Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.758
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Aktiva : Riset Akutansi dan Keuangan International Journal of Business, Law, and Education Ilomata International Journal of Social Science Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Ilmu Multidisplin Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Eastasouth Journal of Effective Community Services Eastasouth Journal of Positive Community Services Easta Journal of Innovative Community Services Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains The Es Economics and Entrepreneurship The Easta Journal Law and Human Rights Eastasouth Journal of Impactive Community Services Jurnal Pengabdian West Science West Science Law and Human Rights West Science Business and Management Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa Jurnal Dinamika Manajemen Sciences du Nord Community Service
Ujang Badru Jaman
Universitas Nusa Putra
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Optimalisasi Pemasaran UMKM Melalui Desain dan Pembuatan Spanduk di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi Abu Bakar Ashidiqy; Ujang Badru Jaman; Risma Raisa Sopandi; Heri Heriyanto; Andri Ardhiyansyah
Sciences du Nord Community Service Vol. 1 No. 02 (2024): Sciences du Nord Community Service
Publisher : North Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71238/sncs.v1i2.45

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penggunaan spanduk yang dirancang secara profesional. Sebanyak 30 UMKM di Desa Cikahuripan berpartisipasi dalam program ini, dimana mereka menerima spanduk yang dipasang di lokasi strategis untuk menarik perhatian dan meningkatkan kesadaran merek. Hasil awal menunjukkan peningkatan positif dalam visibilitas usaha dan penerimaan yang baik dari komunitas lokal. Meskipun evaluasi ekonomi langsung dari spanduk belum dilakukan, respon positif dari UMKM dan masyarakat menandakan potensi peningkatan penjualan dan pertumbuhan ekonomi. Program ini menyoroti pentingnya solusi pemasaran sederhana namun efektif yang dapat membantu UMKM mengatasi keterbatasan sumber daya dan meningkatkan daya saing mereka di pasar lokal
Kekuatan pembuktian perjanjian di bawah tangan tanpa tanda tangan dalam persidangan perdata Dina Alya Nurazizah; Ujang Badru Jaman
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1473

Abstract

Karena kepraktisannya, perjanjian tidak resmi sering digunakan dalam operasi perusahaan. Namun, dalam sengketa perdata, tidak adanya tanda tangan menimbulkan keraguan atas penerimaannya sebagai alat bukti. Dengan menelaah aturan hukum yang relevan dan membandingkannya dengan tindakan nyata dan alat bukti lain dalam hukum acara perdata, penelitian ini berupaya menilai kekuatan pembuktian perjanjian tidak resmi yang tidak ditandatangani. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung, dan yurisprudensi dianalisis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian perjanjian semacam ini bergantung pada sejumlah faktor, termasuk: (1) pengakuan lisan dan tertulis para pihak di pengadilan; (2) adanya alat bukti tambahan, seperti surat penawaran, tanda terima, saksi, dan rekaman; dan (3) keadaan seputar perjanjian, termasuk itikad baik, kesesuaian isi, kemampuan para pihak, dan keadaan sosial ekonomi mereka. Semakin kuat kombinasi unsur-unsur ini, semakin meyakinkan perjanjian tidak resmi tanpa tanda tangan dalam proses perdata.
The Ecological Epistemology of Leuit in Sundanese Indigenous Communities: Local Wisdom in Environmental Law Armansyah Armansyah; Ujang Badru Jaman
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v8i1.9164

Abstract

The global ecological crisis requires environmental law that is not only technocratic but also contextual and participatory. This study reconstructs the Leuit ecological epistemology of the Sundanese indigenous community as a foundation for integrating local wisdom into Indonesian environmental law. In this study, which used a qualitative, critical ethnographic approach, data were collected through participatory observation, in-depth interviews, and legal–customary document analysis. Findings show that Leuit functions not merely as food storage but also as an ecological knowledge system that regulates spiritual, social, and environmental relations. Values such as murah-mawur, rewang, and customary prohibitions form a living legal system shaped by ritual and social consensus. As traditional leaders stated, "If the forest is destroyed, Leuit will be empty," while a full Leuit symbolizes preserved nature. The reconstruction highlights the integration of indigenous principles, empowerment of customary institutions, and ecologically grounded sanctions, proposing decolonization of environmental law to recognize local knowledge within national legal pluralism.
Bridging Legal Gaps in Indigenous Customary Land Rights: The Urgency of Lex Specialis in Agrarian Law Endah Pertiwi; Ujang Badru Jaman
JURNAL AKTA Vol 13, No 2 (2026): June 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i2.51323

