Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.713
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL MERCATORIA Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Pengabdian Masyarakat Asia NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdi Untuk Negeri Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan Jurnal Riset Manajemen Jurnal Kabar Masyarakat Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Bhinneka: Jurnal Bintang Pendidikan dan Bahasa Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum LAWYER: Jurnal Hukum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Proceeding Of International Conference On Education, Society And Humanity Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian Dan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Mandiri: Jurnal Pengabdian Dan Pembangunan Lokal Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Mughni Sulubara, Seri
Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 54 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Perlindungan Data Pribadi dalam Kasus Ransomware: Apa Kata Hukum? Seri Mughni Sulubara
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 4 (2024): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i4.1823

Abstract

Ransomware attacks are an increasingly complex and costly global threat. International reports show a 300% increase in the frequency of ransomware attacks in the last five years (for example, data from IBM Security or Kaspersky). This threat not only blocks data access through encryption, but also jeopardizes privacy. This research will also examine the criminal law aspects associated with ransomware attacks, including the possible prosecution of the perpetrators of the attacks and the legal liability for victimized organizations. The theoretical study in the research titled "Personal Data Protection in Ransomware Cases: What Does the Law Say?" covers the theory of legal protection of personal data. The research method uses normative legal research that examines applicable regulations, namely the Criminal Code, ITE Law, PDP Law. This research refers to the case of a ransomware attack that hit Bank Syariah Indonesia (BSI), where the Lock Bit hacker group managed to steal the personal data of more than 15 million customers. This attack resulted in significant operational disruption to the bank's services. Ransomware is categorized as an act of extortion in accordance with Article 368 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (4) of the ITE Law. The ITE Law and the Criminal Code are not considered to specifically regulate ransomware, although the articles (such as extortion and hacking) can be used to ensnare the perpetrators Collaboration between the government, the private sector, and the cybersecurity community is needed to build an early detection system for ransomware threats.
Menyajikan Berbagai Insiden Cybercrime yang Terjadi di Indonesia, Termasuk Pencurian Data dan Peretasan Situs Web Pemerintah Seri Mughni Sulubara
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 1 No. 6 (2024): Desember: KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v1i6.692

Abstract

This research aims to explore how cybercrime occurs in Indonesia and the government's efforts to tackle it. By understanding the various incidents that occur and the factors that cause them, it is hoped that this research can contribute to the development of policies and prevention strategies that are more effective in dealing with cybercrime threats. The research method used is descriptive qualitative research with a normative juridical approach. Qualitative descriptive research with a normative juridical approach is research that tries to describe an event or incident that occurs directly, real, realistic, actual in the existing rules. The results and discussion of this research show that cybercrime, especially data theft and hacking of government websites, is a serious problem that requires immediate attention and action. With the right measures, it is hoped that Indonesia can reduce cybercrime incidents and improve overall cybersecurity. Overall, the results of this study provide a comprehensive overview of the challenges Indonesia faces in dealing with cybercrime threats as well as the steps that need to be taken to improve cybersecurity in the country.
Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Juctice di Wilayah Kota Banda Aceh Fauzi, Harry; Mughni Sulubara, Seri; Murthada; Yanti, Syafridha
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2023): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2023
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v1i1.139

Abstract

Penyalahgunaan penggunaan narkotika merupakan masalah yang krusial bagi sebuah bangsa. Persoalan yang muncul memiliki dampak yang sangat masif bagi segala aspek kehidupan manusia. Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (criminal justice system) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Penyalahgunaan penggunaan narkotika di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh semakin meningkat. Berdasarkan hasil data survei Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa sebanyak 73.201 warga Aceh terindikasi kecanduan narkotika. Namun dari total jumlah tersebut hanya 916 pecandu narkotika yang direhabilitasi dan selebihnya belum mendapatkan layanan rehabilitasi. Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 menyebutkan tentang narkotika menyebutkan bahwa Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pelaku tindak pidana narkotika memerlukan adanya kerjasama yang sinergi antara Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh dan Jaksa Penuntut Umum pemerintahan dan juga masyarakat ikut serta berkoordinasi bersama untuk memberantas peredaran narkotika dan mengupayakan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika di wilayah Kota Banda Aceh. Penyelesaian perkara berdasarkan restorative justice secara garis besar ialah penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan bukan pembalasan. Jadi terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika diberikan program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sehingga bisa sembuh dari ketergantungan dan bisa kembali kepada masyarakat sehingga bisa menjadi aktivitas sehari-hari seperti biasa. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dilakukan dengan harapan bahwa setelah menjalani terapi pelaku penyalahguna narkotika bisa sembuh tanpa harus menjalani proses hukuman penjara.
Realisasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Mengurangi Kuantitas dan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Seri Mughni Sulubara; T. Saiful Basri; Zulfa Zainuddin; Riska Riska
Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian dan Kesejahteraan Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2025): Mei: Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian dan Kesejahteraan Masyarakat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/solusibersama.v2i2.1356

