Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Yuridis Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN.Pkl) Bilkis, Denisa Hafifah; Priyono, Ery Agus
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.51309

Abstract

ABSTRACTThe criminal act of attempted premeditated murder is the act of already thinking calmly about how to commit the murder, there’s a grace period although very short with the execution. In this case is done by pushing victim to fall into dam but the victim survived because he was helped by witnesses. By studying decision number 299/Pid.B/2019/PN.Pkl. The subject matter of the article is applied to defendant in decision number 299/Pid.B/2019/PN.Pkl. and conformity of sanctions imposed by the judge with theory of the purpose of the verdict. The method of approach used is juridical normative. In conclusion, the article applied in verdict isn’t appropriate and the sanctions imposed against accused are in accordance with theory of the purpose of verdict.Keywords: Criminal Acts; Attempted Premeditated Murder.ABSTRAKTindak pidana percobaan pembunuhan berencana merupakan perbuatan yang sudah memikirkan dengan tenang cara untuk melakukan pembunuhan, ada tenggang waktu meskipun sangat singkat dengan pelaksanaan. Dalam kasus dilakukan dengan mendorong korban hingga terjatuh ke bendungan namun korban selamat karena mendapat bantuan dari saksi. Dengan Studi Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN.Pkl. Pokok permasalahan mengenai pasal yang diterapkan terhadap terdakwa dalam putusan nomor 299/Pid.B/2019/PN.Pkl. dan kesesuaian sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dengan teori tujuan pemidanaan. Metode Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Kesimpulannya adalah pasal yang diterapkan dalam putusan tidak tepat dan sanksi yang diterapkan terhadap terdakwa telah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan.Kata Kunci: Tindak Pidana; Percobaan Pembunuhan Berencana.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Nomor 267/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst) Fauzi, Fahrizal; Priyono, Ery Agus
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.42252

Abstract

ABSTRACTEvery unlawful act causes harm and necessitates compensation for the damages incurred. This study examines the considerations of the judge in Decision No. 267/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, which provides consumer protection. The research method used is normative. The findings conclude that consumer protection remains very weak. Investors are committed to providing compensation for damages or non-compliance with construction contracts. Although investors enter into contracts and act in accordance with Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, practical difficulties arise in holding developers accountable. The conclusion emphasizes the need for concrete and fair compensation responsibilities from rights holders in the process of purchasing residential properties through credit. Keywords: Protection; Consummer; Compensation.ABSTRAKSetiap perbuatan melawan hukum menyebabkan kerugian dan mewajibkan untuk mengganti rugi dari setiap perbuatan yang dilakukannya. Mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 267/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang memberikan perlindungan kepada konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa perlindungan hak konsumen masih sangat lemah. Investor selalu berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau ketidakpatuhan terhadap kontrak konstruksi. Investor telah melakukan suatu kontrak, menyetujui serta bertindak singkron dengan wewenang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi pada prakteknya terjadi kesulitan untuk meminta tanggung jawab pengembang. Konklusi yang diambil yaitu dengan melaksanakan tanggung jawab atas ganti rugi yang konkret dan adil adil yang berasal dari pemegang hak dalam proses pembelian tempat tinggal pada bentuk kredit.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Konsumen; Ganti Rugi.
Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Waktu Kerja Lembur Sopir Angkutan PT. Midun Dharma Dibyana, Donni Lukman; Priyono, Ery Agus
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.56589

Abstract

ABSTRACTRegulations governing working hours and overtime pay for long-distance transport drivers' employment remain unaddressed, resulting in a legal vacuum and complications for businesses with contractual agreements. This research aims to identify and analyze legal protection measures against infractions related to working hours and overtime pay for long-distance transport drivers, along with methods for conflict resolution, such as PT settlement. The research methodology employed is empirical-juridical. Findings reveal legal safeguards against violations involving the Industrial Relations Court and the enforcement of work norms by labor inspectors. Problem resolution involves establishing legal certainty, defining working hours, and determining overtime wages for long-distance transport drivers through well-calculated work agreements.Keywords: violation of working time; overtime; driver.ABSTRAKPengaturan mengenai waktu kerja dan upah kerja lembur untuk pekerjaan sopir angkutan jarak jauh belum diatur dan menimbulkan permasalahan berupa kekosongan hukum bagi pelaku usaha yang memiliki kontrak kerja. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran waktu kerja dan upah kerja lembur bagi sopir angkutan jarak jauh dan bentuk penyelesaian PT. Midun Dharma. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian yaitu bentuk perlindungan hukum atas pelanggaran waktu kerja dan upah kerja lembur sopir angkutan jarak jauh melalui Pengadilan Hubungan Industrial dan penegakan norma kerja oleh pengawas ketenagakerjaan. Penyelesaian permasalahan dilakukan dengan memberikan kepastian hukum, pengaturan waktu kerja dan upah kerja lembur sopir angkutan jarak jauh berupa perjanjian kerja bersama sepanjang memiliki nilai perhitungan yang lebih baik.Kata Kunci: Pelanggaran Waktu Kerja; Lembur; Sopir.