Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.522
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS Diponegoro Law Journal Al-'Adalah Jurnal Hukum Novelty Tadulako Law Review JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Varia Justicia JURNAL CENDEKIA HUKUM Diponegoro Private Law Review Jambura Law Review Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA JURNAL USM LAW REVIEW Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Hang Tuah Law Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan SASI
Paramita Prananingtyas
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 67 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

 1   2   3 
ANALISA YURIDIS PENGAWASAN KPPU ATAS TINDAKAN MERGER YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA Putri, Preeti Kartika; Prananingtyas, Paramita; Mahmudah, Siti
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.621 KB)

Abstract

Merger merupakan salah satu upaya perusahaan untuk mempertahankan dan memperkuat posisinya dalam persaingan usaha, karena merger dapat memperbesar penguasaan pangsa pasar. Merger marak dilaksanakan oleh berbagai perusahaan di Indonesia. Tindakan merger perusahaan, termasuk perusahaan pertambangan di Indonesia memperoleh pengawasan dari segi hukum persaingan usaha melalui KPPU. Merger perusahaan pertambangan yang tidak dikendalikan dapat memunculkan potensi monopoli dalam pasar bersangkutan. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai pengaturan tentang merger bagi perusahaan pertambangan di Indonesia dan pengawasan KPPU atas tindakan merger tersebut. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan undang – undang. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka untuk dapat dilakukan analisis secara kualitatif terhadap obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan yang akan melaksanakan merger tunduk pada ketentuan hukum perseroan terbatas dan hukum persaingan usaha. Tidak ada pengaturan mengenai merger dalam hukum pertambangan Indonesia. Pengawasan terhadap merger perusahaan pertambangan oleh KPPU dapat dilakukan secara preventif sebelum merger (konsultasi) maupun secara represif setelah merger (pemberitahuan) untuk mencari indikasi praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Ruang lingkup pengawasan KPPU juga meliputi kepatuhan perusahaan pertambangan dalam hal pemberitahuan merger. Pelanggaran terhadap ketentuan merger akan diperiksa oleh KPPU untuk selanjutnya diberi hukuman apabila terbukti melakukan pelanggaran.
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK APABILA TERJADI PENYIMPANGAN PENATAUSAHAAN REKENING YANG DILAKUKAN PIHAK TERAFILIASI DALAM PERBANKAN Azmi, Ulul; Prananingtyas, Paramita; Mahmudah, Siti
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.822 KB)

Abstract

Pada era globalisasi ini kehidupan manusia mengalami banyak perkembangan termasuk dalam bidang perekonomian. Pertumbuhan ekonomi membuat lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam menunjang kehidupan ekonomi masyarakat di suatu negara. Berbagai jenis usaha ditawarkan oleh bank seperti kredit dan tabungan deposito yang dapat membantu dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Terdapat beberapa prinsip hukum perbankan yang harus dilaksanakan oleh setiap bank agar aktivitasnya dapat berjalan lancar dan dapat terhindar dari risiko. Berdasarkan penelitian, walaupun etika dan pola pelayanan pegawai bank telah diatur. Kenyatannya kegiatan perbankan tidak terlepas dari penyimpangan penatusahaan para pihak terafilasi dalam perbankan sebagai individu yang memiliki kewenangan dalam industri perbankan, penyimpangan penatausahaan tersebut memberikan kerugian pada nasabah bank. Kerugian pada nasabah menjadi tanggungjawab pihak terafiliasi yang melakukan perbuatan melawan hukum dan bank sebagai institusi.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI MEREK DAGANG YANG BELUM TERDAFTAR PADA DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1594 K/PID.SUS/2012) Amalia, Putri; Prananingtyas, Paramita; Budiharto, Budiharto
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.005 KB)

Abstract

Pemberian izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain dapat berupa perjanjian lisensi. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pemegang lisensi yang belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual serta untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian lisensi yang sudah dicatatkan tidak berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dimana kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan terkait hak atas merek. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwasannya Perjanjian lisensi yang belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara tidak langsung berarti tidak memiliki perlindungan hak ekslusif yang diberikan oleh Negara dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi yang sudah dicatatkan tidak berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku tetap memiliki kekuatan hukum yang sah asalkan perjanjian yang dibuat tetap memperhatikan hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian lisensi. KUHPerdata mengenal 4 unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah). Saran yang diberikan adalah Perjanjian lisensi yang telah dibuat harus dimohonkan pencatatannya kepada Menteri memalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Perjanjian lisensi yang dibuat harus melibatkan akta Notaris. 
ANALISA YURIDIS DIGITAL CURRENCY (MATA UANG DIGITAL) DALAM PRESPEKTIF KEUANGAN DI INDONESIA Abdurrohim, Muhammad Dzakki; Prananingtyas, Paramita; Lestari, Sartika Nanda
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.103 KB)

