Claim Missing Document
Check
Articles

Pertanggungjawaban Direksi UMKM Berbentuk Perseroan Perorangan Ketika Terjadi Pailit Fikran Tomayahu; Mutia Cherawaty Thalib; Mohammad Rivaldi Moha
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3352

Abstract

Perseroan Perorangan sebagai entitas badan hukum baru yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja 2023 diharapkan mampu memperkuat sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui kemudahan pendirian, akses pembiayaan, dan perlindungan hukum. Namun, pengaturan mengenai pertanggungjawaban direksi dan tata kelola Perseroan Perorangan belum diatur secara komprehensif, sehingga menimbulkan problematika ketika badan usaha ini berhadapan dengan rezim kepailitan berdasarkan Undang-Undang KPKPU. Ketiadaan norma eksplisit mengenai batas tanggung jawab direksi, potensi pencampuran harta pribadi dan perusahaan, serta ketidaksinkronan antara UU Cipta Kerja, UU PT, dan UU KPKPU menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan pailit terhadap Perseroan Perorangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban direksi, kompatibilitas regulasi, dan batas perlindungan hukum bagi pemilik tunggal dalam konteks kepailitan. Dengan menggunakan pendekatan normatif melalui telaah perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum, penelitian ini menemukan bahwa karakter unik Perseroan Perorangan menuntut penegasan regulatif, khususnya terkait penerapan prinsip limited liability dan kriteria piercing the corporate veil. Kajian ini menekankan pentingnya harmonisasi norma serta penataan ulang mekanisme pertanggungjawaban guna menjamin kepastian hukum bagi UMK dalam menghadapi risiko gagal bayar.
Dialektika Hukum Pertanahan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Rakyat: Menelaah Efektivitas Program PTSL di Desa Bulila Nisya Purnama A. Imran; Mutia Cherawaty Thalib; Julius T. Mandjo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3492

Abstract

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus mengurangi potensi sengketa di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dialektika hukum pertanahan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif dalam pelaksanaan PTSL serta menilai efektivitasnya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanah perkebunan rakyat di Desa Bulila. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi lapangan dan kajian peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTSL telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kepastian hukum dan penyelesaian sengketa batas tanah melalui musyawarah masyarakat. Namun, efektivitasnya masih terbatas akibat rendahnya literasi hukum masyarakat, perbedaan persepsi terhadap status tanah adat, serta keterbatasan aparatur pelaksana di lapangan. Dialektika antara hukum formal dan nilai-nilai sosial lokal menjadi tantangan utama yang mengharuskan reformulasi kebijakan agar PTSL tidak hanya menghasilkan kepastian administratif, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial dan keberterimaan hukum di tingkat masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat menjadi kunci bagi keberlanjutan program PTSL di masa depan.
Tinjauan Hukum Pengabaian Hak Wali Nikah Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam Muhammad Alfhito Badjuka; Mutia Ch. Thalib; Moh. Taufiq Zulfikar Sarson
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4111

Abstract

Perceraian orang tua kerap menimbulkan permasalahan lanjutan yang berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak anak, salah satunya adalah pengabaian hak wali nikah terhadap anak perempuan. Dalam praktik sosial, tidak sedikit ayah kandung yang menolak menjalankan perannya sebagai wali nikah pasca perceraian dengan alasan konflik pribadi dengan mantan istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengabaian hak wali nikah terhadap anak pasca perceraian orang tua ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabaian hak wali nikah merupakan pelanggaran terhadap kewajiban orang tua menurut hukum positif dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta tujuan hukum Islam. Hukum positif melalui Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Sementara itu, hukum Islam memandang penolakan wali tanpa alasan syar‘i sebagai perbuatan wali adhal yang mengakibatkan gugurnya hak perwalian dan beralih kepada wali hakim demi melindungi hak anak.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Aditya Algifari Badu Ahmad Ahmad Aid Pramudya Husain Aid Pramudya Husain Akbar Hidayatullah Daud Alhimny Fitrah Janu Amanda Adelina Harun Andini Kariza Apripari, Apripari Arsyad, Melinda Astri Yulisti Datau Avelia Rahmah Y Mantali Cahyani Wayuningtias Posangi Condro Susanto Riyadi Čović, Ana Delvi Putri Kaparang Desiana Ahmad Desya Natalia P. Wulungo Dilfa Nurfadila Lahibu Dolot Alhasni Bakung Enry Muhamad Rizky Polontalo Fadel Afandi Faradini, Nurul Fauzia Latief Fence M Wantu Fikran Tomayahu Hadju, Zainal Abdul Aziz IDRUS, NAZLA ABD AL Ipetu, Ainun S Iqbal F. Ibrahim Irawaty Aliya Pakaya Ismail Yahya IYAN KASIM Julisa Aprilia Kaluku Julius T. Mandjo Khairunnisa Taha Oponu Khoirunnisaa Pakaya Laliyonu, Sri Ananda Lihawa, Rahmad Lisnawati W. Badu Lukum, Silvana Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Mantali, Avelia Rahmah Y Manto, Salsabila Amanda Massie, Fitri Hidayah Mellisa Towadi Moh Aditya Adjara Moh. Taufiq Zulfikar Sarson Moh.Taufiq Zulfikar Sarson Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Rivaldy Moha Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohammad Rivaldi Moha Muh Muhyi Tombinawam Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhammad Alfhito Badjuka Nathanael, Julian Rizky Naue, Mohamad Jill Nggiu, Siti Sahra Nirwan Junus Nisya Purnama A. Imran Noval Sufriyanto Talani Novendri M Nggilu Nur Mohamad Kasim Nurul Fazri Elfikri Nurul Syazwani Sabang Nuvazria Achir Polutu, Eka Benanti Pulubolo, Rifky Putri Anggraeni Maga Putri Ayi Winarsasi Putri, Viorizza Suciani Rahmawaty Mustafa Riana Hasyim Rifka Riani Loleh Rindi Mariana Antika Roman Agustian Hasan Roman Agustian Hasan Sarson, Moh Taufiq Zulfikar Siti Nurmilawaty Tuliyabu Siti Sahra Nggiu Sri Listiani K. Umar Sri Nanang M.Kamba Sri Nanang Meiske Kamba Sri Susanti Auna Subetan, Nazwa Said Suleman, Moh. Nikswanto S. Suwitno Yutye Imran Taufiq Zulfikar Sarson Tombiling, Marcella Natalia Yonal Ma’ruf Yutika Fitriyani Tomoolango Zamroni Abdussamad Zulfikar Sarson Zulfikar Sarson, Mohamad Taufiq