Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.488
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Pendidikan dan Konseling INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara JIAL (Journal of Indonesian Adat Law) JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION The International Journal of Politics and Sociology Research Journal Of Human And Education (JAHE) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Maria T.Geme
Universitas Katolik Widya Mandira
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Metode Penyusunan Peraturan Desa Partisipatif Di Kabupaten Timor Tengah Utara lay, Benediktus Peter; Don Rade, Stefanus; Geme, Maria Theresia; Wohon, Ernesta Uba; Lobo, Ferdinandus; Ngompat, Yohanes Leonardus
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 4 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i4.443

Abstract

Peraturan desa menjadi salah satu peroblema hukum dibidang ketatanegaraan karena dalam pembuatan/penyusunan peraturan desa banyak pihak terkait yang harus berperan dan bekerjasama untuk bersama-sama menyusun peraturan desa terutama pemerintah desa beserta perangkat desa lainnya serta warga masyarakat desa. Peraturan desa yang dibuat/diterbitkan tanpa melibatkan warga desa setempat pada dasarnya tetap memunyai kekuatan hukum yang kuat, namun terkadang sulit diterima oleh masyarakat akibatnya pelaksanaan peraturan desa tidak terlaksana secara efektif dan terkadang mengundang protes dari masyarakat desa setempat. Fenomena terkait peraturan desa yang tidak melibatkan masyarakat desa setempat dalam proses penyusunannya seringkali menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat desa khususnya di Desa Bitefa Kabupaten Timor Tengah Utara. Oleh karena itu peran tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat diperlukan agar dapat memberikan sosialisasi/pelatihan terkait pembuatan peraturan desa sebagai produk hukum desa yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mensosialisasikan tentang pembuatan peraturan desa kepada perangkat desa dan masyarakat desa agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembuatannya. Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan adalah dengan 2 tahapan yakni sosialisasi dan pelatihan pembuatan peraturan desa. Luaran pengabdian kepada masyarakat adalah publikasi pada jurnal nasional.
Penyuluhan Hukum tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kelurahan Manulai II Kota Kupang Maran, Mary Grace Megumi; Lay, Benediktus Peter; Rade, Stefanus Don; Faot, Petrus; Carmo, Jacinta Da Reissureicao do; Ngompat, Yohanes Leonardus; Geme, Maria Theresia; Pedo, Yustinus; Rabawati, Dwityas Witarti; Samara, Finsensius; Lobo, Ferdinandus Ngau; Wohon, Ernesta Uba; Arman, Yohanes; Santo, Maria Fransiska Owa da
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 6 (2024): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i6.1818

Abstract

Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan kegiatan yang penting bagi masyarakat untuk memperoleh sertifikat ha katas tanah dengan cara yang terjangkau. Namun dalam kenyataannya masih ada masyarakat di Kelurahan Manulai II yang belum sadar dan belum mendaftarkan tanahnya. Oleh karena itu Permasalahan yang ditangani dalam kegiatan ini terkait permasalahan kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat terkait pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Berdasarkan permasalahan tersebut maka diselenggarakan kegiatan penyuluhan hukum tentang PTSL di Kelurahan Manulai II. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait PTSL. Dalam kegiatan tersebut tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan informasi-informasi terkait PTSL yakni pengertian yuridis mengenai pendaftaran tanah dan PTSL, dasar hukum PTSL, objek PTSL, manfaat masyarakat mengikuti PTSL, pembiayaan dalam PTSL, dan tahapan pelaksanaan PTSL yang terdiri dari 12 tahapan. Kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat Kelurahan Manulai II dengan turut hadir dan berpartisipasi dalam diskusi.
Identifikasi Indikasi Geografis Pada Tenunan Sapu Lu’e Lawo dan Perlindungan Hukum sebagai Hak Kekayaan Intelektual Komunal pada Masyarakat Adat Bajawa Geme, Maria Theresia; Lay, Benediktus Peter; Rade, Stefanus Don
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.814

