Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.582
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE AL-Daulah PALITA: Journal of Social - Religion Research Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak Journal De Facto Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak
Rahma Amir, Rahma
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Sewa Menyewa Tanah Untuk Budidaya Tanaman Porang di Kabupaten Gowa: Perspektif Mazhab Hanafi St Aminah; Widjaja, Abdi; Amir, Rahma
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.32641

Abstract

Tanaman porang memliki nilai ekonomis yang tinggi, namun yang menjadi kendala adalah penyewaan tanah yang nilainya cukup besar. Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pandangan Mazhab Hanafi terhadap ketentuan dan pelaksanaan sewa menyewa tanah untuk budidaya tanaman porang di Desa Belabori, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sewa menyewa tanah untuk budidaya tanaman porang dan mengetahui Perspektif Mazhab Hanafi terkait ketentuan dan pelaksanaan sewa menyewa. penelitian ini menggunakan metode field research. Penelitian ini bersumber dari data sekunder dan data primer dengan mengelola data wawancara, penelitian ini menunjukkan bahwa, praktik sewa menyewa yang terjadi di Desa belabori pelaksanaan sewa menyewa tersebut pihak penyewa dapat melaksanakan aktifitas di atas lahan tersebut dalam rangka penanaman porang setelah pihak penyewa membayar lunas sewa lahan yang teah disepakati bersama. Ketentuan dan pelaksanaan sewa menyewa tanah di Desa Belabori, ditinjau berdasarkan perspektif Mazhab Hanafi mempunyai pendapat bahwasanya orang yang menyewakan tanah tidak berhak atas uang sewaannya sebelum tanah tersebut bisa diambil manfaatnya.
EFEKTIFITAS PENERAPAN PEMBATASAN USIA NIKAH UU NOMOR 16 TAHUN 2019 PASAL 7 TENTANG PERNIKAHAN ANAK STUDI KASUS KUA KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO: indonesia Nurhasmi; Jamil, Muh. Jamal; Amir, Rahma
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v5i1.30035

Abstract

This thesis discusses the effectiveness of the application of the age limit for marriage in Article 7 of Law Number 16 of 2019 on child marriage. From the main problem, the writer formulates several sub-problems, namely: 1. What is the nature of the age limit for marriage according to Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning Child Marriage? 2. How is the application of the age limit for marriage in Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning child marriage at the KUA, Belawa District, Wajo Regency? This type of research is research (field research) is a form of field research or it can also be called qualitative research, field research is carried out using the method of observation, interviews, and describes the facts that occur in the field with the legal research approach used, namely the Law approach. laws and case approaches, because what is being researched is how the implementation of Law Number 16 of 2019 at the KUA in Belawa District is. The results of this study indicate that 1. The age limit for marriage is raised to 19 years for both women and men because 19 years of age is considered mature in terms of emotional, biological and psychological aspects. 2. The marriage age limit permitted by the Belawa District Government is 19 years which is expected to reduce the number of child marriages, although it is not significant, but the reform of the law can be said to be quite effective in tackling the number of child marriages. The implication of this research is, when they want to get married, it is better if the parents of the bride and groom or the person who should do the marriage pay more attention to the age limit for marriage so that the purpose of marriage can be achieved and village priests and community leaders should take part in helping to increase public awareness in counseling. religion and cooperate with the local Office of Religious Affairs (KUA), particularly regarding marriage issues.
Respon Masyarakat Terhadap Perubahan Arah Kiblat Kaleleng Desa Saotengnga Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai Asdar, Tenri Zaja; Amir, Rahma; Rahmatiah HL
HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Vol 5 No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/hisabuna.v5i2.40599

