Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.589
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Akta DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Magnum Opus Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Yudisial Indonesian Journal of Criminal Law Jurnal Darma Agung Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Law Development Journal Abdimas Awang Long: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat The International Journal of Politics and Sociology Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum dan Peradilan Innovative: Journal Of Social Science Research SCLS Journal of Sharia and Legal Science Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Khazanah Hukum
Khalisah Hayatuddin
Universitas Muhammadiyah Palembang
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Akuntabilitas Pidana dalam Pengelolaan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana Ekologis: Studi Kasus Banjir Kota Palembang Wike Widhananda Mustika; Khalisah Hayatuddin; Sri Suatmiati
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v6i2.2916

Abstract

Banjir yang terjadi di Kota Palembang merupakan salah satu bentuk bencana ekologis yang disebabkan oleh kombinasi faktor alami dan aktivitas manusia, seperti pengelolaan lingkungan yang kurang optimal dan perubahan tata guna lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pidana dalam pengelolaan lingkungan serta langkah-langkah penanggulangan bencana ekologis. Fokus penelitian diarahkan pada tanggung jawab hukum pelaku yang menyebabkan kerusakan lingkungan, peran pemerintah dalam mitigasi bencana, serta efektivitas regulasi yang berlaku.Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan analisis studi kasus banjir Kota Palembang. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas pidana dalam pengelolaan lingkungan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan implementasi hukum lingkungan melalui pengawasan yang lebih ketat, sanksi yang tegas bagi pelaku kerusakan lingkungan, serta penguatan program mitigasi bencana berbasis masyarakat. Dengan demikian, diharapkan upaya penanggulangan banjir di Kota Palembang dapat lebih efektif dan berkelanjutan.
LEGAL IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION ON THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE CONCEPT IN INDONESIA Hayatuddin, Khalisah; Suharyono, Suharyono; Sobandi, Sobandi; Is, Muhamad Sadi
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.11.2.2022.281-312

Abstract

The decision of the Constitutional Court Number 68/PUU-XV/2017 cancels Articles 96, Articles 100, and Article 101 of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. With this decision, the concept of restorative justice in Indonesia evolves even a stronger legal basis. In this paper, the research method that the researcher uses is a normative juridical legal method that is prescriptive means practical or applicable. This research aims to solve the problems of the research. The results of this study explain that after this decision of the Constitutional Court has been set, it implicates the law,  which is the development of the ideal concept of restorative justice in Indonesia, that is regulated clearly and firmly in the Criminal Code, the Prosecutor's Law, and the Police Act, which can provide legal certainty regarding restorative justice so that it can realize the concept of restorative justice which conducting deliberation process by listening to and reassuring the aggrieved parties based on the philosophical values of the Indonesian nation that can provide social justice for all Indonesian people.
Upaya Penyelesaian Wanprestasi Transaksi Ecommerce Dengan Metode Pembayaran Tunai Pada Aplikasi Grab Kota Palembang Samrotul Janah; Khalisah Hayatuddin; Holijah
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i2.2682

Abstract

Fenomena yang terjadi saat ini adalah dalam pemesanan makanan secara online melalui jasa grabfood ini, ada resiko yang ditanggung oleh pembeli maupun driver grab itu sendiri. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini yaitu 1) Penyelesaian terhadap Wanprestasi dalam Transaksi e-commerce GrabFood dengan metode pembayaran tunai pada aplikasi grab di Kota Palembang yaitu Apabila upaya non litigasi proses negosiasi yang dilakukan driver terhadap konsumen tidak tercapai, driver mengajukan reimbursement / ganti rugi terhadap perusahaan grab. Pengajuan reimbursement juga memerlukan waktu untuk validasi data tersebut, pihak konsumen yang membatalkan pesanan atau orderan maka dalam kasus ini perusahaan grab memberikan layanan call canter atau pusat bantuan dan layanan reimburse terhadap pengaduan yang dilakukan oleh mitra restoran, driver dan konsumen. 2) Upaya hukum yang dapat ditempuh driver grab, apabila konsumen menolak membayar dan menerima pesanan ketika makanan sudah tiba dalam transaksi e-commerce GrabFood dengan metode pembayaran tunai pada aplikasi grab di Kota Palembang, Belum ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh driver dan belum pernah ada kasus yang sampai ranah pengadilan, akan tetapi lebih cenderung dilakukan dengan upaya non litigasi yaitu dengan negosiasi yang cenderung untuk bermusyawarah untuk menemukan solusi titik terang antara kedua belah pihak.
Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi Palembang Isisu, Septika Intan; Hayatuddin, Khalisah; Mahfuz, Abdul Latif
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.2919

