Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.604
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pendidikan dan Konseling JUSTISI INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Keadilan TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Student Scientific Creativity Journal Madani: Multidisciplinary Scientific Journal HUMANITIS : Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Socius: Social Sciences Research Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Keadilan J-CEKI
D.W. Rabawati
Universitas Katholik Widya Mandira Kupang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Pengabdian Masyarakat Tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bijaepasu Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara Stefanus Don Rade; Ernesta Uba Wohon; Ferdinandus Lobo; Yustinus Pedo; Finsensius Samara; Yohanes Umbu Sogara; Rudolfus Talan; Maria T.Geme; Mikael Feka; D.W. Rabawati; Benediktus Peter Lay; Egidius Taimenas; Yohanes Arman
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.11883

Abstract

Pengabdian ini bertujuan: (i) melakukan sosialisasi pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (ii) memberikan penjelasan tentang pentingnya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan dalam suatu hubungan nyatanya bukan hanya melanda pasangan yang sudah menikah saja yang lebih dikenal dengan istilah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kekerasan rumah tangga yang kadang -kadang disebut juga sebagai kekerasan keluarga merupakan kekerasan antar pribadi, termasuk perilaku dan tindakan agresif antara anggota keluarga dan itu mungkin terjadi antara pasangan, anak-anak, orang tua, saudara perempuan atau saudara laki laki. Kekerasan ini biasanya terjadi pada perempuan. Tujuan pengabdian ini ialah (i) untuk memberikan penguatan tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (ii) memberikan pengenalan dan Pemahaman kepada ibu-ibu PKK Desa Bijaepasu. Hasil dari pengabdian ini, ibu-ibu PKK Desa Bijaepasu mengenal bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Jumlah yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari 100 orang. Pentingnya pengabdian ini dilakukan untuk mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Bijaepasu.
Praktik Goreng-Menggoreng Saham Di Indonesia Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Bahy Frederick J Eryansan; Waiwurin Safrianus; Stefanus Don Rade; Yustinus Pedo; Dwityas Witarti Rabawati
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 6 (2023): Juli
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8114755

Abstract

The practice of investing using stock instruments often occurs the practice of frying stocks, which means manipulating the price of a stock that is actually illiquid so that it jumps above normal. This practice of frying stocks is carried out by market participants with the aim of certain interests. Market manipulation itself is a practice carried out by one and/or several parties to create a false stock market price, with the aim of making a profit. This research uses normative juridical research, namely by examining statutory products related to what the researcher wants to examine. Preventive protection is legal protection that is carried out with the aim of preventing fraudulent practices in the Capital Market that can lead to losses for investors, while repressive legal protection is when there are problems between financial service providers and their consumers, Bapenam-LK or OJK has the authority to provide defense or legal protection for the public as consumers, in this case investors. The preventive action also carried out by Bapenam-LK is to regulate that the securities prospectus is prohibited from containing misleading content or untrue information about material facts or presenting information about the advantages or disadvantages of the securities offered. The practice of stock frying is illegal and violates market regulations. 
Edukasi Terkait Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Permasalahan Terkait Status Hak Atas Tanah Di Kelurahan Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu Alexander Reynaldi Koli; Adean Elisabeth Berti Bano; Kenneth R.M Anakottapary; Erly Grizca Boelan; Stefanus Don Rade; Yustinus Pedo; Dwityas Witarti Rabawati; Benediktus Peter Lay; Maria Theresia Geme; Ernesta Uba Wohon
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Cv. Utility Project Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v4i3.1648