Abstract

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana respon masyarakat terhadap perubahan arah kiblat Masjid Nurul Ittihad Kaleleng desa Saotengnga kecamatan Sinjai tengah kabupaten Sinjai. Penelitian ini merupakan sebuah studi lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif dan melibatkan disiplin ilmu syar’i dan yuridis sosiologi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon masyarakat terhadap perubahan arah kiblat. Penelitian ini melibatkan 5 (lima) Masyarakat. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan respon masyarakat terhahap perubahan arah kiblat Masjid Nurul Ittihad Kaleleng desa Saotengnga kecamatan Sinjai tengah kabupaten Sinjai cukup baik, Respon masyarakat terhadap perubahan arah kiblat beranggapan bahwa arah kiblat merupakan arah ka’bah jadi ketika salat wajib menghadap ke kiblat (ka’bah) baik pada saat melakukan salat wajib maupun salat sunnah. Implikasi penelitiannya yaitu Kementerian Agama sebagai pemerintah yang punya tugas dan wewenang diharapkan untuk mengadakan kembali sosialisasi dan penyuluhan pada desa-desa, serta diharapkan Kepada pengurus Masjid setempat agar lebih memperhatikan arah kiblat.
Uji Akurasi Pengukuran Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Nur Adni Ramadhani; Aisyah, Nur; Amir, Rahma
HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Vol 5 No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/hisabuna.v5i1.40707

Abstract

Penentuan arah kiblat masjid di Kecamatan Bontomaranu Kabupaten Gowa menggunakan metode yang sederhana karena kurangya pemahaman masyarakat tentang penentuan arah kiblat bahkan masih diluar batas toleransi. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang menerapkan metode penelitian kualitatif, memakai pendekatan syar’i, astronomis dan sosiologi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui metode penentuan arah kiblat masjid di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengukuran ulang terhadap posisi arah kiblat masjid tersebut dengan menggunakan beberapa metode, yakni Kiblat Tracker, Busur Derajat, Dioptra dan Google Earth. Peneliti melibatkan sembilan sebagai sampel dalam penentuan arah kiblat masjid. Hasil ini menunjukan bahwa tingkat akuarsi arah kiblat pada masjid di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa masih mengalami beberapa kemelencengan dan beberapa yang sudah akurat. Oleh sebab itu, diharapkan Kementrian Agama selaku pihak yang berwenang dalam hal penentuan arah kiblat dapat memberikan pemahaman mengenai metode dalam penentuan arah kiblat terutama pada masjid-masjid tua yang rentan akan kemelencengan arah kiblat.
Problematika Penerapan Produk-Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia Mudriyanah, Mudriyanah; Fattah, Muh. Irsyad; Salipolo, Achmad; Alimuddin, Alimuddin; Amir, Rahma
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol 4 No 02 (2024): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v4i02.4641

Abstract

This article studies the products of Islamic legal thought and their problems in Indonesia. The products of Islamic legal thought are the products of ijtihad of Islamic scholars (‘ulama) on Islamic laws concerning the activities (a’mal) of human beings. The primary sources of the products of Islamic legal thought are alquran and al-Hadits, while their secondary sources are logical reasoning (al-ra’yu). The application of the products of Islamic legal thought in Indonesia implicitly raises problems, yet explicitly it raises no problems as they are implemented in accordance with Indonesian constitution. Nevertheless, what escapes from our constitution is the criminal law (jinayat) that contains the punishment (hadd) such as cutting off hands for thieves. In this case, the practise of imprisoning the thieves is essentially in harmony with Islamic law.
Inheritance Distribution and Conflict Resolution in Bone Regency: Upholding Women's Rights and Islamic Law Objectives Tarmizi, Tarmizi; Amir, Rahma; Syamsuddin, Darussalam; Hasan, Hamzah; Ridwan, Muh. Saleh
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Shariah Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v16i2.29477

