Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.18
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Jurnal Administrasi Publik (JAP) Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Meteor STIP Marunda Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan) Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Jurnal Digitalisasi Akuntansi JANE (Jurnal Administrasi Negara) Jurnal Pendidikan Islam Journal of Innovative and Creativity AIM: Journal of Islamic Education Management
Rudiana Rudiana, Rudiana
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Evaluasi Efektivitas Pengungkapan Informasi Pajak Tangguhan Sesuai PSAK 46: Perspektif Pengguna Laporan Keuangan Rudiana, Rudiana; Muhtarudin, Muhtarudin
Jurnal Digitalisasi Akuntansi Vol 3 No 1 (2025): Jurnal Digitalisasi Akuntansi
Publisher : LPPM IDE LPKIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak tangguhan merupakan komponen penting dalam pelaporan keuangan yang mencerminkan perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal. PSAK 46 mengatur secara teknis dan substantif mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pajak tangguhan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pengungkapan informasi pajak tangguhan oleh CV Lanogan Sumatera Express dari perspektif pengguna laporan keuangan, dengan mengacu pada ketentuan PSAK 46. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan melalui penyebaran kuesioner tertutup dan terbuka kepada responden dari divisi akuntansi, keuangan, serta pengguna eksternal laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pengungkapan pajak tangguhan memperoleh skor rerata di atas 4, dengan nilai tertinggi pada indikator transparansi pengakuan aset pajak tangguhan oleh manajemen (4,7). Temuan ini mencerminkan bahwa pengungkapan telah memenuhi unsur kelengkapan, keandalan, dan relevansi informasi sesuai PSAK 46. Analisis terhadap pertanyaan terbuka juga mengungkapkan bahwa informasi pajak tangguhan dinilai bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek penyajian visual dan naratif untuk memperjelas pemanfaatan informasi. Penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah dan praktis melalui pendekatan evaluatif berbasis persepsi pengguna, serta menyoroti kebutuhan akan panduan pelengkap dan peningkatan komunikasi laporan keuangan pada entitas non-publik. Dengan demikian, pengungkapan pajak tangguhan tidak hanya dinilai dari kepatuhan formal terhadap standar, tetapi juga dari efektivitasnya dalam mendukung keputusan ekonomi para pemangku kepentingan.
Upaya Penanganan Cyberbullying di Media Sosial: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan Silvyana, Anastasia; Zefanya, Bintang; Nurpadilah, Fitri Hasanah; Nurhaliza, Jasmine; Putri, Tiara Sukmana; Nazirah, Nazirah; Rudiana, Rudiana
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 24, No 2 (2024): Juli
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v24i2.5455

Abstract

Cyberbullying or online bullying has become an alarming global phenomenon, especially in the current digital era. This study discusses and compares the policies and approaches implemented by Indonesia and South Korea in handling cyberbullying cases. The comparative descriptive approach used in this research collects data from various secondary sources, including scientific literature, research reports, and legal and policy documents. Policies for handling cyberbullying are regulated through the Information and Electronic Transactions Law as well as several additional regulations, although they still face challenges in effective and consistent implementation. Meanwhile, South Korea relies on several key legal products and an inclusive approach, although its regulatory implementation also faces challenges. Both countries have their own complexities in dealing with cyberbullying, which are influenced by social, cultural and technological factors. The results of this research emphasize the importance of inter-agency coordination, improvements in legal definitions, and increased public awareness as keys to increasing victim protection and reducing future cyberbullying incidents.
Strategi Pemerintah Dalam Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Viona Azzahra; Rudiana, Rudiana
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1885

