Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.012
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INFOKUM Jurnal Hukum Sehasen JUDGE: Jurnal Hukum International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy
Mhd. Azhali Siregar
Universitas Pembangunan Panca Budi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Atas Judi Online Berbasis Algoritma Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Juan Carlos Hutabarat; Henry Aspan; Mhd. Azhali Siregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2662

Abstract

Kemajuan teknologi informasi mendorong transformasi perjudian ke bentuk digital berbasis algoritma yang semakin kompleks. Penggunaan sistem otomatis dalam mengatur mekanisme permainan dan peluang kemenangan menghadirkan tantangan baru bagi hukum pidana, khususnya dalam mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep judi online berbasis algoritma dalam perspektif hukum pidana Indonesia serta menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 426 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa regulasi yang berlaku belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas judi berbasis algoritma, terutama menyangkut penentuan subjek pertanggungjawaban. Algoritma tidak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum, sehingga tanggung jawab pidana harus diarahkan kepada pihak yang mengendalikan dan memperoleh manfaat dari sistem tersebut. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi KUHP dan UU ITE serta penafsiran hukum yang adaptif guna mewujudkan kepastian dan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap judi online berbasis algoritma.
Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penebangan Pohon Secara Ilegal (Illegal Logging) Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Edward Christian Sitohang; Fitri Rafianti; Mhd. Azhali Siregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2675

Abstract

Illegal logging merupakan salah satu bentuk tindak pidana kehutanan yang memberikan dampak serius terhadap kelestarian lingkungan hidup, keseimbangan ekosistem, serta keberlanjutan fungsi hutan di Indonesia. Praktik penebangan liar tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara, tetapi juga meningkatkan risiko kerusakan lingkungan seperti banjir, tanah longsor, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian illegal logging berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta mengkaji efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana illegal logging berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa illegal logging merupakan setiap kegiatan penebangan, penguasaan, pengangkutan, dan perdagangan hasil hutan yang dilakukan tanpa izin yang sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum kehutanan. Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap illegal logging dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup memadai, implementasi penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya koordinasi aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya harmonisasi regulasi kehutanan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum secara menyeluruh agar penegakan hukum terhadap illegal logging dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Peran Polres Sibolga Dalam Penegakan Hukum Berbasis Keadilan Persfektif Undang -Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Syawalludin. H; Mhd. Azhali Siregar; Fitri Rafianti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i01.2676

Abstract

Penegakan hukum pidana merupakan bagian penting dalam mewujudkan negara hukum yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan paradigma hukum pidana Indonesia dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan berbasis keadilan substantif. Perubahan tersebut berdampak pada pola penegakan hukum di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk Polres Sibolga, yang dituntut menerapkan penegakan hukum secara humanis, profesional, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Polres Sibolga dalam penegakan hukum pidana berbasis keadilan substantif serta mengkaji kendala dan upaya yang dilakukan dalam implementasinya pasca berlakunya KUHP Nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Sibolga telah menerapkan pendekatan restorative justice melalui penggunaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara tertentu sesuai konsep Presisi dan Perkapolri Nomor 1 Tahun 2025. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa perbedaan pemahaman aparat, lemahnya pengawasan, disharmonisasi regulasi, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat, harmonisasi regulasi, dan peningkatan pengawasan guna mewujudkan penegakan hukum pidana yang berkeadilan substantif dan akuntabel.
Co-Authors Abdi Prawira Abdul Razak Nasution Aulia Rahman Hakim Aulia Rahman Hakim Hasibuan Edward Christian Sitohang Erwin Parsaroan Sipayung Erwin Syahputra Ginting Filistin Sanzio Purba Firman Marganda Tampubolon Hendrianto Sitorus Henry Aspan Jessica Oktari Marbun Joel F. Toldo Sumihar Sitohang Juan Carlos Hutabarat Kenal Purba Lidya Rahmadhani Muhammad Buzjany Dzikry Muhammad Rinaldi Tarigan Nathanael Marvelino Saragih Sidauruk Rafianti, Fitri Rahul Adrian Fikri Ridha Novita Sari Rosmeri Syawalludin. H T. Riza Zarzan Tamara Cecilia Munthe Taufik Akbar Tengku Riza Zarzani N Tiarasi Malau