Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.39
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Aktiva : Riset Akutansi dan Keuangan International Journal of Business, Law, and Education Ilomata International Journal of Social Science Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Ilmu Multidisplin Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Eastasouth Journal of Effective Community Services Eastasouth Journal of Positive Community Services Easta Journal of Innovative Community Services Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains The Es Economics and Entrepreneurship The Easta Journal Law and Human Rights Eastasouth Journal of Impactive Community Services Jurnal Pengabdian West Science West Science Law and Human Rights West Science Business and Management Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa Jurnal Dinamika Manajemen Sciences du Nord Community Service
Ujang Badru Jaman
Universitas Nusa Putra
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Pengurangan Sampah Plastik pada Minimarket Indomaret di Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 Muhamad Fikri; Ujang Badru Jaman
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i3.1151

Abstract

Sampah plastik telah menjadi masalah global yang serius, termasuk di Indonesia, yang menempati peringkat kedua sebagai penyumbang terbesar sampah plastik laut. Toko-toko serba ada seperti Indomaret turut berkontribusi signifikan terhadap sampah plastik akibat penggunaan kantong plastik sekali pakai yang tinggi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengurangan kantong plastik di minimarket Indomaret di Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis dokumen, tinjauan literatur, dan pengamatan tidak langsung. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 berhasil mengurangi limbah plastik sebesar 98,32 ton dari sektor ritel modern. Indomaret secara aktif mendukung kebijakan ini dengan menyediakan kantong belanja ramah lingkungan dan mendidik konsumen. Namun, tantangan tetap ada, terutama di sektor informal dan dalam mengubah perilaku konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penegakan kebijakan yang lebih kuat berbasis komunitas dan penerapan prinsip ekonomi sirkular untuk memastikan pengurangan limbah plastik yang berkelanjutan dan efektif.
Income Tax System Rates (Pph) As Well As Effectiveness Towards the State in Indonesia SH, MH, Ujang Badru Jaman; Yunitasari, Vira; Abdul Rozak, Rizki; Firmansyah, Raka Aditya; Anzani, Tiara Azzahra; Hindudom, Ronald Christian
West Science Law and Human Rights Vol. 1 No. 01 (2023): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Taxes are a very dominant source of state revenue. This makes taxes the backbone of state finances. Income Tax (PPh) is a tax imposed on individuals or entities on income received or accrued in a Tax Year. Income tax adheres to the Self-system Assessment System, the tax collection system is a system in which the Taxpayer himself calculates, deposits, and reports the tax owed to the Tax Service Office where he is registered. In Income Tax there are various types of rates. Income Tax is obtained as a source of state revenue. The effectiveness of Income Tax in Indonesia runs smoothly as it should. The purpose of this study is to find out how the rates of income tax and the effectiveness of income tax against the Indonesian state. Taxpayers often do not have the awareness and compliance to calculate, report, and pay their taxes owed. To overcome this problem, the Government implements Tax Sanctions. Tax sanctions can be said as a preventive tool so that taxpayers do not violate tax norms, tax sanctions are also made as a shock. therapy so that violators of tax norms do not make the same mistake again. The purpose of this study was to determine whether tax sanctions affect increasing compliance with Taxpayers namely against income tax.
Pendampingan Legalitas Usaha melalui Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Instrumen Penguatan Kemandirian Tenaga Kerja Mandiri Pemula: Kajian Empiris di Kabupaten Cianjur” Jaman, Ujang Badru; Pertiwi, Endah
Jurnal Pengabdian West Science Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v5i01.3167