Abstract

Sistem dalam UUPA menentukan bahwa macam hak atas tanah bersifat terbuka, artinya masih terbuka peluang adanya penambahan macam hak atas tanah baru yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Metode pengabdian yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan melibatkan aparatur desa setempat. Tujuan pengabdian ini agar masyarkat dapat  mengetahui kebijkan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan terkait status hak atas tanah. Pemerintah Daerah TTU mengeluarkan dua kebijakan yaitu kebijakan tukar gulung dan kebijakan review kawasan sehingga masyarakat kelurahan sasi boleh dapat mengetahui status tanah yang jelas yang di atasi oleh masyarakat. Dengan adanya pemerintah, urusan administrasi hukum privat mengenai pertanahan dapat dikontrol. Penguasaan terhadap tanah yang dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui proses izin kepemilikan yang diajukan oleh masyarakat kepada pemerintah dapat terlaksana dengan kondusif. Pemerintah Daerah TTU mengeluarkan dua kebijakan yaitu kebijakan tukar gulung dan kebijakan review kawasan sehingga masyarakat kelurahan sasi boleh dapat mengetahui status tanah yang jelas yang di atasi oleh masyarakat. Pentingnya  hasil pengabdian ini agar masyarakat dapat mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap penguasaan tanah oleh pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
Sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Desa Silawan Sebagai Tindakan Pencegahan Terhadap Maraknya Perdagangan Orang Di Wilayah NTT Bahy Frederick J. Eryansan; Vinsensius Falo; Stefanus Don Rade; Yohanes Arman; Ferdinandus Lobo; Finsensius Samara; Maria Theresia Geme; Ernesta Uba Wohon; Yustinus Pedo; Dwityas W. Rabawati
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 2 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i2.297

Abstract

Secara umum masyarakat Desa Silawan memiliki pengetahuan tentang perdagangan orang namun tidak memiliki wawasan yang luas tentang bahayanya dan modus-modusnya. Masyarakat Desa Silawan tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait hal tersebut sehingga tidak sedikit dari mereka pergi bekerja ke luar negeri dengan cara non prosedural yang dapat menjadikan mereka korban perdagangan orang. Karena itu perlunya diberikan pemahaman yang luas terkait ancaman perdagangan orang dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan tidak ada yang menjadi korban sekaligus mencegah agar masyarakat tidak menjadi oknum-oknum pelaku kejahatan tersebut. Setelah memberikan pemahaman, tim pengabdian juga melanjutkan dengan menguji pemahaman tersebut melalui pre-test dan post-test. Hasil dari kegiatan menunjukkan bahwa terdapat masyarakat Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu yang pernah menjadi korban tanpa sadar karena itu perlunya dilakukan peningkatan pengetahuan, pemahaman serta kesadaran masyarakat akan hukum dan penanggulangan perdagangan orang.
PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA Chendy A. Tode; Dwityas W. Rabawati; Yohanes Umbu Sogara; Stefanus Don Rade
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 21 No 2 (2023): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v21i2.1069

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai beberapa problematika yang terjadi dalam pengupayaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana sebagai bentuk perlindungan. Problematika yang dialami dalam pengupayaan diversi diantaranya, ketidakpastian hukum, ketidaksinkronan pengaturan, serta ketidakefektivan serta ketidakefesiensi. Ketidakpastian hukum terjadi akibat pengaturan syarat diversi pada Pasal 7 ayat (2) UUSPPA yang tidak bisa memberikan kepastian apabila anak dikenai pasal berlapis yang salah satu pasalnya memiliki ancaman pidana diatas 7 tahun dan pasal yang lainnya memiliki ancaman pidana dibawah 7 tahun, sedangkan berkaitan dengan sinkronisasi dan harmonisasi, problematika terjadi akibat Perma Diversi yang mengatur lebih luas dari peraturan UUSPPA yang mengakibatkan ketidakselarasan pengupayaan diversi disetiap tingkatan pemeriksaan perkara, dengan pengturan yang jauh melebihi UUSPPA maka pada dasarnya Perma Diversi bertentangan dengan hierarki perundang-undangan yang ada sehingga dengan melihat  asas lex superoir derogat legi inferiori maka Perma dapat dikesampingkan. Dan untuk efektivitas dan efesiensi, problematika terjadi karena dua problematika yang sudah disebutkan sebelumnya, peraturan yang tidak memberikan kepastian maka pengupayaan diversi yang diharapkan memberikan suatu kefektivan dan kefesiensi menjadi sulit untuk terwujud. Problematika-problematika yang terjadi justru membuat anak menjadi harus melewati proses panjang, sehingga harapan untuk menjauhkan anak dari stigma negatif menjadi lebih sulit. Kata Kunci : Diversi, Ketidakpastian hukum, Ketidaksinkronan peraturan, ketidakefektivan serta ketidakefesiensi.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Stefanus Don Rade; Maria Theresia Geme; Benediktus Peter Lay; Finsensius Samara; Yustinus Pedo; Yohanes Arman; Dwityas W. Rabawati
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 6, No 1 (2024): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v6i1.11836