Abstract

The Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) emerged as a response to the housing and settlement problems faced by the Indonesian people, especially related to the low quality of life due to slums (Sitompul, 2022). This program aims to provide livable houses for low-income people (MBR) through stimulant government assistance (Seri Mughni Sulubara, 2024). The research method used is a qualitative descriptive research method. This method aims to make descriptions of data systematically, factually, and accurately about existing facts. Descriptive research that is carried out continuously on the object of research is called a continuous descriptive method. The results of activities or findings from the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) in reducing the quantity and quality of Uninhabitable Homes (RTLH) show that this program has a positive impact on the beneficiary community. The BSPS program succeeded in improving the quality of the beneficiaries' houses. Houses that were built or renovated have a solid structure, adequate area, and a livable level of safety (Seri Mughni Sulubara, Amrizal Amrizal, et al., 2024). By making home improvements, BSPS contributes to reducing the number of uninhabitable houses and creating a more decent environment (B & Sadriah, 2020).
Pendekatan Holistik Rehabilitasi Narkotika: Integrasi Medis, Sosial, dan Komunitas: Tujuan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Joharsah; Seri Mughni Sulubara
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1101

Abstract

Rehabilitasi dalam konteks penyalahgunaan narkotika tidak hanya merupakan proses pemulihan medis, tetapi juga pendekatan sosial yang bertujuan mengembalikan pecandu sebagai anggota masyarakat yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan holistik dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika yang meliputi integrasi medis, sosial, dan komunitas, serta mengkaji tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis produk hukum positif dan dokumen perundang-undangan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pecandu narkotika diarahkan pada pencegahan, pemulihan, dan perlindungan sosial melalui rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu, sistem hukum memberikan pembedaan yang jelas antara pengguna dan pengedar, di mana pengguna lebih diarahkan untuk menjalani proses rehabilitasi. Integrasi berbagai elemen hukum, kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pendekatan rehabilitasi yang efektif dan berkeadilan
Strategi Hukum Manajemen Perusahaan dalam Menghadapi Karyawan Terlibat Narkotika dan Ancaman Kepailitan Seri Mughni Sulubara; Kheriah; Riska; T. Saiful Basri; Machfud; Harry Fauzi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1144

