Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.209
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE AL-Daulah Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam PALITA: Journal of Social - Religion Research Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak Journal De Facto Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak
Rahma Amir, Rahma
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN DI DESA PAKKASALO KABUPATEN BONE PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Qonitah, Ayu; Sastrawati, Nila; Amir, Rahma
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aktivitas penambangan merupakan salah satu upaya pemanfaatan sumber daya alam. Pertambangan mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, termasuk penambangan yang dilakukan oleh warga Desa Pakkasalo dengan memanfaatkan peralatan sederhana. Pengelolaan pertambangan rakyat banyak memunculkan persoalan, seperti perizinan dan pelbagai permasalahan lainnya, sehingga dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif, normatif syar’i, dan sosiologis. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone sangat bermanfaat bagi pembangunan desa dan berperan penting dalam perekonomian warga setempat, akan tetapi sampai saat ini, hampir semua aktivitas penambangan yang beroperasi belum memiliki izin mesikpun sudah berulang kali dimohonkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone terkendala dalam menerbitkan izin yang dimohonkan oleh warga, karena Desa Pakkasalo tidak termasuk dalam wilayah pertambangan yang telah ditentukan dalam Perda RTRW Kabupaten Bone. Dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, tidak ada ketentuan yang secara spesifik melarang aktivitas penambangan, tetapi Islam sangat menganjurkan untuk menghindari kegiatan-kegiatan usaha yang dapat merusak kelestarian lingkungan, apalagi jika wilayah dimaksud telah ditentukan sebagai zona bebas penambangan oleh umara (pemerintah/pemimpin), maka akan berlaku kaidah menaati perintah ulil amri juga bagian dari menaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.Kata Kunci: Peran; Pemerintah Daerah; Penambangan; Siyasah Syar’iyyah
PERAN KANTOR KELURAHAN BATUA KOTA MAKASSAR DALAM MELAKUKAN PENAGIHAN PAJAK Tri Fadhillah Yusuf, Andi; Syamsuddin, Darussalam; Amir, Rahma
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak merupakan salah satu sektor yang berkontribusi secara finansial dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dalam pengelolaannya, termasuk dalam proses penagihannya memerlukan peran dari pelbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar dalam melakukan penagihan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Adapun hasil penelitian menunjukkan, bahwa sejak tahun 2019, pihak kelurahan, termasuk Kelurahan Batua tidak lagi terlibat dalam melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangungan (PBB). Meskipun demikian, pihak kelurahan tetap bertanggungjawab mendorong masyarakat untuk melakukan pembayaran PBB tepat waktu, yang secara faktual dilakukan dalam bentuk himbauan pada setiap kegiatan kelurahan yang melibatkan masyarakat. Sementara faktor yang memengaruhi penagihan pajak di wilayah Kelurahan Batua diantaranya: 1) adanya perlawanan pasif dari wajib pajak seperti banyaknya lahan kosong yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya; 2) perlawan aktif untuk menghindari kewajiban membayar pajak, seperti penghindaran pajak, pengelakan pajak, dan melalaikan pajak. Kendala lainnya adalah tingkat pendidikan dan rendahnya pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan dari pajak yang dibayarkan.Kata Kunci: Kelurahan Batua; Pajak; Hukum Tatanegara Islam
PERAN PENYULUH AGAMA TERHADAP PEMAHAMAN MASYARAKAT KAKI GUNUNG LOMPOBATTANG DALAM MENENTUKAN WAKTU SHALAT DAN ARAH KIBLAT Yani, Ahmad; Amir, Rahma
HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Vol 6 No 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The main issue in this study is the role of religious counselors in shaping the understanding of the community living at the foot of Mount Lompobattang in determining prayer times and the direction of the Qibla. This main issue is then elaborated into sub-questions, namely: How do religious counselors play a role in helping the community at the foot of Mount Lompobattang, Cikoro Sub-district, Gowa Regency, to understand how to determine prayer times and the direction of the Qibla? How does the community at the foot of Mount Lompobattang, Cikoro Sub-district, Gowa Regency, understand the determination of prayer times and the direction of the Qibla?. This study aims to understand the role of religious counselors in providing the community with knowledge about how to determine prayer times and the direction of the Qibla, and to examine how the community in Cikoro Subdistrict comprehends prayer times and the Qibla direction. The approach used in this research combines a normative theological (shar’i) and formal juridical approach, employing field research as the research type. Data collection methods include interviews, observation, and documentation. The data sources in this study are religious counselors and community members in Cikoro Subdistrict, Tompobulu District, Gowa Regency. The data processing techniques used in this research are data collection, data analysis, and data interpretation. The results of the study indicate that some people rely solely on applications or printed schedules without understanding the underlying principles, making them unable to verify independently. Moreover, there is a lack of regular programs or adequate learning media to convey falakiyah (astronomical) knowledge to the general public. This is due to the fact that religious counselors may not have fully maximized their educational role in conveying information about prayer times and qibla direction to the community. The implications of this research are the role and duties of religious counselors in providing understanding regarding the determination of prayer times and the direction of the Qibla are expected to enhance outreach and education for communities that still lack knowledge in these areas also through this written work, it is hoped that the public will gain a better understanding of and pay more attention to the correct procedures for performing prayers, including facing the Qibla properly and observing the correct prayer times.
