Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL MERCATORIA Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdi Untuk Negeri Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan Jurnal Riset Manajemen Jurnal Kabar Masyarakat Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Bhinneka: Jurnal Bintang Pendidikan dan Bahasa Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum LAWYER: Jurnal Hukum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Proceeding Of International Conference On Education, Society And Humanity Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian Dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Mandiri: Jurnal Pengabdian Dan Pembangunan Lokal Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum
Mughni Sulubara, Seri
Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Legal Protection Against Cybercrime from Ransomware Attacks and Evaluation of the 2025 Cyber Security and Resilience Bill in Indonesia's Defense Seri Mughni Sulubara; Virdyra Tasril; Nurkhalisah Nurkhalisah
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 5 (2025): September : Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i5.1234

Abstract

This research examines in-depth legal protection against cybercrime in Indonesia, with a specific focus on ransomware attacks. It also evaluates the 2025 Draft Cyber Security and Resilience Law (RUU KKS) as a measure to strengthen the national cyber defense system. The increase in ransomware cases targeting personal data, public institutions, and vital infrastructure has posed a serious threat to information security and national stability. Although the 2008 Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the 2022 Personal Data Protection Law (UU PDP) serve as the legal basis, these two regulations do not yet specifically and comprehensively regulate ransomware. This results in challenges in law enforcement and victim protection, both in technical aspects, coordination, and human rights protection. The research method used is normative legal with a qualitative approach, which includes analysis of primary and secondary legal materials, as well as comparisons with regulations in several countries that have more mature ransomware handling mechanisms. The analysis of the 2025 Cyber Security Bill (RUU KKS) indicates that this draft regulation has the potential to strengthen the authority of cyber authorities, mandate reporting of cyber incidents, and impose stricter sanctions on perpetrators. However, implementing this policy requires effective cross-agency coordination, transparent oversight, and synergy between the public and private sectors. This study concludes that the 2025 Cyber Security Bill (RUU KKS) represents a strategic step in building a national cybersecurity system that is adaptive, integrated, and responsive to evolving cyber threats. However, its success will depend heavily on improving public digital security literacy, multi-sectoral collaboration, investment in detection and prevention technology, and guaranteeing human rights protection. These findings are expected to provide input for policymakers in formulating comprehensive and sustainable cybersecurity regulations as a bulwark of national defense in the digital era.
Pendidikan Hukum Financial Technology Peer to Peer Lending (P2P) Seri Mughni Sulubara; Murthada Murthada; Amrizal Amrizal
Bhinneka: Jurnal Bintang Pendidikan dan Bahasa Vol. 1 No. 3 (2023): Bhinneka
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59024/bhinneka.v1i3.183

Abstract

Financial Technology atau FinTech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Layanan pinjaman online (Peer to Peer Lending) merupakan bantuan finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan secara dalam jaringan (daring). Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan pendidikan dalam bentuk perlindungan hukum terhadap peminjam online berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Temuan dalam penelitian ini adalah adanya dampak positif dan negatif dari yang menjadi sebuah kelebihan dan kekurangan dari layanan pinjaman online (Peer to Peer Lending).
Hak Asasi Manusia, Permasalahan, dan Penyelesaiannya di Indonesia Seri Mughni Sulubara
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Hak Asasi Manusia, Politik Uang, dan Hukum Jinayat
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v1i01.01

Abstract

Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat di ganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Permasalahan terkait dengan pelanggaran HAM dalam konteks penegakan hukum dan keamanan menjadi sorotan yang serius mulai dari kasus kejahatan pelanggaran HAM ringan maupun berat. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah ingin mengetahui penyelesaian pelanggaran HAM dalam Undang-Undang Nomor: 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor: 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan hukum acara pidana. Metode penelian yang digunakan adalah deskriftif kualitatif yuridis normatif. Bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM dalam hukum positif dilakukan dengan tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Sipadan dan Ligitan Serta Penyelesaiannya Dalam Hukum Internasional T. Saiful Basri; Seri Mughni Sulubara
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Hak Asasi Manusia, Politik Uang, dan Hukum Jinayat
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v1i01.02