Abstract

The implementation of the inheritance distribution system within the community remains partially ineffective, as conflicts among heirs frequently arise. These disputes hinder the objectives of Islamic law as outlined in maqāṣid al-syarīʿah, emphasizing the need for preventive efforts. This study aims to analyze inheritance conflict prevention in Bone Regency through gender-equitable deliberation by examining conflict resolution methods, causes of disputes, women’s inheritance rights, and conflict prevention strategies from the perspective of maqāṣid al-syarīʿah. This empirical research was conducted in Bone Regency using a theological-normative approach based on maqāṣid al-syarīʿah. Primary data were collected through interviews with academics, judges, and government officials, while secondary data were obtained from relevant literature and analyzed qualitatively. The findings reveal that inheritance disputes can be resolved through court litigation or non-litigation pathways involving local authorities. Key causes of conflicts include heirs’ greed, limited understanding of inheritance laws, lack of property transfer documentation, unfair distribution, and delays in inheritance division. Women's inheritance rights in Bone's customary law are preserved through deliberation during the distribution process. To prevent inheritance disputes, measures such as public education on inheritance law, facilitated consultations involving local authorities, and proper documentation of property transfers are recommended. These initiatives align with the values of maqāṣid al-syarīʿah, which prioritize the preservation of religion, life, intellect, property, and lineage. The government and relevant stakeholders are expected to play an active role in guiding and educating communities to ensure effective inheritance distribution and prevent conflicts.
Transformation of Women's Leadership in Pesantren from Fiqh Siyāsah Perspective: Social Dynamics in the Patriarchal Culture of South Sulawesi Fatmawati, Fatmawati; Amir, Rahma; Alamsyah, Anggriani; Ilham, M.
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 3 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v8i3.18647

Abstract

This research aims to explore the assessment of fiqh siyāsah regarding the role of women’s leadership in Islamic boarding schools (pesantren) in South Sulawesi and how the patriarchal cultural structure and the existence of bissu influence this dynamic. The study is empirical, employing the approach and theory of fiqh siyāsah. Primary data were collected through interviews with several prominent figures, while secondary data were obtained from literature studies. Data collection involved techniques such as interviews, participatory observation, and documentation within the pesantren. The findings indicate that although women are beginning to play leadership roles within a limited context, the influence of patriarchal culture still dominates the highest policy-making processes in the pesantren. Conversely, the presence of bissu as a ceremonial figure recognized by the community significantly contributes to the acceptance of women in the realm of religious education. The originality of this research lies in its comprehensive analysis of the interaction between local culture and women’s leadership, as well as the role of bissu in opening opportunities for women. The implications of these findings underscore the importance of applying the principles of fiqh siyāsah that emphasize justice and equality, and how this can support women's roles in creating a more just and inclusive society. This study provides a new perspective that enriches the discussion surrounding women's leadership amidst the patriarchal culture of South Sulawesi.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Secara Online Melalui Aplikasi Pegadaian Digital (Analisis Syariah Terhadap Praktik Ekonomi Digital) Nadhila, Ila; Misbahuddin, Misbahuddin; Amir, Rahma; Usman, Usman; Mustafa, Zulhasari
Jurnal de Facto Vol 11 No 2 (2025)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tesis ini mengkaji permasalahan pokok terkait perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli emas non tunai secara online. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dalam bentuk field research, menelusuri fakta-fakta yang terjadi dilapangan, pendekatan penelitian yang digunakan adalah: teologis-normatif, dan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah pegawai pegadaian, tokoh ahli bidang syariah, nasabah pegadaian dan pemerintah daerah Majene. Selanjutnya, metode pengum­pulan data yang diguna­kan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan pena­rikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis terkait transaksi emas non tunai secara online pada aplikasi pegadaian ini boleh dilakukan, sebab semua rukun dan syarat jual beli berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi. Serta adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang jual beli emas tidak tunai megatakan hukumnya mubah. Adapun etika bisnis sudah diterapkan dipegadaian Majene sesuai dengan Standar Operasonal Perusahan (SOP) dan terkait tanggung jawab sosial (CSR) di Pegadain Majene telah di laksanakan sebagai bentuk komitmen Pegadaian yang tidak hanya fokus pada pelayanan jasa keuangan, tetapi juga untuk berkontribusi secara sosial.  
Implementasi Akad Muzara'ah dalam Pertanian Bawang Merah di Kabupaten Enrekang Lasri, Nurannisa; Amir, Rahma; Qayum, Abdul Rahman
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 5 ISSUE 3, SEPTEMBER 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v5i3.49843