Abstract

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam membentuk peraturan desa, selain kewenangan yang diliki oleh desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa harus berdasar pada peraturan yang ditetapkan bersama. Penyuluhan yang dilakukan di Desa Nian dengan pertimbangan bahwa jika dilihat dari perkembangan pembentukan peraturan desa masih banyak kendala yang dihadapai yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia. Tujuan Pengabdian adalah memberikan pemahaman hukum tentang pembentukan peraturan desa di Desa Nian, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode Pengabdian yang digunakan adalah penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya kepada pemerintah Desa Nian dan BPD Desa Nian. Hasil/Temuan Pelaksanaan kegiatan tersebut diketahui bahwa banyak masalah-masalah dalam kapasitas pembentukan peraturan desa, hal ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang hanya berdasar pada managemen pemerintah biasa, tanpa ada terobosan dalam pemebentukan peraturan desa yang menjadi dasar dalam berinovasi dalam pengembangan pembangunan Desa Nian. Kata kunci: Peraturan Desa, Penyuluhan, Pembentukan.
PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA Chendy A. Tode; Dwityas W. Rabawati; Yohanes Umbu Sogara; Stefanus Don Rade
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 21 No 2 (2023): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v21i2.1069

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai beberapa problematika yang terjadi dalam pengupayaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana sebagai bentuk perlindungan. Problematika yang dialami dalam pengupayaan diversi diantaranya, ketidakpastian hukum, ketidaksinkronan pengaturan, serta ketidakefektivan serta ketidakefesiensi. Ketidakpastian hukum terjadi akibat pengaturan syarat diversi pada Pasal 7 ayat (2) UUSPPA yang tidak bisa memberikan kepastian apabila anak dikenai pasal berlapis yang salah satu pasalnya memiliki ancaman pidana diatas 7 tahun dan pasal yang lainnya memiliki ancaman pidana dibawah 7 tahun, sedangkan berkaitan dengan sinkronisasi dan harmonisasi, problematika terjadi akibat Perma Diversi yang mengatur lebih luas dari peraturan UUSPPA yang mengakibatkan ketidakselarasan pengupayaan diversi disetiap tingkatan pemeriksaan perkara, dengan pengturan yang jauh melebihi UUSPPA maka pada dasarnya Perma Diversi bertentangan dengan hierarki perundang-undangan yang ada sehingga dengan melihat  asas lex superoir derogat legi inferiori maka Perma dapat dikesampingkan. Dan untuk efektivitas dan efesiensi, problematika terjadi karena dua problematika yang sudah disebutkan sebelumnya, peraturan yang tidak memberikan kepastian maka pengupayaan diversi yang diharapkan memberikan suatu kefektivan dan kefesiensi menjadi sulit untuk terwujud. Problematika-problematika yang terjadi justru membuat anak menjadi harus melewati proses panjang, sehingga harapan untuk menjauhkan anak dari stigma negatif menjadi lebih sulit. Kata Kunci : Diversi, Ketidakpastian hukum, Ketidaksinkronan peraturan, ketidakefektivan serta ketidakefesiensi.
Aktualisasi Integritas Etika Jaksa Dan Konsekuensinya Terhadap Profesi : (Analisis Kasus Terlibatan Jaksa Dalam Praktik Tambang Ilegal Di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara) Mericiana Yulita Fin Tae; Alexander Reynaldi Koli; Dwityas Witarti Rabawati
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 3 (2024): Juli : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v2i3.3323

Abstract

The prosecutor as the trial supervisor (Dominus Litis) has a central position in legal protection, because according to the Criminal Procedure Code, only the prosecutor can decide whether a case can be brought to court or not. The prosecutor's space for movement is controlled by a rule that binds the profession, namely the Code of Ethics. Integrity is one of the important things in the contents of the Prosecutor's professional code of ethics. Where a prosecutor needs to have consistency and firmness in upholding noble values ​​and beliefs. Because honest law enforcers will gain trust.
Kode Etik Profesi Notaris dalam Pelanggaran Pembuatan Akta Kepemilikan Saham Dwityas Witarti Rabawati; Allesandro Patricio Quinaldy Ragat; Maria Fatima Kartika Mao Foju
Student Scientific Creativity Journal Vol. 2 No. 1 (2024): Januari : Student Scientific Creativity Journal
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/sscj-amik.v2i1.2611