Abstract

This research is entitled Government Strategy in Implementing the Digital Population Identity (IKD) Application by the Cirebon Regency Population and Civil Registration Service in 2022. This research is motivated by the ineffectiveness of the efforts of the Cirebon Regency government, especially the Population and Civil Registration Service, in the outreach carried out to the community as it should be. completed in an appropriate manner regarding the implementation of the Digital Population Identity Application which, if implemented properly, will make it easier for the public to apply for services related to population administration. This research aims to analyze and describe the Government's Strategy in Implementing the Digital Population Identity (IKD) Application by the Cirebon Regency Population and Civil Registration Service in implementing the Digital Population Identity Application (IKD). The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. The data obtained comes from research results through literature studies and field studies through observation, interviews and documentation. The objective component is related to the strategic objectives of the Cirebon Regency government in terms of implementing the Digital Population Identity Application. Environmental components, internal and external environmental conditions that contain potential threats in the Cirebon Regency government strategy in implementing the Digital Population Identity Application. Direction component, in its implementation there are directions given by the Cirebon Regency Population and Civil Registration Service to related parties. The action component is carried out by implementing the Digitak Population Identity Application through several programs which will have an impact on improving public services in Cirebon Regency. The learning component has advantages and disadvantages in implementation, so an evaluation is carried out. Based on the research results, it can be concluded that based on the explanation and analysis of the Government's Strategy in Implementing the Digital Population Identity (IKD) Application by the Cirebon Regency Population and Civil Registration Service, it has not been implemented effectively and is still far from optimal.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA: MENCIPTAKAN GENERASI YANG SEHAT DAN BERKUALITAS DI KOTA BANDUNG Agustin, Regita Ayu; Khamini, Salviaputri Irsha; Dayatri, Najwa Mayang; Rudiana, Rudiana
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.40804

Abstract

Program Keluarga Berencana (KB) di Kota Bandung, yang dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian kelahiran dan pemberdayaan keluarga. Sejak diluncurkan pada tahun 2016, program ini telah diterapkan di sekitar 120 dari 151 kelurahan, dengan fokus pada penguatan institusi keluarga dalam aspek ekonomi, sosial, dan juga faktor-faktor seperti aturan agama dan peran suami juga mempengaruhi keputusan pasangan usia subur (PUS) untuk mengikuti program KB, perlu ada pemahaman masyarakat tentang pentingnya KB, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui promosi dan kegiatan edukatif agar program KB dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif melalui observasi dan wawancara.
PERAN FASILITAS INFRASTRUKTUR DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DI KOTA BANDUNG: STUDI PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Rudiana, Rudiana; Sumarsono, Muhammad Mifzal; Romdoni, Sahrul; Tompunuh, Joshua Dean Eukharisti Prabowo
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.40813

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran fasilitas infrastruktur dalam mendukung program pembinaan pemuda di Kota Bandung yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Fokus kajian mencakup kebijakan pemerintah daerah, distribusi fasilitas, tantangan birokrasi, serta kolaborasi antar-pemangku kepentingan. Temuan menunjukkan bahwa fasilitas seperti Youth Center dan Youth Space memainkan peran penting dalam pembinaan pemuda, namun terdapat kendala dalam anggaran, pemeliharaan, dan koordinasi antar instansi. Studi ini juga mengadopsi konsep Josef Kaho tentang administrasi pemerintahan daerah untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan. Rekomendasi strategis diajukan untuk meningkatkan optimalisasi fasilitas infrastruktur guna mendukung pembangunan pemuda yang berkelanjutan.
COMPARATIVE OF GOVERNANCE IN TERRORISM POLICY IMPLEMENTATION IN INDONESIA AND PHILIPPINES Ragil Adi Santoso; Wahdah Hazizah; Muhammad Rizky; Silmy Putri Mahandry; Yuan Veriontina Gathari; Mohammad Ichsan Abdillah; Rudiana Rudiana
Jurnal Kebijakan Publik Vol 16, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v16i1.8718

Abstract

In Southeast Asia, especially in Indonesia and the Philippines, the issue of terrorism has become a major concern because both countries have a long history of terrorism as well as similar geographical and political characteristics. The main objective of this research is to compare the implementation of terrorism policies in Indonesia and the Philippines. This research is a library research with research subjects in the form of research abstracts, articles, websites, books, policies, and other supporting sources. Data analysis refers to the Van Meter and Van Horn model with the stages of reduction, presentation, and conclusion drawing. The instrument used is analytical and descriptive information management so that the author analyzes, interprets, and combines information obtained from various reading sources. The results show that Indonesia combines the hard approach and soft approach, while the Philippines tends to emphasize the hard approach through military force in implementing its policies. Although both have legal frameworks and supporting institutions, there are still challenges in inter-agency coordination and human rights protection. This research concludes the importance of synergy between stakeholders and improvement of regulations in the implementation of terrorism policies between Indonesia and the Philippines that are more fair and preventive in order to increase the effectiveness of the law without violating human rights.
Evaluasi Kapasitas Kemitraan Dinas Sosial, Panti Asuhan, dan Organisasi Pengelola Zakat dalam Penguatan Layanan Panti Asuhan di Kota Cimahi: Perspektif Otonomi Daerah dan SDGs 17 tentang Kemitraan Muhammad Andika Faturahman; Muhammad Farhan Ali; Naisila Refa Ardana; Rudiana Rudiana
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5673