Abstract

Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) merupakan salah satu instrumen kebijakan ketenagakerjaan yang diarahkan untuk mendorong kemandirian tenaga kerja melalui pengembangan usaha mikro. Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program ini adalah rendahnya tingkat legalitas usaha penerima program, khususnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris peran pendampingan pembuatan NIB sebagai instrumen penguatan kemandirian Tenaga Kerja Mandiri Pemula di Kabupaten Cianjur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap 16 penerima Program TKMP serta pendamping program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan pembuatan NIB berperan penting dalam meningkatkan pemahaman penerima program mengenai legalitas usaha, mengatasi kendala literasi digital dan administratif dalam penggunaan sistem OSS, serta mendorong perubahan orientasi usaha dari informal menuju usaha yang lebih tertib dan berkelanjutan. Kepemilikan NIB memberikan dampak positif terhadap kepercayaan diri, kesadaran administratif, dan kesiapan penerima TKMP dalam mengembangkan usahanya secara mandiri. Temuan ini menegaskan bahwa pendampingan legalitas usaha merupakan komponen strategis dalam Program TKMP dan perlu diintegrasikan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan tenaga kerja berbasis kewirausahaan.
Legal Protection of Workers in Indonesia's Gig Economy for Digital Ecosystems: Challenges and Solutions in the Digital Labor Law Framework Badru Jaman, Ujang; Pertiwi, Endah; Zibele Nodangala, Norless; Manga Mokofe, William; Abdul Malik, Muhamad Rizki
Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2025): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/mjhki.v3i2.22

Abstract

Fast and immense growth of Indonesia's gig economy using digital platforms raises many questions regarding challenges to Indonesia's prevailing legal frameworks about labor law. Gig workers are easily vulnerable on account of their unclear employment status, social security, gaps in the regulations of digital ecology, and access to dispute resolution mechanisms. The current study will explore the legal protection for gig workers in Indonesia from a juridical point of view, pinpoint lacking policies and their socio-economic impacts, and advance practicable solutions: the reclassification of employment, obligatory contributions to social security by platforms, heightened regulatory oversight, and bespoke dispute resolution systems, drawing from a review of global best practices and theoretical frameworks. The findings highlight through legislation how urgent these much-needed reforms are in treating gig workers equitably and furthering sustainable growth in Indonesia's digital economy, given that gig work is constantly changing.
Optimalisasi Pemasaran UMKM Melalui Desain dan Pembuatan Spanduk di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi Abu Bakar Ashidiqy; Ujang Badru Jaman; Risma Raisa Sopandi; Heri Heriyanto; Andri Ardhiyansyah
Sciences du Nord Community Service Vol. 1 No. 02 (2024): Sciences du Nord Community Service
Publisher : North Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71238/sncs.v1i2.45

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penggunaan spanduk yang dirancang secara profesional. Sebanyak 30 UMKM di Desa Cikahuripan berpartisipasi dalam program ini, dimana mereka menerima spanduk yang dipasang di lokasi strategis untuk menarik perhatian dan meningkatkan kesadaran merek. Hasil awal menunjukkan peningkatan positif dalam visibilitas usaha dan penerimaan yang baik dari komunitas lokal. Meskipun evaluasi ekonomi langsung dari spanduk belum dilakukan, respon positif dari UMKM dan masyarakat menandakan potensi peningkatan penjualan dan pertumbuhan ekonomi. Program ini menyoroti pentingnya solusi pemasaran sederhana namun efektif yang dapat membantu UMKM mengatasi keterbatasan sumber daya dan meningkatkan daya saing mereka di pasar lokal
Kekuatan pembuktian perjanjian di bawah tangan tanpa tanda tangan dalam persidangan perdata Dina Alya Nurazizah; Ujang Badru Jaman
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1473