Abstract

Kasus Sipadan dan Ligitan berawal dari klaim antara Indonesia dan Malaysia terhadap wilayah yang dilandasi oleh tujuan memperoleh keuntungan dan penguatan negara melalui penambahan wilayah. Permasalahannya adalah kedua negara ini mengakui kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dalam berbagai macam aspek baik dalam bidang sejarah, budaya, dan pemanfaatan tradisional wilayah tersebut. Tujuan penelitian ini dilakukan ingin mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa kasus Sipadan dan Ligitan secara hukum internasional melalui Mahkamah Internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang menerapkan pula metode historis dan analisis interpretatif. Pada Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan untuk memberikan hak kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Malaysia dengan bukti-bukti efektif yang dianggap lebih meyakinkan dari pada Indonesia.
Perlindungan Hukum Dalam Konsep Negara Kepulauan (Archipelago State) Terhadap Batas-Batas Wilayah Secara Hukum Internasional Seri Mughni Sulubara; Murthada Murthada; Amrizal Amrizal; Mira Ariya Putri; Rubiah Rubiah; Yulpa Yanti; Muttmainnah Mahbengi; Novia Mawarni; Andika Saputra; Azahari Zairie Ahmad
Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v2i2.1681

Abstract

The concept of Indonesia as an archipelago state was recognized by the world after the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) was ratified on December 10, 1982, and Indonesia has ratified it with Law Number 17 of 1985. The recognition of Indonesia as an archipelagic state is a great gift for the Indonesian people because jurisdictional waters cover 2/3 of the entire area of the country. The water area becomes one unit with the land. Indonesia is an archipelago that stretches from Sabang to Merauke. The theory used in this research is the theory of legal protection. The theory of legal protection is very relevant to the research made here, because there needs to be legal protection regarding territorial boundaries for Indonesia as an archipelagic state. The research method used regarding the protection of international law in the concept of an archipelago state against international legal boundaries is carried out by means of qualitative descriptive research. The data collection technique or instrument used is library research by studying various books as literature, official documents, laws and regulations, results of previous research, and other literature sources related to the problems studied. Indonesia is a country with the largest number of islands in the world. The 1945 Constitution stipulates that Indonesia is an archipelagic country, namely a country that has many islands, namely 17,480 islands with a coastline length of 95,181 km. The Unitary Republic of Indonesia is an archipelago with the largest number of islands in the world and has abundant wealth, including those contained in its outer islands.
Judi Online Sebagai Cybercrime Serta Tantangan Penegakan Hukum Pidana di Era Digital: Antara Regulasi, Pembuktian, dan Ancaman Cybercrime Seri Mughni Sulubara; Harry Fauzi; Bohari Muslim; M. Fadli Ferdiansyah Putra; Musmulyadi Musmulyadi
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i2.4990

Abstract

Online gambling is a form of cybercrime that utilizes information and communication technology, especially the internet, as a medium to commit gambling crimes. Online gambling as a form of cybercrime has become an increasingly widespread phenomenon in line with the rapid development of information and communication technology. Gambling that was previously only known conventionally is now transforming into the digital realm by utilizing the internet as the main media. This research uses a theoretical study of online gambling as cybercrime. This research uses a qualitative approach with an analytical descriptive method. The types of data used are primary data in the form of laws and regulations (ITE Law, Criminal Code), online gambling case documents, official police reports, as well as academic literature and scientific articles related to cybercrime and online gambling. Meanwhile, secondary data is obtained from observation of the investigation process and law enforcement carried out by the cybercrime unit in the police. The data collection technique uses Library Research to collect secondary data relevant to cybercrime legal regulations and theories. The data analysis technique uses qualitative analysis techniques with a descriptive approach. Online gambling is expressly prohibited by Indonesian laws and regulations, especially through Law No. 11/2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law) and its amendments, such as Law No. 19/2016 and Law No. 1/2024. Article 27 paragraph (2) of the ITE Law prohibits any person from distributing, transmitting, or making accessible electronic information containing online gambling content, with imprisonment of up to 10 years and a maximum fine of IDR 10 billion in the latest amendment. In addition, the Criminal Code (KUHP) regulates gambling in general in Articles 303 and 303 bis, with criminal penalties that are also quite severe, although they do not specifically regulate online gambling. Law enforcement against online gambling faces various complex challenges. The existing regulations are still partial and not fully able to accommodate the cross-border and dynamic characteristics of cybercrime.Proof of online gambling cases relies heavily on electronic evidence that requires digital forensic expertise,such as imaging the perpetrator's device and server,as well as analyzing activity logs and electronic transactions
Penanganan Rehabilitasi Medis dan Sosial dalam Strategi P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) Berbasis Digital: Pendekatan Smart Power: Mewujudkan Masyarakat Bebas Narkotika Seri Mughni Sulubara; Taifatul Jannah; Yeni Irma Normawati; Hilma Rahmatillah; Eka Lestari Sitepu; Riska Riska
Nusantara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): Mei: NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/nusantara.v5i2.4811