Abstract

Perkembangan teknologi pasca terjadinya revolusi informasi oleh internet semakin mendorong modernisasi diberbagai sektor termasuk sektor keuangan. Teknologi dalam sektor keuangan terdorong munculnya alternatif yang dapat memberikan pelayanan lebih baik, murah, cepat dan aman.Transaksi pasca terjadinya revolusi informasi telah berubah dari transaksi tradisional yang mengandalkan uang tunai, menjadi transaksi cashless. Kemunculan digital currency merupakan salah satu alternatif pembayaran yang bersifat non-tunai, namun di Indonesia peraturan yang mengatur digital currency masih belum spesifik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah latar belakang tumbuh dan berkembangnya digital currency dan juga terkait pengaturan digital currency di Indonesia.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pada penelitian ini spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode analisa yang digunakan adalah kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui bahwa penggunaan digital currency merupakan salah satu dari bentuk kemajuan teknologi pada sektor finansial. Pemerintah diberbagai negara juga mengambil kebijakan untuk mengatur penggunaan digital currency, baik dengan cara melarang, melegalkan maupun menjadikan digital currency dalam masa percobaan, namun mayoritas negara anggota World Bank melakukan penelitian terhadap digital currency sebelum mengeluarkan regulasi lebih lanjut.
JAMINAN FIDUSIA ATAS SAHAM (STUDI KASUS JOINT STOCK COMPANY “SUKHOI CIVIL AIRCRAFT” DENGAN PERSEROAN TERBATAS PETRONECK ENERGY) Athaya, Ghina; Prananingtyas, Paramita; Lestari, Sartika Nanda
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.422 KB)

Abstract

Permodalan merupakan inti utama dari perusahaan dimana perusahaan membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Pemenuhan permodalan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemenuhan modal intern dan ekstern. Salah satu pemenuhan modal ekstern adalah pinjaman pihak ketiga. Namun, untuk mendapatkan pinjaman disyaratkan adanya jaminan untuk kepastian pengembalian utang. Salah satu jaminan yang dapat digunakan adalah jaminan fidusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaturan jaminan fidusia atas saham di Indonesia dan akibat hukum dari jaminan fidusia atas saham yang dilakukan oleh PT Petroneck Energy terhadap utang yang diberikan oleh Joint Stock Company “Sukhoi Civil Aircraft” kepada PT Sky Aviation.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis dan metode analisa yang digunakan adalah kualitatif.Jaminan fidusia yang didapatkan oleh Joint Stock Company “Sukhoi Civil Aircraft” memberikan kewenangan eksekusi bilamana PT Sky Aviation lalai dalam melakukan pembayaran atas utangnya.
KEPEMILIKAN SAHAM SILANG (CROSS HOLDING) PADA PERSEROAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PADA PT NAGGADA PERKASA-PT TRANSINDO PUTRA PERKASA) Gabriela Pristya Cahyaningtyas; Budi Santoso; Paramita Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (778.149 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas latar belakang praktek kepemilikan saham pada PT Anggada Perkasa-PT Transindo Putra Perkasa-PT Megah Jaya Prima serta kesesuaian kepemilikan saham silang pada PT Anggada Perkasa-PT Transindo Putra Perkasa-PT Megah Jaya Prima dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif (library research). Sumber data berasal dari sumber data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum. Data yang ada dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertukaran saham yang dilakukan oleh PT Anggada Perkasa-PT Transindo Putra Perkasa melalui perantara PT Megah Jaya Prima dilakukan karena sulitnya perpindahan saham kepada pihak diluar pemegang saham, keinginan PT Anggada Perkasa untuk memperkuat posisinya sebgai pemimpin Anggada Perkasa Grup, serta ketiga perseroan yang menjadi pemegang saham mayoritas pada masing-masing perseroan. Kepemilikan saham silang dilarang pelaksanaannya dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai sanksi terhadap pelaksana praktek kepemilikan saham silang. Sementara Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 27 (Kepemilikan Saham) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha mensyaratkan adanya penguasaan terhadap saham mayoritas pada dua atau lebih perseroan apabila pengaturan terkait kepemilikan saham silang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha akan dikenakan kepada pelaku usaha. Hal ini menyebabkan tidak adanya sanksi yang dikenakan kepada PT Anggada Perkasa, PT Transindo Putra Perkasa, dan PT Megah Jaya Prima.
PENGARUH KEBIJAKAN PENURUNAN PPKM LEVEL 4 KE LEVEL 2 KOTA SEMARANG TERHADAP KEBERLANGSUNGAN BISNIS RESTORAN (Studi : Restoran Bakmie & Katsu (BAKSU) Tembalang) Muhammad Adry Setyawan; Paramita Prananingtyas; Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (916.099 KB)

