p-Index From 2021 - 2026
11.448
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Inovasi Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Bina Hukum Lingkungan Jambura Law Review GANEC SWARA Al Ahkam Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Abdidas Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Jurnal Kewarganegaraan Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Journal of Comprehensive Science Bina Hukum Lingkungan Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Mahasiswa Kreatif Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Jurnal Hukum Bisnis Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Contemporary Law Studies Law Journal Jurnal Riset Ilmiah Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Nusantara Mengabdi kepada Negeri Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum Lex Scientia Law Review Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law Open Access DRIVERset Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Claim Missing Document
Check
Articles

Penyelesaian Ganti Kerugian Pada Nasabah Bagi Nasabah Yang Dirugikan Akibat Kesalahan Sistem Bank Pada Layanan Mobile Banking Arsyad, Melinda; Thalib, Mutia CH.; Kamba, Sri Nanang Meiske
Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 1 No. 4 (2023): Januari - Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jishs.v1i4.772

Abstract

Abstract Mobile banking is an electronic channel facility that can be accessed by customers who use mobile banking by using smartphones (which have their mobile banking applications activated). there are technical errors and/or human errors that result in losses for customers who use mobile banking.This thesis research is entitled Settlement of compensation for customers who use mobile banking who experience transaction errors.This research discusses first, how the legal provisions of the Banking Law in making mobile banking.Second, customer legal protection in the event of human error and technical error in the use of mobile banking and lastly the implementation of compensation for customers who experience mobile banking transaction errors.The research used in writing this thesis is a normative juridical research method. The results of the study show that the settlement of compensation provided by the bank to customers who experience transaction errors is equivalent to the material losses experienced by the customers who use the mobile banking.
Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat Akibat Pemekaran Wilayah (Studi Penelitian Di Provinsi Gorontalo Khususnya Kabupaten Bone Bolango) Suleman, Moh. Nikswanto S.; Thalib, Mutia Cherawaty; Mandjo, Julius T.
Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 1 No. 5 (2023): Maret - April
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jishs.v1i5.802

Abstract

This study raises issues related to legal protection for indigenous peoples who are affected by inaccurate boundaries due to regional expansion that occurred in Bone Bolango Regency. This study aims to determine the position of customary land rights due to regional expansion, and to determine the legal protection that will be obtained by indigenous peoples who are the result of regional expansion. The results obtained by the researchers are that the legal position of land rights that occurs as regional pemekawan has been regulated in Law Number 32 of 2004 regarding amendments to Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government, and protection for indigenous peoples who feel disadvantaged because of the placement Unclear territorial boundaries from the government caused by regional expansion is to clearly define and mark boundaries at each regional boundary point for each region.
Tinjauan Hukum Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Incest Menurut Hukum Perdata Polutu, Eka Benanti; Thalib, Mutia Cherawaty; Mandjo, Julius T.
Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 1 No. 5 (2023): Maret - April
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jishs.v1i5.813

Abstract

Perkawinan incest yang terjadi di Indonesia dianggap tidak sah atau tidak mengikat hukum. Hal ini berarti perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara, dan ketentuan-ketentuan hukum perdata yang mengatur perkawinan dan hak waris tidak berlaku untuk perkawinan tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Tinjauan Hukum Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Incest Menurut Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Tentang status hak waris anak dari pernikahan incest, jika di lihat dari pasal 28 ayat 2 dinyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak- anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, maka anak incest tergolong pada anak yang sah dan berhak mewarisi sebagaimana anak sah pada umumnya, karena masih memiliki hubungan hukum terhadap kedua orang tuanya.
DAMPAK HUKUM TERHADAP TANAH WAKAF YANG TIDAK TERDAFTARDI KOTA GORONTALO Yahya, Ismail; Thalib, Mutia Cherawaty; Achir, Nuvazria
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sinergi.v2i2.792

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak hukum terhadap tanah wakaf yang tidak terdaftar di Kota Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dampak Hukum Tidak Terdaftarnya Tanah Wakaf di Kota Timur Kota Gorontalo adalah: pembuktian mengalami kesulitan saat terjadi sengketa dengan ahli waris, tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, dalam hal ini penerima wakaf, dan terjadinya sengketa atau konflik atas tanah wakaf yang biasanya terjadi antara ahli waris wakif dan nadzhir selaku pengelola.
Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Rusunawa MBR Di Kota Gorontalo Desya Natalia P. Wulungo; Mutia Cherawaty Thalib; Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 (2024): Maret : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v1i1.67

Abstract

The aim of this research is to discuss defaults in rental agreements for flats for low-income communities in the city of Gorontalo in light of law number 20 of 2011 concerning flats. By reviewing the issues regarding the form of implementation of the rental agreement and the legal consequences of non-performance in the agreement, this research can benefit from this. The method used in this research is an empirical legal research method. The results of this research suggest that it is necessary to provide legal education to flat tenants by implementing the contents of the rental agreement as well as the responsibility of the government as the manager of the flat, then carrying out good coordination between the relevant and authorized parties in resolving a case/case.
Proyeksitas Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Ketentuan Alokasi Waktu Kerja Berdasarkan Hukum Posistif Fadel Afandi; Mutia CH. Thalib; Mohamad Rivaldy Moha
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2024): Juni : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v1i2.128

