Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Baladika, Adi; Hayatuddin, Khalisah; Tanzili, Mulyadi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6709

Abstract

Bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam Wanprestasi berupa Pemenuhan perjanjian, Pembatalan perjanjian, Ganti rugi dan Peralihan risiko. Bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam Perbuatan Melawan Hukum berupa Ganti rugi, Pemulihan nama baik, Perintah penghentian perbuatan, melalui putusan pengadilan untuk menghentikan tindakan melawan hukum dan Perlindungan hukum dalam Perbuatan Melawan Hukum bersifat represif yakni penyelesaian setelah terjadi pelanggaran dan juga preventif yakni memberikan efek jera agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dilihat dari lahirnya hubungan hukum yang terjadi, apabila hubungan hukum terjadi akibat suatu perjanjian maka disebut Wanprestasi sedangkan hubungan hukum yang terjadi tidak berdasarkan perjanjian maka disebut Perbuatan Melawan Hukum.
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Menolak atau Mengabulkan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kota Palembang Putri, Arza Amelia Tiara; Hayatuddin, Khalisah; Hasan, Sofyan
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 2 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permission for polygamy is regulated in Law No. 1 of 1974 on Marriage, which affirms the principle of monogamy but provides for exceptions subject to obtaining permission from the court. This provision forms the basis for the examination of applications for permission for polygamy in the Palembang Religious Court. The results of the study show that in practice, judges do not only refer to the fulfilment of normative requirements as stipulated in laws and regulations, but also focus on sociological considerations, such as household conditions, the impact on wives and children, and aspects of public interest. A decision granting permission for polygamy provides legal legitimacy for the marriage to take place and creates new rights and obligations for the parties, while a decision to reject the application reinforces the principle of monogamy and serves as legal protection for the wife and children from potential injustice.
Gender, Lingkungan, dan Keadilan Keberlanjutan sebagai Tantangan Mewujudkan Sustainable Development Goals Tahun 2030 di Desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Khalisah Hayatuddin; Abdul Hamid Usman; Conie Pania Putri; Nahla Jamilie Rahmah Mukhtarudin; Rahmah Carkavaresti
Abdimas Awang Long Vol. 9 No. 2 (2026): Juni, Abdimas Awang Long
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awal.v9i2.2122

Abstract

Meskipun pembahasan mengenai kesetaraan gender dalam Sustainable Development Goals (SDGs) telah banyak dilakukan, implementasinya di tingkat desa masih terbatas. Desa Talang Buluh merupakan salah satu desa yang diwajibkan menyelaraskan pembangunannya dengan prinsip SDGs, khususnya poin kelima mengenai kesetaraan gender. Pengabdian ini bertujuan untuk mewujudkan desa berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat dengan tiga pendekatan utama: (1) metode partisipatif yang melibatkan warga secara langsung, (2) demonstrasi serta praktik lapangan, dan (3) pendampingan intensif melalui kunjungan berkala. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program ini berhasil mengintegrasikan aspek kesetaraan gender, pelestarian lingkungan, dan keadilan keberlanjutan. Melalui inisiatif eco-women empowerment, pengembangan bank sampah komunitas, dan edukasi "Sekolah Hijau Berkeadilan", permasalahan rendahnya keterlibatan perempuan serta kurangnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai SDGs dapat teratasi. Kesimpulannya, program ini telah meningkatkan kapasitas perempuan desa secara signifikan, membentuk sistem pengelolaan sampah mandiri, dan memperkuat kesadaran kolektif masyarakat terhadap target SDGs 2030.