Claim Missing Document
Check
Articles

Pemberdayaan Masyarakat PMKS oleh Pemerintah Kota Bandung 2022: Studi pada Dinas Sosial Kota Bandung Janatun, Muthi; Rudiana, Rudiana
Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jasispol.v3i2.3146

Abstract

Purpose: Understanding the importance of social welfare is the primary basis for various government policies. Research methodology: This study analyzes the Empowerment Efforts for the welfare of PMKS Communities by the Bandung City Government in 2022 using descriptive and qualitative methods, with data obtained from field studies through interview observations. Results: The results showed that Empowerment Efforts for the welfare of PMKS Communities in Bandung City in 2022 showed that the main problem faced by the Bandung City Social Service was budget constraints. Social Service runs the PMKS empowerment program based on the APBD provided by the Bandung City Government. This budget determines the extent to which empowerment programs can be implemented. With limited budgets, the Social Services Office must allocate existing funds to various programs and activities, which often leads to limited coverage of training programs and the absence of follow-up assistance. Limitations: The Bandung City government's focus on social welfare includes concrete efforts to respond to the PMKS problem. Contribution: The results of this research can provide useful recommendations for the interests of the Bandung City Government.
Evaluasi Efektivitas Pengungkapan Informasi Pajak Tangguhan Sesuai PSAK 46: Perspektif Pengguna Laporan Keuangan Rudiana, Rudiana; Muhtarudin, Muhtarudin
Jurnal Digitalisasi Akuntansi Vol 3 No 1 (2025): Jurnal Digitalisasi Akuntansi
Publisher : LPPM IDE LPKIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak tangguhan merupakan komponen penting dalam pelaporan keuangan yang mencerminkan perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal. PSAK 46 mengatur secara teknis dan substantif mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pajak tangguhan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pengungkapan informasi pajak tangguhan oleh CV Lanogan Sumatera Express dari perspektif pengguna laporan keuangan, dengan mengacu pada ketentuan PSAK 46. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan melalui penyebaran kuesioner tertutup dan terbuka kepada responden dari divisi akuntansi, keuangan, serta pengguna eksternal laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pengungkapan pajak tangguhan memperoleh skor rerata di atas 4, dengan nilai tertinggi pada indikator transparansi pengakuan aset pajak tangguhan oleh manajemen (4,7). Temuan ini mencerminkan bahwa pengungkapan telah memenuhi unsur kelengkapan, keandalan, dan relevansi informasi sesuai PSAK 46. Analisis terhadap pertanyaan terbuka juga mengungkapkan bahwa informasi pajak tangguhan dinilai bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek penyajian visual dan naratif untuk memperjelas pemanfaatan informasi. Penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah dan praktis melalui pendekatan evaluatif berbasis persepsi pengguna, serta menyoroti kebutuhan akan panduan pelengkap dan peningkatan komunikasi laporan keuangan pada entitas non-publik. Dengan demikian, pengungkapan pajak tangguhan tidak hanya dinilai dari kepatuhan formal terhadap standar, tetapi juga dari efektivitasnya dalam mendukung keputusan ekonomi para pemangku kepentingan.
Upaya Penanganan Cyberbullying di Media Sosial: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan Silvyana, Anastasia; Zefanya, Bintang; Nurpadilah, Fitri Hasanah; Nurhaliza, Jasmine; Putri, Tiara Sukmana; Nazirah, Nazirah; Rudiana, Rudiana
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 24, No 2 (2024): Juli
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v24i2.5455

Abstract

Cyberbullying or online bullying has become an alarming global phenomenon, especially in the current digital era. This study discusses and compares the policies and approaches implemented by Indonesia and South Korea in handling cyberbullying cases. The comparative descriptive approach used in this research collects data from various secondary sources, including scientific literature, research reports, and legal and policy documents. Policies for handling cyberbullying are regulated through the Information and Electronic Transactions Law as well as several additional regulations, although they still face challenges in effective and consistent implementation. Meanwhile, South Korea relies on several key legal products and an inclusive approach, although its regulatory implementation also faces challenges. Both countries have their own complexities in dealing with cyberbullying, which are influenced by social, cultural and technological factors. The results of this research emphasize the importance of inter-agency coordination, improvements in legal definitions, and increased public awareness as keys to increasing victim protection and reducing future cyberbullying incidents.
Strategi Pemerintah Dalam Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Viona Azzahra; Rudiana, Rudiana
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1885