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapasitas kemitraan antara Dinas Sosial, panti asuhan, dan organisasi pengelola zakat dalam upaya penguatan layanan panti asuhan di Kota Cimahi. Evaluasi dilakukan dengan meninjau bagaimana pola kolaborasi antarlembaga berjalan dalam kerangka otonomi daerah, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan sosial, termasuk pelayanan kesejahteraan anak. Selain itu, penelitian ini mengaitkan dinamika kemitraan tersebut dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya tujuan ke-17 yang menekankan pentingnya kolaborasi multipihak. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur, telaah kebijakan, serta analisis terhadap praktik kemitraan yang berlangsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga panti asuhan, dan organisasi pengelola zakat, kapasitas kemitraan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan koordinasi, belum adanya standar layanan terpadu, dan disparitas kemampuan manajerial antar lembaga. Namun demikian, terdapat peluang besar untuk memperkuat layanan panti asuhan melalui optimalisasi peran pemerintah daerah, peningkatan profesionalisme lembaga mitra, serta penyelarasan program dengan prinsip SDGs 17. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas kemitraan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan layanan panti asuhan yang lebih adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan di Kota Cimahi.
Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Penguatan Layanan Panti Asuhan: Studi Implementasi SDGs 17 di Kota Cimahi Shaundra Arya Avarell; Rera Aka Arer; Mochamad Zaky Rifaldi Kusumah; Rudiana Rudiana
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5674

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kolaborasi antara Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kota Cimahi dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Amil Zakat dalam penguatan layanan panti asuhan, serta menilai sejauh mana praktik tersebut mencerminkan implementasi SDGs 17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi lapangan, dan telaah regulasi, penelitian ini menemukan bahwa pola hubungan yang terbentuk masih berada pada tahap koordinatif-administratif, belum mencapai kolaborasi strategis sebagaimana konsep Collaborative Governance. Dinas Sosial lebih berperan sebagai regulator dan penyedia data, sementara lembaga sosial mengambil peran dominan sebagai pelaksana lapangan dan pemberdaya penerima manfaat. Keterbatasan kapasitas struktural, minimnya integrasi data, dan absennya forum perencanaan bersama menjadi faktor penghambat utama. Meskipun demikian, potensi kemitraan cukup besar mengingat keberadaan jaringan sosial yang aktif dan kebutuhan layanan pengasuhan yang semakin kompleks. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan forum kolaborasi rutin, integrasi data lintas lembaga, serta penguatan kapasitas kelembagaan sebagai langkah strategis untuk mewujudkan kemitraan yang sejati dan berkelanjutan sesuai prinsip SDGs 17.
ISLAM SEBUAH SISTEM KEHIDUPAN NEGARA Rudiana, Rudiana
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11806

Abstract

Pada umumnya sistem kehidupan bernegara merupakan hasil persesuaian-diri dengan ajaran filsafat yang dianut dan yang terbentuk dari akibat perubahanperubahan yang terjadi dalam bidang sosial-politik dan sosial-ekonomi. Hal ini berbeda dengan sistem Islam, sebab ia berasal dari suatu sumber yang bersifat tetap, yaitu yang berpatok pada wahyu Tuhan.Hasil kajian menunjukan bahwa Islam adalah sistem sosial, tatanan kehidupan yang lengkap dan utuh, yang berhubungan dengan urusan-urusan pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Artinya, Islam sebagai agama tidak hanya mengandung hal-hal yang berdimensi teologis-ritualistik tetapi juga memberikan pedoman tentang kehidupan sosial pragmatis; Islam mempunyai dimensi pemerintahan, politik, dan kenegaraan yang mengisyaratkan kedekatan negara dengan agamagb777
PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG Rudiana, Rudiana
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i1.11850