Abstract

This paper describes the high court as one of the pillars of law enforcement, including law enforcement against corruption, which rarely gets attention in scientific works or research. The research method used is juridical and empirical research methods. This can be seen from the lack of discussion in scientific works and research related to appeal cases in court at the High Court. The formulation of the problem to be studied is what are the factors that influence law enforcement against corruption at the Appeal Level at the Palembang High Court. Based on the results of the research and discussion of the subject matter, it can be concluded that the factors that influence law enforcement against corruption at the Appeal Level at the Palembang High Court include: legal factors, such as the authority of the panel of judges at PT in deciding cases only 3 or 4 times the trial only, referring to SEMA No. 2 of 2014 that the decision of the panel of judges may not last more than 3 months; Law enforcement factors, such as the workload of Judges at the Palembang High Court are quite heavy, even during a pandemic they have to resolve an average of 300 cases in one year; Facility factors, such as office facilities, courtrooms, means of communication and others; Community factors, such as opinions that develop in society which are usually expressed through the mass media; Cultural factors, such as being attached to the rule of law and the rule of ethics, sometimes make the profession of a judge a lonely profession, being on top of an ivory tower, and even having a house on the wind.
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari dengan PT. Asuransi Inhealth Kesehatan Apriadi, Ruly; Sa, Romli; Hayatuddin, Khalisah; Mahfuz, Abdul Latif
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3452

Abstract

The purpose of this paper This research focuses on the implementation of cooperation between Palembang BARI Regional General Hospital (RSUD) and PT. Health Inhealth Insurance in the context of health services and the provision of drugs for insurance participants. Normative legal research methods with e-explanatory approach are used, with a legal approach and a concept approach to investigate how cooperation agreements are implemented and what obstacles are faced. Secondary data are taken as sources of information and analyzed using qualitative data analysis techniques. The results show that the cooperation agreement has fulfilled the provisions in Article 1320 of the Civil Code, but there are several obstacles in its implementation. These obstacles include the difficulty of changing the standard clauses of the agreement, the lack of specific regulations on the implementation of cooperation agreements, and the lack of online integration between the hospital system and PT. Health Inhealth Insurance. This research hopes to help improve the quality of cooperation between health care facilities and insurance companies.
Kebebasan Berkontrak Dan Prinsip Keadilan Perjanjian Leasing Dalam Perspektif Hukum Perdata Kharisma, Buyung; Hayatuddin, Khalisah; Tanzili, Mulyadi
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v4i1.1499

Abstract

This study aims to analyze leasing agreements from a civil law perspective, focusing on the application of the principle of freedom of contract and the principle of justice. As an innominate agreement, leasing is generally set out in standard clauses determined unilaterally by the financing company, thereby creating an imbalance in the legal position between the lessor and the lessee. Although normatively valid under Article 1338 of the Civil Code, the practice of such contracts does not always reflect fairness, as they often contain unilateral clauses that are detrimental to the lessee. Using normative juridical methods and qualitative analysis, this study shows that the principle of freedom of contract must be interpreted in a limited manner and corrected by the principles of fairness, propriety, and protection of the weaker party. Therefore, modern civil law needs to be oriented not only towards formal legality, but also towards substantive justice that is capable of balancing the rights and obligations of the parties in a leasing agreement.
Legal Protection of Anesthesia Technicians for Anesthesia Procedures Without an Anesthesiologist in Hospitals Afriansyah, Afriansyah; Hayatuddin, Khalisah; Martini, Martini
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i2.2732

Abstract

This study aims to analyze the authority and forms of legal protection for anesthesia technicians in performing anesthesia procedures without the presence of an anesthesiologist in hospitals. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches, using primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The research results show that there is a gap between normative provisions in Minister of Health Regulation No. 18 of 2016 and empirical practice in the field. Although the regulation governs the delegation of authority (delegation and mandate) for anesthesia technicians under certain conditions, its implementation still faces limitations in supervision and unclear legal responsibility. Law No. 17 of 2023 on Health brings important changes by positioning anesthesia technicians as medical technical personnel and making competency standards the basis of authority, while providing legal protection for health workers who act to save patients' lives in emergency situations. However, legal protection for anesthesia technicians who perform elective procedures without an anesthesiologist remains weak as it may be considered exceeding authority. In conclusion, legal protection for anesthesia technicians in anesthesia procedures without an anesthesiologist is limited and contextual: strong in emergency situations, but weak in elective procedures. More explicit legal arrangements adaptive to health service conditions in regions are needed to provide proportional legal certainty and protection for anesthesia technicians and ensure patient safety.
Gender, Lingkungan, dan Keadilan Keberlanjutan sebagai Tantangan Mewujudkan Sustainable Development Goals Tahun 2030 di Desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Khalisah Hayatuddin; Abdul Hamid Usman; Conie Pania Putri; Nahla Jamilie Rahmah Mukhtarudin; Rahmah Carkavaresti
Abdimas Awang Long Vol. 9 No. 2 (2026): Juni, Abdimas Awang Long
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awal.v9i2.2122

