Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.604
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pendidikan dan Konseling JUSTISI INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Keadilan TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Student Scientific Creativity Journal Madani: Multidisciplinary Scientific Journal HUMANITIS : Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Socius: Social Sciences Research Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Keadilan J-CEKI
D.W. Rabawati
Universitas Katholik Widya Mandira Kupang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Illegal Logging Eradication in the Perspective of National Criminal Law and Local Wisdom of Manggarai Community Ngompat, Yohanes Leonardus; Finsensius Samara; Dwityas Witarti Rabawati
JUSTISI Vol. 10 No. 3 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v10i3.3308

Abstract

This study discusses illegal logging as an environmental problem, especially in forestry. Illegal logging is a criminal offence, especially in violation of Law Number 41 of 1999 on Forestry and Law Number 18 of 2013 on Prevention and Eradication of Forest Destruction. Illegal logging is also prohibited based on the Manggarai community's local wisdom. The prohibition is motivated by the tradition of the Manggarai community, which utilizes the forest and recognizes the roko molas poco customary ritual. The ritual aims to inform the Manggarai people that anyone who wants to take a tree in the forest must bring a new tree seedling in exchange. This ritual also shows the responsibility to preserve the forest so it is not damaged. However, there are still people who commit illegal logging. This study aims to analyze and find regulations and concepts for eradicating illegal logging from the perspective of national criminal law and the local wisdom of the Manggarai community. The type of study used is empirical legal research. This study is a novelty because previous researchers should have specifically reviewed the role of local wisdom, especially the Manggarai community, in eradicating illegal logging. The results show that the role of criminal law and the local wisdom of the Manggarai community is significant in eradicating illegal logging crimes. Criminal law regulates the provision of criminal sanctions against individuals and groups who commit illegal logging. The same thing also applies to the local wisdom of the Manggarai community, namely the roko molas poco ritual that the taking or utilization of timber forest products must not conflict with the ritual; if it conflicts, then it will be subject to customary fines. Based on this explanation, not only national law has a role in combating illegal logging, but local wisdom law also has a role.
Perbandingan Pengaturan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Antara Sistem Hukum Pidana Singapura dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Maria Martha Yasri Purek; Dwityas Witarti Rabawati; Finsensius Samara
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2339

Abstract

Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang melanggar norma hukum, moral, dan sosial karena dilakukan dengan paksaan di luar ikatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan membandingkan pengaturan perlindungan korban tindak pidana perkosaan antara hukum pidana Indonesia dan Singapura. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, berdasarkan teori perlindungan korban Barda Nawawi Arief. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan abstrak di Singapura lebih komprehensif karena mengatur pertanggungjawaban pidana tanpa diskriminasi jenis kelamin serta menjatuhkan sanksi tegas berupa pidana cambuk dan penjara hingga 20 tahun. Sebaliknya, Indonesia memiliki perlindungan konkret yang lebih lengkap secara normatif melalui UU TPKS yang memuat restitusi, kompensasi, bantuan hukum, dan rehabilitasi. Namun, Singapura lebih efektif dalam pelaksanaan perlindungan korban melalui lembaga seperti SACC dan PAVE. Dengan demikian, Indonesia unggul secara normatif, sementara Singapura unggul secara implementatif
Upaya Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pindana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Kupang Patricia Abigail Martha Leba; Yustinus Pedo; Dwityas Witarti Rabawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2347

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang berdampak jangka panjang terhadap psikologis anak dan masa depan generasi muda. Kota Kupang mencatat 134 kasus pada tahun 2024, tertinggi di Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak serta faktor penghambatnya. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris dengan metode perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang. Hasil menunjukkan adanya berbagai langkah pencegahan seperti sosialisasi, pelatihan, dan pembentukan PATBM serta Tim Pencegahan di sekolah. Penanganan dilakukan melalui layanan kesehatan, hukum, rehabilitasi, dan integrasi sosial. Hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya tenaga psikolog, budaya patriarki, serta rendahnya keberanian masyarakat melapor. Disimpulkan bahwa meski upaya telah dilakukan maksimal, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, tenaga profesional, dan koordinasi lintas sektor
Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Alak Kota Kupang Bernabas Poto; Finsensius Samara; Dwityas Witarti Rabawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2401