Abstract

Aktifitas bisnis merupakan penggerak perekonomian masyarakat, dimana sejak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dunia bisnis sangat terdampak, seperti salah satu restoran di Kota semarang, dimana kebijakan pemberlakuan PPKM Level tersebut berpengaruh terhadap penurunan Omzetnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang meneliti peristiwa hukum di masyarakat, serta kaitannya dengan pemberlakuan PPKM atau implementasi ketentuan hukum normative. Data primer yang diambil melalui hasil observasi dan wawancara, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan. Hasilnya, pengaruh kebijakan penurunan PPKM level 4 ke level 2 Kota Semarang terhadap keberlangsungan bisnis restoran Bakmie & Katsu (BAKSU) sangatlah berpengaruh signifikan terhadap kenaikan omzet usaha restoran BAKSU, kemudian keberlanjutan perjanjian bisnis pelaku usaha terhadap pihak ketiga dengan adanya PPKM dalam penelitian ini yaitu perjanjian bisnis tetap dilakukan namun dilakukan restrukturisasi/penundaaan pembayaran dengan pihak ketiga.
ANALISA YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN USAHA ANTARA PENYEDIA JASA LAYANAN KEUANGAN DIGITAL DENGAN PELAKU USAHA LAINNYA Adikta Nugroho; Paramita Prananingtyas; Edy Sismarwoto
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.788 KB)

Abstract

Persaingan usaha merupakan hal yang harus dijaga oleh pemerintah agar terhindar dari adanya persaingan usaha tidak sehat dan/atau monopoli. Hal tersebut dimaksudkan sebagaimana demokrasi ekonomi yang berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa di dalam pasar yang sehat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta menghindari terjadinya pemusatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu saja. Sistem Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menyediakan alternatif baru dalam meotde bertransaksi merupakan terobosan baru yang berkembang sebagaimana perkembangan zaman di era digital ini. Sistem pembayaran LKD yang masih tergolong baru di Indonesia ini, cukup digemari oleh masyarakat karena kemudahan sistem yang disediakan serta pengaplikasiannya yang mudah serta LKD ini dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada. LKD yang masih tergolong baru di Indonesia justru harus menjadi perhatian pemerintah melalui KPPU yang harus dapat mengawasi dengan jeli jejak kembang usaha ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi yang digunakanan adalah deskriptif analitis dan metode analisa dari penelitian ini ialah kualitatif.
NAGIH UTANG (DEBT COLLECTOR) PINJAMAN ONLINE BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY Gika Asdina Firanda; Paramita Prananingtyas; Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (828.374 KB)

