Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Perlindungan Hukum Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Sismulyanto; Wahyati, Endang; Ta’adi; Putra, Made Mahaguna
Journal of Health Science and Prevention Vol. 8 No. 1 (2024): JHSP Vol 8 No 1 – 2024
Publisher : State Islamic University of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29080/jhsp.v8i1.1179

Abstract

The administration of anesthesia is a medical procedure fraught with considerable risk. The prevalence of anesthesia-related mortality is often understated, reminiscent of the so-called iceberg phenomenon. On-the-ground realities reveal that due to a shortage of anesthesiologists, nurse anesthetists frequently perform anesthetic procedures under the guidance of anesthesiologists. The annulment of Minister of Health Regulation Number 32 from the year 2013 has resulted in vulnerabilities within the practice of anesthesia nursing. Given the significant consequences associated with anesthetic procedures, it is imperative to have legal safeguards in place for nurse anesthetists. This study utilizes a descriptive-analytical framework and adopts a normative juridical approach, employing deductive reasoning. The research relies on secondary data, which is qualitative and gathered through a comprehensive review of relevant literature. The study's analytical process makes use of normative qualitative methods. In the context of this study, nurse anesthetists receive their delegated authority from physicians and must operate within the constraints set forth by the Medical Practice Act, Health Personnel Law, and Health Minister Regulations related to medical practice permits. Nurse anesthetists assign their tasks based on authority that is delegated in line with legislation No. 38 from 2014 concerning nursing. The specialist anesthesiologist has both legal and moral responsibility for providing protection to nurses executing tasks under such delegated authority since their duties are performed according to physicians' orders and directives. There exists a pressing need to revisit Ministerial Regulation No. 18 from 2016, concerning the licensing and execution of anesthesia management, in order to clarify the roles and functions proprietary to anesthesiologists as determined by their expertise. It is incumbent upon the Minister of Health to promptly issue new regulations pertaining to nurse anesthesia practice, ensuring that healthcare services are provided without any legal discrepancies.
Effectiveness of Foot Massage on Chest Pain and Anxiety in Patients with Acute Coronary Syndrome: Effectiveness of Foot Massage on Chest Pain and Anxiety in Patients with Acute Coronary Syndrome NIKEN ANGGRAINI SRI SAPUTRI; Taadi Taadi2; Suharsono Suharsono
Journal of Indonesian Anesthesiology Nursing Vol. 2 No. 1 (2025): JIAN (Journal of Indonesian Anesthesiology Nursing)
Publisher : Keperawatan Anestesiologi Program Sarjana Terapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sindrom koroner akut (SKA) merupakan salah satu penyebab utama kematian kardiovaskular dengan manifestasi khas berupa nyeri dada yang disertai kecemasan. Penatalaksanaan gejala tidak hanya mengandalkan terapi farmakologis, tetapi juga memerlukan pendekatan nonfarmakologis yang aman dan mudah diterapkan. Salah satu intervensi yang mulai banyak diteliti adalah foot massage, teknik pijatan refleksi kaki yang diyakini mampu meningkatkan sirkulasi darah, merangsang pelepasan endorfin, dan menurunkan aktivitas sistem saraf simpatis. Penelitian quasi-eksperimen dengan rancangan pre–posttest control group melibatkan 57 pasien SKA yang dirawat di ICCU RS PKU Muhammadiyah Gamping. Intervensi pijat kaki diberikan empat kali selama dua hari dengan durasi 20–30 menit setiap sesi. Intensitas nyeri diukur menggunakan Numeric Rating Scale, sedangkan tingkat kecemasan dinilai melalui Zung Self-Rating Anxiety Scale. Analisis data menggunakan uji Wilcoxon, Kruskal–Wallis, dan post-hoc dengan tingkat signifikansi p<0,05. Hasil menunjukkan penurunan bermakna pada skor nyeri dan kecemasan (p=0,000), menegaskan efektivitas pijat kaki sebagai intervensi keperawatan komplementer. Temuan ini mendukung penerapan pijat kaki sebagai tindakan keperawatan mandiri di ICCU maupun IGD untuk meningkatkan kenyamanan fisik dan psikologis pasien SKA.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PARTISIPASI SEBAGAI PESERTA JKN BPJS KESEHATAN DI KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO KOTA PEKALONGAN Moh Projo Angkasa; Zaenal Amirudin; Taadi Taadi; Supriyo Supriyo; Prasko Prasko
Jurnal Lintas Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2021): NOVEMBER 2021 - APRIL 2022
Publisher : Poltekkes Kemenkes Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31983/jlpm.v1i1.7896

Abstract

Latar Belakang : BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar atau iurannya dibayar oleh pemerintah. BPJS Kesehatan mulai dioperasionalkan  pada tanggal 1 Januari 2014, semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran (Kemenkes RI, 2013).Tujuan : Pengabdian masyarakat bertujuan agar mahasiswa dan dosen dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan kesehatan, membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi pemerintah maupun  masyarakat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan kepersetaan BPJSMetode Pengabdian : Pelaksanaan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, tutorial, simulasi dan pendampingan pada peserta pelatihan dan  dilakukan monitoring evaluasi.Hasil : ada peningkatkan pengetahuan peserta  tentang tujuan dan manfaat program BPJS Kesehatan dan ada peningkatan ketrampilan dalam pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan secara online pada masyarakat.Saran : Perlunya kegiatan survey dan pendataan jumlah peserta BPJS Kesehatan pada wilayah  yang telah di lakukan pendampingan, sehingga dapat di ketahui keberhasilan dari pengabdian.  Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi Kepesertaan, BPJS Kesehatan
Pengaruh Transcutaneous Electrical Auricular Acupressure Stimulation (Teaas) Terhadap Xerostomia dan Rasa Haus pada Pasien CKD yang Menjalani Hemodialisis Fhadilah Rahmadini; Ta&#039;adi Ta&#039;adi; Budi Widiyanto; Suharsono Suharsono; Sri Endang Windiarti
Malahayati Nursing Journal Vol 8, No 8 (2026): Volume 8 Nomor 8 (2026)
Publisher : Universitas Malahayati Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/mnj.v8i8.25437

