Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Penyuluhan Hukum tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kelurahan Manulai II Kota Kupang Mary Grace Megumi Maran; Benediktus Peter Lay; Stefanus Don Rade; Petrus Faot; Jacinta Da Reissureicao do Carmo; Yohanes Leonardus Ngompat; Maria Theresia Geme; Yustinus Pedo; Dwityas Witarti Rabawati; Finsensius Samara; Ferdinandus Ngau Lobo; Ernesta Uba Wohon; Yohanes Arman; Maria Fransiska Owa da Santo
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 6 (2024): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i6.1818

Abstract

Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan kegiatan yang penting bagi masyarakat untuk memperoleh sertifikat ha katas tanah dengan cara yang terjangkau. Namun dalam kenyataannya masih ada masyarakat di Kelurahan Manulai II yang belum sadar dan belum mendaftarkan tanahnya. Oleh karena itu Permasalahan yang ditangani dalam kegiatan ini terkait permasalahan kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat terkait pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Berdasarkan permasalahan tersebut maka diselenggarakan kegiatan penyuluhan hukum tentang PTSL di Kelurahan Manulai II. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait PTSL. Dalam kegiatan tersebut tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan informasi-informasi terkait PTSL yakni pengertian yuridis mengenai pendaftaran tanah dan PTSL, dasar hukum PTSL, objek PTSL, manfaat masyarakat mengikuti PTSL, pembiayaan dalam PTSL, dan tahapan pelaksanaan PTSL yang terdiri dari 12 tahapan. Kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat Kelurahan Manulai II dengan turut hadir dan berpartisipasi dalam diskusi.
SOSIALISASI PENDAFTARAN TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA UNTUK MENDORONG PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA PATAWANG SUMBA TIMUR Pedo, Yustinus; Lay, Benediktus Peter; Maran, Mary Grace Megumi; Geme, Maria Theresia; Din, Teresia; Cunha, Yoachina Da
INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 9 No 2 (2025): AGUSTUS - DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/integritas.v9i2.6570

Abstract

Land registration is an important activity that needs to be adhered to by the community because through land registration a certificate of land rights will be issued. The certificate is a proof tool that can provide protection and certainty to the land and the community as landowners. Land registration can also be carried out in all regions of the Republic of Indonesia. However, in certain areas there are still people who have not participated in registering their land. This can lead to agrarian conflicts because there is no proof of ownership / control over the land. The lack of land registration is also still found in the lives of people in Patawang Village, Umalulu District, East Sumba Regency. In response to these problems, it is necessary to conduct socialisation on land registration in Patawang Village. The aim is to increase the participation of the Patawang Village community towards land registration and encourage legal protection of land. The method used in this PKM is socialisation accompanied by discussion and questions and answers. In this activity, the PKM team conveyed information related to the legal basis of land registration, the definition of land registration, the importance of land registration, land registration organisers, the principles of land registration, land registration objects, land registration requirements, land registration stages, and the land registration system in Indonesia. Through socialisation activities, the community has an adequate understanding of land registration so that it can increase community participation in following land registration and realising legal protection of land.