Abstract

This research is entitled Government Strategy in Implementing the Digital Population Identity (IKD) Application by the Cirebon Regency Population and Civil Registration Service in 2022. This research is motivated by the ineffectiveness of the efforts of the Cirebon Regency government, especially the Population and Civil Registration Service, in the outreach carried out to the community as it should be. completed in an appropriate manner regarding the implementation of the Digital Population Identity Application which, if implemented properly, will make it easier for the public to apply for services related to population administration. This research aims to analyze and describe the Government's Strategy in Implementing the Digital Population Identity (IKD) Application by the Cirebon Regency Population and Civil Registration Service in implementing the Digital Population Identity Application (IKD). The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. The data obtained comes from research results through literature studies and field studies through observation, interviews and documentation. The objective component is related to the strategic objectives of the Cirebon Regency government in terms of implementing the Digital Population Identity Application. Environmental components, internal and external environmental conditions that contain potential threats in the Cirebon Regency government strategy in implementing the Digital Population Identity Application. Direction component, in its implementation there are directions given by the Cirebon Regency Population and Civil Registration Service to related parties. The action component is carried out by implementing the Digitak Population Identity Application through several programs which will have an impact on improving public services in Cirebon Regency. The learning component has advantages and disadvantages in implementation, so an evaluation is carried out. Based on the research results, it can be concluded that based on the explanation and analysis of the Government's Strategy in Implementing the Digital Population Identity (IKD) Application by the Cirebon Regency Population and Civil Registration Service, it has not been implemented effectively and is still far from optimal.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA: MENCIPTAKAN GENERASI YANG SEHAT DAN BERKUALITAS DI KOTA BANDUNG Agustin, Regita Ayu; Khamini, Salviaputri Irsha; Dayatri, Najwa Mayang; Rudiana, Rudiana
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.40804

Abstract

Program Keluarga Berencana (KB) di Kota Bandung, yang dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian kelahiran dan pemberdayaan keluarga. Sejak diluncurkan pada tahun 2016, program ini telah diterapkan di sekitar 120 dari 151 kelurahan, dengan fokus pada penguatan institusi keluarga dalam aspek ekonomi, sosial, dan juga faktor-faktor seperti aturan agama dan peran suami juga mempengaruhi keputusan pasangan usia subur (PUS) untuk mengikuti program KB, perlu ada pemahaman masyarakat tentang pentingnya KB, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui promosi dan kegiatan edukatif agar program KB dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif melalui observasi dan wawancara.
PERAN FASILITAS INFRASTRUKTUR DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DI KOTA BANDUNG: STUDI PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Rudiana, Rudiana; Sumarsono, Muhammad Mifzal; Romdoni, Sahrul; Tompunuh, Joshua Dean Eukharisti Prabowo
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.40813

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran fasilitas infrastruktur dalam mendukung program pembinaan pemuda di Kota Bandung yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Fokus kajian mencakup kebijakan pemerintah daerah, distribusi fasilitas, tantangan birokrasi, serta kolaborasi antar-pemangku kepentingan. Temuan menunjukkan bahwa fasilitas seperti Youth Center dan Youth Space memainkan peran penting dalam pembinaan pemuda, namun terdapat kendala dalam anggaran, pemeliharaan, dan koordinasi antar instansi. Studi ini juga mengadopsi konsep Josef Kaho tentang administrasi pemerintahan daerah untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan. Rekomendasi strategis diajukan untuk meningkatkan optimalisasi fasilitas infrastruktur guna mendukung pembangunan pemuda yang berkelanjutan.
Good Environmental Governance dalam Penanggulangan Banjir di Kota Surabaya Tahun 2024 Buchori, Rega Imam; Rudiana, Rudiana; Nuryanto, Yayan
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 14, No 3 (2025): December
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v14i3.3630

