Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Menerapkan Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945: Diskursus tentang Konstitusionalitas Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Sadiawati, Diani; Setiadi, Wicipto; Hanggawan, Miftah Farid
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 25, No 1 (2025): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2025.V25.35-48

Abstract

Law No. 3 of 2022 on the National Capital, as amended by Law No. 21 of 2023, has sparked legal and academic debates, particularly regarding its constitutionality. Despite six judicial review petitions in the Constitutional Court, the Special Regional Government of Nusantara Capital (Pemdasus Ibu Kota Nusantara) has not been comprehensively assessed. This study examines its constitutionality based on the 1945 Constitution (UUD 1945), global practices, and Constitutional Court rulings, focusing on three key issues: the nomenclature of Nusantara Capital, the status and leadership appointment of the Nusantara Capital Authority, and the absence of a Regional People's Representative Council (DPRD). Using a juridical-normative approach, this study analyzes UUD 1945, the National Capital Law, Constitutional Court decisions, and academic literature. The findings highlight three main points. First, Nusantara’s nomenclature aligns with Article 18B(1) of UUD 1945, which recognizes special regions. Second, the status and leadership appointment mechanism of the Nusantara Capital Authority do not violate Article 18(4), as confirmed in Constitutional Court Decision No. 11/PUU-IV/2008. Third, the absence of a DPRD is constitutionally valid since special regions allow institutional variations, as affirmed in Constitutional Court Decisions No. 81/PUU-VIII/2010 and No. 11/PUU-IV/2008. In conclusion, Nusantara’s governance is constitutionally grounded in Article 18B(1) of UUD 1945 and relevant Constitutional Court rulings. Its flexible institutional design remains valid as long as it is legally established.
Pembentukan Koperasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas dalam Meningkatkan Perekonomian dan Konektivitas Penyandang Disabilitas di Indonesia Sadiawati, Diani; Dirkareshza, Rianda; Suharyati, Suharyati; Supriadi, Yudi Nur; Akbar, Sahda Saraswati; Aryaputri, Aqila Shafiqa
ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): ABDINE : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52072/abdine.v4i2.910

Abstract

Pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas dalam bidang ekonomi perlu dilakukan guna meningkatkan taraf hidup dan ketahanan ekonomi kelompok penyandang disabilitas. Hal ini sebagai langkah untuk memberikan wadah kepada kelompok penyandang disabilitas dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Maka dari itu diperlukan pembentukan koperasi bagi penyandang disabilitas sebagai wadah bagi kelompok penyandang dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan juga sebagai sarana untuk konektivitas penyandang disabilitas. Berdasarkan penjelasan tersebut maka Tim Pengabdi melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan membentuk koperasi perkumpulan penyandang disabilitas yang nantinya koperasi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan konektivitas penyandang disabilitas. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu tim melakukan dalam 3 (tiga) tahap, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap monitoring. Hasil dari pengabdian ini yaitu Tim Pengabdi membantu kelompok penyandang disabilitas membentuk badan usaha koperasi dan juga memberikan penyuluhan materi terkait cara pengelolaan koperasi yang baik dan benar. Selain itu Tim Pengabdi juga memberikan best practice kepada peserta terkait dengan pengelolaan koperasi.
Optimalisasi Penegakan Hukum Kelautan Indonesia Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Oleh Kapal Asing Febriansyah, Raafid; Daffa Anant, Muhammad; Ivander Athala, Mas Moreno; Asy Syakur, Muhammad Zidan; Nouval Arofah, Muhammad; Sadiawati, Diani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.7819

Abstract

Dalam konteks globalisasi penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) telah menjadi suatu tantangan yang sangat serius dalam pengelolaan perikanan di Indonesia maupun di dunia Internasional. Sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya laut yang sangat melimpah, Indonesia secara konsisten berupaya untuk melindungi keberlanjutan ekosistem lautnya dari praktik illegal fishing. Meskipun demikian, praktik illegal fishing sendiri terus mengancam dari adanya keberlanjutan sumber daya perikanan dan merugikan nelayan yang beroperasi secara legal. Tujuan kami dalam pembuatan artikel ini adalah untuk memberikan solusi terkait penegakkan hukum laut Indonesia dari ancaman tindakan illegal fishing. Dalam pembuatan artikel ini kami menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi literatur dengan menghimpun sumber-sumber yang berasal dari jurnal, buku, dan artikel yang ada di internet. Melalui penulisan artikel ini kami berharap dapat merealisasikan tujuan kami dalam memberikan kontribusi terkait solusi penegakkan hukum laut di Indonesia.
Policy Analysis on Sending Misbehaving Students to Military Barracks from the Perspective of Development Law and National Defense Sadiawati, Diani
Journal of Research in Social Science and Humanities Vol 5, No 4 (2025)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/jrssh.v5i4.489

Abstract

Recently, populist policies have increasingly been adopted by public officials to enhance their political image, including education-related policies issued by the Governor of West Java, which subsequently sparked criticism from various stakeholders. Therefore, this study aims to examine the policy of sending “problematic” students to military barracks through the lens of development law and a responsive, socially just conception of national defense (bela negara). This research employs a normative juridical method using a scientific approach that includes the statute approach and the conceptual approach. The findings of this study indicate that the policy of sending students to military barracks requires thorough legal examination to ensure that its legal objectives are clear and do not violate human rights. This is particularly important as not all members of society agree with such a policy; the aim of national defense is not the militarization of children but the internalization of Pancasila values and moral discipline. Thus, sending students to military barracks does not automatically align with the concept of national defense when the measures implemented are coercive, discriminatory, and unsupported by psychological and pedagogical educational principles. Furthermore, this policy is inconsistent with the characteristics of responsive development law, which prioritizes the protection of vulnerable groups and emphasizes social justice. A comprehensive evaluation of this policy is therefore necessary, taking into account sociological, legal, and human rights perspectives, as well as educational and rehabilitative approaches.