Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.654
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI Jurnal Pendidikan dan Konseling JUSTISI INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Keadilan TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal Of Human And Education (JAHE) Journal of Comprehensive Science Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Student Scientific Creativity Journal Madani: Multidisciplinary Scientific Journal HUMANITIS : Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Socius: Social Sciences Research Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Keadilan J-CEKI
D.W. Rabawati
Universitas Katholik Widya Mandira Kupang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN BULLYING: KAJIAN VIKTIMOLOGI DAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE Rabawati, Dwityas W.; Atamuking, Filipus Rinaldi S S; Ulumando, Zainudin J; Ratu, Juan Margin
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19950

Abstract

Bullying merupakan masalah yang serius dalam lingkungan pendidikan di Indonesia, yang berdampak negatif terhadap fisik, mental, dan sosial anak sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban bullying berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta mengeksplorasi implementasi pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor individu, keluarga, dan lingkungan sekolah memengaruhi terjadinya bullying, sementara perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya optimal dalam implementasinya. Pendekatan restorative justice terbukti efektif dalam menciptakan pemulihan trauma korban, edukasi pelaku, dan pencegahan berulangnya tindakan bullying. Studi ini merekomendasikan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Kata Kunci: Bullying, Anak, Perlindungan Hukum, Viktimologi, Restorative Justice
Lonto Leok (Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pada Masyarakat Adat Manggarai) Ngompat, Yohanes Leonardus; Pedo, Yustinus; Rabawati, Dwityas Witarti
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 6 No. 3 (2025): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v6i3.4013

Abstract

Masyarakat Manggarai memiliki kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, yang dalam tradisi setempat dikenal dengan istilah Lonto Leok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan serta menganalisis pelaksanaan penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme Lonto Leok oleh lembaga adat Manggarai, termasuk kedudukannya dalam kerangka hukum nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, peraturan perundang-undangan, dan sejarah hukum. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Lonto Leok merupakan mekanisme penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat yang mengedepankan nilai-nilai musyawarah dan mencerminkan kearifan lokal masyarakat Manggarai. Proses penyelesaian ini dilaksanakan oleh lembaga adat Manggarai yang terdiri dari para pemimpin adat atau tua adat yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Para tua adat yang terlibat dalam penyelesaian tindak pidana melalui Lonto Leok antara lain tu’a kilo, tu’a panga, dan tu’a gendang. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme Lonto Leok memperoleh pengakuan dan penghormatan dalam kerangka hukum nasional.
SOSIALISASI KUHP BARU UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI DESA WANGA KECAMATAN UMALULU SUMBA TIMUR Arman, Yohanes; Rabawati, Dwityas Witarti; Ngompat, Yohanes Leonradus; Samara, Finsensius; Lobo, Ferdinandus Ngau; Do Carmo, Jacinta Da Reissureicao
INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 9 No 2 (2025): AGUSTUS - DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/integritas.v9i2.6572

Abstract

Pembaharuan hukum pidana telah lama menjadi agenda dalam program legislasi nasional. Setelah melalui berbagai penundaan, pada tahun 2023 disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda. Kehadiran undang-undang ini mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, menandakan telah dihilangkannya sifat kolonialis dalam sistem hukum pidana nasional. Salah satu cirinya adalah pengakuan terhadap eksistensi hukum adat serta dimuatnya berbagai ketentuan yang bercorak keindonesiaan. Karena tergolong baru dan belum dikenal luas oleh masyarakat, diperlukan upaya sosialisasi untuk memperkenalkan substansi KUHP Baru. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap perkembangan hukum pidana di Indonesia. Kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian berjalan dengan baik, mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat, dan berhasil meningkatkan pemahaman mereka terhadap berbagai isu yang dibahas selama kegiatan berlangsung.
MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL BUMI BERDASARKAN HUKUM MASYARAKAT ADAT OEPERIGI KECAMATAN NOEMUTI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Luchiany Bau, Ivena O.; Rabawati, Dwityas Witarti; Samara, Finsensius
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.800