Abstract

The main problem of this research is how the Implementation of Muzara'ah Akad on Shallot Farmers with Landowners in Tomenawa Village, Baraka District, Enrekang Regency (Urf Analysis). This problem is then broken down into sub-problems, namely How is the Muzara'ah Akad Process on Shallot Farmers with Landowners in Tomenawa Village, Baraka District, Enrekang Regency? and How is the Role of Landowners with Cultivators in Supporting the Community Economy in Tomenawa Village, Baraka District, Enrekang Regency? This type of research is qualitative descriptive research with a legal sociology approach. The data sources in this research are primary data as many as 5 sources namely Mr. Najamuddin, Mr. Sainuddin, Mr. Ardi, Mr. Agung, and Mr. Yusran. The data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The results showed that the process of the muzara'ah contract on shallot farmers in Tomenawa Village, Baraka Subdistrict, Enrekang Regency carried out between the landowner and the farmer is that the landowner hands over his land to the farmer to be cared for and maintained then gets a share of the shallot land according to the agreement at the beginning of the contract. Then the role of landowners with tenant farmers in supporting the community's economy is that landowners provide land resources for agriculture, while tenant farmers use their skills and energy to manage agricultural land. Both contribute to the production of food and agricultural commodities, create jobs, and increase the income and welfare of people in agricultural areas. The implication of this research is that as information to the local government, it can be followed up with various regional policies in price stability, especially the price of drugs such as KCL, ZA, and urea which are expensive compared to the results obtained by farmers in shallot farming. For the community in the muzara'ah contract, a cooperation agreement should be made in writing, because if there are deviations in the future, it can be resolved with clear evidence.
Respon Mahasiswa Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar terhadap Kebijakan Kemenag RI dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah Ayu, Ayu Ashari; Amir, Rahma
HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Vol 5 No 3 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/hisabuna.v5i3.51748

