Claim Missing Document
Check
Articles

Penyelesaian Ganti Kerugian Pada Nasabah Bagi Nasabah Yang Dirugikan Akibat Kesalahan Sistem Bank Pada Layanan Mobile Banking Arsyad, Melinda; Thalib, Mutia CH.; Kamba, Sri Nanang Meiske
Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 1 No. 4 (2023): Januari - Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jishs.v1i4.772

Abstract

Abstract Mobile banking is an electronic channel facility that can be accessed by customers who use mobile banking by using smartphones (which have their mobile banking applications activated). there are technical errors and/or human errors that result in losses for customers who use mobile banking.This thesis research is entitled Settlement of compensation for customers who use mobile banking who experience transaction errors.This research discusses first, how the legal provisions of the Banking Law in making mobile banking.Second, customer legal protection in the event of human error and technical error in the use of mobile banking and lastly the implementation of compensation for customers who experience mobile banking transaction errors.The research used in writing this thesis is a normative juridical research method. The results of the study show that the settlement of compensation provided by the bank to customers who experience transaction errors is equivalent to the material losses experienced by the customers who use the mobile banking.
Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat Akibat Pemekaran Wilayah (Studi Penelitian Di Provinsi Gorontalo Khususnya Kabupaten Bone Bolango) Suleman, Moh. Nikswanto S.; Thalib, Mutia Cherawaty; Mandjo, Julius T.
Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 1 No. 5 (2023): Maret - April
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jishs.v1i5.802

Abstract

This study raises issues related to legal protection for indigenous peoples who are affected by inaccurate boundaries due to regional expansion that occurred in Bone Bolango Regency. This study aims to determine the position of customary land rights due to regional expansion, and to determine the legal protection that will be obtained by indigenous peoples who are the result of regional expansion. The results obtained by the researchers are that the legal position of land rights that occurs as regional pemekawan has been regulated in Law Number 32 of 2004 regarding amendments to Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government, and protection for indigenous peoples who feel disadvantaged because of the placement Unclear territorial boundaries from the government caused by regional expansion is to clearly define and mark boundaries at each regional boundary point for each region.
Tinjauan Hukum Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Incest Menurut Hukum Perdata Polutu, Eka Benanti; Thalib, Mutia Cherawaty; Mandjo, Julius T.
Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 1 No. 5 (2023): Maret - April
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jishs.v1i5.813

Abstract

Perkawinan incest yang terjadi di Indonesia dianggap tidak sah atau tidak mengikat hukum. Hal ini berarti perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara, dan ketentuan-ketentuan hukum perdata yang mengatur perkawinan dan hak waris tidak berlaku untuk perkawinan tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Tinjauan Hukum Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Incest Menurut Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Tentang status hak waris anak dari pernikahan incest, jika di lihat dari pasal 28 ayat 2 dinyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak- anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, maka anak incest tergolong pada anak yang sah dan berhak mewarisi sebagaimana anak sah pada umumnya, karena masih memiliki hubungan hukum terhadap kedua orang tuanya.
DAMPAK HUKUM TERHADAP TANAH WAKAF YANG TIDAK TERDAFTARDI KOTA GORONTALO Yahya, Ismail; Thalib, Mutia Cherawaty; Achir, Nuvazria
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2025): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, February 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/sinergi.v2i2.792

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak hukum terhadap tanah wakaf yang tidak terdaftar di Kota Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dampak Hukum Tidak Terdaftarnya Tanah Wakaf di Kota Timur Kota Gorontalo adalah: pembuktian mengalami kesulitan saat terjadi sengketa dengan ahli waris, tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, dalam hal ini penerima wakaf, dan terjadinya sengketa atau konflik atas tanah wakaf yang biasanya terjadi antara ahli waris wakif dan nadzhir selaku pengelola.
Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Rusunawa MBR Di Kota Gorontalo Desya Natalia P. Wulungo; Mutia Cherawaty Thalib; Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 (2024): Maret : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v1i1.67

Abstract

The aim of this research is to discuss defaults in rental agreements for flats for low-income communities in the city of Gorontalo in light of law number 20 of 2011 concerning flats. By reviewing the issues regarding the form of implementation of the rental agreement and the legal consequences of non-performance in the agreement, this research can benefit from this. The method used in this research is an empirical legal research method. The results of this research suggest that it is necessary to provide legal education to flat tenants by implementing the contents of the rental agreement as well as the responsibility of the government as the manager of the flat, then carrying out good coordination between the relevant and authorized parties in resolving a case/case.
Proyeksitas Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Ketentuan Alokasi Waktu Kerja Berdasarkan Hukum Posistif Fadel Afandi; Mutia CH. Thalib; Mohamad Rivaldy Moha
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2024): Juni : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v1i2.128