Abstract

Handling drug abuse is one of the main focuses in the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) efforts in Indonesia. In this context, medical and social rehabilitation plays an important role as a recovery effort for addicts to return to optimal functioning in society. This community service activity uses a qualitative approach with a combination of observation, interview, and digital-based direct intervention methods in handling medical and social rehabilitation for drug abusers. This community service activity successfully implemented a digital-based medical and social rehabilitation strategy in supporting the P4GN program with a smart power approach. A web-based information system and mobile application designed to facilitate registration, monitoring, and mentoring of rehabilitation patients were successfully developed. This system provides easy access to information for the community and drug abusers to register and obtain rehabilitation services efficiently without having to come directly to the rehabilitation facility. The digital rehabilitation system is integrated with national electronic medical record platforms (such as SIRENA and the Ministry of Health's SATU SEHAT service), thus facilitating coordination between institutions and ensuring continuous monitoring of client health during and after the rehabilitation period. This community service activity successfully demonstrated that the handling of medical and social rehabilitation in a digital-based P4GN strategy with a smart power approach is an effective solution in an effort to realize a drug-free society. The smart power approach that integrates hard power (law enforcement) and soft power (prevention, community empowerment, and rehabilitation) with the support of digital information technology can improve the accessibility, effectiveness, and quality of rehabilitation services.
Analisis Normatif terhadap Keterpaduan Prinsip-Prinsip Konstitusional dalam UUD 1945 dengan Rezim Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia” Seri Mughni Sulubara; Riska Riska; Nurhayati Nurhayati; Amrizal Amrizal; Ashari Efendi
Masyarakat Mandiri : Jurnal Pengabdian dan Pembangunan Lokal Vol. 3 No. 1 (2026): Januari: Masyarakat Mandiri : Jurnal Pengabdian dan Pembangunan Lokal
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/masyarakatmandiri.v3i1.2789

Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) are the result of human thought that have economic and social value and play a significant role in encouraging creativity, technological innovation, and sustainable national development. IPR protection not only aims to provide legal certainty for creators and rights holders, but also serves as a strategic instrument in strengthening the creative economy. However, low public awareness of the importance of IPR protection and the gap between legal norms and practices in the field result in frequent violations of intellectual works. This study uses a normative-juridical approach combined with a participatory-educational approach, in accordance with the characteristics of community service activities in the legal field. This approach aims to integrate normative legal analysis with legal education activities for the community, thereby producing both conceptual understanding and practical benefits. The results of the activities show a significant increase in public understanding of the relationship between constitutional principles and IPR protection in Indonesia. Through educational activities and legal dialogues, it was revealed that the integration between constitutional principles and the IPR legal system has not been optimal, not only due to limited regulations, but also weak public legal awareness and the application of substantive justice as mandated by the 1945 Constitution. These findings emphasize the importance of integrating constitutional values ​​in the IPR protection system.
Implementasi Kebijakan Keamanan Siber dalam Mencegah Cybercrime pada Layanan Shopee PayLater T. Saiful Basri; Seri Mughni Sulubara
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4093