PENINGKATAN PERAN KELEMBAGAAN PEGAWAI SYARA’ DI KECAMATAN SOMBA OPU, KABUPATEN GOWA, SULAWESI SELATAN Amir, Rahma; HR, Sabriadi
HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Vol 6 No 2 (2025): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas tentang peningkatan peran kelembagaan pegawai syara’ di kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sehingga penelitian ini berfokus pada peran pegawai syara’ bidang keagamaan dalam meningkatkan pengabdiannya kepada masyarakat di kecamatan Somba Opu, juga berfokus pada hambatan dan pendukung serta usaha yang dilakukan pegawai syara’ dalam meningkatkan pengabdian kepada masyarakat pula. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui usaha yang dilakukan pegawai syara’ bidang keagamaan dalam menjawab hambatan, dukungan sehingga meningkatkan peran pengabdiannya kepada masyarakat di kecamatan Somba Opu secara khusus dan pada masyarakat pada umumnya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan metode pendekatan secara ilmiah dan syar’i. Hasil penelitian ditunjukkan melalui profil Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa semakin meningkat dan ideal dalam pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut terekam pada data-data yang menunjukkan peningkatan peran kelembagaan pegawai KUA kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa yang mengantarkan sebagai KUA Teladan pada tingkat kabupaten/kota hingga Nasional adalah sebagai upaya strategi untuk memotivasi dan memberi semangat bagi jajaran KUA lainnya untuk berkopetensi menjadi yang terbaik dalam pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan peran pegawai kelembagaan KUA kecamatan Somba Opu yang kualitas pelayanannya sudah memenuhi standar perlu sosialisasi secara langsung tentang bidang-bidang pelayanan yang ada di Kantor Urusan Agama sehingga lebih dikenal luas ke pelosok pedesaan.
Jual Beli Lelang dan Pelaksanaannya di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Palopo (Studi Komparatif Hukum Islam) Amir, Rahma
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v5i1.5667

Abstract

Pandangan Islam mengenai Jual Beli Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo. Prosedur pelaksanaan lelang di KPKNL Palopo sudah sesuai dengan syariat Islam karena lelang ini tidak bercampur dengan penipuan, atau bercampur dengan trik-trik yang memang dilarang serta terpenuhinya rukun, syarat, dan ketentuan umum Jual Beli dalam Islam. Prosedur pelaksanaan lelang sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.Implikasi dari penelitian ini kepada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kota Palopo selaku pelaksana lelang hendaknya meningkatkan kegiatan penggalian potensi lelang dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang proses lelang agar seluruh masyarakat mendapatkan informasi dan pengetahuan mengingat kurangnya peminat yang mengikuti lelang.
Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam Amir, Rahma
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v6i1.9482

Abstract

Indonesia merupakan Negara yang kaya  akan kebudayaan dengan jumlah penduduk yang besar menjadikan Indonesia memiliki masyarakat dengan suku, golongan, ras, budaya, adat istiadat, agama yang beraneka ragam. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor yang di antaranya adalah keadaan sosio-antropologis, geografis dan teritorial Indonesia yang letaknya di antara samudera Hindia dan samudera Pasifik yang sangat potensial berkembangnya pluralitas budaya dan agama dalam masyarakat Indonesia. Akibat perkembangan pluralitas  tersebut kemudian memunculkan perkawinan yang variatif yaitu salah satunya bentuk perkawinan beda agama. Pada umumnya, perkawinan dianggap sesuatu hal yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dengan ajaran agama. Sesungguhnya Islam, tidak melarang perkawinan antara muslim dengan wanita ahl kitab (Yahudi dan Nasrani), dengan keharusan memenuhi beberapa ketentuan. Sebagai Negara demokrasi, perkawinan beda agama diatur dalam beberapa peraturan yang termaktub dalam UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya.Indonesia is a country that is rich in culture with a large population making Indonesia has a diverse population, ethnicity, race, culture, customs, religion. This is due to several factors including the socio-anthropological, geographical and territorial conditions of Indonesia which are located between the Indian Ocean and the Pacific Ocean which has the potential to develop cultural and religious plurality in Indonesian society. As a result of the development of plurality, then a variety of marriages emerged, one of which was the form of interfaith marriage. In general, marriage is considered to be something sacred and therefore every religion always connects the rules of marriage with religious teachings. Indeed, Islam does not prohibit marriage between Muslims and ahl Kitab women (Jews and Christians), with the obligation to fulfill several provisions. As a democratic country, interfaith marriages are regulated in a number of regulations embodied in RI Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and other regulations.