Abstract

This study aims to examine the legal uncertainty surrounding the protection of indigenous peoples’ customary land rights within Indonesian agrarian law, particularly due to the absence of a lex specialis framework. Although the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law (UUPA) formally recognize customary rights (hak ulayat), their implementation remains constrained by sectoral legislation that prioritizes state and corporate interests. This research employed a normative juridical approach by analyzing constitutional provisions, statutory regulations, and relevant court decisions to identify gaps in legal protection. The novelty of this study lies in its integrative analysis of the doctrinal, constitutional, and comparative dimensions of lex specialis in relation to indigenous rights protection. The findings reveal that the absence of a specific legal framework has led to fragmented regulations, inconsistencies in judicial and administrative practices, and persistent legal uncertainty, which in turn contribute to land conflicts, marginalization, and unequal access to natural resources. Comparative insights from Malaysia and the Philippines demonstrate that the existence of specific legislation can strengthen legal recognition while maintaining alignment with national development objectives. This study concludes that the establishment of a lex specialis law is essential to harmonize state law and customary law, ensure constitutional compliance, and enhance legal certainty and social justice for indigenous peoples. Such reform is also necessary to align Indonesia’s legal system with international human rights standards and to support sustainable and inclusive agrarian governance.
Pemberdayaan Ekonomi Lokal Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Melalui Legalitas Usaha Dan Digitalisasi Lokasi UMKM Di Desa Cipeuteuy Koesmawan Koesmawan; Ujang Badru Jaman; Rani Ayu Najwa Safitri; Octa Fya Martha Rahayaan; Siti Masripah; Anggita Azahra; Aprinaldi Saputra; Muhammad Rafi; Syahrul Aidil; Deriansyah Deriansyah; Hamdan Hamdan; Hamdi Maulana
Jurnal Pengabdian West Science Vol 4 No 08 (2025): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v4i08.2537

Abstract

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Cipeuteuy, Kabupaten Sukabumi, berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal melalui legalisasi usaha dan digitalisasi lokasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai strategi penanggulangan kemiskinan. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pemahaman masyarakat desa terhadap pentingnya legalitas usaha, khususnya terkait pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan metode door to door, tim KKN memberikan sosialisasi serta pendampingan teknis pendaftaran NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS), sekaligus memetakan titik koordinat lokasi usaha pelaku UMKM. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM berhasil memperoleh NIB yang sah secara hukum, serta terciptanya peta digital UMKM lokal yang bermanfaat sebagai basis data desa. Legalitas usaha terbukti memperkuat posisi hukum pelaku usaha, mempermudah akses terhadap bantuan pemerintah, dan meningkatkan kapasitas usaha. Di sisi lain, digitalisasi lokasi mendukung promosi ekonomi berbasis data dan memperkuat tata kelola informasi desa. Program ini berkontribusi signifikan dalam membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai langkah konkret pengentasan kemiskinan di tingkat desa. Rekomendasi strategis dari kegiatan ini adalah pembentukan Unit Layanan UMKM oleh pemerintah desa sebagai upaya keberlanjutan program secara sistemik.
Pendampingan Legalitas Usaha melalui Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Instrumen Penguatan Kemandirian Tenaga Kerja Mandiri Pemula: Kajian Empiris di Kabupaten Cianjur” Ujang Badru Jaman; Endah Pertiwi
Jurnal Pengabdian West Science Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v5i01.3167

Abstract

Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) merupakan salah satu instrumen kebijakan ketenagakerjaan yang diarahkan untuk mendorong kemandirian tenaga kerja melalui pengembangan usaha mikro. Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program ini adalah rendahnya tingkat legalitas usaha penerima program, khususnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris peran pendampingan pembuatan NIB sebagai instrumen penguatan kemandirian Tenaga Kerja Mandiri Pemula di Kabupaten Cianjur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap 16 penerima Program TKMP serta pendamping program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan pembuatan NIB berperan penting dalam meningkatkan pemahaman penerima program mengenai legalitas usaha, mengatasi kendala literasi digital dan administratif dalam penggunaan sistem OSS, serta mendorong perubahan orientasi usaha dari informal menuju usaha yang lebih tertib dan berkelanjutan. Kepemilikan NIB memberikan dampak positif terhadap kepercayaan diri, kesadaran administratif, dan kesiapan penerima TKMP dalam mengembangkan usahanya secara mandiri. Temuan ini menegaskan bahwa pendampingan legalitas usaha merupakan komponen strategis dalam Program TKMP dan perlu diintegrasikan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan tenaga kerja berbasis kewirausahaan.
Penguatan Literasi Branding melalui Sosialisasi Pentingnya Merek bagi Produk Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) Ujang Badru Jaman; Heliani Heliani
Eastasouth Journal of Impactive Community Services Vol 4 No 03 (2026): Eastasouth Journal of Impactive Community Services (EJIMCS)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/ejimcs.v4i03.656