Abstract

This study analyzes the implementation of good environmental governance principles in flood control and management in Surabaya City in 2024. Although the national and local governments have issued various regulations and policies, the number of flood events increased from 41 in 2023 to 50 in 2024. This condition indicates that the principles of good environmental governance have not been effectively and sustainably applied in flood control policies. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews and documentation. A total of 13 informants from government agencies, WALHI, and local communities were selected using purposive and snowball methods. The findings reveal that implementing effective environmental governance still faces significant challenges, including weak institutional coordination, limited human and financial resources, and the absence of a binding legal framework. The study recommends establishing an environmentally based Regional Regulation on flood control and management to strengthen the legal foundation of existing policies, such as SDMP, and to enhance cross-sectoral coordination. The environmental-based approach emphasizes balancing ecological, social, and governance dimensions to achieve environmentally conscious development. Furthermore, strengthening public participation, integrating environmental information systems, improving project supervision, and developing accessible and transparent public complaint mechanisms are essential measures to realize adaptive, collaborative, and sustainable ecological governance in Surabaya City.Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip good environmental governance dalam penanggulangan banjir di Kota Surabaya tahun 2024. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, jumlah bencana banjir meningkat dari 41 kejadian pada tahun 2023 menjadi 50 kejadian pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip tata kelola lingkungan yang baik belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif dan berkelanjutan dalam kebijakan penanggulangan banjir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Sebanyak 13 informan yang berasal dari unsur pemerintah, WALHI, dan masyarakat dipilih menggunakan metode purposive dan snowball. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good environmental governance di Kota Surabaya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, rendahnya efektivitas implementasi kebijakan, serta belum adanya payung hukum yang kuat. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Peraturan Daerah tentang pengendalian dan penanggulangan banjir berbasis lingkungan guna memperkuat dasar hukum kebijakan seperti SDMP, serta menegaskan peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan koordinasi lintas sektor. Pendekatan berbasis lingkungan menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekologi, sosial, dan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat, integrasi sistem informasi lingkungan, pengawasan proyek, serta sistem pengaduan publik yang transparan dan mudah diakses menjadi langkah penting menuju tata kelola lingkungan yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan di Kota Surabaya.
COMPARATIVE OF GOVERNANCE IN TERRORISM POLICY IMPLEMENTATION IN INDONESIA AND PHILIPPINES Ragil Adi Santoso; Wahdah Hazizah; Muhammad Rizky; Silmy Putri Mahandry; Yuan Veriontina Gathari; Mohammad Ichsan Abdillah; Rudiana Rudiana
Jurnal Kebijakan Publik Vol 16, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v16i1.8718

Abstract

In Southeast Asia, especially in Indonesia and the Philippines, the issue of terrorism has become a major concern because both countries have a long history of terrorism as well as similar geographical and political characteristics. The main objective of this research is to compare the implementation of terrorism policies in Indonesia and the Philippines. This research is a library research with research subjects in the form of research abstracts, articles, websites, books, policies, and other supporting sources. Data analysis refers to the Van Meter and Van Horn model with the stages of reduction, presentation, and conclusion drawing. The instrument used is analytical and descriptive information management so that the author analyzes, interprets, and combines information obtained from various reading sources. The results show that Indonesia combines the hard approach and soft approach, while the Philippines tends to emphasize the hard approach through military force in implementing its policies. Although both have legal frameworks and supporting institutions, there are still challenges in inter-agency coordination and human rights protection. This research concludes the importance of synergy between stakeholders and improvement of regulations in the implementation of terrorism policies between Indonesia and the Philippines that are more fair and preventive in order to increase the effectiveness of the law without violating human rights.
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANDUNG SATU Muhtarudin, Muhtarudin; Amelia, Cindy; Rudiana, Rudiana; Herawati, Tuti; Maryani, Neni
Jurnal Digitalisasi Akuntansi Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Digitalisasi Akuntansi
Publisher : LPPM IDE LPKIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tingkat kepatuhan wajib pajak akan sangat menentukan besaran penerimaan pajak. Sehingga dibutuhkan pemberian pelayanan yang baik dan diberikan sanksi pajak bagi wajib pajak yang melanggar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh yang dihasilkan dari kualitas pelayanan, dan sanksi administrasi yang sudah diberikan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung Satu. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausal komparatif. Penelitian ini menggunakan variabel bebas (X) yaitu Kualitas Pelayanan (X1), Sanksi Administrasi Pajak (X2) dan variabel dependen (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Jenis data dari penelitian ini adalah sekunder dengan melakukan pengumpulan data secara survey, observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Serta menggunakan teknis analisis regresi linier sederhana, dan pengujian hipotesis (koefisien determinasi & korelasi, uji F, uji T) menggunakan software SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kualitas Pelayanan dan Sanksi Administrasi Pajak secara simultan berpengaruh dengan RSquare 1.000. Sehingga secara parsial kedua variabel independen memiliki hubungan sangat erat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang dimana standar koefisien (thitung) = 7,320 + 7,894 lebih besar dari distribusi nilai yang sudah ditentukan (ttabel) = 3,182
Evaluasi Kapasitas Kemitraan Dinas Sosial, Panti Asuhan, dan Organisasi Pengelola Zakat dalam Penguatan Layanan Panti Asuhan di Kota Cimahi: Perspektif Otonomi Daerah dan SDGs 17 tentang Kemitraan Muhammad Andika Faturahman; Muhammad Farhan Ali; Naisila Refa Ardana; Rudiana Rudiana
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5673