Abstract

Indonesia is a country rich in cultural diversity. The existence of various tribes, ethnicities, religions, and groups in accordance with the constitution is stated in Article 18b paragraph 2 of the 1945 Constitution. Regarding customary life, one of the villages that often still uses the customary system is Oeperigi Village. Oeperigi Village is one of the villages that has its own customary law to resolve criminal cases that occur. One of the problems often faced by the community, especially in rural areas such as Oeperigi Village is stealing agricultural products. The formulation of the problem in this study is how the mechanism for resolving criminal acts of theft of agricultural products based on customary law in Oeperigi Village, Noemuti District, North Central Timor Regency and the purpose of the problem in this study is to find out the mechanism for resolving criminal acts of theft of agricultural products based on customary law in Oeperigi Village, Noemuti District, North Central Timor Regency. The type of research used in this study is empirical legal research, the approach method used is empirical law, the data sources used in the study are primary data obtained from direct sources using data collection methods in the form of direct interviews at the research location and secondary data through literature studies. The results of this study are the mechanism for resolving criminal acts of theft of agricultural products based on customary law in Oeperigi Village, Noemuti District, North Central Timor Regency and this settlement mechanism consists of several steps, namely a report of the case from the victim to the customary leader verbally, followed by a preparation process consisting of (summoning the parties from the perpetrator, then summoning witnesses), tracing making decisions made by the customary leader which are announced publicly, then continued with the imposition of sanctions in the form of paying fines, and finally implementing peace efforts. In observing and analyzing the method of resolving criminal acts of theft of agricultural products in Oeperigi Village, it appears to use a method of resolving problems peacefully within the local community. The conclusion in the study is the mechanism for resolving criminal acts of theft of agricultural products based on customary law in Oeperigi Village and from the customary settlement mechanism in Oeperigi Village. As well as suggestions that researchers remember is that it is necessary to combine the customary law system with official legal provisions in Village Regulations.
Penyuluhan Hukum tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kelurahan Manulai II Kota Kupang Maran, Mary Grace Megumi; Lay, Benediktus Peter; Rade, Stefanus Don; Faot, Petrus; Carmo, Jacinta Da Reissureicao do; Ngompat, Yohanes Leonardus; Geme, Maria Theresia; Pedo, Yustinus; Rabawati, Dwityas Witarti; Samara, Finsensius; Lobo, Ferdinandus Ngau; Wohon, Ernesta Uba; Arman, Yohanes; Santo, Maria Fransiska Owa da
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 6 (2024): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i6.1818

Abstract

Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan kegiatan yang penting bagi masyarakat untuk memperoleh sertifikat ha katas tanah dengan cara yang terjangkau. Namun dalam kenyataannya masih ada masyarakat di Kelurahan Manulai II yang belum sadar dan belum mendaftarkan tanahnya. Oleh karena itu Permasalahan yang ditangani dalam kegiatan ini terkait permasalahan kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat terkait pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Berdasarkan permasalahan tersebut maka diselenggarakan kegiatan penyuluhan hukum tentang PTSL di Kelurahan Manulai II. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait PTSL. Dalam kegiatan tersebut tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan informasi-informasi terkait PTSL yakni pengertian yuridis mengenai pendaftaran tanah dan PTSL, dasar hukum PTSL, objek PTSL, manfaat masyarakat mengikuti PTSL, pembiayaan dalam PTSL, dan tahapan pelaksanaan PTSL yang terdiri dari 12 tahapan. Kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat Kelurahan Manulai II dengan turut hadir dan berpartisipasi dalam diskusi.
Jurnal Penggelapan Uang Perusahaan Oleh Sales Elektronik Sebesar Rp 1,25 M Di Ponorogo Delpiero Manafe, Alesandro; Samuel Ngahu, Ariel; Snak, Stefanus; Rek, Januarius Fransiskus Keo; Marry Louisa Henukh Ledoh, Putry; Fernanda Maia, Ledythria; Witarti Rabawati, Dwityas
Journal of Comprehensive Science Vol. 3 No. 1 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v3i1.587

Abstract

Tindak pidana penggelapan, diatur dalam KUHP Pasal 372 – Pasal 377, sering terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Kejahatan ini muncul dari kepercayaan yang hilang akibat lemahnya kejujuran. Studi ini fokus pada kasus M, seorang sales elektronik yang menggunakan jabatannya untuk menggelapkan uang perusahaan tanpa seizin pemilik. Tujuan penelitian adalah memahami dasar diperberatnya pidana penggelapan, khususnya terkait Pasal 374 KUHP, dan menganalisis alasan hakim menjatuhkan putusan pidana bersyarat. Hasil penelitian menunjukkan dasar pemberatan pidana termasuk hubungan pekerjaan, jabatan, dan upah uang. Unsur subyektif dan obyektif menekankan peran manusia dalam delik pidana. Putusan bersyarat diberikan agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana, dengan harapan rehabilitasi bagi pelaku tingkat pemula. Pemidanaan bersyarat dianggap penting dalam pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, dan pengimbangan hukuman. Pengawasan hakim terhadap pelaku yang mendapat hukuman percobaan selama 10 bulan diharapkan memastikan pelaksanaan pidana bersyarat yang bermanfaat bagi terpidana dan masyarakat umum.
Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelayanan Kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi dan Undang-Undang Bondi, Adipapa Jefrianto; Aradoni, Emanuel Bryan; Naif, Maria Yovita; Rabawati, Dwityas Witarti
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 6 (2024): Januari
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10516410

