Garuda - Garba Rujukan Digital

Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Perawat di Masa Pandemi Covid-19 Atmojo, Fajar Widhi; Ta'adi, Ta'adi; Indrayati, Yovita
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 10, No 1: Juni 2024
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v10i1.10630

Tingginya kasus Covid-19 mengakibatkan perawat sebagai garda terdepan penanganan pandmi Covid-19 mengalami krisis kesehatan fisik dan krisis kesehatan mental. Hal ini muncul diakibatkan oleh adanya permasalahan pemenuhan hak atas kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab dalam pemenuhan hak atas kesehatan tersebut, termasuk hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahun tentang peraturan, pelaksanaan dan bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19.Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi dekriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder melalui wawancara kepada Wakil Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kepala Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Ikatan Perawat Kesehatana Jiwa Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kekosongan norma dari norma yang tertinggi ke norma yang terendah. Selain itu tidak ada konflik antar norma dan ketimpangan hukum terkait tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan mandat kepada dinas kesehatan dan IPKJI untuk pemenuhan hak atas kesehatan jiwa perawat di masa pandemi Covid-19. Bentuk tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan hak kesehatan jiwa perawat adalah dengan upaya kesehatan jiwa dan psikososial yaitu dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Hal ini semua diatur pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah

Legal Protection Against Patients who Experience Overdose Muslimah; Ta’adi; Diana Pujiningsih; Andi Wahyuddin Nur; Mawardi
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 4: October 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i4.6263

Overdose is a serious condition that occurs due to consuming excessive amounts of a drug or substance, which can be life-threatening. Legal protection for patients who experience an overdose is very important, especially related to patient rights, responsibilities of medical personnel, and health policies. According to WHO (World Health Organization), overdose is the use of psychoactive substances in dangerous amounts, which results in adverse effects, including death. Legal protection of patients who have overdosed is essential to ensure that they receive necessary treatment without fear of legal consequences. By upholding patient rights, medical personnel responsibilities, and supportive health policies, we can reduce the impact of overdoses and improve health outcomes for at-risk individuals. Collaboration between the government, health service providers, and the community is needed to create a safe environment for patients and their families.

Legal and Ethical Aspects of Informed Consent in BPJS Health Emergency Services Anna Veronica Pont; Ta'adi; Muchamad Taufiq; Ady Purwoto; Mawardi
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 1: January 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i1.6818

Informed consent is a crucial element in the healthcare system as it ensures that patients provide consent based on a sufficient understanding of the medical procedures to be performed. In the context of emergency services, where patients often present with critical conditions requiring immediate action, the implementation of informed consent becomes more complex. BPJS Kesehatan, as the provider of healthcare services for the public, holds the responsibility to ensure that medical treatments within their network respect patient rights, both legally and ethically. This article aims to explore in-depth the legal and ethical aspects of implementing informed consent in emergency healthcare services under the BPJS Kesehatan program.

GAMBARAN TINGKAT KECEMASAN PASIEN TB PARU DI POLI PARU RSUD KARDINAH KOTA TEGAL Yudyarto, Hudinoto Eko; Taadi, Taadi; Nurcholis, Nurcholis
Juru Rawat. Jurnal Update Keperawatan Vol 4, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Prodi D3 Keperawatan Tegal Poltekkes Kemenkes Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31983/juk.v4i2.12474

Penyakit tuberkulosis (TB) paru merupakan penyakit infeksi yang menyerang parenkim paru-paru yang disebabkan oleh kuman TB (Mycobacterium tuberculosis). Pengobatan TBC diberikan dalam bentuk kombinasi dari beberapa jenis obat dan dosis tepat selama 6-8 bulan supaya semua kuman (temasuk kuman persiter) dapat dibunuh. Pasien menyadari bahwa ketika pasien didiagnosa menderita penyakit TB, maka secara otomatis pasien tersebut harus mengikuti program pengobatanyang relatif lama yaitu minimal 6 bulan. Perasaan takut yang dialami penderita Tuberculosis (TB) yang disebabkan oleh ketidakmampuan mereka menjalankan pengobatan TB dengan baik serta waktu pengobatan yang lama akan menimbulkan kecemasan dalam diri penderita TB. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat kecemasan pasien TB paru di poli paru RSUD Kardinah Kota Tegal. Penelitian ini menggunakan studi deskriptif dan Analisa data dalam penelitian ini, yaitu: univariat dan penyajian data menggunakan distribusi frekuensi. Populasi penelitian ini adalah seluruh pasien TB yang sedang dalam pengobatan yang bersedia menjadi responden, diambil sebanyak 51 sampel dari bulan Juni-Agustus 2024 yang datang dan berobat di poli paru RSUD Kardinah Kota Tegal. Variabel penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu tingkat kecemasan pasien TB Paru, instrumen yang digunakan dengan lembar kuesioner modifikasi HRS-A (Hamilton Anxiety Rating Scale). Hasil penelitian ini didapatkan bahwa sebagian besar responden memiliki kecemasan dengan total sebanyak 30 orang (59%) yang terbagi dalam Kecemasan Ringan sebanyak 10 orang (20%), Kecemasan Berat Sekali 9 Orang (18 %), Kecemasan Berat 6 Orang ( 12%) dan Kecemasan Sedang 5 orang (20%). Dan sebanyak 21 orang masuk ke dalam kategori tidak ada kecemasan (41%).

