Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.427
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Momentum: Physics Education Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Meteor STIP Marunda Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Jurnal Digitalisasi Akuntansi JANE (Jurnal Administrasi Negara) Jurnal Pendidikan Islam Journal of Innovative and Creativity AIM: Journal of Islamic Education Management
Rudiana Rudiana, Rudiana
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
SOSIALISASI INFORMASI KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH JASA RAHARJA DAN PEMERINTAH DI PT VONEX Siregar, Tetra Veronika; Rudiana, Rudiana; Afrilia, Ufa Anita
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 17, No 1 (2025): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v17i1.64528

Abstract

Angka kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jawa Barat masih tergolong tinggi, sementara pemahaman masyarakat terhadap prosedur klaim santunan kecelakaan lalu lintas masih rendah. Padahal, pemerintah melalui PT Jasa Raharja telah menyediakan jaminan asuransi untuk korban kecelakaan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi informasi mengenai layanan ini menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran akan keselamatan berkendara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, hambatan, dan upaya penyelesaian dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja bekerja sama dengan instansi pemerintah di lingkungan PT Vonex Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dilaksanakan melalui presentasi dan diskusi yang melibatkan Jasa Raharja, kepolisian, dan dinas perhubungan. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman karyawan terkait hak atas santunan dan prosedur klaim. Kendala yang muncul antara lain keterbatasan waktu, kurangnya alat bantu, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan penyusunan materi yang ringkas, penggunaan media sederhana, serta sesi tanya jawab. Sosialisasi ini dinilai efektif dan disarankan untuk ditingkatkan melalui media yang lebih interaktif dan koordinasi awal yang lebih matang. The number of traffic accidents in West Java Province is still relatively high, while public understanding of traffic accident compensation claim procedures is still low. In fact, the government through PT Jasa Raharja has provided insurance coverage for accident victims. Therefore, information dissemination activities regarding this service are important to increase understanding and awareness of safe driving. This study aims to determine the implementation, obstacles, and resolution efforts in socialization activities carried out by PT Jasa Raharja in collaboration with government agencies within PT Vonex Indonesia. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and document studies. The results showed that socialization was carried out through presentations and discussions involving Jasa Raharja, the police, and the transportation department. This activity increased employees' understanding of their rights to compensation and claim procedures. Obstacles that arose included time constraints, lack of tools, and weak coordination between agencies. To overcome these obstacles, concise materials were prepared, simple media were used, and question and answer sessions were conducted. This socialization was considered effective and recommended to be improved through more interactive media and more thorough initial coordination.
Kualitas Pelayanan Publik di Desa: Studi Kasus di Kantor Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Nurhakim, Rezha Fauzi; Kamil, Rafli Raihan; Arrafi, Muhammad Ruhbani; Saefulrahman, Iyep; Rudiana, Rudiana
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.273

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan menurut model SERVQUAL, yaitu: Tangibles (bukti fisik), Reliability (kehandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan), dan Empathy (empati). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan petugas desa dan masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi Tangibles, fasilitas fisik seperti ruang tunggu, loket, dan peralatan penunjang dinilai cukup memadai meskipun terdapat keterbatasan pada kapasitas ruang dan lahan parkir. Pada dimensi Reliability, petugas dinilai memiliki kecermatan dan konsistensi dalam memberikan pelayanan sesuai prosedur, walaupun masih terdapat kendala teknis ringan. Dimensi Responsiveness menunjukkan bahwa petugas memiliki kesigapan dan sikap proaktif dalam merespon masyarakat, dengan komunikasi yang sopan dan bahasa yang mudah dipahami. Pada dimensi Assurance, pelayanan diberikan secara gratis dan sesuai aturan, serta petugas menunjukkan kompetensi dan integritas, meskipun terkadang terjadi keterlambatan karena keterbatasan waktu pejabat desa. Sementara itu, dimensi Empathy tercermin dari sikap ramah, kesopanan, dan perhatian terhadap kebutuhan warga, khususnya kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Namun kualitas pelayanan secara umum cukup baik, penelitian ini juga menemukan adanya praktik pelayanan tidak adil berupa jalur "orang dalam" yang dapat merusak prinsip transparansi dan keadilan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Cileunyi Kulon dapat dilakukan melalui penguatan integritas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan sistem pengawasan dan fasilitas fisik untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih profesional, adil, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGOLAHAN SAMPAH OERGANIK MENJADI MOL, ECOENZYM, DAN KOMPOS DI DESA SALAMNUNGGAL Muhammad Ramdhan Rizqi; Eli Nurlaela Sari; Mochamad Arya Ramdhani; Rudiana, Rudiana; Husni Abdullah
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan sampah organik rumah tangga masih menjadi isu utama di Desa Salamnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan sampah organik menyebabkan tingginya volume sampah yang dibuang sembarangan atau dibakar. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam mengolah sampah organik menjadi produk yang bernilai, seperti Mikroorganisme Lokal (MOL), ecoenzym, dan kompos. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan langsung pada tanggal 12 Juni 2025 dengan peserta sebanyak 56 orang yang terdiri dari ketua RT/RW, petani, dan warga setempat. Materi disampaikan melalui ceramah interaktif serta praktik pembuatan MOL dan ecoenzym dengan memanfaatkan limbah organik rumah tangga. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap teknik pengolahan sampah organik dan manfaatnya, yang ditandai dengan tingginya partisipasi dan kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali proses pembuatan serta fungsinya. Kegiatan ini berhasil mendorong masyarakat untuk mulai memanfaatkan limbah organik secara mandiri sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan serta membuka peluang usaha berbasis pertanian berkelanjutan.
Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung Tahun 2022 Surya Balebat, Mohamad Rafi; Darmawan, Ivan; Rudiana, Rudiana
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i2.2025.1095-1109

