Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

Strategi Pemerintah Dalam Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Viona Azzahra; Rudiana, Rudiana
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1885

Abstract

This research is entitled Government Strategy in Implementing the Digital Population Identity (IKD) Application by the Cirebon Regency Population and Civil Registration Service in 2022. This research is motivated by the ineffectiveness of the efforts of the Cirebon Regency government, especially the Population and Civil Registration Service, in the outreach carried out to the community as it should be. completed in an appropriate manner regarding the implementation of the Digital Population Identity Application which, if implemented properly, will make it easier for the public to apply for services related to population administration. This research aims to analyze and describe the Government's Strategy in Implementing the Digital Population Identity (IKD) Application by the Cirebon Regency Population and Civil Registration Service in implementing the Digital Population Identity Application (IKD). The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. The data obtained comes from research results through literature studies and field studies through observation, interviews and documentation. The objective component is related to the strategic objectives of the Cirebon Regency government in terms of implementing the Digital Population Identity Application. Environmental components, internal and external environmental conditions that contain potential threats in the Cirebon Regency government strategy in implementing the Digital Population Identity Application. Direction component, in its implementation there are directions given by the Cirebon Regency Population and Civil Registration Service to related parties. The action component is carried out by implementing the Digitak Population Identity Application through several programs which will have an impact on improving public services in Cirebon Regency. The learning component has advantages and disadvantages in implementation, so an evaluation is carried out. Based on the research results, it can be concluded that based on the explanation and analysis of the Government's Strategy in Implementing the Digital Population Identity (IKD) Application by the Cirebon Regency Population and Civil Registration Service, it has not been implemented effectively and is still far from optimal.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA: MENCIPTAKAN GENERASI YANG SEHAT DAN BERKUALITAS DI KOTA BANDUNG Agustin, Regita Ayu; Khamini, Salviaputri Irsha; Dayatri, Najwa Mayang; Rudiana, Rudiana
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.40804

Abstract

Program Keluarga Berencana (KB) di Kota Bandung, yang dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian kelahiran dan pemberdayaan keluarga. Sejak diluncurkan pada tahun 2016, program ini telah diterapkan di sekitar 120 dari 151 kelurahan, dengan fokus pada penguatan institusi keluarga dalam aspek ekonomi, sosial, dan juga faktor-faktor seperti aturan agama dan peran suami juga mempengaruhi keputusan pasangan usia subur (PUS) untuk mengikuti program KB, perlu ada pemahaman masyarakat tentang pentingnya KB, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui promosi dan kegiatan edukatif agar program KB dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif melalui observasi dan wawancara.
PERAN FASILITAS INFRASTRUKTUR DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DI KOTA BANDUNG: STUDI PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Rudiana, Rudiana; Sumarsono, Muhammad Mifzal; Romdoni, Sahrul; Tompunuh, Joshua Dean Eukharisti Prabowo
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.40813

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran fasilitas infrastruktur dalam mendukung program pembinaan pemuda di Kota Bandung yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Fokus kajian mencakup kebijakan pemerintah daerah, distribusi fasilitas, tantangan birokrasi, serta kolaborasi antar-pemangku kepentingan. Temuan menunjukkan bahwa fasilitas seperti Youth Center dan Youth Space memainkan peran penting dalam pembinaan pemuda, namun terdapat kendala dalam anggaran, pemeliharaan, dan koordinasi antar instansi. Studi ini juga mengadopsi konsep Josef Kaho tentang administrasi pemerintahan daerah untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan. Rekomendasi strategis diajukan untuk meningkatkan optimalisasi fasilitas infrastruktur guna mendukung pembangunan pemuda yang berkelanjutan.
Good Environmental Governance dalam Penanggulangan Banjir di Kota Surabaya Tahun 2024 Buchori, Rega Imam; Rudiana, Rudiana; Nuryanto, Yayan
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 14, No 3 (2025): December
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v14i3.3630