Abstract

Karena kepraktisannya, perjanjian tidak resmi sering digunakan dalam operasi perusahaan. Namun, dalam sengketa perdata, tidak adanya tanda tangan menimbulkan keraguan atas penerimaannya sebagai alat bukti. Dengan menelaah aturan hukum yang relevan dan membandingkannya dengan tindakan nyata dan alat bukti lain dalam hukum acara perdata, penelitian ini berupaya menilai kekuatan pembuktian perjanjian tidak resmi yang tidak ditandatangani. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung, dan yurisprudensi dianalisis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian perjanjian semacam ini bergantung pada sejumlah faktor, termasuk: (1) pengakuan lisan dan tertulis para pihak di pengadilan; (2) adanya alat bukti tambahan, seperti surat penawaran, tanda terima, saksi, dan rekaman; dan (3) keadaan seputar perjanjian, termasuk itikad baik, kesesuaian isi, kemampuan para pihak, dan keadaan sosial ekonomi mereka. Semakin kuat kombinasi unsur-unsur ini, semakin meyakinkan perjanjian tidak resmi tanpa tanda tangan dalam proses perdata.
The Ecological Epistemology of Leuit in Sundanese Indigenous Communities: Local Wisdom in Environmental Law Armansyah Armansyah; Ujang Badru Jaman
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v8i1.9164

Abstract

The global ecological crisis requires environmental law that is not only technocratic but also contextual and participatory. This study reconstructs the Leuit ecological epistemology of the Sundanese indigenous community as a foundation for integrating local wisdom into Indonesian environmental law. In this study, which used a qualitative, critical ethnographic approach, data were collected through participatory observation, in-depth interviews, and legal–customary document analysis. Findings show that Leuit functions not merely as food storage but also as an ecological knowledge system that regulates spiritual, social, and environmental relations. Values such as murah-mawur, rewang, and customary prohibitions form a living legal system shaped by ritual and social consensus. As traditional leaders stated, "If the forest is destroyed, Leuit will be empty," while a full Leuit symbolizes preserved nature. The reconstruction highlights the integration of indigenous principles, empowerment of customary institutions, and ecologically grounded sanctions, proposing decolonization of environmental law to recognize local knowledge within national legal pluralism.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Abdul Rozak, Rizki Abu Bakar Ashidiqy Adin Nanjarullah Agung Zulfikri Agung Zulfikri Aidil, Syahrul Ananda, Tarisa Aulia Andri Ardhiyansyah Andri Ardhiyansyah Anzani, Tiara Azzahra Apit Sugandi Arief Fahmi Lubis Armansyah Armansyah Armansyah Armansyah Armansyah Armansyah, Rian Arumsari, Melawati Ashidiqy, Abu Bakar Asih Nurajijah Ayu, Rani Ayunistia, Sinta Azahra, Anggita Dede Suleman Deriansyah, Deriansyah Derizki Ardan Dianto Dianto, Derizki Ardan Dina Alya Nurazizah Endah Pertiwi Fachrizal Satrio Putro Yuwono Firmansyah, Raka Aditya Fitriani Gulo Froilan Delute Mobo Galuh Ratna Putri Hamdan Hamdan Heliani Heri Heriyanto Heri Heriyanto Hermawan, Feri Hilda Hilmawati Hindudom, Ronald Christian Hudjolly Ilyas Aminuddin Koesmawan, Koesmawan Linggana, M Gilang M. Rafi Manga Mokofe, William Martha Rahayaan, Octa Fya Maulana, Hamdi Melawati Arumsari Meutia Riany Moozanah, Siti Muhamad Fikri Muhamad Rizki Abdul Malik Mursyidin Ar-Rahmany Najwa Safitri, Rani Ayu Nanjarullah, Adin Nurajijah, Asih Padlillah, Padlillah Permana A, Azhari Pertiwi, Endah Putri Putri, Putri Rahmatsyah Raka Aditya Firmansyah Risma Raisa Sopandi Rizki Abdul Rozak Ronald Christian Hindudom Safarudin, Muhamad Sigid Sandi, Muhammad Saputra, Aprinaldi Siti Masripah Siti Moozanah Sugandi, Apit Suhartono Suhartono Tarisa Aulia Ananda Taufik Hidayatullah Tiara Azzahra Anzani Tiara Azzahra Anzani Vira Yunitasari Yachlam Pudayana Yana Priyana Yana Priyana Yardiansyah, Reihan Yunitasari, Vira Yusuf Iskandar Yuwono, Fachrizal Satrio Putro Zibele Nodangala, Norless