Abstract

Penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerja menjadi ancaman serius bagi dunia usaha di Indonesia karena berdampak pada menurunnya produktivitas, meningkatnya absensi dan biaya kesehatan, serta memicu risiko kecelakaan kerja dan kerugian reputasi perusahaan. Jika tidak ditangani secara tepat, kondisi ini dapat memperbesar potensi terjadinya kepailitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi hukum yang dapat diterapkan oleh manajemen perusahaan dalam menangani karyawan yang terlibat narkotika serta mengantisipasi dampaknya terhadap kelangsungan usaha dan risiko kepailitan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi hukum yang efektif mencakup pendekatan preventif, kuratif, serta pengelolaan risiko hukum dan keuangan perusahaan secara terpadu. Beberapa regulasi penting yang menjadi dasar strategi ini meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Temuan ini memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan internal perusahaan agar lebih siap dalam menghadapi risiko sosial dan hukum di tempat kerja.
HUMANITY IN FLUX; ADAPTING EDUCATION TO CONTEMPORARY CHALLENGES AND NURTURING MODERN MINDS FOR TOMMORROW Sulubara, Seri Mughni; Abidin, Zainal; Zainuddin, Zulfa; Amrizal, Amrizal
PROCEEDING OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, SOCIETY AND HUMANITY Vol 2, No 1 (2024): Second International Conference on Education, Society and Humanity
Publisher : PROCEEDING OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, SOCIETY AND HUMANITY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In this modern era, education faces various challenges that are contemporary in nature, so there is a need for new innovations in dealing with the increasingly dynamic development of the world of education. Learning Management System (LMS) consists of Google Classroom and Zoom Platform. The relevant theory related to the research entitled "Humanity in flux; Adapting Education to Contemporary Challenges and Nurturing Modern Minds for Tommorrow" is the theory of constructivism. Various ways that can be done in facing various challenges in the world of education that are contemporary in nature, is by doing distance learning. Then, modern technology such as Learning Management System (LMS) emerges as a potential solution. Learning Management System (LMS) can be done with Google Classroom and Zoom Platform. With the help of technology and the internet, we can see a potential solution to contemporary education challenges. Technology and digital with its various advanced features and functions, help to create a more inclusive and interactive learning environment, making teaching and learning more efficient and effective.
Legal Protection Of Cybercrime Crimes From Ransomware Attacks And Evaluation Of The Cyber Security And Resilience Bill 2025 In Indonesia'S Defense Sulubara, Seri Mughni; Tasril, Virdyra; Nurkhalisah, Nurkhalisah
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 2 (2025): July-December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v10i2.25786

Abstract

The legal safeguarding against ransomware cybercrime is found in multiple regulations. Indonesia possesses various legal frameworks to combat cybercrime, such as the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE), the Personal Data Protection Law (UU PDP), and the Criminal Code (KUHP). Ransomware is a type of harmful software. Ransomware locks a user’s data within a computer network, preventing an individual or business from accessing their information. Hackers subsequently extort the victim for a ransom to allow the data owner to regain access to the data. Usually, the payment of the ransom is conducted through cryptocurrency to ensure it remains untraceable. The research methodology, or a means to reach the objectives outlined in the study, employs a qualitative descriptive approach grounded in juridical or normative legal research. This method aims to assess how well the 2025 cyber security and resilience bill can enhance Indonesia's digital defense. The ITE law establishes a legal framework for prosecuting cyber offenders, including ransomware, but it lacks detailed regulations regarding the terminology and methods of ransomware. This creates difficulties in law enforcement, particularly in demonstrating criminal aspects and gathering electronic evidence. Law number 27 of 2022 regarding personal data protection (PDP LAW) establishes a robust legal structure to safeguard personal data from abuse, particularly in relation to ransomware offenses that frequently involve data theft and manipulation. Article 368 of the criminal code concerning conventional extortion can be utilized in ransomware situations, despite not explicitly addressing the digital format. Article 368 of the criminal code addresses the crime of conventional extortion applicable to ransomware incidents, even if it doesn't specifically cover the digital format. The cybersecurity and resilience bill of 2025 aims to enhance Indonesia's cyber defense, emphasizing the protection of cyberspace and the national digital ecosystem. In this regard, the cybersecurity and resilience bill (RUU KKS) 2025 represents a vital measure for the government to bolster national cyber defense. This legislation is intended to outline the responsibilities of various parties in ensuring cybersecurity, set incident reporting requirements, and impose severe penalties for breaches, including prison terms of up to 20 years and fines reaching Rp20 billion.
Perlindungan Hukum bagi Atlet dalam Perjanjian Kontrak Kerja Berkaitan dengan Hak Kerja dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 Ashari Efendi; Seri Mughni Sulubara
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 1 No. 4 (2024): Agustus : KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v1i4.272

Abstract

The purpose of this research is to find out the legal protection for athletes in labor contract agreements related to employment rights in Article 27 Paragraph 2 of the 1945 Constitution. Article 27 Paragraph 2 of the 1945 Constitution reads "Every citizen has the right to a job and a livelihood that is worthy of humanity". The research method used is descriptive qualitative research with a normative juridical approach. Qualitative descriptive research with a normative juridical approach is research that tries to describe an event or event that occurs directly, real, realistic, actual in existing rules. Protection of athletes through positive law in the form of legislation is a legal norm that must be obeyed in the life of the state. Basically, the protection of athletes is intended to ensure equal opportunity and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of athletes in Indonesia.
Legal Protection Against Cybercrime from Ransomware Attacks and Evaluation of the 2025 Cyber Security and Resilience Bill in Indonesia's Defense Seri Mughni Sulubara; Virdyra Tasril; Nurkhalisah Nurkhalisah
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 5 (2025): September : Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i5.1234