Abstract

Fenomena kebijakan APBD disebagian besar daerah kurang mempertimbangkanaspek kepentingan masyarakat. Hal ini berbeda dengan Pemerintah KabupatenSumedang yang melibatkan masyarakat dalam proses perumusannya. Prosesperumusan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenSumedang, menjadi judul dari penelitian ini.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif denganpendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studipustaka dan studi lapangan, yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Penelitian inidilakukan di DPRD Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kabupaten Sumedang, danForum Delegasi Musrenbang (FDM).Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa tahapandalam proses perumusan kebijakan adalah perumusan masalah kebijakan,penyusunan agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan pengesahankebijakan. Selain itu hal yang menarik didalam proses perumusan kebijakan APBDKabupaten Sumedang ini adalah katerlibatan lembaga lain selain pemerintah danDPRD yaitu FDM (Forum Delegasi Musrenbang). FDM akan mengawal keputusanhasil musrenbang hingga masuk kedalam pembahasan APBD. Sehingga dilihatdari prosesnya didalam kebijakan APBD Kabupaten Sumedang ini telah sesuaidengan harapan dan kepentingan masyarakat.Mengingat pentingnya perumusan kebijakan dalam menyelesaikan suatupermasalahan dalam masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang harusmembuat suatu kebijakan APBD yang dapat menyelesaikan masalah publik.Keterbukaan dan pola akomodatif yang luas terhadap partisipasi masyarakat dalamperumusan kebijakan APBD harus tetap dipertahankan karena hal itu dapat  meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang biasa terjadi dalam perumusan anggaran Daerah Kabupaten Sumedang. Hal ini merupakan awal yang positif dalam upaya membangun good governance pada pemerintahan Kabupaten Sumedang. FDM dan DPRD harus dapat membangun komunikasi yang intensif agar tidak menimbulkan konflik diantara kedua lembaga lokal tersebut. Karena baik DPRD dan FDM merupakan representasi masyarakat yang sama-sama meperjuangkan kepentingan masyarakat dalam perumusan anggaran di Kabupaten Sumedanggb777
Co-Authors Abdillah, Shidqi Addinari, Shabina Sundus Afifah, Dian Fitriani Agus Taryana Agustin, Regita Ayu Andini, Saskia Ayu Arrafi, Muhammad Ruhbani Dayatri, Najwa Mayang Dede Sri Kartini Dharmawan, Ivan Eka Intan Kumala Putri Eli Nurlaela Sari Endang Rahmawati, Endang Faya Zahira Permana Gania Syawalia Winara Haura Nur Azizah Hermawan, Ananda Salsabila Herry Wibowo Hidayat, Vicky Husni Abdullah Irliawan, Ryan Ivan Darmawan Iyep Saefulrahman Jajang Sutisna Jajang Sutisna Janatun, Muthi Januariska, Nazwa Nafisha K, Salviaputri Irsha Kamil, Rafli Raihan Karine, Deanna Haliza Khamini, Salviaputri Irsha Kuds, Salsa Bilkis Maharani, Dhinda Dwi Maryani, Neni Mochamad Arya Ramdhani Mochamad Zaky Rifaldi Kusumah Mohammad Ichsan Abdillah Muhammad Andika Faturahman Muhammad Farhan Ali Muhammad Ramdhan Rizqi Muhammad Rizky Muhtarudin Muhtarudin Nabilasyifa Aika Putri Naisila Refa Ardana Nandang Alamsah Deliarnoor Natita, Rendi Kusuma Naufal Rizky Albarkah Naya Putri Pradiya Nazirah, Nazirah Nugraha, Ginanjar Diki Nurbaedah, Nurbaedah Nurhakim, Rezha Fauzi Nurhaliza, Jasmine Nurlita, Dwie Shinta Nurpadilah, Fitri Hasanah P. H, Ananda Salsabila Prasetyo, Shakila Adzira Putri Putri, Tiara Sukmana Ragil Adi Santoso Rahmat, Dadang Rahmi Abiyyah Azis Rendy Ramadhan Rera Aka Arer Romdoni, Sahrul Saefulloh, Encep Lucky Selvi Centia Setiawati Setiawati Shaundra Arya Avarell Silmy Putri Mahandry Silvyana, Anastasia Siregar, Tetra Veronika Sumantri, Ade Suria Sumarsono, Muhammad Mifzal Surya Balebat, Mohamad Rafi Tegar Rizkiansyah Robbani Tompunuh, Joshua Dean Eukharisti Prabowo Ufa Anita Afrilia Viona Azzahra Wahdah Hazizah Wildzar Al Ghifari Yayan Nuryanto Yuan Veriontina Gathari Zefanya, Bintang Zharfan, Selby Zahirah