Effect of red betel (Piper crocatum Ruiz and Pav) leaves extract on blood glucose levels and ankle brachial pressure index (ABPI) among patients with type 2 diabetes mellitus Wigatiningtyas, Bios Cendekia; Ta'adi, Ta'adi; Walin, Walin
Malahayati International Journal of Nursing and Health Science Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 Number 2
Publisher : Program Studi Ilmu Keperawatan-fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Malahayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/minh.v8i2.859

Background: Hyperglycemia often occurs in DM patients even though they have received pharmacological therapy, thus encouraging people to consume herbal medicines. The dosage of herbal therapy consumed by the community is not appropriate, only the dosage of community assumptions, resulting in negative impacts. Chronic hyperglycemia causes worsening of the Ankle Brachial Pressure Index (ABPI) score. Giving red betel extract with the right dose can be a solution, because red betel extract contains flavonoids that can inhibit y-amylase and y-glucosidase so that the body can control blood sugar levels and improve ABPI scores. Purpose: To determine effectiveness of red betel extract on fasting blood sugar levels and ABPI. Method: A quasy experiment approach, specially focusing on pretest and posttest group. The study took place from October-November 2024, in Padangsari and Srondol Health Centers, Semarang. The independent variable was red betel leaf extractthe dependent variables is fasting blood sugar levels and ABPI. Using purposive sampling and Lemeshow formula, 70 respondents were selected which were divided into 2 groups, who met specific inclusion and exclusion criteria. Analysis proceeded with a univariate test to determine the frequency distribution of respondent’s characteristics, followed by bivariate analysis using man whitney test. Results: Red betel leaf extract significantly reduced blood sugar levels in patients with type 2 diabetes mellitus with an intervention value of 112.83 ± 15.227 compared to control of 191.46 ± 72277 with a large Cohen's d effect of 0.87 and increased the value of the Ankle Brachial Pressure Index or ABPI in the intervention group by 0.855 ± 0.045 compared to control by 0.674 ± 0.094 with a large d effect of 1.22 These findings suggest that red beet extract has potential as an adjuvant therapy in glycemic control and improvement of peripheral circulation. Conclusion: Betel leaf extract has been shown to be effective in reducing fasting blood sugar levels and improving Ankle Brachial Pressure Index (ABPI) scores in patients with type II diabetes mellitus.

Pelaksanaan Progam Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) dalam Upaya Meningkatkan Pengelolaan Rumah Sakit Yang Baik Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Wijayanti, Emelia; Hayati, Resti Nur; Ta’adi, Ta’adi
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.12757

Abstrak: Rumah sakit memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan PPRA sesuai dengan perintah Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan, Pasal 885 ayat (4) PP Nomor 28 Tahun 2024, dan Pasal 6 ayat (1) Permenkes No. 8 Tahun 2015. Tata laksana kegiatan PPRA diatur pada Pasal 9 Permenkes No. 8 Tahun 2015 dan PKPO 8 STARKES 2023. Fakta yang terjadi di RS X adalah tim PPRA sudah dibentuk namun tugas pokok dan fungsinya tidak dilaksanakan, sehingga risiko antimicrobial resistance masih sangat tinggi. Hal tersebut menjadi latar belakang bagi peneliti mengkaji tentang: pengaturan PPRA dalam rangka peningkatan pengelolaan rumah sakit yang baik, pelaksanaan PPRA di RS X dan faktor yang menjadi kendala pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data primer dan sekunder diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PPRA di RS X hanya memiliki SK pembentukan tim PPRA sedangkan hospital bylaws tersedia namun tidak mengatur tentang kegiatan PPRA dan standar prosedur pelaksanaannya belum ada. Pelaksanaan PPRA di lingkungan rumah sakit hanya sebatas pembentukan tim saja sedangkan tugas-tugas pokok seperti surveilans, FORKKIT belum dilaksanakan sehingga tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik belum tercapai. Faktor yang menjadi kendala adalah faktor yuridis yaitu kebijakan internal rumah sakit (hospital by laws) belum mengatur mengenai PPRA, faktor teknis yaitu tidak memadahinya sarana dan prasarana kegiatan PPRA dan faktor sosial berupa kebiasaan pasien tidak menghabiskan antibiotik.Abstract: Hospitals as providers of health services must comply with the provisions of Article 141 paragraph (1) of the Health Law, namely that they must carry out rational use of medicines (including the use of antibiotics). The impact of antibiotic resistance is reduced effectiveness of therapy, increased morbidity and mortality and increased health costs. Hospitals must implement good hospital governance and good clinical governance in accordance with the orders of the Health Law, including in carrying out PPRA activities. This research uses a sociological juridical approach with analytical descriptive research specifications. This research uses primary and secondary data with data collection methods in the form of field studies and literature studies to obtain the necessary data. The data analysis method uses qualitative analysis methods. The research results show that there are a number of regulations that regulate PPRA as part of hospital governance, contained in Article 885 paragraph (4) PP No. 28 of 2024, the technical implementation is regulated in PKPO 8 STARKES 2023 and Minister of Health Regulation no. 8 of 2015. The implementation of PPRA at RS X has not fulfilled the principles of good hospital governance and good clinical management, because most of the main tasks of the PPRA team have not been implemented. Obstacles to the implementation of PPRA consist of the juridical factor that hospitals do not have internal policies that regulate the implementation of PPRA, technical factors in the form of inadequate facilities and infrastructure for PPRA activities and social factors in the form of patients' habit of not finishing antibiotics.

