Claim Missing Document
Check
Articles

Rule Of Law Mahkamah Syariah Aceh Seri Mughni Sulubara; Murthada Murthada
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i3.339

Abstract

Rule of law is a circus that aims to enforce the law in accordance with existing laws and regulations. The function of the Rule of Law is essentially a formal guarantee of a "sense of justice" for the Indonesian people and also "social justice" so that it was regulated in the preamble of the 1945 Constitution. Map and instructive for state administration. This is so that the law can protect all citizens without any intervention from any party by enforcing and placing the law in the highest position. In this case, any new person can be subject to legal sanctions when the person concerned commits a violation. According to Soerjono Soekanto, the main problem in the Rule of Law lies in its own law (applicable laws and regulations), law enforcers, namely parties who oversee the application of law, facilities or facilities that support the application of law, the society in which the law is enforced and the legal culture in its society. These factors are closely related to the essence of law enforcement. In this article, the author tries to elaborate the Rule of Law of the Aceh Syar’iyah Court
Legalitas Perjanjian Kerja bagi Pekerja Informal dan Pekerja Gig Economy di Kota Medan Nanci Yosepin Simbolon; Alusianto Hamonangan; Ria Sintha Devi; Ramsi Meifati Barus; Herdi Munte; Novi Juli Rosani Zulkarnain; Darwin Sinabariba; Seri Mughni Sulubara
Jurnal Kabar Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2026): Mei: JURNAL KABAR MASYARAKAT
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jkb.v4i2.3891

Abstract

 This community service activity examines the legality of employment agreements involving informal workers and gig economy workers in Medan City amid the rapid growth of the digital economy. The study focuses on the form, content, and legal implications of employment agreements, as well as the extent to which such agreements provide protection for workers who possess weak bargaining positions. The method employed is a socio-juridical approach with qualitative analysis through literature studies on laws and regulations, related academic references, and interviews with gig economy workers, informal workers, and other relevant parties. The findings indicate that although most employment agreements formally fulfill the legal requirements under civil law, materially they tend to be unbalanced by positioning workers as “partners” without adequate labor rights protection. In the non-platform informal sector, employment relationships are generally based only on verbal agreements that do not clearly regulate rights, obligations, or dispute resolution mechanisms. The low level of workers’ legal literacy also contributes to their limited understanding of contractual provisions. Therefore, strengthening legal literacy, developing fairer employment agreement models, and formulating more responsive policies are necessary to ensure proper legal protection for informal and gig economy workers.
Community Legal Education: Narcotics Prevention and Civil Rights Protection Seri Mughni Sulubara; Yeni Irma Normawati; Harry Fauzi; Bohari Muslim; Amrizal
Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32815/jpm.v7i1.2962

Abstract

Purpose: To empower communities through integrated legal education programs that prevent narcotics abuse, safeguard citizens' civil rights, and foster a safer, rights-respecting society. Method: This program employs a community-based, interactive legal education model to prevent narcotics abuse while protecting civil rights. It integrates preventive strategies like early awareness campaigns and rights education, drawing from successful Indonesian initiatives. Practical Applications: Practical applications of "Community Legal Education: Narcotics Prevention and Civil Rights Protection" involve real-world implementations that educate communities on drug risks while upholding rights like fair trials and rehabilitation access. These applications target schools, villages, and youth groups for sustainable impact. Conclusion: Community Legal Education on Narcotics Prevention and Civil Rights Protection effectively bridges knowledge gaps, empowering communities against drug abuse while safeguarding fundamental rights.
Esports Basketball dan Transformasi Industri Olahraga Digital di Indonesia dan Upaya Perlindungan Hukumnya Amrizal Amrizal; Arda Tonara; Seri Mughni Sulubara
Jurnal Sporta Saintika Vol 10 No 2 (2025): Jurnal Sporta Saintika Edisi September 2025
Publisher : Departemen Kesehatan Dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/sporta.v10i2.595

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi berbagai sektor kehidupan, termasuk industri olahraga. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah munculnya Esports Basketball, yaitu kompetisi bola basket berbasis platform digital yang mengintegrasikan unsur olahraga, teknologi, dan bisnis digital. Esports Basketball tidak hanya menjadi sarana hiburan dan kompetisi, tetapi juga berkembang menjadi bagian dari industri olahraga digital yang memiliki nilai ekonomi melalui sponsorship, hak siar digital, monetisasi konten, dan berbagai aktivitas komersial lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan Esports Basketball sebagai bentuk transformasi industri olahraga digital di Indonesia serta mengkaji upaya perlindungan hukum yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan industri tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan olahraga digital, hukum bisnis, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Esports Basketball telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital yang melibatkan berbagai pihak, seperti atlet, organisasi esports, pengembang permainan, sponsor, investor, dan platform digital. Namun, perkembangan tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan hukum, antara lain belum adanya regulasi khusus yang mengatur esports secara komprehensif, perlindungan kontrak atlet yang belum optimal, potensi pelanggaran hak kekayaan intelektual, risiko penyalahgunaan data pribadi, serta keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum melalui pembentukan regulasi khusus esports, standarisasi kontrak atlet, perlindungan hak kekayaan intelektual, optimalisasi perlindungan data pribadi, dan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan adanya kepastian hukum yang memadai, Esports Basketball berpotensi menjadi salah satu sektor strategis dalam pengembangan industri olahraga digital Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Juctice di Wilayah Kota Banda Aceh Harry Fauzi; Seri Mughni Sulubara; Murthada; Syafridha Yanti
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2023): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2023
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v1i1.139