Abstract

This study aims to determine and analyze the protection of domestic workers related to working time and to determine what legal remedies can be done in the event that working time exceeds working time in general. Researchers use the type of normative juridical research. This writing focuses on literature research in the form of collecting legal materials with legal approaches and concepts that are analyzed in a legal perspective. The results of this study indicate that: (1) Regulation No. 2 of 2015 on the protection of domestic servants (PRT) has not been able to reach the Act No. 13 of 2003 in the employment relationship. Since domestic workers are considered not employed “employers", they do not get the protection that the law gives to other workers. (2) the Ideal worker timing Model for domestic workers in Indonesia is still unclear. Domestic workers in Indonesia are still very vulnerable to exploitation related to inhumane working hours, especially for domestic workers who live with their employers. Therefore, it is expected that the government can immediately ratify the Domestic Workers Bill into the Domestic Workers Act
Informed Consent in Dental Services: A Perspective on Medical Law in Indonesia Suleman, Faraliza Zakia; Cherawaty Thalib, Mutia; Aprilia Kaluku, Julisa
Estudiante Law Journal VOL. 6 NO. 3 OCTOBER 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v6i3.29132

Abstract

Informed consent is a crucial component of dental services, designed to protect patient rights and minimize legal risks for dentists. In Indonesia, despite regulations being established through various laws, the implementation of informed consent faces several challenges, including low patient literacy, inconsistent information practices, and gaps in regulation and supervision. This study employs a normative approach, analyzing relevant regulations, examining case studies of legal disputes, and reviewing pertinent literature. It also explores the practices of informed consent in developed countries such as the United States and Australia to identify strategies that can be adapted to the Indonesian context. Additionally, the research investigates cultural, technological, and literacy-related barriers that impact the implementation of informed consent. The study's findings reveal that, although regulations regarding informed consent are in place, their practical application remains inadequate. Major obstacles include the absence of specific guidelines for dentistry, limited legal awareness among dentists, and a paternalistic cultural mindset. Furthermore, inadequate documentation of informed consent often creates loopholes that can lead to legal disputes. Based on these findings, the study recommends strengthening existing regulations, developing national guidelines tailored to the dental profession, providing legal training for dentists, and enhancing public health education. It also proposes the use of technology, such as digital applications, to support more effective documentation and information dissemination. These improvements aim to ensure that the practice of informed consent in Indonesian dentistry meets legal, ethical, and patient-centered standards comprehensively
Implications of Standard Clause Changes in Grab Challenge Program on Consumer Rights Pandju, Sherly Putri; Cherawaty Thalib, Mutia; T. Mandjo, Julius
Estudiante Law Journal VOL. 6 NO. 3 OCTOBER 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v6i3.29123

Abstract

This study aims to analyze the implications of changes to the standard clauses of the Grab challenge program on consumers. The research method used is normative with a statutory approach.The results of the study show that the implications of the standard clause on the Grab challenge program for consumer protection are that the clause contains several things that are detrimental to consumers, such as limiting Grab's liability, providing disproportionate compensation, and the existence of clauses that burden consumers. This is contrary to the principles of consumer protection. Changes to the standard clauses on the Grab challenge program affect consumer rights and obligations, where consumers have more limited rights, such as the right to choose, the right to information, and the right to security. On the other hand, consumer obligations become more burdensome, such as the obligation to accept unilateral changes and the obligation to resolve disputes through alternative dispute resolution.
Juridical Analysis of Judges Legal Considerations on the Reconvention Lawsuit for Transfer of Property Certificates Pagari, Fidya Maulidiani; Cherawaty Thalib, Mutia; Fazri Elfikri, Nurul
Estudiante Law Journal VOL. 7 NO. 1 FEBRUARY 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v7i1.30559

Abstract

This research aims to analyze the legal considerations provided by the panel of judges in the reconventional claim case related to the transfer of the Certificate of Ownership (SHM) in a land sale transaction. Specifically, this study examines how the judges assess the evidence presented in the reconventional claim and how the legal procedures related to the transfer of SHM are applied in the case of Court Case Number: 8/Pdt.G/2023/PN.GTO. The method used is normative research with a statutory, case, and conceptual approach, utilizing primary legal sources such as laws, court decisions, and secondary legal materials like books and journals. The results of the study show that the judges rejected the plaintiff's lawsuit because it did not meet the formal and substantive requirements outlined in civil law, such as the absence of a valid sale agreement and the failure to include all parties involved in the sale transaction. Additionally, the plaintiff failed to prove whether the defendant had committed unlawful acts or breached the contract, which should have been the basis for the lawsuit. As a result, the judges granted the reconventional claim filed by the defendant, who argued that the plaintiff's lawsuit was legally flawed. This research highlights the importance of fulfilling both formal and substantive requirements in civil lawsuits, as well as providing valid evidence in disputes regarding the transfer of land rights. The legal considerations of the judges demonstrate the application of the principles of legal certainty and justice to ensure that the decision made aligns with the applicable legal provisions and is accountable.
Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Ipetu, Ainun S; Thalib, Mutia Cherawaty; Abdussamad, Zamroni
Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 2 No. 1 (2023): Juli - Agustus
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jishs.v2i1.1108