Abstract

Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) merupakan salah satu inisiatif Kementerian Ketenagakerjaan dalam mendukung pengembangan kewirausahaan melalui pemberian bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan bagi pelaku usaha pemula. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan keterbatasan pada aspek literasi branding, khususnya pemahaman mengenai pentingnya merek sebagai identitas dan aset strategis usaha. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha TKMP mengenai pentingnya merek dalam pengembangan produk dan daya saing usaha. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan edukatif partisipatif yang meliputi identifikasi peserta dan produk TKMP, pemetaan jenis usaha, sosialisasi konsep merek, diskusi interaktif, serta evaluasi pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memiliki produk usaha dan legalitas dasar berupa NIB, namun belum memiliki pengelolaan merek yang optimal. Setelah kegiatan sosialisasi, terjadi peningkatan pemahaman peserta terkait fungsi merek sebagai identitas produk, alat diferensiasi, dan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi sederhana mengenai branding mampu meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya penguatan identitas produk, meskipun masih diperlukan pendampingan lanjutan untuk implementasi yang lebih optimal.
Legal Protection of Workers in Indonesia's Gig Economy for Digital Ecosystems: Challenges and Solutions in the Digital Labor Law Framework Ujang Badru Jaman; Endah Pertiwi; Norless Zibele Nodangala; William Manga Mokofe; Muhamad Rizki Abdul Malik
Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2025): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/mjhki.v3i2.22

Abstract

Fast and immense growth of Indonesia's gig economy using digital platforms raises many questions regarding challenges to Indonesia's prevailing legal frameworks about labor law. Gig workers are easily vulnerable on account of their unclear employment status, social security, gaps in the regulations of digital ecology, and access to dispute resolution mechanisms. The current study will explore the legal protection for gig workers in Indonesia from a juridical point of view, pinpoint lacking policies and their socio-economic impacts, and advance practicable solutions: the reclassification of employment, obligatory contributions to social security by platforms, heightened regulatory oversight, and bespoke dispute resolution systems, drawing from a review of global best practices and theoretical frameworks. The findings highlight through legislation how urgent these much-needed reforms are in treating gig workers equitably and furthering sustainable growth in Indonesia's digital economy, given that gig work is constantly changing.
Income Tax System Rates (Pph) As Well As Effectiveness Towards the State in Indonesia Ujang Badru Jaman SH, MH; Vira Yunitasari; Rizki Abdul Rozak; Raka Aditya Firmansyah; Tiara Azzahra Anzani; Ronald Christian Hindudom
West Science Law and Human Rights Vol. 1 No. 01 (2023): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Taxes are a very dominant source of state revenue. This makes taxes the backbone of state finances. Income Tax (PPh) is a tax imposed on individuals or entities on income received or accrued in a Tax Year. Income tax adheres to the Self-system Assessment System, the tax collection system is a system in which the Taxpayer himself calculates, deposits, and reports the tax owed to the Tax Service Office where he is registered. In Income Tax there are various types of rates. Income Tax is obtained as a source of state revenue. The effectiveness of Income Tax in Indonesia runs smoothly as it should. The purpose of this study is to find out how the rates of income tax and the effectiveness of income tax against the Indonesian state. Taxpayers often do not have the awareness and compliance to calculate, report, and pay their taxes owed. To overcome this problem, the Government implements Tax Sanctions. Tax sanctions can be said as a preventive tool so that taxpayers do not violate tax norms, tax sanctions are also made as a shock. therapy so that violators of tax norms do not make the same mistake again. The purpose of this study was to determine whether tax sanctions affect increasing compliance with Taxpayers namely against income tax.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Abu Bakar Ashidiqy Adin Nanjarullah Agung Zulfikri Agung Zulfikri Ananda, Tarisa Aulia Andri Ardhiyansyah Andri Ardhiyansyah Anggita Azahra Apit Sugandi Aprinaldi Saputra Arief Fahmi Lubis Armansyah Armansyah Armansyah Armansyah Armansyah Armansyah, Rian Arumsari, Melawati Ashidiqy, Abu Bakar Asih Nurajijah Ayunistia, Sinta Dede Suleman Deriansyah Deriansyah Derizki Ardan Dianto Dianto, Derizki Ardan Dina Alya Nurazizah Endah Pertiwi Endah Pertiwi Fachrizal Satrio Putro Yuwono Fitriani Gulo Froilan Delute Mobo Galuh Ratna Putri Hamdan Hamdan Hamdi Maulana Heliani Heliani Heliani Heri Heriyanto Heri Heriyanto Hermawan, Feri Hilda Hilmawati Hudjolly Ilyas Aminuddin Koesmawan Koesmawan Linggana, M Gilang Melawati Arumsari Meutia Riany Moozanah, Siti Muhamad Fikri Muhamad Rizki Abdul Malik Muhammad Rafi Mursyidin Ar-Rahmany Nanjarullah, Adin Norless Zibele Nodangala Nurajijah, Asih Octa Fya Martha Rahayaan Padlillah, Padlillah Permana A, Azhari Putri Putri, Putri Rahmatsyah Raka Aditya Firmansyah Rani Ayu Najwa Safitri Risma Raisa Sopandi Rizki Abdul Rozak Ronald Christian Hindudom Safarudin, Muhamad Sigid Sandi, Muhammad Siti Masripah Siti Moozanah Sugandi, Apit Suhartono Suhartono Syahrul Aidil Tarisa Aulia Ananda Taufik Hidayatullah Tiara Azzahra Anzani Tiara Azzahra Anzani Vira Yunitasari William Manga Mokofe Yachlam Pudayana Yana Priyana Yana Priyana Yardiansyah, Reihan Yusuf Iskandar Yuwono, Fachrizal Satrio Putro