Abstract

P2P Lending atau yang lebih dikenal dengan Pinjaman Online merupakan salah satu alternatif pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Berbeda dengan kredit yang ada di perbankan, P2P Lending tidak menganut prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) sebagai acuan kelayakan. Sehingga banyak permasalahan gagal bayar pada P2P Lending, hal inilah yang memicu maraknya permasalahan penagihan utang yang dilakukan oleh para penagih utang (debt collector). Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga regulator yang berwenang mengawasi P2P Lending secara keseluruhan. Maka permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah bagaimana pengawasan dan tindak lanjut Otoritas Jasa Keuangan terhadap permasalahan penagihan utang oleh penagih utang (debt collector) pada P2P Lending. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode analisa yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan data sekuder yang diperoleh dari studi kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, dapat disimpulkan kewenangan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi P2P Lending berdasarkan tiga cara yaitu pengawasan langsung, tidak langsung, dan market conduct. Pada pengawasan market conduct, Otoritas Jasa Keuangan menunjuk asosiasi yang nantinya membantu Otoritas Jasa Keuangan dalam hal regulasi dan pengawasan pada P2P Lending. Tindak lanjut Otoritas Jasa Keuangan terhadap permasalahan penagihan utang yang dilakukan debt collector dapat berupa sanksi tertulis hingga pencabutan izin usaha Penyelenggara P2P Lending.
PROBLEMATIKA KETENTUAN ALIH TEKNOLOGI MELALUI LISENSI PATEN DI INDONESIA Nur Aisyah Thalib; Budi Santoso; Paramita Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.089 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual dan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 8 Tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat ketidaksinkronan antara Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 dengan Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2016. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah, menyatakan, Perjanjian Lisensi dalam Pasal 5 ayat (1) “wajib” dilakukan pencatatan oleh Menteri, sementara itu, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri berbunyi, suatu pencatatan perjanjian Lisensi tersebut didasarkan atas suatu “permohonan pendaftaran oleh pemohon”, baik secara sendiri maupun atas dasar orang yang diberi kuasa. Sepanjang berhubungan dengan alih teknologi, bagian yang harus diperhatikan dalam proses alih teknologi adalah: (1) agreement, (2) performance, and (3) law. Sehubungan dengan ini, pemerintah harus menyusun strategi industrialisasi dengan pengaturan alih teknologi yang progresif tetapi tidak mematikan daya ikhtiar sambil memberikan pengusaha nasional fasilitas yang cukup untuk mempercepat proses alih teknologi asing. Untuk mencapai sasaran optimal diperlukan peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang perbendaharawan, yang mengatur prosedur pembelian barang modal pemerintah dari luar negeri yang menggunakan teknologi mutakhir, agar dalam waktu singkat para ahli dapat mengambil alih pekerjaan yang sekarang masih ditugaskan kepada ahli bangsa asing.
Co-Authors Abdurrohim, Muhammad Dzakki Achmad Budiman Adikta Nugroho Ahmad Syarief, Ahmad Aminah Aminah Aminudin Aziz Anda Narulita, Hardita Angkat Poenta Pratama Athaya, Ghina Beta Avissa Boni Kristobaik Simangunsong Buana, Chriselda Febriany Kartika Budi Ispriyarso Budi Santoso Budiharto Budiharto Budiharto Budiharto Cahyaning Ratri P Dahana, Thomas Nanda Dewanti Nur Indrati Diba, Nabilah Farah Disemadi, Hari Sutra Dita Veronika Dwi Budi Santoso Edy Sismarwoto Erlangga Nugraha Fifiana Wisnaeni Gabriela Pristya Cahyaningtyas Gika Asdina Firanda Giovanni Bagas Hizkia Gubanov, Konstantin H. Noho, Muhammad Dzikirullah Hafidh Prasetyo, Mujiono Hapsari, Shabrina Hari Sutra Disemadi Hari Sutra Disemadi Hari Sutra Disemadi Hari Sutra Disemadi Harsono, Ivan Hartono, Laksamana Varelino Zeustan Hendro Saptono Hendro Saptono Husin Husin Irawati Irawati Irawati Irawati Irawati Irawati Irma Cahyaningtyas, Irma Islami, Trinah Asi Ismoyo Aji, Anton Kholis Roisah Konstantin Gubanov Kunto Dewandaru, Hilarius Lita Tyesta ALW Lumbanraja, Anggita Doramia Maharani, Ferra Tiara Maimanah, Zahra Amalia Meitiarany Bakhtiar, Rahmah Muhamad Azhar, Muhamad Muhammad Adry Setyawan Muhammad Mizan Aufa Nabila, Nisa Ningsih, Ayup Suran Ninik Zakiyah Niswa, Erin Novira Maharani Sukma Novira Maharani Sukma, Novira Maharani Nur, Aisyah Amini Prasetyo, Mujiono Hafidh Pratama, Angkat Poenta Priscilla D Z Saragih Putri Amalia Putri Islami, Nabilla Putri, Nindy Putri, Preeti Kartika Putri, Trisa Mardeta Ratna Kumala Sari Rinaldy Ridwan Noor Rinitami Njatrijani Ristiyana, Gandes Robertha Nimas Ayu R Salwa, Adinda Maura Sartika Nanda Lestari, Sartika Nanda Siti Mahmudah SITI MAHMUDAH Siti Zulaekhah Sukirno Sukirno Suteki, Suteki Syaifuddin, Luthfi Tanaya Setiadi, Andika Thalib, Nur Aisyah Thariq, Muhammad Ulul Azmi Wahid Hadi Purnomo Wardhani, Harumsari Puspa Widya, Emy Winarso, Teguh Yadev, Marconery Zakiyah, Ninik Zakiyah, Ninik Zhahara, Sekarressie Pathria