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor terjadinya pernikahan usia dini serta peran kepala desa dalam pencegahan penikahan usia dini di Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, pendekatan kualitatif. Data primer didapatkan dari wawancara kepada beberapa orang tokoh kunci yaitu kepala desa, sekretaris desa, tokoh-tokoh masyarakat/adat/agama, pelaku pernikahan dini dan orang tuanya. Data sekunder dari bahan referensi hukum terkait serta Pustaka-pustaka relevan lainnya. Data yang didapatkan melalui data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yaitu hamil di luar pernikahan. Sehingga, mau tidak mau pasangan tersebut harus dinikahkan. Peran kepala desa dalam pencegahan pernikahan usia dini di Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yaitu melakukan sosialisasi pada masyarakat mengenai peraturan batas usia pernikahan, kondisi tertentu yang memperbolehkan pernikahan umur kurang dari 19 tahun serta faktor dan dampak dari pernikahan dini. Selain itu, Kepala desa tidak memberikan rekomendasi nikah tanpa alasan yang kuat serta berperan aktif dalam mediasi pada setiap adanya pernikahan, utamanya bila ada yang menikah di usia dini.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Aditiya Aditya Algifari Badu Ahmad Ahmad Ahmad Aid Pramudya Husain Aid Pramudya Husain Akbar Hidayatullah Daud Alhimny Fitrah Janu Alya Nanda Rayan Nagaring Amanda Adelina Harun Ana Čović Andini Kariza Aprilia Kaluku, Julisa Apripari, Apripari Arsyad, Melinda Astri Yulisti Datau Aulia Suleman, Sti Avelia Rahmah Y Mantali Budiyanto Hiola, Rahmat Cahyani Wayuningtias Posangi Cindra Kartika Mokodompit Condro Susanto Riyadi Delvi Putri Kaparang Desiana Ahmad Desya Natalia P. Wulungo Dilfa Nurfadila Lahibu Djula, Hazli Dolot Alhasni Bakung Enry Muhamad Rizky Polontalo Fadel Afandi Faradini, Nurul Fauzia Latief Fence M Wantu Fidhela Putri Fadhila Fikran Tomayahu Hadju, Zainal Abdul Aziz Hussein Alaydrus IDRUS, NAZLA ABD AL Ipetu, Ainun S Iqbal F. Ibrahim Irawaty Aliya Pakaya Iskandar Marto A.M Papeo Ismail Yahya IYAN KASIM Julisa Aprilia Kaluku Julius T. Mandjo Khairunnisa Taha Oponu Khoirunnisaa Pakaya Laliyonu, Sri Ananda Laya, Putri Nadhia Diannita Lihawa, Rahmad Lisnawati Lisnawati W. Badu Lisnawaty W. Badu Lukum, Silvana Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Mantali, Avelia Rahmah Y Manto, Salsabila Amanda Massie, Fitri Hidayah Mellisa Towadi Melysa Wahab Kilo Moh Aditya Adjara Moh. Taufiq Zulfikar Sarson Moh.Taufiq Zulfikar Sarson Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Rivaldy Moha Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohammad Rivaldi Moha Muh Muhyi Tombinawam Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhammad Alfhito Badjuka Nathanael, Julian Rizky Naue, Mohamad Jill Nggiu, Siti Sahra Nirwan Junus Nisya Purnama A. Imran Noval Sufriyanto Talani Novendri M Nggilu Nur Mohamad Kasim Nurul Fazri Elfikri Nurul Fazri Elfikri Nurul Syazwani Sabang Nuvazria Achir Pagari, Fidya Maulidiani Pandju, Sherly Putri Paujiya Kindangen Polutu, Eka Benanti Pratama Hinelo, Ananta Pulubolo, Rifky Putri Anggraeni Maga Putri Ayi Winarsasi Putri, Viorizza Suciani Rahmawaty Mustafa Rasham Armab Saikhu Riana Hasyim Ridho Setiawan Usman Rifka Riani Loleh Rindi Mariana Antika Ririn Agustina Roman Agustian Hasan Roman Agustian Hasan Sarson, Moh Taufiq Zulfikar SILVANA ADELIYA MAHMUD Siti Nurmilawaty Tuliyabu Siti Sahra Nggiu Sri Listiani K. Umar Sri Nanang M.Kamba Sri Nanang Meiske Kamba Sri Susanti Auna Subetan, Nazwa Said Suleman, Faraliza Zakia Suleman, Moh. Nikswanto S. Suwitno Yutye Imran T. Mandjo, Julius Taufiq Zulfikar Sarson Tombiling, Marcella Natalia Waode Mustika Yonal Ma’ruf Yutika Fitriyani Tomoolango Zamroni Abdussamad Zulfikar Sarson Zulfikar Sarson, Mohamad Taufiq