Abstract

ABSTRACT Chronic Kidney Disease (CKD) patients undergoing hemodialysis often experience xerostomia and excessive thirst, which impact their comfort and quality of life. Available interventions are limited, necessitating alternative non-pharmacological approaches such as Transcutaneous Electrical Auricular Acupressure Stimulation (TEAAS). Analyzed the effect of TEAAS on reducing xerostomia and thirst in CKD patients undergoing hemodialysis and compared its effectiveness with a control intervention (gargling with boiled water). This study used a quasi-experimental design with a pre-test and post-test with a control group. A sample of 34 respondents was selected using purposive sampling and divided into the intervention (TEAAS) and control (gargling with boiled water) groups. The interventions were administered six times over three weeks. Measurements were made using the SXI-ID and TDS. Data were analyzed using the Wilcoxon, Mann–Whitney, and GEE tests. Results: TEAAS significantly reduced xerostomia (p 0,001) and thirst (p 0,001), with better results compared to the control group. There were significant differences between groups at post-test for xerostomia (p = 0,007) and thirst (p = 0,008). Fluid hydration status significantly influenced both variables (p 0,001). TEAAS is more effective than gargling with boiled water in reducing xerostomia and thirst in CKD patients undergoing hemodialysis, and hydration status is a significant influencing factor. Keywords: Chronic Kidney Disease, Hemodialysis, Transcutaneous Electrical Auricular Acupressure Stimulation, Xerostomia, Thirst.  ABSTRAK Pasien Chronic Kidney Disease (CKD) yang menjalani hemodialisis sering mengalami xerostomia dan rasa haus berlebih yang berdampak pada kenyamanan serta kualitas hidup. Intervensi yang tersedia masih memiliki keterbatasan sehingga diperlukan pendekatan nonfarmakologis alternatif seperti Transcutaneous Electrical Auricular Acupressure Stimulation (TEAAS). Menganalisis pengaruh TEAAS terhadap penurunan xerostomia dan rasa haus pada pasien CKD yang menjalani hemodialisis serta membandingkan efektivitasnya dengan intervensi kontrol (berkumur air matang).Penelitian ini menggunakan desain quasi experimental dengan pre-test dan post-test with control group. Sampel berjumlah 34 responden yang dipilih secara purposive sampling dan dibagi menjadi kelompok intervensi (TEAAS) dan kontrol (berkumur air matang). Intervensi diberikan sebanyak enam kali selama tiga minggu. Pengukuran menggunakan SXI-ID dan TDS. Analisis data menggunakan uji Wilcoxon, Mann–Whitney, dan GEE. Hasil: TEAAS secara signifikan menurunkan xerostomia (p 0,001) dan rasa haus (p 0,001), dengan hasil yang lebih baik dibandingkan kelompok kontrol. Terdapat perbedaan signifikan antar kelompok pada post-test untuk xerostomia (p = 0,007) dan rasa haus (p = 0,008). Status hidrasi cairan berpengaruh signifikan terhadap kedua variabel (p 0,001). TEAAS lebih efektif dibandingkan berkumur air matang dalam menurunkan xerostomia dan rasa haus, serta status hidrasi menjadi faktor yang memengaruhi kedua kondisi tersebut. Kata Kunci: Chronic Kidney Disease, Hemodialisis, Transcutaneous Electrical Auricular Acupressure Stimulation, Xerostomia, Rasa Haus.
Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Kesehatan di Indonesia: Antara Kepentingan Publik dan Profesionalitas Medis Ta&#039;adi Ta&#039;adi; Anna Veronica Pont; Yudhi Hertanto; Dwi Nurahman; Liza Utama
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 5 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i5.8686

Abstract

Pembentukan Undang-Undang Kesehatan di Indonesia merupakan bagian dari konstruksi politik hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi berbagai kepentingan, baik dari pemerintah, lembaga legislatif, maupun kelompok profesi medis. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa proses legislasi di bidang kesehatan tidak berlangsung secara netral, melainkan sarat dengan kompromi politik dan pertarungan kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana politik hukum memengaruhi arah dan substansi pembentukan Undang-Undang Kesehatan, terutama dalam konteks ketegangan antara kepentingan publik sebagai penerima layanan kesehatan dan profesionalitas medis sebagai penyedia layanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang berfokus pada analisis norma hukum serta doktrin-doktrin yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang Kesehatan tidak terlepas dari pengaruh kekuatan politik yang dapat memengaruhi isi regulasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi ini berimplikasi pada munculnya potensi ketidakseimbangan antara perlindungan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal dan jaminan kepastian hukum bagi tenaga medis dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, diperlukan formulasi politik hukum yang lebih responsif dan berkeadilan, yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat luas tanpa mengabaikan aspek profesionalitas dan perlindungan hukum bagi tenaga medis. Dengan demikian, regulasi di bidang kesehatan diharapkan dapat menciptakan sistem pelayanan yang adil, berkualitas, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.