Abstract

The existence of a notary as a public official who has the authority to make authentic deeds has actually been confirmed in Article 1868 of the Civil Code. However, in reality, what happens sometimes is: authentic deeds which are ascertained by the notary not only are intervened by the government but also involve a lot of problems that lead to lawsuits in court, even though the notary has the role of authenticating the deeds that provide legal certainty (vide Article 1970 of the Civil Code) in private legal actions. Therefore, the problem is how the role and responsibility of the notary in service to the public can be in accordance with the profession’s ethical morals and laws. To answer the problem, the method used is critical legal studies. Both Article 1868 and Article 1870 of the Civil Code as well as the laws on the position of notaries are used as the analytic blades to the problem. Referring to such provisions, it is concluded that authentic deeds area perfect proofthat aimsto ensure legal certainty and protection, for the parties. Thus, order can be created in the traffic of private law. The role of a notary is seen from the legality and formalityof an authentic deed which must be met by those appearing, and those appearing arerecognized by the notary. In order for the role and responsibility to be carried out properly, a notary is demanded by the profession’sethical morals (code of ethics) and laws on notary position. Such responsibility is a logical consequence that must be requested from a legal profession including a notary in carrying out his or her duties. The responsibility is not only based on morals but also based on laws especially Law Number 30 of 2004 on Notary Position, in conjunction with Law Number 2 of 2014 on Notary Position
Illegal Logging Eradication in the Perspective of National Criminal Law and Local Wisdom of Manggarai Community Ngompat, Yohanes Leonardus; Finsensius Samara; Dwityas Witarti Rabawati
JUSTISI Vol. 10 No. 3 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v10i3.3308

Abstract

This study discusses illegal logging as an environmental problem, especially in forestry. Illegal logging is a criminal offence, especially in violation of Law Number 41 of 1999 on Forestry and Law Number 18 of 2013 on Prevention and Eradication of Forest Destruction. Illegal logging is also prohibited based on the Manggarai community's local wisdom. The prohibition is motivated by the tradition of the Manggarai community, which utilizes the forest and recognizes the roko molas poco customary ritual. The ritual aims to inform the Manggarai people that anyone who wants to take a tree in the forest must bring a new tree seedling in exchange. This ritual also shows the responsibility to preserve the forest so it is not damaged. However, there are still people who commit illegal logging. This study aims to analyze and find regulations and concepts for eradicating illegal logging from the perspective of national criminal law and the local wisdom of the Manggarai community. The type of study used is empirical legal research. This study is a novelty because previous researchers should have specifically reviewed the role of local wisdom, especially the Manggarai community, in eradicating illegal logging. The results show that the role of criminal law and the local wisdom of the Manggarai community is significant in eradicating illegal logging crimes. Criminal law regulates the provision of criminal sanctions against individuals and groups who commit illegal logging. The same thing also applies to the local wisdom of the Manggarai community, namely the roko molas poco ritual that the taking or utilization of timber forest products must not conflict with the ritual; if it conflicts, then it will be subject to customary fines. Based on this explanation, not only national law has a role in combating illegal logging, but local wisdom law also has a role.
Perbandingan Pengaturan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Antara Sistem Hukum Pidana Singapura dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Maria Martha Yasri Purek; Dwityas Witarti Rabawati; Finsensius Samara
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2339

Abstract

Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang melanggar norma hukum, moral, dan sosial karena dilakukan dengan paksaan di luar ikatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan membandingkan pengaturan perlindungan korban tindak pidana perkosaan antara hukum pidana Indonesia dan Singapura. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, berdasarkan teori perlindungan korban Barda Nawawi Arief. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan abstrak di Singapura lebih komprehensif karena mengatur pertanggungjawaban pidana tanpa diskriminasi jenis kelamin serta menjatuhkan sanksi tegas berupa pidana cambuk dan penjara hingga 20 tahun. Sebaliknya, Indonesia memiliki perlindungan konkret yang lebih lengkap secara normatif melalui UU TPKS yang memuat restitusi, kompensasi, bantuan hukum, dan rehabilitasi. Namun, Singapura lebih efektif dalam pelaksanaan perlindungan korban melalui lembaga seperti SACC dan PAVE. Dengan demikian, Indonesia unggul secara normatif, sementara Singapura unggul secara implementatif
Upaya Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pindana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Kupang Patricia Abigail Martha Leba; Yustinus Pedo; Dwityas Witarti Rabawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2347