KONFLIK SOSIAL TERHADAP PERBEDAAN PENDAPAT RUKYATUL HILAL DALAM MENENTUKAN KALENDER ISLAM Sari, Putri Waliyu; Amir, Rahma
HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Vol 7 No 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT This relselalrch discusses social conflict regarding differences of opinion on rukyatul hilal in determining the Islamic calendar. The formulation of the problem in this thesis is firstly, namely, what is the method for determining the Islamic calendar, secondly what is the social conflict that occurs due to differences of opinion on rukyatul hilal in determining the Islamic calendar, thirdly what is the solution to responding to differences of opinion on rukyatul hilal in determining the Islamic calendar. This research uses heritage research (Library Research) in looking for articles, theses, journals and books that are related to the author's title. The approaches used by the author are the Sharia approach and the astronomical approach. According to the data source, the data in this research is divided into two data, namely primary data and secondary data. The results of this research show that. Firstly, the methods used to determine the Islamic calendar are Rukyatul Hilal (bil fi'il), Wujudul Hilal (ijtima'qobla qurub), Imkanur rukyat MABIMS and Global Rukyat (matla-al badar). Second, the social conflict that occurs is that there are differences of opinion in determining the Islamic calendar, especially regarding the method between reckoning and rukyat, which can cause significant social conflict. This conflict arises from various factors, including differences in criteria which still adhere to the opinions of schools of thought and hisab or rukyat experts. Third, the solution in responding to differences of opinion on rukyatul hilal in determining the Islamic calendar is to eliminate the principle that one method between groups is the most effective, reaching agreement on the methods and criteria applied. Convey information through seminars and training in Astrology and the government-MUI becomes an intermediary with the hisab and rukyah groups for valid decisions. The implication of this research is that research shows that there are several methods used to organize the Islamic calendar. This highlights the need for a deeper understanding of these various methods and their application to religious practice. This researcher hopes that with this research, it can increase scientific insight regarding Falak Science, especially regarding differences of opinion on rukyatul hilal in determining the Islamic calendar. And it is hoped that groups or mass organizations will hold deliberations or seminars on Falak Science to find solutions to differences of opinion in determining the Islamic calendar.
KAJIAN PERILAKU GENERASI Z TERHADAP PEMILIHAN APLIKASI PENGINGAT WAKTU SALAT DENGAN PENDEKATAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR Lestari, Suci Ayu; Amir, Rahma
HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Vol 7 No 2 (2026): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study aims to analyze the behavior of Generation Z in choosing prayer time schedule applications based on the Theory of Planned Behavior (TPB), focusing on the influence of attitudes, subjective norms, and perceived behavioral control on usage intentions, as well as how usage frequency strengthens these intentions. A quantitative method with a survey design was employed. Data were collected through questionnaires distributed to 100 Generation Z respondents in Makassar City using purposive sampling techniques. The instrument was tested for validity and reliability, then analyzed using descriptive statistics and multiple linear regression. The results show that: 1) Attitudes, subjective norms, and perceived behavioral control simultaneously have a significant effect on Generation Z's intentions to choose prayer time schedule applications (F=0.000; R²=54.1%). Partially, subjective norms (p=0.000) and perceived behavioral control (p=0.000) have significant effects, while attitudes (p=0.923) do not. The most widely used applications are Al-Qur'an Indonesia (45%) and Muslim Pro (42%) because they are considered easy to use, have complete features, and attractive displays. 2) The frequency of application use plays a role in strengthening intentions; the more frequently the application is used (42% of respondents open it 2-3 times/week), the more habits and trust are formed, reinforcing positive attitudes and perceived behavioral control, thereby increasing the intention to continue using the application. This study confirms that TPB can explain Generation Z's intentions in choosing religious applications and recommends that application developers enhance ease of use and attractive features. Keywords: Generation Z, Prayer Time Schedule Application, Theory of Planned Behavior, Usage Intention
Co-Authors Abdi Widjaja Abdi Wijaya, Abdi Achmad Musyahid Idrus Agustianti B, Suci ahmad yani Ahsan, Amril Alamsyah, Anggriani Andis Salham Asdar, Tenri Zaja Assaad, A. Sukmawati Asti, Mulham Jaki Ayu, Ayu Ashari Dewi, Shinta Fatmawati Fatmawati Fattah, Muh. Irsyad Fauzan, Muh. Zul Hamzah Hasan Hasdal, Riswan HR, Sabriadi Ilham, M. Istiqamah Jaih Mubarok Jamil, Muh. Jamal JM Muslimin Lasri, Nurannisa Latifah, Humairah Lestari, Suci Ayu Misbahuddin Misbahuddin Muammar Arafat Yusmad, Muammar Arafat Mudriyanah, Mudriyanah Muhammad Saleh Ridwan Muliani, Rahmi Mustafa, Zulhasari Mustaming Nadhila, Ila Nasril, Muhammad Nur Adni Ramadhani Nurhasmi Putra, Andri Setia Putri Aulia, Musfira Ananda Qayum, Abdul Rahman Qonitah, Ayu Rahmatiah HL Sabriadi Salipolo, Achmad Saputra, Resky Sari, Putri Waliyu Sastrawati, Nila St Aminah Supardin, Muhammad Ikhlas Syamsuddin, Darussalam Takdir Tarmizi Tarmizi Tri Fadhillah Yusuf, Andi Usman Usman Wakia, Nurul