Abstract

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-kriminologis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polsek Alak Kota Kupang. Anak sebagai pelaku juga dipandang sebagai korban dari kegagalan sistem sosial. Hasil penelitian, yang diperoleh melalui wawancara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, menunjukkan bahwa tindakan kriminal tersebut adalah hasil dari proses pembelajaran sosial yang menyimpang, didukung oleh lima aspek Teori Differential Association anak memperoleh teknik dan motivasi mencuri dari lingkungan atau media sosial, intensitas dan durasi asosiasi dengan kelompok menyimpang membentuk perilaku, minimnya penghayatan terhadap norma dan hukum, mengalami konflik kultural nilai, dan adanya interaksi intim yang intensif dengan figur menyimpang termasuk melalui konten daring. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa kejahatan anak bukan semata kehendak individu melainkan konsekuensi dari minimnya pengawasan pendidikan dan pemahaman nilai hukum, sehingga disarankan agar keluarga masyarakat dan lembaga pendidikan meningkatkan peran pembinaan moral, serta Kepolisian memperkuat pengawasan sosial dan program pembinaan pasca-diversi
Upaya Kepolisian Resort Belu Dalam Menanggulangi Tindak Pindana Perjudian di Kabupaten Belu Antonius Padua Untung; Finsensius Samara; Dwityas Witarti Rabawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2453

Abstract

Penelitian ini menganalisis upaya dan hambatan Kepolisian Resort Belu dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kabupaten Belu. Berdasarkan data Polres Belu, periode 2022–2024 terdapat 12 kasus perjudian. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui wawancara lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi penyuluhan hukum, sosialisasi, patroli, dan pengawasan wilayah rawan. Upaya represif dilakukan melalui penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan personel, adanya oknum aparat, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Disarankan agar kepolisian meningkatkan jumlah personel dan penyuluhan hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan
Peranan Unit PPA Satreskrim Polresta Kupang Kota Dalam Penanganan Kasus Pencabulan Disertai Kekerasan Terhadap Anak Yohannes, Paula Nirwana Nojo; Dwityas Witarti Rabawati; Finsensius Samara
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.12445

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Kupang (Satreskrim Polresta Kupang Kota) dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pencabulan disertai kekerasan, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengombinasikan pendekatan perundang-undangan(statutory approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan anggota Unit PPA dan perwakilan masyarakat, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit PPA telah melaksanakan fungsinya dalam bidang perlindungan, penyelidikan, penuntutan, dan pendampingan korban sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007. Peran tersebut meliputi peran yang diharapkan (expected role), peran ideal (ideal role), dan peran aktual (actual role), yang pada umumnya telah berjalan cukup efektif. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah hambatan dalam pelaksanaan tugas Unit PPA, antara lain terbatasnya jumlah personel, fasilitas pendukung yang belum memadai, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa peranan Unit PPA dalam melindungi anak korban pencabulan disertai kekerasan telah berjalan baik, namun masih perlu dioptimalkan. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan fasilitas kerja, serta koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mewujudkan perlindungan anak yang komprehensif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Co-Authors Adean Elisabeth Berti Bano Adhyantara Saba , Excel Alexander Reynaldi Koli Alexander Reynaldi Koli Allesandro Patricio Quinaldy Ragat Antonia I. Putri Seran Antonius Padua Untung Aradoni, Emanuel Bryan Bahy Frederick J Eryansan Bahy Frederick J. Eryansan Benediktus Peter Lay Benediktus Peter Lay Bernabas Poto Bernadus Febryanto Betekeneng , Kristina Bondi, Adipapa Jefrianto Bukifan, Francisco Tolentino Bukifan Carmo, Jacinta Da Reissureicao do Chendy A. Tode Do Carmo, Jacinta Da Reissureicao Egidius Taimenas Erly Grizca Boelan Ernesta Uba Wohon Ernesta Uba Wohon Ernestha Uba Wohon Fachry Abda El Rahman Faot, Petrus Ferdinandus Lobo Finsensius Samara Finsensius Samara Kalistus Gaudensius Wayong Huler Kelen, Rosalia Martha Jawa Kenneth R.M Anakottapary Kirania Manu Bulu , Penta Lay, Benediktus Peter Lobo, Ferdinandus Ngau Luchiany Bau, Ivena O. Maran, Mary Grace Megumi Maria Fatima Kartika Mao Foju Maria Martha Yasri Purek Maria T.Geme Maria Viviana Ero Payon Melaniati Suharni Melkhior Romualdus Yofa Efo Mericiana Yulita Fin Tae Mikael Feka Moata, Shelomita Firsty Naif, Maria Yovita Nandito S. Wadan , Alessandro Ngompat, Yohanes Leonradus Nikolaus Jeri Alexander Leto Nurwijayanti Oelue, Jeremias Patricia Abigail Martha Leba Rade, Stefanus Don Rudolfus Talan Samara, Finsensius Santo, Maria Fransiska Owa da Servasius T. Seran Stefanus Don Rade Umar, Sonya Prisilia Vinsensius Falo Vinsensius Tamelab Waiwurin Safrianus Yohanes Leonardus Ngompat Yohanes Umbu Sogara Yohannes, Paula Nirwana Nojo