Abstract

This research examines in-depth legal protection against cybercrime in Indonesia, with a specific focus on ransomware attacks. It also evaluates the 2025 Draft Cyber Security and Resilience Law (RUU KKS) as a measure to strengthen the national cyber defense system. The increase in ransomware cases targeting personal data, public institutions, and vital infrastructure has posed a serious threat to information security and national stability. Although the 2008 Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the 2022 Personal Data Protection Law (UU PDP) serve as the legal basis, these two regulations do not yet specifically and comprehensively regulate ransomware. This results in challenges in law enforcement and victim protection, both in technical aspects, coordination, and human rights protection. The research method used is normative legal with a qualitative approach, which includes analysis of primary and secondary legal materials, as well as comparisons with regulations in several countries that have more mature ransomware handling mechanisms. The analysis of the 2025 Cyber Security Bill (RUU KKS) indicates that this draft regulation has the potential to strengthen the authority of cyber authorities, mandate reporting of cyber incidents, and impose stricter sanctions on perpetrators. However, implementing this policy requires effective cross-agency coordination, transparent oversight, and synergy between the public and private sectors. This study concludes that the 2025 Cyber Security Bill (RUU KKS) represents a strategic step in building a national cybersecurity system that is adaptive, integrated, and responsive to evolving cyber threats. However, its success will depend heavily on improving public digital security literacy, multi-sectoral collaboration, investment in detection and prevention technology, and guaranteeing human rights protection. These findings are expected to provide input for policymakers in formulating comprehensive and sustainable cybersecurity regulations as a bulwark of national defense in the digital era.
Co-Authors Alusianto Hamonangan Amrizal Amrizal Amrizal Amrizal Amrizal Andika Saputra Andika Saputra Ashari Efendi Atiega Rangkuti, Irma Azahari Zairie Ahmad Azahari Zairie Ahmad Bambang Eko Prayetno Bohari Muslim Bohari Muslim Budiman Budiman Darmika Sempena Darwin Sinabariba Dea Humaira Desi Purnama Sari DESI PURNAMA SARI Diana Juwita Eka Lestari Sitepu Evi Lestaria Fachrul Razi Fachrul Razi Hanita Azrica Harry Fauzi Harry Fauzi Harry Fauzi, Harry Hasma Yanti Herdi Munte Hilma Rahmatillah Irma Atiega Rangkuti Iskandar Iskandar Julian Chandra Kheriah Laya Shafura Lenyta Mawaddah Lubis, Hidayati Purnama M Fizza Anggara M. Fadli Ferdiansyah Putra Machfud Maula fitri Maulida Maulida Mawaddah Mawaddah Mira Ariya Putri Mira Ariya Putri Mulyani Ulan Dari Murthada Murthada Murthada Murthada Murthada Musmulyadi, Musmulyadi Muttmainnah Mahbengi Muttmainnah Mahbengi Nadila Ulfa Namira Simah Bengi Nanci Yosepin Simbolon Nanda Wulandari Niswatul Khaira Novi Juli Rosani Zulkarnain Novia Mawarni Novia Mawarni Nurhayati Nurhayati Nurkhalisah Nurkhalisah Nurkhalisah, Nurkhalisah Oni Tri Asri Putra Bahgia Rahmat Roza Raika Supia Ramsi Meifati Barus Ranti Maulya Ria Sintha Devi Riska Riska Riska Riska Riska Riska Riska Rubiah Rubiah Rubiah Rubiah Sinta Amelia Sulistio Ningsih T. Saiful Basri Taifatul Jannah Tasril, Virdyra Ulandary, Yury Virdyra Tasril Yanti, Syafridha Yeni Irma Normawati Yeni Irma Normawati Yulistiana Dewi Yulpa Yanti Yulpa Yanti Zainal Abidin Zainal Abidin Zainuddin, Zulfa Zikri Yandi Zikrullah Zikrullah Zulfa Zainuddin