Abstract

Meskipun pembahasan mengenai kesetaraan gender dalam Sustainable Development Goals (SDGs) telah banyak dilakukan, implementasinya di tingkat desa masih terbatas. Desa Talang Buluh merupakan salah satu desa yang diwajibkan menyelaraskan pembangunannya dengan prinsip SDGs, khususnya poin kelima mengenai kesetaraan gender. Pengabdian ini bertujuan untuk mewujudkan desa berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat dengan tiga pendekatan utama: (1) metode partisipatif yang melibatkan warga secara langsung, (2) demonstrasi serta praktik lapangan, dan (3) pendampingan intensif melalui kunjungan berkala. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program ini berhasil mengintegrasikan aspek kesetaraan gender, pelestarian lingkungan, dan keadilan keberlanjutan. Melalui inisiatif eco-women empowerment, pengembangan bank sampah komunitas, dan edukasi "Sekolah Hijau Berkeadilan", permasalahan rendahnya keterlibatan perempuan serta kurangnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai SDGs dapat teratasi. Kesimpulannya, program ini telah meningkatkan kapasitas perempuan desa secara signifikan, membentuk sistem pengelolaan sampah mandiri, dan memperkuat kesadaran kolektif masyarakat terhadap target SDGs 2030.
Business Judgment Rule and Corporate Criminal Liability in Indonesian SOEs: Distinguishing Business Risk from State Loss Serlika Aprita; Khalisah Hayatuddin
Khazanah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): Khazanah Hukum
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v8i2.54251

Abstract

This study examines the application of the Business Judgment Rule (BJR) to the responsibilities of directors of State-Owned Enterprises (SOEs), emphasizing that directors hold a strategic position as a corporate organ fully responsible for company management, as stipulated in the SOE Law and the Limited Liability Company Law. Using a normative juridical research method with a legislative approach, a conceptual approach, and a literature review, this study analyzes the extent to which the BJR doctrine can provide legal protection for directors when their business decisions result in losses or are deemed detrimental to state finances. The results indicate that the BJR is an important instrument to ensure that directors are not automatically held accountable as long as business decisions are made in good faith, prudently, do not exceed their authority, and are based on adequate information. This study also found that the different characteristics of SOEs as business entities and as public mandate holders often cause the application of the BJR to conflict with the paradigm of state losses, thus creating legal uncertainty for directors. Therefore, consistent implementation of the BJR is necessary to provide proportional legal protection and encourage SOE directors to carry out their business functions professionally without fear of criminalization of decision-making.
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK: Kajian Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg Khalisah Hayatuddin; Saipuddin Zahri; Satria Iman Kurnianda; Muhamad Sadi Is
Jurnal Yudisial Vol. 17 No. 3 (2024): DISPUTE OF RIGHT
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v17i3.687

Abstract

Artikel ini mengkaji Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg dengan fokus pada perlindungan hokum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim. Permasalahan utama dalam penelitian ini mencakup dua aspek: pertama, bagaimana bentuk perlindungan hokum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana; dan kedua, apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Penelitian yang dilakukan merupakan studi hukum normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak menerapkan mekanisme diversi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga anak langsung didakwa dan diadili, yang berpotensi melanggar hakhak anak. Dalam aspek pertimbangan hukum, majelis hakim mendasarkan putusan pada pertimbangan yuridis, antara lain keterangan saksi, hasil visum et repertum, dakwaan jaksa penuntut umum, serta pemenuhan unsur-unsur delik. Di sisi lain, pertimbangan non-yuridis mencakup kondisi psikologis anak, latar belakang sosial, dan faktor yang meringankan maupun memberatkan. Namun, putusan belum sepenuhnya mencerminkan penerapan ratio decidendi secara holistik karena tidak memuat pendekatan filosofis dan sosiologis secara mendalam. Dengan demikian, diperlukan penguatan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif agar peradilan terhadap anak tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada perlindungan dan rehabilitasi.
Co-Authors Abdul Hamid Usman Adi Baladika Afriansyah Afriansyah Apriadi, Ruly Ardiyan Saptawan Conie Pania Putri Dian Yuni Astuti Efendi, Novrizal Erli Salia Fajri, Erfan Febri Agung, RZ M Febri Yanto Hambali Yusuf Handy Soesanto Helwan Kasra Hendra Saputra Holijah Holijah Insani, Fidya Rahma Is, Muhamad Sadi Isisu, Septika Intan Ismail Pettanase Kharisma, Buyung Mahfus, Abdul Latif Mahfuz, Abdul Latif Martini Martini Muhamad Sadi Is Muhamad Sadi Is Muhammad Zulchoir Rangkuti Mulyadi Tanzili Mursyid Mursyid Muslim Muslim Nahla Jamilie Rahmah Mukhtarudin Novalina Novalina Rahmah Carkavaresti Rina Dwi Wulandari Romli SA Rosalina Rosalina SA, Ramli Saipuddin Zahri Saleh, Taufiq Salia, Erli Samrotul Janah Samrotul Janah Sanjaya Putra Satria Iman Kurnianda Serlika Aprita Sobandi, Sobandi Sri Suatmiati Sri Suatmiati, Sri Suharyono Suharyono Tanzili, Mulyadi Wardhana, Arif Wisnu Widiarta, Kadek Agus Wike Widhananda Mustika Yusuf, Hambali