Abstract

Pada tahun 2022, Kabupaten Bandung tergolong wilayah berisiko tinggi bencana berdasarkan indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Banjir menjadi bencana dengan dampak terbesar, dengan 47.141 korban terdampak dari total 49.819 korban bencana di Kabupaten Bandung. Pengurangan risiko bencana menjadi pendekatan yang penting dalam strategi pemerintah daerah, namun fokus masih lebih banyak pada pembangunan infrastruktur fisik daripada sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko banjir. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengurangi risiko bencana banjir menggunakan teori Mark Moore yang meliputi Public Value, Authorizing Environment, dan Operational Capacity. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk mengkaji fenomena ini melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah sudah berjalan secara normatif dan preventif melalui regulasi dan program terkait. Namun, partisipasi masyarakat yang rendah serta keterbatasan kapasitas OPD menyebabkan program kurang optimal dan tidak memberikan dampak signifikan. Peningkatan partisipasi masyarakat dan efisiensi sumber daya perlu menjadi fokus dalam strategi ke depan
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN IZIN USAHA PENGELOLAAN DI BIDANG PETERNAKAN ( Studi Di Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri ) Rudiana, Rudiana; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v13i1.5339

Abstract

The purpose of this study was to obtain a general description of the effectiveness of administrative law enforcement against violations of management business permits in the livestock sector in order to improve the quality of public services at the Licensing Office of Kediri Regency. To answer the above objectives, the method in this study refers to the type of evaluation research that examines the effectiveness of administrative law enforcement against violations of management business licenses in the livestock sector at the Licensing Service of Kediri Regency with technical data collection using in-depth interviews and observations. While the informants in this study were the Head of the Kediri Regency Licensing Service, the Head of the Field, the Head of the Section, and the Staff. To analyze the data using qualitative analysis techniques with interactive analysis models, namely analysis that moves in three components, namely: data reduction, data analysis, drawing conclusions and verification. Based on the research findings, conclusions can be drawn. The formalization aspect shows that licensing regulations often experience changes in accordance with developments in social and economic dynamics of society and not all types of permits are made in the form of Regional Regulations (Perda). The centralization aspect is good, as evidenced by the existence of an intense coordination system every week to address and evaluate issues related to permits that are being processed. In addition, there is also a control sheet (routing slip) which is a control tool from the agency on staff performance related to congestion or delays in the licensing process. Aspects of specialization, in terms of quantity and quality of human resources is very lacking. However, to overcome these problems, the Licensing Service is conducting capacity building with in-house training and staff training. With the effectiveness of administrative law enforcement against violations of management business permits in the livestock sector, the quality of service to farmers has improved with the results of customer assessments based on the Breeder Satisfaction Index (IKP) and being in the good category. Therefore, the suggestions and recommendations in this study are: First, for licensing regulations in the Licensing Service, all types of permits should be regulated/stated in the form of Regional Regulations (Perda), so that the level of supervision and enforcement has certainty by the Kediri District Government. Second, to improve the limited quantity and quality of staff at the Licensing Service, it is necessary to add technical skills for staff related to technical licensing that require competency in accordance with licensing.
Implementasi Otonomi dalam Kebijakan Program Gerai untuk Layanan Istimewa (Geulis) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung Prasetyo, Shakila Adzira Putri; Januariska, Nazwa Nafisha; Abdillah, Shidqi; Rudiana, Rudiana
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan prinsip otonomi daerah dalam program Gerai untuk Layanan Istimewa (GEULIS) oleh Disdukcapil Kota Bandung memiliki tujuan untuk meningkatkan kemudahan masyarakat terhadap layanan publik. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pihak swasta dalam pengelolaan layanan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan informan dari Disdukcapil Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip otonomi daerah dalam program GEULIS serta peran stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwaprinsip otonomi daerah dapat diterapkan dengan memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, komunikasi yang baik antara pemerintah kota, DPRD, dan pihak swasta turut memengaruhi keberhasilan program ini. Walaupun begitu, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam program ini seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kebijakan yang diterapkan oleh pihak swasta terkait pengelolaan gerai.