Abstract

ABSTRAK Pokok masalah penelitian ini ialah bagaimana respon mahasiswa ilmu falak UIN Alauddin Makassar terhadap kebijakan Kemenag RI dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Pokok masalah ini terbagi beberapa sub masalah yakni: pertama, bagaimana urgensi penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Kedua, bagaimana pemahaman mahasiswa Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar terhadap Kebijakan Kemenag RI dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Ketiga, bagaimana implikasi dari respon mahasiswa Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar terhadap penentuan Kebijakan Kemenag RI terkait penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif lapangan (Field Research). Pendekatan yang dipakai yakni pendekatan astronomis serta pendekatan syar’i. Sumber data primer didapat melalui wawancara. Data sekunder didapat melalui kepustakaan yang berhubungan dengan awal bulan Hijriah. Metode pengumpulan data yakni observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik pengolahan serta analisis data yakni reduksi data, penyajian data, serta penarik kesimpulan. Pengujian keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi. Hasil dari penelitian ini pertama, urgensi Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah ialah sangat penting dalam Islam karena berdampak langsung pada pelaksanaan ibadah umat Islam. Kedua, Pemahaman mahasiswa Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar tentang kebijakan Kemenag RI umumnya mendukung kebijakan Kemenag yang menggabungkan metode hisab dan rukyat karena relevan dengan ilmu yang mereka pelajari dan mengurangi perbedaan pendapat di masyarakat. Namun, mereka mengkritik inkonsistensi antara hasil hisab dan rukyat yang membingungkan masyarakat, serta menyarankan Kemenag lebih meningkatkan sosialisasi terkait prioritas metode yang digunakan agar masyarakat lebih paham. Ketiga, implikasi dari respon mahasiswa memiliki pandangan positif terhadap kebijakan ini karena berdampak signifikan bagi pendidikan Ilmu Falak dan penerimaan kebijakan di kalangan masyarakat. Mereka berpotensi menjadi penghubung antara teori dan praktik, serta berkontribusi dalam penyempurnaan kebijakan yang ada. Implikasi dari penelitian ini yaitu pertama, hasilnya dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memperbarui kurikulum program studi Ilmu Falak dengan fokus pada peningkatan pemahaman mahasiswa tentang metode hisab dan rukyat serta kebijakan Kemenag RI. Kedua, penelitian ini akan membantu Kemenag RI mempertimbangkan perspektif akademik saat menentukan awal bulan Hijriyah. Ketiga, diharapkan mahasiswa Ilmu Falak dapat berperan aktif dalam menjembatani antara teori dan praktik serta membantu masyarakat untuk mengurangi potensi konflik dan kebingungan di kalangan umat Islam. Kata Kunci: Respon, Mahasiswa, Kebijakan, Awal Bulan Hijriah ABSTRACT The main problem of this research is how the response of astronomy students of UIN Alauddin Makassar to the policy of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia in determining the beginning of the months of Ramadhan, Shawwal, and Dzulhijjah. The main problem is divided into several sub-problems as follows: first, how urgent is the determination of the beginning of the months of Ramadhan, Shawwal and Dzulhijjah. Second, how do students of Astronomy of UIN Alauddin Makassar understand the Policy of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia in determining the beginning of the months of Ramadhan, Shawwal and Dzulhijjah. Third, what are the implications of the response of Astronomy students of UIN Alauddin Makassar to the determination of the Policy of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. Regarding the determination of the beginning of the month of Ramadhan, Shawwal and Dzulhijjah. This research is a type of qualitative field research (Field Research). The approach used is the astronomical approach and the shar'i approach. Primary data sources were obtained through interviews. Secondary data is obtained through literature related to the beginning of the Hijri month. Data collection methods are observation, interviews and documentation. Data processing and analysis techniques are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity testing is done through triangulation techniques. The results of this research are first, the urgency of determining the beginning of the month of Ramadhan, Shawwal and Dzulhijjah is very important in Islam because it has a direct impact on the implementation of worship for Muslims. Second, the understanding of Astronomy students of UIN Alauddin Makassar about the policies of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia generally supports the policies of the Ministry of Religion which combines the hisab and rukyat methods because they are relevant to the knowledge they are learning and reduce differences of opinion in society. However, they criticized the inconsistency between the results of hisab and rukyat which confused the public, and suggested that the Ministry of Religion further increase socialization regarding the priority of the methods used so that the public understands better. Third, the implications of the student response have a positive view of this policy because it has a significant impact on astronomy education and policy acceptance among the public. They have the potential to be a link between theory and practice, as well as contribute to the improvement of existing policies. The implications of this study are first, the results can be used to evaluate and update the curriculum of the Astronomy study program with a focus on improving students' understanding of the hisab and rukyat methods as well as the policies of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. Second, this research will help the Indonesian Ministry of Religion consider an academic perspective when determining the beginning of the Hijri month. Third, it is hoped that students of Astronomy can play an active role in bridging theory and practice and helping the community to reduce the potential for conflict and confusion among Muslims. Keywords: Response, Students, Policy, Early Hijri Month
Co-Authors Abdi Wijaya, Abdi Achmad Musyahid Idrus, Achmad Musyahid Agustianti B, Suci Ahsan, Amril Alamsyah, Anggriani Andis Salham Asdar, Tenri Zaja Assaad, A. Sukmawati Asti, Mulham Jaki Ayu, Ayu Ashari Dewi, Shinta Fatmawati Fatmawati Fattah, Muh. Irsyad Fauzan, Muh. Zul Hamzah Hasan, Hamzah Hasdal, Riswan Ilham, M. Istiqamah Jaih Mubarok Jamil, Muh. Jamal JM Muslimin Lasri, Nurannisa Latifah, Humairah Misbahuddin Misbahuddin Muammar Arafat Yusmad, Muammar Arafat Mudriyanah, Mudriyanah Muliani, Rahmi Mustafa, Zulhasari Mustaming Nadhila, Ila Nasril, Muhammad Nur Adni Ramadhani Nur Aisyah Nurhasmi Putra, Andri Setia Putri Aulia, Musfira Ananda Qayum, Abdul Rahman Qonitah, Ayu Rahmatiah HL Ridwan, Muh. Saleh Sabriadi Salipolo, Achmad Saputra, Resky Sastrawati, Nila St Aminah Supardin, Muhammad Ikhlas Syamsuddin, Darussalam Takdir Tarmizi Tri Fadhillah Yusuf, Andi Usman Usman Wakia, Nurul Widjaja, Abdi