Abstract

This study analyzes the implementation of good environmental governance principles in flood control and management in Surabaya City in 2024. Although the national and local governments have issued various regulations and policies, the number of flood events increased from 41 in 2023 to 50 in 2024. This condition indicates that the principles of good environmental governance have not been effectively and sustainably applied in flood control policies. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews and documentation. A total of 13 informants from government agencies, WALHI, and local communities were selected using purposive and snowball methods. The findings reveal that implementing effective environmental governance still faces significant challenges, including weak institutional coordination, limited human and financial resources, and the absence of a binding legal framework. The study recommends establishing an environmentally based Regional Regulation on flood control and management to strengthen the legal foundation of existing policies, such as SDMP, and to enhance cross-sectoral coordination. The environmental-based approach emphasizes balancing ecological, social, and governance dimensions to achieve environmentally conscious development. Furthermore, strengthening public participation, integrating environmental information systems, improving project supervision, and developing accessible and transparent public complaint mechanisms are essential measures to realize adaptive, collaborative, and sustainable ecological governance in Surabaya City.Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip good environmental governance dalam penanggulangan banjir di Kota Surabaya tahun 2024. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, jumlah bencana banjir meningkat dari 41 kejadian pada tahun 2023 menjadi 50 kejadian pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip tata kelola lingkungan yang baik belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif dan berkelanjutan dalam kebijakan penanggulangan banjir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Sebanyak 13 informan yang berasal dari unsur pemerintah, WALHI, dan masyarakat dipilih menggunakan metode purposive dan snowball. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good environmental governance di Kota Surabaya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, rendahnya efektivitas implementasi kebijakan, serta belum adanya payung hukum yang kuat. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Peraturan Daerah tentang pengendalian dan penanggulangan banjir berbasis lingkungan guna memperkuat dasar hukum kebijakan seperti SDMP, serta menegaskan peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan koordinasi lintas sektor. Pendekatan berbasis lingkungan menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekologi, sosial, dan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat, integrasi sistem informasi lingkungan, pengawasan proyek, serta sistem pengaduan publik yang transparan dan mudah diakses menjadi langkah penting menuju tata kelola lingkungan yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan di Kota Surabaya.
Evaluasi Kapasitas Kemitraan Dinas Sosial, Panti Asuhan, dan Organisasi Pengelola Zakat dalam Penguatan Layanan Panti Asuhan di Kota Cimahi: Perspektif Otonomi Daerah dan SDGs 17 tentang Kemitraan Faturahman, Muhammad Andika; Ali, Muhammad Farhan; Ardana, Naisila Refa; Rudiana, Rudiana
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapasitas kemitraan antara Dinas Sosial, panti asuhan, dan organisasi pengelola zakat dalam upaya penguatan layanan panti asuhan di Kota Cimahi. Evaluasi dilakukan dengan meninjau bagaimana pola kolaborasi antarlembaga berjalan dalam kerangka otonomi daerah, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan sosial, termasuk pelayanan kesejahteraan anak. Selain itu, penelitian ini mengaitkan dinamika kemitraan tersebut dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya tujuan ke-17 yang menekankan pentingnya kolaborasi multipihak. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur, telaah kebijakan, serta analisis terhadap praktik kemitraan yang berlangsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga panti asuhan, dan organisasi pengelola zakat, kapasitas kemitraan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan koordinasi, belum adanya standar layanan terpadu, dan disparitas kemampuan manajerial antar lembaga. Namun demikian, terdapat peluang besar untuk memperkuat layanan panti asuhan melalui optimalisasi peran pemerintah daerah, peningkatan profesionalisme lembaga mitra, serta penyelarasan program dengan prinsip SDGs 17. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas kemitraan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan layanan panti asuhan yang lebih adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan di Kota Cimahi.
Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Penguatan Layanan Panti Asuhan: Studi Implementasi SDGs 17 di Kota Cimahi Avarell, Shaundra Arya; Arer, Rera Aka; Kusumah, Mochamad Zaky Rifaldi; Rudiana, Rudiana
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kolaborasi antara Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kota Cimahi dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Amil Zakat dalam penguatan layanan panti asuhan, serta menilai sejauh mana praktik tersebut mencerminkan implementasi SDGs 17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi lapangan, dan telaah regulasi, penelitian ini menemukan bahwa pola hubungan yang terbentuk masih berada pada tahap koordinatif-administratif, belum mencapai kolaborasi strategis sebagaimana konsep Collaborative Governance. Dinas Sosial lebih berperan sebagai regulator dan penyedia data, sementara lembaga sosial mengambil peran dominan sebagai pelaksana lapangan dan pemberdaya penerima manfaat. Keterbatasan kapasitas struktural, minimnya integrasi data, dan absennya forum perencanaan bersama menjadi faktor penghambat utama. Meskipun demikian, potensi kemitraan cukup besar mengingat keberadaan jaringan sosial yang aktif dan kebutuhan layanan pengasuhan yang semakin kompleks. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan forum kolaborasi rutin, integrasi data lintas lembaga, serta penguatan kapasitas kelembagaan sebagai langkah strategis untuk mewujudkan kemitraan yang sejati dan berkelanjutan sesuai prinsip SDGs 17.