Peran DPMD Kabupaten Sumedang dalam Memberdayakan Perangkat Desa sehubungan dengan Administrasi Pelaporan Realisasi Dana Desa Addinari, Shabina Sundus; Maharani, Dhinda Dwi; Nurlita, Dwie Shinta; Rudiana, Rudiana
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Riset ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang dalam memberdayakan perangkat desa sehubungan dengan administrasi pelaporan realisasi dana desa di Kabupaten Sumedang. Riset ini dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode penelitian kualitatif, yaitu melalui berbagai observasi, wawancara kepada pihak terkait, dan studi literatur mengenai masalah yang diteliti. Riset ini menghasilkan fakta bahwa Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang dalam memberdayakan perangkat desa sehubungan dengan administrasi pelaporan realisasi dana desa termasuk ke dalam kategori aktif dan berfungsi dengan baik. Pembuktiannya berupa hasil data yang dipaparkan bahwa di Kab. Sumedang sendiri, fokus utama dari DPMD adalah menciptakan program pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan desa, contoh program yang dilaksanakan DPMD Kabupaten Sumedang adalah dengan mengadakan kegiatan pelatihan berbasis Learning Management System (LMS) yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa, dengan menyampaikan seluruh tupoksi desa yang harus dijalankan, materi penting terkait dengan tata kelola pemerintahan desa, seperti tahap-tahap perencanaan keuangan, pengelolaan pemerintahan, pengelolaan aset desa, pendataan profil desa, serta materi administrasi desa lainnya yang relevan.
Pemberdayaan Masyarakat PMKS oleh Pemerintah Kota Bandung 2022: Studi pada Dinas Sosial Kota Bandung Janatun, Muthi; Rudiana, Rudiana
Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jasispol.v3i2.3146

Abstract

Purpose: Understanding the importance of social welfare is the primary basis for various government policies. Research methodology: This study analyzes the Empowerment Efforts for the welfare of PMKS Communities by the Bandung City Government in 2022 using descriptive and qualitative methods, with data obtained from field studies through interview observations. Results: The results showed that Empowerment Efforts for the welfare of PMKS Communities in Bandung City in 2022 showed that the main problem faced by the Bandung City Social Service was budget constraints. Social Service runs the PMKS empowerment program based on the APBD provided by the Bandung City Government. This budget determines the extent to which empowerment programs can be implemented. With limited budgets, the Social Services Office must allocate existing funds to various programs and activities, which often leads to limited coverage of training programs and the absence of follow-up assistance. Limitations: The Bandung City government's focus on social welfare includes concrete efforts to respond to the PMKS problem. Contribution: The results of this research can provide useful recommendations for the interests of the Bandung City Government.
Evaluasi Efektivitas Pengungkapan Informasi Pajak Tangguhan Sesuai PSAK 46: Perspektif Pengguna Laporan Keuangan Rudiana, Rudiana; Muhtarudin, Muhtarudin
Jurnal Digitalisasi Akuntansi Vol 3 No 1 (2025): Jurnal Digitalisasi Akuntansi
Publisher : LPPM IDE LPKIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak tangguhan merupakan komponen penting dalam pelaporan keuangan yang mencerminkan perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal. PSAK 46 mengatur secara teknis dan substantif mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pajak tangguhan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pengungkapan informasi pajak tangguhan oleh CV Lanogan Sumatera Express dari perspektif pengguna laporan keuangan, dengan mengacu pada ketentuan PSAK 46. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan melalui penyebaran kuesioner tertutup dan terbuka kepada responden dari divisi akuntansi, keuangan, serta pengguna eksternal laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pengungkapan pajak tangguhan memperoleh skor rerata di atas 4, dengan nilai tertinggi pada indikator transparansi pengakuan aset pajak tangguhan oleh manajemen (4,7). Temuan ini mencerminkan bahwa pengungkapan telah memenuhi unsur kelengkapan, keandalan, dan relevansi informasi sesuai PSAK 46. Analisis terhadap pertanyaan terbuka juga mengungkapkan bahwa informasi pajak tangguhan dinilai bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek penyajian visual dan naratif untuk memperjelas pemanfaatan informasi. Penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah dan praktis melalui pendekatan evaluatif berbasis persepsi pengguna, serta menyoroti kebutuhan akan panduan pelengkap dan peningkatan komunikasi laporan keuangan pada entitas non-publik. Dengan demikian, pengungkapan pajak tangguhan tidak hanya dinilai dari kepatuhan formal terhadap standar, tetapi juga dari efektivitasnya dalam mendukung keputusan ekonomi para pemangku kepentingan.
Upaya Penanganan Cyberbullying di Media Sosial: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan Silvyana, Anastasia; Zefanya, Bintang; Nurpadilah, Fitri Hasanah; Nurhaliza, Jasmine; Putri, Tiara Sukmana; Nazirah, Nazirah; Rudiana, Rudiana
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 24, No 2 (2024): Juli
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v24i2.5455

