formal civil litigation. Ultimately, this study highly recommends strengthening statutory regulations and harmonizing the Civil Code, Consumer Protection Law, and Personal Data Protection Law to ensure absolute national legal certainty for all citizens.
Validity of Illegal SIM Card Sales Under Article 1320 Indonesian Civil Code Aditiya; Mutia Cherawaty Thalib; Sri Nanang Meiske Kamba
Legtimacy: Journal of Law and Islamic Law Vol. 1 No. 3 (2026): Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jolil.v1i3.2214

Abstract

This study critically examines the validity of illegal SIM card sales agreements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. The proliferation of digital telecommunications has triggered unlawful registrations using manipulated personal data, creating fundamental legal flaws in consumer contracts. Employing a normative juridical methodology, this research demonstrates that such illicit transactions categorically fail to fulfill the objective requirement of a lawful cause. Consequently, these defective agreements are deemed strictly null and void, mandating total restitution. Furthermore, the ensuing legal liability is multidimensional: civil liability burdens negligent sellers, strict administrative sanctions apply to telecommunication operators, and severe criminal penalties target data falsifiers. Injured consumers retain absolute rights to seek comprehensive compensation through robust dispute resolution mechanisms or formal civil litigation. Ultimately, this study highly recommends strengthening statutory regulations and harmonizing the Civil Code, Consumer Protection Law, and Personal Data Protection Law to ensure absolute national legal certainty for all citizens.
Status Hukum Kegiatan Pertambangan Pada Lahan Perkebunan Masyarakat Di Atas Hak Guna Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Pokok Agraria Iskandar Marto A.M Papeo; Mutia Cherawaty Thalib; Nurul Fazri Elfikri
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 3 No. 3 (2026): Mei
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v3i3.5686

Abstract

Land conflicts in Indonesia frequently arise due to overlapping land use between local communities and holders of Right to Cultivate (Hak Guna Usaha/HGU), particularly in mining activities conducted on plantation land. This issue creates legal uncertainty and the potential for prolonged disputes. This study aims to analyze the legal status of community mining activities carried out on land under HGU and its regulation under the Basic Agrarian Law and related legislation. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, relying on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that mining activities on HGU land may only be conducted upon obtaining permits from the competent authorities and the consent of the land rights holder. However, in practice, overlapping land use frequently occurs due to weak coordination in licensing, unclear land status, and lack of transparency in land administration. This condition may lead to unlawful acts and cause losses to the parties involved. Therefore, it is necessary to strengthen an integrated, transparent, and accountable licensing system to ensure legal certainty and justice in the management of agrarian resources.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Aditiya Aditya Algifari Badu Ahmad Ahmad Ahmad Aid Pramudya Husain Aid Pramudya Husain Akbar Hidayatullah Daud Alhimny Fitrah Janu Amanda Adelina Harun Andini Kariza Apripari, Apripari Arsyad, Melinda Astri Yulisti Datau Avelia Rahmah Y Mantali Cahyani Wayuningtias Posangi Condro Susanto Riyadi Čović, Ana Delvi Putri Kaparang Desiana Ahmad Desya Natalia P. Wulungo Dilfa Nurfadila Lahibu Djula, Hazli Dolot Alhasni Bakung Enry Muhamad Rizky Polontalo Fadel Afandi Faradini, Nurul Fauzia Latief Fence M Wantu Fikran Tomayahu Hadju, Zainal Abdul Aziz Hussein Alaydrus IDRUS, NAZLA ABD AL Ipetu, Ainun S Iqbal F. Ibrahim Irawaty Aliya Pakaya Iskandar Marto A.M Papeo Ismail Yahya IYAN KASIM Julisa Aprilia Kaluku Julius T. Mandjo Khairunnisa Taha Oponu Khoirunnisaa Pakaya Laliyonu, Sri Ananda Lihawa, Rahmad Lisnawati Lisnawati W. Badu Lukum, Silvana Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Mantali, Avelia Rahmah Y Manto, Salsabila Amanda Massie, Fitri Hidayah Mellisa Towadi Moh Aditya Adjara Moh. Taufiq Zulfikar Sarson Moh.Taufiq Zulfikar Sarson Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Rivaldy Moha Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohammad Rivaldi Moha Muh Muhyi Tombinawam Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhammad Alfhito Badjuka Nathanael, Julian Rizky Naue, Mohamad Jill Nggiu, Siti Sahra Nirwan Junus Nisya Purnama A. Imran Noval Sufriyanto Talani Novendri M Nggilu Nur Mohamad Kasim Nurul Fazri Elfikri Nurul Syazwani Sabang Nuvazria Achir Polutu, Eka Benanti Pulubolo, Rifky Putri Anggraeni Maga Putri Ayi Winarsasi Putri, Viorizza Suciani Rahmawaty Mustafa Riana Hasyim Rifka Riani Loleh Rindi Mariana Antika Roman Agustian Hasan Roman Agustian Hasan Sarson, Moh Taufiq Zulfikar Siti Nurmilawaty Tuliyabu Siti Sahra Nggiu Sri Listiani K. Umar Sri Nanang M.Kamba Sri Nanang Meiske Kamba Sri Susanti Auna Subetan, Nazwa Said Suleman, Moh. Nikswanto S. Suwitno Yutye Imran Taufiq Zulfikar Sarson Tombiling, Marcella Natalia Yonal Ma’ruf Yutika Fitriyani Tomoolango Zamroni Abdussamad Zulfikar Sarson Zulfikar Sarson, Mohamad Taufiq