Abstract

Sapu Lu'e Lawo is a set of woven traditional clothes for men and women in the Bajawa indigenous community. This weave has Geographical Indication characteristics as one of the communal intellectual property. Geographical Indication is a sign indicating the area of origin of an item and or product which due to geographical environmental factors including natural factors, human factors, or a combination of both factors gives a certain reputation, quality, and characteristics to the goods and/or products produced. The main problem of this research is how the geographical indication of the Lu'e Lawo broom weave and how the form of legal protection. This type of research is Sociological Jurisprudence that relies on document studies as well as empirical studies through observation methods and in-depth interviews with weavers and leaders. The results of the study found that there is an element of geographical indication in the weaving of Sapu Lu'e Lawo which is a combination of natural factors, human factors and a combination of both factors contained in the shape, motif, color, material and value message in the ritual of making it, so it requires legal protection in accordance with applicable laws and regulations. The conclusion is that Sapu Lu'e Lawo is a set of woven traditional clothing in the Bajawa customary law community that contains the quality, characteristics and reputation as a geographical indication that must be protected. It is recommended that the local government make policies that facilitate weavers' access to the availability of natural materials such as encouraging the expansion of new plantations to support the economy as well as preserving the living values of the Bajawa indigenous people.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Rade, Stefanus Don; Geme, Maria Theresia; Lay, Benediktus Peter; Samara, Finsensius; Pedo, Yustinus; Arman, Yohanes; Rabawati, Dwityas W.
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 6 No. 1 (2024): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam membentuk peraturan desa, selain kewenangan yang diliki oleh desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa harus berdasar pada peraturan yang ditetapkan bersama. Penyuluhan yang dilakukan di Desa Nian dengan pertimbangan bahwa jika dilihat dari perkembangan pembentukan peraturan desa masih banyak kendala yang dihadapai yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia. Tujuan Pengabdian adalah memberikan pemahaman hukum tentang pembentukan peraturan desa di Desa Nian, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode Pengabdian yang digunakan adalah penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya kepada pemerintah Desa Nian dan BPD Desa Nian. Hasil/Temuan Pelaksanaan kegiatan tersebut diketahui bahwa banyak masalah-masalah dalam kapasitas pembentukan peraturan desa, hal ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang hanya berdasar pada managemen pemerintah biasa, tanpa ada terobosan dalam pemebentukan peraturan desa yang menjadi dasar dalam berinovasi dalam pengembangan pembangunan Desa Nian. Kata kunci: Peraturan Desa, Penyuluhan, Pembentukan.
Eksistensi Jura Lange Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Masyarakat Hukum Adat Desa Wawowae Kabupaten Ngada Theresia Arohangela Girindani Bhebhe; Maria Theresia Geme; Ferdinandus Ngao Lobo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2473

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji eksistensi dan pelaksanaan jura lange dalam penyelesaian sengketa tanah serta menganalisis kendala yang dihadapi masyarakat hukum adat Desa Wawowae Kabupaten Ngada. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jura lange dilakukan melalui tahapan pelaporan sengketa, musyawarah para pihak, upacara adat dengan penyembelihan hewan, penanaman pilar batas tanah, dan sumpah adat sebagai bentuk perdamaian. Keputusan bersifat final dan mengikat secara adat, memberikan kepastian hukum, menjaga keharmonisan sosial, serta memperkuat nilai kekeluargaan. Mekanisme ini dinilai lebih efektif dibanding jalur hukum negara karena prosesnya cepat, murah, dan tidak menimbulkan permusuhan. Meskipun demikian, praktik jura lange menghadapi kendala seperti ketidakhadiran pihak bersengketa, hilangnya pilar batas, dan menurunnya minat generasi muda. Kesimpulan penelitian ini jura lange masih eksis dan efektif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang mencerminkan the living law dan pluralisme hukum
Eksistensi Hukum Tanah Adat Sebagai Pedoman dalam Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Adat oleh Masyarakat Adat Woloara Kabupaten Ende Maran, Mary Grace Megumi; Geme, Maria Theresia; Lay, Benediktus Peter
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 6 No. 4 (2025): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v6i4.4684