Abstract

Implementasi kebijakan keamanan siber dalam mencegah cybercrime pada layanan Shopee PayLater menjadi aspek krusial seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan fintech ini di Indonesia. Shopee PayLater menawarkan kemudahan pembayaran dengan sistem "beli sekarang, bayar nanti" yang menarik banyak pengguna, khususnya generasi muda. Metode penelitian untuk studi tentang Implementasi Kebijakan Keamanan Siber dalam Mencegah Cybercrime pada Layanan Shopee PayLater menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan keamanan siber dalam mencegah cybercrime pada layanan Shopee PayLater menunjukkan bahwa Shopee telah menerapkan berbagai teknologi keamanan yang cukup baik, seperti enkripsi data, autentikasi dua faktor (two-factor authentication), serta sistem pemantauan ketat untuk melindungi data pribadi dan transaksi pengguna. Namun, meski sudah diterapkan protokol keamanan tersebut, penelitian menemukan adanya beberapa celah kerentanan, terutama pada aspek perizinan aplikasi dan proses verifikasi menggunakan kode OTP yang masih dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber. Kesimpulan dari implementasi kebijakan keamanan siber dalam mencegah cybercrime pada layanan Shopee PayLater adalah bahwa kebijakan ini telah memberikan landasan yang penting untuk melindungi data pribadi pengguna dan menjaga keamanan transaksi digital.
Legal Aspects of Electronic Contracts, Financial Technology (Fintech), Peer-to-Peer Lending, Shopee Paylater Riska, Riska; Sulubara, Seri Mughni; Nurkhalisah, Nurkhalisah
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v7i1.7797

Abstract

This study aims to analyze the validity of electronic contracts in Shopee Paylater services and the challenges of consumer legal protection. Electronic contracts are legally valid, but there are still weaknesses in standard clauses and consumer protection. This study provides a new perspective on the need to reformulate standard contract regulations in the fintech sector. This method focuses on analyzing legislation, legal doctrines, and related legal literature as primary and secondary legal materials. The results of research on the legal aspects of electronic contracts in financial technology (fintech) peer-to-peer lending, Shopee PayLater, show that the electronic contracts used by Shopee PayLater are valid and have legal force in accordance with Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), which was amended by Law Number 19 of 2016. The Shopee PayLater electronic contract is legally compliant with the provisions of the Civil Code (KUHPerdata), specifically Articles 1313 and 1320, which regulate the validity of an agreement, including the existence of an agreement between the parties, legal competence, a clear object, and a lawful cause.
Co-Authors Amrizal Amrizal Amrizal Amrizal Amrizal Amrizal Amrizal Andika Saputra Andika Saputra Ashari Efendi Atiega Rangkuti, Irma Azahari Zairie Ahmad Azahari Zairie Ahmad Bambang Eko Prayetno Bohari Muslim Budiman Budiman Darmika Sempena Dea Humaira Desi Purnama Sari DESI PURNAMA SARI Diana Juwita Eka Lestari Sitepu Evi Lestaria Fachrul Razi Fachrul Razi Hanita Azrica Harry Fauzi Harry Fauzi, Harry Hasma Yanti Hilma Rahmatillah Irma Atiega Rangkuti Iskandar Iskandar Julian Chandra Kheriah Laya Shafura Lenyta Mawaddah Lubis, Hidayati Purnama M Fizza Anggara M. Fadli Ferdiansyah Putra Machfud Maula fitri Maulida Maulida Mawaddah Mawaddah Mira Ariya Putri Mira Ariya Putri Mulyani Ulan Dari Murthada Murthada Murthada Murthada Murthada Musmulyadi Musmulyadi Muttmainnah Mahbengi Muttmainnah Mahbengi Nadila Ulfa Namira Simah Bengi Nanci Yosepin Simbolon Nanda Wulandari Niswatul Khaira Novia Mawarni Novia Mawarni Nurhayati Nurhayati Nurkhalisah Nurkhalisah Nurkhalisah, Nurkhalisah Oni Tri Asri Putra Bahgia Rahmat Roza Raika Supia Ranti Maulya Riska Riska Riska Riska Riska Riska Riska Rubiah Rubiah Rubiah Rubiah Sinta Amelia Sulistio Ningsih T. Saiful Basri Taifatul Jannah Tasril, Virdyra Ulandary, Yury Virdyra Tasril Yanti, Syafridha Yeni Irma Normawati Yulistiana Dewi Yulpa Yanti Yulpa Yanti Zainal Abidin Zainal Abidin Zainuddin, Zulfa Zikri Yandi Zikrullah Zikrullah Zulfa Zainuddin