Abstract

As long as a particular authentic deed cannot be made by another public official, the Notary is the public official who has the power to create it.. If a Notary ignores the honor and dignity of his position, violates general regulations, or makes other mistakes in carrying out his duties as a Notary, then supervision of the Notary is very important. So that this profession does not get bad marks from the public, as in the case that occurred on September 2 2022, a Notary named Oktaviana who acted carelessly in accepting the deed of shareholder decision statement whose contents could be detrimental to one of the parties. Apart from that, Notary Oktoviana is also suspected of siding with one of the parties so that he carried out the request to make deed number 6 dated 24 August and 13 September 2022 which resulted in huge losses for the other party.
Problematika Pelaksanaan Etika Profesi Hakim Dalam Dunia Peradilan Vinsensius Tamelab; Dwityas Witarti Rabawati; Antonia I. Putri Seran; Maria Viviana Ero Payon
Student Scientific Creativity Journal Vol. 2 No. 1 (2024): Januari : Student Scientific Creativity Journal
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/sscj-amik.v2i1.2650

Abstract

The legal profession is one of the professions that requires its members to fulfill moral values. The main criterion for being an organizer of the legal profession in upholding the law lies in the independence of professional organizers and the strength of moral integrity in facing various problems under their responsibility. To be a good organizer of the legal profession in carrying out its professional duties in upholding the law requires practitioners who have qualifications of attitude, humanitarian attitude, attitude of justice, able to see and place objective values in a case handled, honest attitude, and have technical skills and ethical maturity. the code of ethics of the legal profession actually functions as an ethical controller for those who carry out the legal profession. According to the ethics of the legal profession, legal professionals are expected to possess certain critical individual abilities. The judge, as the main element of the judiciary, places his profession as the representative of God, because the judge's task is to determine law and justice in society, so the responsibility he carries is very heavy but noble. Therefore, with such great power given to the judicial profession, judges are required to have a balanced attitude, full of responsibility to their conscience and ethical values toward their profession. However, when we look at the current reality, there are many problems that arise. There are many cases of judges violating the code of ethics.
Co-Authors Adean Elisabeth Berti Bano Adhyantara Saba , Excel Alexander Reynaldi Koli Alexander Reynaldi Koli Allesandro Patricio Quinaldy Ragat Antonia I. Putri Seran Antonius Padua Untung Aradoni, Emanuel Bryan Bahy Frederick J Eryansan Bahy Frederick J. Eryansan Benediktus Peter Lay Benediktus Peter Lay Bernabas Poto Bernadus Febryanto Betekeneng , Kristina Bondi, Adipapa Jefrianto Bukifan, Francisco Tolentino Bukifan Carmo, Jacinta Da Reissureicao do Chendy A. Tode Do Carmo, Jacinta Da Reissureicao Egidius Taimenas Erly Grizca Boelan Ernesta Uba Wohon Ernesta Uba Wohon Ernestha Uba Wohon Fachry Abda El Rahman Faot, Petrus Ferdinandus Lobo Finsensius Samara Finsensius Samara Kalistus Gaudensius Wayong Huler Kelen, Rosalia Martha Jawa Kenneth R.M Anakottapary Kirania Manu Bulu , Penta Lay, Benediktus Peter Lobo, Ferdinandus Ngau Luchiany Bau, Ivena O. Maran, Mary Grace Megumi Maria Fatima Kartika Mao Foju Maria Martha Yasri Purek Maria T.Geme Maria Viviana Ero Payon Melaniati Suharni Melkhior Romualdus Yofa Efo Mericiana Yulita Fin Tae Mikael Feka Moata, Shelomita Firsty Naif, Maria Yovita Nandito S. Wadan , Alessandro Ngompat, Yohanes Leonradus Nikolaus Jeri Alexander Leto Nurwijayanti Oelue, Jeremias Patricia Abigail Martha Leba Rade, Stefanus Don Rudolfus Talan Samara, Finsensius Santo, Maria Fransiska Owa da Servasius T. Seran Stefanus Don Rade Umar, Sonya Prisilia Vinsensius Falo Vinsensius Tamelab Waiwurin Safrianus Yohanes Leonardus Ngompat Yohanes Umbu Sogara Yohannes, Paula Nirwana Nojo