Abstract

This study aims to determine and analyze the protection of domestic workers related to working time and to determine what legal remedies can be done in the event that working time exceeds working time in general. Researchers use the type of normative juridical research. This writing focuses on literature research in the form of collecting legal materials with legal approaches and concepts that are analyzed in a legal perspective. The results of this study indicate that: (1) Regulation No. 2 of 2015 on the protection of domestic servants (PRT) has not been able to reach the Act No. 13 of 2003 in the employment relationship. Since domestic workers are considered not employed “employers", they do not get the protection that the law gives to other workers. (2) the Ideal worker timing Model for domestic workers in Indonesia is still unclear. Domestic workers in Indonesia are still very vulnerable to exploitation related to inhumane working hours, especially for domestic workers who live with their employers. Therefore, it is expected that the government can immediately ratify the Domestic Workers Bill into the Domestic Workers Act
Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Ipetu, Ainun S; Thalib, Mutia Cherawaty; Abdussamad, Zamroni
Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 2 No. 1 (2023): Juli - Agustus
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jishs.v2i1.1108

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor terjadinya pernikahan usia dini serta peran kepala desa dalam pencegahan penikahan usia dini di Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, pendekatan kualitatif. Data primer didapatkan dari wawancara kepada beberapa orang tokoh kunci yaitu kepala desa, sekretaris desa, tokoh-tokoh masyarakat/adat/agama, pelaku pernikahan dini dan orang tuanya. Data sekunder dari bahan referensi hukum terkait serta Pustaka-pustaka relevan lainnya. Data yang didapatkan melalui data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yaitu hamil di luar pernikahan. Sehingga, mau tidak mau pasangan tersebut harus dinikahkan. Peran kepala desa dalam pencegahan pernikahan usia dini di Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yaitu melakukan sosialisasi pada masyarakat mengenai peraturan batas usia pernikahan, kondisi tertentu yang memperbolehkan pernikahan umur kurang dari 19 tahun serta faktor dan dampak dari pernikahan dini. Selain itu, Kepala desa tidak memberikan rekomendasi nikah tanpa alasan yang kuat serta berperan aktif dalam mediasi pada setiap adanya pernikahan, utamanya bila ada yang menikah di usia dini.
Notary Liability for Authentic Deed via Video Conference Tombiling, Marcella Natalia; Thalib, Mutia Cherawaty; Zulfikar Sarson, Mohamad Taufiq
Estudiante Law Journal VOL. 7 NO. 1 FEBRUARY 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v7i1.30795

Abstract

The creation of authentic deeds through video conferencing has become increasingly popular amidst technological advancements and the need to adapt to social distancing restrictions due to the pandemic. This study aims to identify the challenges and risks faced by notaries in the creation of authentic deeds online and to find solutions for maintaining the validity and integrity of the deeds. The method used is a descriptive qualitative approach with a case study, where data is collected through literature review and interviews with notaries and legal practitioners. The results of the study indicate that the main challenges in the creation of authentic deeds via video conferencing include technical issues, the difficulty of verifying identities without face-to-face interaction, and the risks of fraud or coercion of the parties involved. Proposed solutions include the use of secure identity verification technologies such as electronic signatures and biometrics, as well as the implementation of clearer regulations regarding online authentic deed creation. Additionally, the importance of maintaining process integrity by involving witnesses virtually and ensuring transparency is emphasized. This study concludes that although the creation of authentic deeds through video conferencing presents various challenges, with the proper application of technology and careful oversight, the resulting deeds remain valid and legally binding
Responsibilities of PT. Bumi Putera Insurance Against Customer Claims Due to Default Actions Lukum, Silvana; Thalib, Mutia Cherawaty
Damhil Law Journal Volume 2 Issue 1 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (641.93 KB) | DOI: 10.56591/dlj.v1i1.1739

Abstract

Insurance is the choice for customers in Gorontalo Province. Why is that based on the basic assumption that by insuring the company PT. Bumi Putra Gorontalo Branch will make it easier for customers to send their children to college. However, this hope vanished when many customers of PT. Bumi Putra Gorontalo Branch had problems after maturity and when submitting claims to the insurance company PT. Bumi Putra Gorontalo Branch, the insurer denied insurance payments for tertiary education for children who were insured who were not provided in accordance with the agreement in the PT.Bumi Putra insurance policy. The method used in this research is this type of research is empirical justice research, in other words it is a type of sociological legal research, also called field research. or law in action studies, which are seen from their nature including qualitative research. This legal research is studying the behavior of the people who are influenced by the existence of a rule or the behavior of the people that influences the formation of a rule based on primary and secondary data. Other studies that use inductive logic analysis describe a qualitative approach. Based on the results of the study, the insurance company PT. Bumi Putra, Gorontalo branch, had defaulted on customers in Gorontalo province, but the insurance company, PT. Bumi Putra, the Gorontalo branch, denied that it had not acted in default, but said customers would fulfill their obligations according to what agreed in the insurance policy with the customer.
A Legal Perspective on the Cooperation Agreement in Cash on Delivery (COD) System Faradini, Nurul; Thalib, Mutia Cherawaty; Sarson, Mohamad Taufiq Zulfikar
Damhil Law Journal Volume 3 Issue 1 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56591/dlj.v3i1.1862