Abstract

This study aims to examine and analyse the existence of Woloara customary land law and to examine and analyse the use and utilisation of land by the Woloara indigenous community based on Woloara customary land law. This study is an empirical legal study using three approaches, namely the legislation approach, legal sociology, and legal history. Based on the research conducted, it is known that Woloara customary land law contains important elements, namely commands, permissions, prohibitions, and sanctions, which are also closely related to respect for Embu Mamo (ancestors) and Nggae (God). In the context of this study, the indicators used to analyse the existence of customary land law, particularly among the Woloara indigenous community, are divided into three main aspects, namely: objects, values, and sustainability. Woloara customary land law is still valid and exists in community life, particularly in the use and utilisation of land. This is marked by the permissions, commands, prohibitions, and sanctions created by the Embu Mamo in ancient times, which are still recognised, obeyed, and enforced in community life. This is also evident from the continued use of the same objects, values that are generally unchanged, and sustainability that has shown that elements of customary land law continue to be applied in land use and utilisation activities. Furthermore, based on the results of the study, it is known that customary land law serves as a guideline in the implementation of land use and utilisation, which results in various types of land use and utilisation, namely land use and utilisation based on subject, land use and utilisation based on land type, land use and utilisation based on area function, land use and utilisation based on type of activity, and land use and utilisation based on social status.
MEWUJUDKAN MASYARAKAT SADAR HUKUM: SOSIALISASI UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT DESA NIAN Supadi, Fransiska Nyoman; Boleng, Yosephin Sugiyani; Snak, Stefanus; Maran, Mary Grace Megumi; Geme, Maria Theresia; Samara, Finsensius; Feka, Mikhael
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 7 No. 3 (2025): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v7i3.18363

Abstract

Domestic violence remains a problem affecting communities in Indonesia, including the community of Nian Village, TTU Regency, NTT Province. Therefore, it is necessary to conduct outreach activities on the PKDRT Law in order to raise public awareness of the PKDRT Law, including the negative impacts of domestic violence. In addition, this activity also aims to improve optimal protection for the community of Nian Village. The method used in this activity is outreach through discussion and question and answer sessions. This activity was held in Nian Village on 10-13 September 2025. The socialisation was carried out in stages in four hamlets, namely Hamlets A, B, C, and D, and was attended by the community, the Head of Nian Village, and village officials. During the activity, the speakers provided education on the PKDRT Law, specifically on the elements of domestic violence, types of domestic violence, criminal penalties for perpetrators of domestic violence, contributing factors, adverse effects, prevention efforts, protection and recovery efforts for victims as regulated in the PKDRT Law, as well as the role of the village government and the community in preventing and handling domestic violence. This was followed by a discussion and question and answer session. Through this activity, the community gained legal awareness to distinguish between behaviours that are considered violence and those that are not. Additionally, through this activity, the community learned about the criminal penalties for perpetrators of domestic violence and the adverse effects of domestic violence. Furthermore, this activity also contributed to optimising joint supervision between the village government and the community to be more sensitive and responsive to the surrounding environment.
Co-Authors ., Marthin Aartje Tehupeiory, Aartje Adean Elisabeth Berti Bano Alexander Reynaldi Koli Bahy Frederick J. Eryansan Benediktus Peter Lay Benediktus Peter Lay Benediktus Peter Lay Benediktus Peter Lay Boleng, Yosephin Sugiyani Bustami, Simona Carmo, Jacinta Da Reissureicao do Cunha, Yoachina Da D.W. Rabawati Diane Prihastuti Din, Teresia Dominikus Rato Egidius Taimenas Elfrida Ratnawati Erly Grizca Boelan Ernesta Uba Wohon Ernesta Uba Wohon Ernestha Uba Wohon Faot, Petrus Feka, Mikhael Ferdinandus Lobo Ferdinandus Ngao Lobo Finsensius Samara I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung Kenneth R.M Anakottapary Lay, Benediktus Peter Lobo, Ferdinandus Lobo, Ferdinandus Ngau Maran, Mary Grace Megumi Mikael Feka Mohammad Jamin Nur, Abdul Rahman Nurwijayanti Peter Lay, Benediktus Rabawati, Dwityas W. Rade, Stefanus Don Rudolfus Talan Samara, Finsensius Santo, Maria Fransiska Owa da Snak, Stefanus Sri Warjiyati St. Laksanto Utomo Stefanus Don Rade Supadi, Fransiska Nyoman Suyanto . Theresia Arohangela Girindani Bhebhe Trisia, Marlisa Ayu Vinsensius Falo Yohanes Leonardus Ngompat Yohanes Umbu Sogara Yulia .