Abstract

Cyberbullying or online bullying has become an alarming global phenomenon, especially in the current digital era. This study discusses and compares the policies and approaches implemented by Indonesia and South Korea in handling cyberbullying cases. The comparative descriptive approach used in this research collects data from various secondary sources, including scientific literature, research reports, and legal and policy documents. Policies for handling cyberbullying are regulated through the Information and Electronic Transactions Law as well as several additional regulations, although they still face challenges in effective and consistent implementation. Meanwhile, South Korea relies on several key legal products and an inclusive approach, although its regulatory implementation also faces challenges. Both countries have their own complexities in dealing with cyberbullying, which are influenced by social, cultural and technological factors. The results of this research emphasize the importance of inter-agency coordination, improvements in legal definitions, and increased public awareness as keys to increasing victim protection and reducing future cyberbullying incidents.
Co-Authors Abdillah, Shidqi Addinari, Shabina Sundus Afifah, Dian Fitriani Agustin, Regita Ayu Ali, Muhammad Farhan Andini, Saskia Ayu Ardana, Naisila Refa Ardiansyah, Abd Aziz Arer, Rera Aka Arrafi, Muhammad Ruhbani Avarell, Shaundra Arya Buchori, Rega Imam Dayatri, Najwa Mayang Dharmawan, Ivan Eka Intan Kumala Putri Eli Nurlaela Sari Endang Rahmawati, Endang Faturahman, Muhammad Andika Hera Novia Hermawan, Ananda Salsabila Hidayat, Vicky Husni Abdullah Irliawan, Ryan Ivan Darmawan Iyep Saefulrahman Janatun, Muthi Januariska, Nazwa Nafisha K, Salviaputri Irsha Kamil, Rafli Raihan Khamini, Salviaputri Irsha Kuds, Salsa Bilkis Kusumah, Mochamad Zaky Rifaldi Maharani, Dhinda Dwi Maryani, Neni Mochamad Arya Ramdhani Muhammad Ramdhan Rizqi Muhtarudin Muhtarudin Nandang Alamsah Deliarnoor Natita, Rendi Kusuma Nazirah, Nazirah Nugraha, Ginanjar Diki Nurbaedah, Nurbaedah Nurhakim, Rezha Fauzi Nurhaliza, Jasmine Nurlita, Dwie Shinta Nurpadilah, Fitri Hasanah P. H, Ananda Salsabila Prasetyo, Shakila Adzira Putri Putri, Tiara Sukmana Rahmat, Dadang Romdoni, Sahrul Saefulloh, Encep Lucky Selvi Centia Setiawati Setiawati Silvyana, Anastasia Siregar, Tetra Veronika Sumantri, Ade Suria Sumarsono, Muhammad Mifzal Surya Balebat, Mohamad Rafi Sutisna, Jajang Taryana, *Agus Tompunuh, Joshua Dean Eukharisti Prabowo Ufa Anita Afrilia Viona Azzahra Yayan Nuryanto Zefanya, Bintang Zharfan, Selby Zahirah