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang berdampak jangka panjang terhadap psikologis anak dan masa depan generasi muda. Kota Kupang mencatat 134 kasus pada tahun 2024, tertinggi di Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak serta faktor penghambatnya. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris dengan metode perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang. Hasil menunjukkan adanya berbagai langkah pencegahan seperti sosialisasi, pelatihan, dan pembentukan PATBM serta Tim Pencegahan di sekolah. Penanganan dilakukan melalui layanan kesehatan, hukum, rehabilitasi, dan integrasi sosial. Hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya tenaga psikolog, budaya patriarki, serta rendahnya keberanian masyarakat melapor. Disimpulkan bahwa meski upaya telah dilakukan maksimal, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, tenaga profesional, dan koordinasi lintas sektor
Co-Authors A. Saba, Excel Adean Elisabeth Berti Bano Adhyantara Saba , Excel Albertus Papu, Fransiskus Alexander Reynaldi Koli Alexander Reynaldi Koli Allesandro Patricio Quinaldy Ragat Anastasia Wijono, Maria Anrolan Hello, Grendi Antonia I. Putri Seran Antonius Padua Untung Aradoni, Emanuel Bryan Atamuking, Filipus Rinaldi S S Bahy Frederick J Eryansan Bahy Frederick J. Eryansan Benediktus Peter Lay Benediktus Peter Lay Bernabas Poto Bernadus Febryanto Betekeneng , Kristina Biola Tukan, Christian Andryan Bondi, Adipapa Jefrianto Bukifan, Francisco Tolentino Bukifan Carmo, Jacinta Da Reissureicao do Chendy A. Tode Delpiero Manafe, Alesandro Do Carmo, Jacinta Da Reissureicao Egidius Taimenas Erly Grizca Boelan Ernesta Uba Wohon Ernesta Uba Wohon Ernestha Uba Wohon Fachry Abda El Rahman Faot, Petrus Ferdinandus Lobo Fernanda Maia, Ledythria Finsensius Samara Finsensius Samara J. Ulumando, Jainudin Kalistus Gaudensius Wayong Huler Kandro Mego Asman , Firgilius Kelen, Rosalia Martha Jawa Kenneth R.M Anakottapary Kirania Manu Bulu , Penta Konstantinus Soo, Yakobus Lay, Benediktus Peter Lobo, Ferdinandus Ngau Luchiany Bau, Ivena O. Mabilani , Godeliva M.G. Maran, Mary Grace Megumi Maria Fatima Kartika Mao Foju Maria Martha Yasri Purek Maria T.Geme Maria Viviana Ero Payon Mario Pignateli Milo, Derryl Yosef Marry Louisa Henukh Ledoh, Putry Melaniati Suharni Melkhior Romualdus Yofa Efo Mericiana Yulita Fin Tae Mikael Feka Moata, Shelomita Firsty Naif, Maria Yovita Nandito S. Wadan , Alessandro Ngompat, Yohanes Leonradus Nikolaus Jeri Alexander Leto Nurwijayanti Oelue, Jeremias Oscar Elu, Januario Oshinta Joni, Maria Hilary Pandong, Elfege Kotoen Patricia Abigail Martha Leba R. Y. Ego, Melkior Rade, Stefanus Don Rangga, Pregrinus Ratu, Juan Margin Recon Dopo Due, Ferdinandus Mario Rek, Januarius Fransiskus Keo Rica De Araujo, Rojalia Rudolfus Talan Samane, Kristiani Samara, Finsensius Samuel Ngahu, Ariel Santo, Maria Fransiska Owa da Servasius T. Seran Silviana Dewi, Nataly Siwemole, Louose M. N. Artono Snak, Stefanus Stefanus Don Rade Temaluru, Thermuthis Tobu , Engelbertus Ulumando, Zainudin J Umar, Sonya Prisilia Vinsensius Falo Vinsensius Tamelab Waiwurin Safrianus Yohanes Leonardus Ngompat Yohanes Umbu Sogara Yohannes, Paula Nirwana Nojo Zigha Nanga, Antonia Alfiayu