Abstract

Penyalahgunaan penggunaan narkotika merupakan masalah yang krusial bagi sebuah bangsa. Persoalan yang muncul memiliki dampak yang sangat masif bagi segala aspek kehidupan manusia. Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (criminal justice system) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Penyalahgunaan penggunaan narkotika di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh semakin meningkat. Berdasarkan hasil data survei Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa sebanyak 73.201 warga Aceh terindikasi kecanduan narkotika. Namun dari total jumlah tersebut hanya 916 pecandu narkotika yang direhabilitasi dan selebihnya belum mendapatkan layanan rehabilitasi. Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 menyebutkan tentang narkotika menyebutkan bahwa Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pelaku tindak pidana narkotika memerlukan adanya kerjasama yang sinergi antara Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh dan Jaksa Penuntut Umum pemerintahan dan juga masyarakat ikut serta berkoordinasi bersama untuk memberantas peredaran narkotika dan mengupayakan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika di wilayah Kota Banda Aceh. Penyelesaian perkara berdasarkan restorative justice secara garis besar ialah penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan bukan pembalasan. Jadi terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika diberikan program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sehingga bisa sembuh dari ketergantungan dan bisa kembali kepada masyarakat sehingga bisa menjadi aktivitas sehari-hari seperti biasa. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dilakukan dengan harapan bahwa setelah menjalani terapi pelaku penyalahguna narkotika bisa sembuh tanpa harus menjalani proses hukuman penjara.
Legalitas Perjanjian Kerja bagi Pekerja Informal dan Pekerja Gig Economy di Kota Medan Nanci Yosepin Simbolon; Alusianto Hamonangan; Ria Sintha Devi; Ramsi Meifati Barus; Herdi Munte; Novi Juli Rosani Zulkarnain; Darwin Sinabariba; Seri Mughni Sulubara
Jurnal Kabar Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2026): Mei: JURNAL KABAR MASYARAKAT
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jkb.v4i2.3891

Abstract

 This community service activity examines the legality of employment agreements involving informal workers and gig economy workers in Medan City amid the rapid growth of the digital economy. The study focuses on the form, content, and legal implications of employment agreements, as well as the extent to which such agreements provide protection for workers who possess weak bargaining positions. The method employed is a socio-juridical approach with qualitative analysis through literature studies on laws and regulations, related academic references, and interviews with gig economy workers, informal workers, and other relevant parties. The findings indicate that although most employment agreements formally fulfill the legal requirements under civil law, materially they tend to be unbalanced by positioning workers as “partners” without adequate labor rights protection. In the non-platform informal sector, employment relationships are generally based only on verbal agreements that do not clearly regulate rights, obligations, or dispute resolution mechanisms. The low level of workers’ legal literacy also contributes to their limited understanding of contractual provisions. Therefore, strengthening legal literacy, developing fairer employment agreement models, and formulating more responsive policies are necessary to ensure proper legal protection for informal and gig economy workers.
Co-Authors Alusianto Hamonangan Amrizal Amrizal Amrizal Amrizal Amrizal Andika Saputra Andika Saputra Arda Tonara Ashari Efendi Atiega Rangkuti, Irma Azahari Zairie Ahmad Azahari Zairie Ahmad Bambang Eko Prayetno Bohari Muslim Bohari Muslim Budiman Budiman Darmika Sempena Darwin Sinabariba Dea Humaira Desi Purnama Sari DESI PURNAMA SARI Diana Juwita Eka Lestari Sitepu Evi Lestaria Fachrul Razi Fachrul Razi Hanita Azrica Harry Fauzi Harry Fauzi Harry Fauzi Hasma Yanti Herdi Munte Hilma Rahmatillah Irma Atiega Rangkuti Iskandar Iskandar Julian Chandra Kheriah Laya Shafura Lenyta Mawaddah Lubis, Hidayati Purnama M Fizza Anggara M. Fadli Ferdiansyah Putra Machfud Maula fitri Maulida Maulida Mawaddah Mawaddah Mira Ariya Putri Mira Ariya Putri Mulyani Ulan Dari Murthada Murthada Murthada Murthada Murthada Musmulyadi, Musmulyadi Muttmainnah Mahbengi Muttmainnah Mahbengi Nadila Ulfa Namira Simah Bengi Nanci Yosepin Simbolon Nanda Wulandari Niswatul Khaira Novi Juli Rosani Zulkarnain Novia Mawarni Novia Mawarni Nurhayati Nurhayati Nurkhalisah Nurkhalisah Nurkhalisah, Nurkhalisah Oni Tri Asri Putra Bahgia Rahmat Roza Raika Supia Ramsi Meifati Barus Ranti Maulya Ria Sintha Devi Riska Riska Riska Riska Riska Riska Riska Rubiah Rubiah Rubiah Rubiah Sinta Amelia Sulistio Ningsih Syafridha Yanti T. Saiful Basri Taifatul Jannah Tasril, Virdyra Ulandary, Yury Virdyra Tasril Yeni Irma Normawati Yeni Irma Normawati Yulistiana Dewi Yulpa Yanti Yulpa Yanti Zainal Abidin Zainal Abidin Zainuddin, Zulfa Zikri Yandi Zikrullah Zikrullah Zulfa Zainuddin