Abstract

The purpose of this research is the Cooperation Agreement between the Goods Delivery Service Company and the Courier in the Cash on Delivery System. This research uses empirical research method. The research location is Ninja Xpress Gorontalo City. The data obtained are primary and secondary data. Data collection techniques used by the author are observation, interviews and literature. The research results obtained Every agreement must be carried out in good faith, as found in Article 1338 Paragraph (3) of the Civil Code regarding the principle of good faith, which reads “Agreements must be carried out in good faith”. This article determines that agreements are made in good faith by those who make them. The most important thing in the implementation of an agreement is to determine when the agreement begins, considering that from that moment the rights and obligations of the parties to the agreement arise. In general, an agreement occurs after an agreement between the parties, since there is an agreement, then from that moment an obligation has arisen. In addition, the contents of the agreement between Ninja Xpress and couriers consist of the scope of the agreement, validity period & termination of the agreement, agreement of the parties, work compensation, dispute resolution, tiering system, COD scheme, awards or awards for the best rider/driver and sanctions for violation of procedures. The form of agreement between the courier and Ninja Express is a partnership agreement which can be in the form of a digital agreement or print out agreement.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Aditya Algifari Badu Ahmad Ahmad Ahmad Aid Pramudya Husain Aid Pramudya Husain Akbar Hidayatullah Daud Alhimny Fitrah Janu Amanda Adelina Harun Andini Kariza Apripari, Apripari Arsyad, Melinda Astri Yulisti Datau Avelia Rahmah Y Mantali Cahyani Wayuningtias Posangi Condro Susanto Riyadi Čović, Ana Delvi Putri Kaparang Desiana Ahmad Desya Natalia P. Wulungo Dilfa Nurfadila Lahibu Djula, Hazli Dolot Alhasni Bakung Enry Muhamad Rizky Polontalo Fadel Afandi Faradini, Nurul Fauzia Latief Fence M Wantu Fikran Tomayahu Hadju, Zainal Abdul Aziz IDRUS, NAZLA ABD AL Ipetu, Ainun S Iqbal F. Ibrahim Irawaty Aliya Pakaya Ismail Yahya IYAN KASIM Julisa Aprilia Kaluku Julius T. Mandjo Khairunnisa Taha Oponu Khoirunnisaa Pakaya Laliyonu, Sri Ananda Lihawa, Rahmad Lisnawati Lisnawati W. Badu Lukum, Silvana Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Mantali, Avelia Rahmah Y Manto, Salsabila Amanda Massie, Fitri Hidayah Mellisa Towadi Moh Aditya Adjara Moh. Taufiq Zulfikar Sarson Moh.Taufiq Zulfikar Sarson Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Rivaldy Moha Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohammad Rivaldi Moha Muh Muhyi Tombinawam Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhammad Alfhito Badjuka Nathanael, Julian Rizky Naue, Mohamad Jill Nggiu, Siti Sahra Nirwan Junus Nisya Purnama A. Imran Noval Sufriyanto Talani Novendri M Nggilu Nur Mohamad Kasim Nurul Fazri Elfikri Nurul Syazwani Sabang Nuvazria Achir Polutu, Eka Benanti Pulubolo, Rifky Putri Anggraeni Maga Putri Ayi Winarsasi Putri, Viorizza Suciani Rahmawaty Mustafa Riana Hasyim Rifka Riani Loleh Rindi Mariana Antika Roman Agustian Hasan Roman Agustian Hasan Sarson, Moh Taufiq Zulfikar Siti Nurmilawaty Tuliyabu Siti Sahra Nggiu Sri Listiani K. Umar Sri Nanang M.Kamba Sri Nanang Meiske Kamba Sri Susanti Auna Subetan, Nazwa Said Suleman, Moh. Nikswanto S. Suwitno Yutye Imran Taufiq Zulfikar Sarson Tombiling, Marcella Natalia Yonal Ma’ruf Yutika Fitriyani Tomoolango Zamroni Abdussamad Zulfikar Sarson Zulfikar Sarson, Mohamad Taufiq