Perlindungan Hukum Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Sismulyanto; Wahyati, Endang; Ta’adi; Putra, Made Mahaguna
Journal of Health Science and Prevention Vol. 8 No. 1 (2024): JHSP Vol 8 No 1 – 2024
Publisher : State Islamic University of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29080/jhsp.v8i1.1179

The administration of anesthesia is a medical procedure fraught with considerable risk. The prevalence of anesthesia-related mortality is often understated, reminiscent of the so-called iceberg phenomenon. On-the-ground realities reveal that due to a shortage of anesthesiologists, nurse anesthetists frequently perform anesthetic procedures under the guidance of anesthesiologists. The annulment of Minister of Health Regulation Number 32 from the year 2013 has resulted in vulnerabilities within the practice of anesthesia nursing. Given the significant consequences associated with anesthetic procedures, it is imperative to have legal safeguards in place for nurse anesthetists. This study utilizes a descriptive-analytical framework and adopts a normative juridical approach, employing deductive reasoning. The research relies on secondary data, which is qualitative and gathered through a comprehensive review of relevant literature. The study's analytical process makes use of normative qualitative methods. In the context of this study, nurse anesthetists receive their delegated authority from physicians and must operate within the constraints set forth by the Medical Practice Act, Health Personnel Law, and Health Minister Regulations related to medical practice permits. Nurse anesthetists assign their tasks based on authority that is delegated in line with legislation No. 38 from 2014 concerning nursing. The specialist anesthesiologist has both legal and moral responsibility for providing protection to nurses executing tasks under such delegated authority since their duties are performed according to physicians' orders and directives. There exists a pressing need to revisit Ministerial Regulation No. 18 from 2016, concerning the licensing and execution of anesthesia management, in order to clarify the roles and functions proprietary to anesthesiologists as determined by their expertise. It is incumbent upon the Minister of Health to promptly issue new regulations pertaining to nurse anesthesia practice, ensuring that healthcare services are provided without any legal discrepancies.

GAMBARAN TINGKAT KECEMASAN PASIEN TB PARU DI POLI PARU RSUD KARDINAH KOTA TEGAL Yudyarto, Hudinoto Eko; Taadi, Taadi; Nurcholis, Nurcholis
Juru Rawat. Jurnal Update Keperawatan Vol. 4 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Prodi D3 Keperawatan Tegal Poltekkes Kemenkes Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31983/juk.v4i2.12474

Penyakit tuberkulosis (TB) paru merupakan penyakit infeksi yang menyerang parenkim paru-paru yang disebabkan oleh kuman TB (Mycobacterium tuberculosis). Pengobatan TBC diberikan dalam bentuk kombinasi dari beberapa jenis obat dan dosis tepat selama 6-8 bulan supaya semua kuman (temasuk kuman persiter) dapat dibunuh. Pasien menyadari bahwa ketika pasien didiagnosa menderita penyakit TB, maka secara otomatis pasien tersebut harus mengikuti program pengobatanyang relatif lama yaitu minimal 6 bulan. Perasaan takut yang dialami penderita Tuberculosis (TB) yang disebabkan oleh ketidakmampuan mereka menjalankan pengobatan TB dengan baik serta waktu pengobatan yang lama akan menimbulkan kecemasan dalam diri penderita TB. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat kecemasan pasien TB paru di poli paru RSUD Kardinah Kota Tegal. Penelitian ini menggunakan studi deskriptif dan Analisa data dalam penelitian ini, yaitu: univariat dan penyajian data menggunakan distribusi frekuensi. Populasi penelitian ini adalah seluruh pasien TB yang sedang dalam pengobatan yang bersedia menjadi responden, diambil sebanyak 51 sampel dari bulan Juni-Agustus 2024 yang datang dan berobat di poli paru RSUD Kardinah Kota Tegal. Variabel penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu tingkat kecemasan pasien TB Paru, instrumen yang digunakan dengan lembar kuesioner modifikasi HRS-A (Hamilton Anxiety Rating Scale). Hasil penelitian ini didapatkan bahwa sebagian besar responden memiliki kecemasan dengan total sebanyak 30 orang (59%) yang terbagi dalam Kecemasan Ringan sebanyak 10 orang (20%), Kecemasan Berat Sekali 9 Orang (18 %), Kecemasan Berat 6 Orang ( 12%) dan Kecemasan Sedang 5 orang (20%). Dan sebanyak 21 orang masuk ke dalam kategori tidak ada kecemasan (41%).

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search