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapasitas kemitraan antara Dinas Sosial, panti asuhan, dan organisasi pengelola zakat dalam upaya penguatan layanan panti asuhan di Kota Cimahi. Evaluasi dilakukan dengan meninjau bagaimana pola kolaborasi antarlembaga berjalan dalam kerangka otonomi daerah, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan sosial, termasuk pelayanan kesejahteraan anak. Selain itu, penelitian ini mengaitkan dinamika kemitraan tersebut dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya tujuan ke-17 yang menekankan pentingnya kolaborasi multipihak. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur, telaah kebijakan, serta analisis terhadap praktik kemitraan yang berlangsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga panti asuhan, dan organisasi pengelola zakat, kapasitas kemitraan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan koordinasi, belum adanya standar layanan terpadu, dan disparitas kemampuan manajerial antar lembaga. Namun demikian, terdapat peluang besar untuk memperkuat layanan panti asuhan melalui optimalisasi peran pemerintah daerah, peningkatan profesionalisme lembaga mitra, serta penyelarasan program dengan prinsip SDGs 17. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas kemitraan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan layanan panti asuhan yang lebih adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan di Kota Cimahi.
Co-Authors Abdillah, Shidqi Addinari, Shabina Sundus Afifah, Dian Fitriani Agus Taryana Agustin, Regita Ayu Andini, Saskia Ayu Ardiansyah, Abd Aziz Arrafi, Muhammad Ruhbani Buchori, Rega Imam Cindy Amelia, Cindy Dayatri, Najwa Mayang Dede Sri Kartini Deliarnoor, Nandang Alamsah Dharmawan, Ivan Eka Intan Kumala Putri Eli Nurlaela Sari Endang Rahmawati, Endang Hera Novia Hermawan, Ananda Salsabila Herry Wibowo Hidayat, Vicky Husni Abdullah Irliawan, Ryan Ivan Darmawan Iyep Saefulrahman Jajang Sutisna Jajang Sutisna Janatun, Muthi Januariska, Nazwa Nafisha K, Salviaputri Irsha Kamil, Rafli Raihan Khamini, Salviaputri Irsha Kuds, Salsa Bilkis Maharani, Dhinda Dwi Maryani, Neni Mochamad Arya Ramdhani Mochamad Zaky Rifaldi Kusumah Mohammad Ichsan Abdillah Muhammad Andika Faturahman Muhammad Farhan Ali Muhammad Ramdhan Rizqi Muhammad Rizky Muhtarudin Muhtarudin Naisila Refa Ardana Nandang Alamsah Deliarnoor Natita, Rendi Kusuma Naufal Rizky Albarkah Nazirah, Nazirah Nugraha, Ginanjar Diki Nurbaedah, Nurbaedah Nurhakim, Rezha Fauzi Nurhaliza, Jasmine Nurlita, Dwie Shinta Nurpadilah, Fitri Hasanah P. H, Ananda Salsabila Prasetyo, Shakila Adzira Putri Putri, Tiara Sukmana Ragil Adi Santoso Rahmat, Dadang Rendy Ramadhan Rera Aka Arer Romdoni, Sahrul Saefulloh, Encep Lucky Selvi Centia Setiawati Setiawati Shaundra Arya Avarell Silmy Putri Mahandry Silvyana, Anastasia Siregar, Tetra Veronika Sumantri, Ade Suria Sumarsono, Muhammad Mifzal Surya Balebat, Mohamad Rafi Tompunuh, Joshua Dean Eukharisti Prabowo Tuti Herawati Ufa Anita Afrilia Viona Azzahra Wahdah Hazizah Wildzar Al Ghifari Yayan Nuryanto Yuan Veriontina Gathari Zefanya, Bintang Zharfan, Selby Zahirah