Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.713
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosio Konsepsia Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Share : Social Work Journal Jurnal Perempuan Journal of Government and Civil Society JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JURNAL GOVERNANSI Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Perempuan Jurnal Aspirasi Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting (DIJEFA) Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Pedagogy and Education Science Jurnal Keadilan Pemilu
Antik Bintari
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
UPAYA PENANGANAN KORBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DI KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT Antik Bintari; Nina Djustiana
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11803

Abstract

Kejahatan perdagangan orang (human trafficking) adalah kejahatan kemanusiaan yang terorganisasi, artinya kejahatan ini melibatkan beberapa orang yang memiliki jaringan atau keterkaitan satu sama lain dan memiliki tujuan untuk mengeksploitasi korban demi keuntungan sepihak (pelaku). Dalam kurun waktu 2005-2009, Jawa Barat menduduki peringkat teratas kasus human trafficking. Salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang merupakan daerah rentan menghadapi permasalahan tindak  human trafficking adalah Kabupaten Indramayu. Berbagai data menyebutkan bahwa kasus human trafiking di Kabupaten Indramayu selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penelitian kali ini mencoba menghadirkan hal-hal yang telah dan akan dilakukan oleh stakeholder di Kabupaten Indramayu dalam meminimalisasi tingkat tindak human trafficking
SIKAP MAHASISWA PERGURUAN TINGGI TERHADAP MITOS PERKOSAAN Sahadi Humaedi; Binahayati Rusyidi; Antik Bintari
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2020): Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v7i1.25432

Abstract

Kelompok usia dewasa muda, khususnya mahasiswa merupakan kelompok yang rentan menjadi korban dan pelaku tindak kekerasan seksual. Karenanya pemahaman mereka mengenai kekerasan seksual sangat penting untuk tindak pencegahan dan penanganan yang lebih tepat. Penelitian bertujuan menguji dampak intervensi kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman kritis mahasiswa mengenai mitos perkosaan (rape myths). Sampel adalah 67 orang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada sebuah universitas negeri di wilayah Sumedang. Intervensi diberikan dalam bentuk pelatihan dalam durasi 4 minggu berturut-turut ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kritis mahasiswa mengenai kesetaraan jender, kekerasan seksual terhadap perempuan dan mitos-mitos perkosaan. Sikap terhadap mitos perkosaan diukur menggunakan skala Illinois Rape Myth Attitudes. Uji beda pre-post tests menggunakan t-tests menunjukkan bahwa intervensi berdampak positif terhadap perubahan sikap mahasiswa mengenai mitos perkosaan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya secara signifikan penolakan mahasiswa terhadap berbagai pernyataan stereotipikal dan tidak berdasar mengenai perkosaan dibandingkan dengan sebelum intervensi (p<.001) Penelitian merekomendasikan pengembangan dan penyebarluasan pelatihan serupa untuk meningkatkan sensitivitas mahasiswa terhadap mitos perkosaan.
Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilu; Studi Kasustentang Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi(Samawi) Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Kota Tasikmalaya Randi Hamdani; Ari Ganjar Herdiansyah; Antik Bintari
ASPIRASI Vol. 11 No. 2 (2021): Agustus
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena partisipasi politik masih menjadi isu menarik bagi sarjana ilmu politik, karena seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Pergerakan pemuda yang tergabung dalam organisasi relawan menjadi bagian terpenting dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan presiden 2019. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana partisipasi politik pemuda dalam pemilu, keterlibatan tokoh tokoh muda dalam membentuk relawan samawi dan menggalang dukungan terhadap Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 di Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif, karena tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses dibentuknya relawan dan partisipasi politik pemuda pada pilpres 2019 di Kota Tasikmalaya. Adapun teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian ini adalah teori partisipasi politik oleh Huntington & Nelson (1994) antara lain: kegiatan pemilihan, lobby, kegiatan organisasi, contacting, tindakan kekerasan (violence). Hasil penelitian menunjukan bahwa relawan samawi telah melaksanakan berbagai jenis partisipasi politik, misalnya: counter narasi terhadap isu-isu negative, hoax atau berita bohong, kegiatan relawan/volentarianisme yang tentunya berdampak positif dalam meningkatkan partisipasi politik pemuda pada pilpres 2019 di Kota Tasikmalaya.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 (Studi Pada Organisasi Kepemudaan Kecamatan Bantarujeg) Budi Antono; Ratnia Solihah; Antik Bintari
ASPIRASI Vol. 11 No. 2 (2021): Agustus
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang ketertarikan penulis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Majalengka Tahun 2018, dilihat dari fenomena dan indikator Partisipasi pemuda di Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, Selain darikemunculan beberapa kelompok, hal yang tak kalah menarik dalam pertarungan pilkada tersebut adalah persaingan sengit pasangan calon dalam merebut simpatik dari masyarakat penulis menganggap penting di lakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda di Kecamatan Bantarujeg dalam Pemililan Kepala Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2018. Sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan ilmu atau teori-teori serta memberikan wawasan bagi partisipasi pemuda di Kecamatan Bantarujeg dalam pengembangan ilmu Politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu peneliti terlibat secara langsung selama proses penelitian, berbagai langkah yang melibatkan peneliti, paradigma teoritis, strategi penelitian, metode pengumpulan data, maupun pengembangan interpretasi serta pemaparan atau persentasi. Teori yang digunakan teori partisipasi politik adalah salah satu kajian yang menguraikan mengenai pentingnya memahami demokrasi, partisipasi politik dipercaya sebagai alat untuk memperoleh kebijakan yang diharapkan. partisipasi politik mempunyai unsur-unsur pemerintahan demokrasi lainnya, seperti rasionalitas, control, member respon yang cepat, fleksibilitas, legitimasi dan resolusi konflik. Di penelitian ini ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda merupakan hasil dari partisipasi masyarakat dalam menentukan kehidupan masyarakat itu sendiri. Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimipin dalam pilkada di Kecamatan Bantarujeg pada saat ini. Oleh karena itu, citra social, perasaan emosiaonal, citra kandidat, peristiwa mutakhir, dan peristiwa personal, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda di Kecamatan Bantarujeg dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Majalengka tahun 2018, dalam mengembangkan, memelihara dan mensejahterakan pemuda-pemuda atau masyarakat Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka untuk mencapai tujuannya.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Sebagai Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu Tahun 2019 Aji Pangestu; Leo Agustino; Antik Bintari
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 3, No 3 (2021): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) April
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (646.613 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v3i3.520

Abstract

The emergence of political participation of persons with disabilities as Candidates for Legislative Members in the 2019 Election shows an increase in the quality of political participation, when viewed from the hierarchy of political participation, it shows an increase in political participation. This study wants to analyze what are the factors that encourage the increased political participation of persons with disabilities so that awareness will emerge as candidates for legislative members in the 2019 Election. This study was built using descriptive qualitative methods to describe what factors encourage political participation of persons with disabilities by analyzing the determinant factors so that awareness arises to advance as a candidate for legislative members in the 2019 Election. The results of this study indicate that only social characteristic factors do not have much influence in the nomination of persons with disabilities in the Indonesian Parliament in the 2019 Election. Then the political stimulants, personal characteristics, Democratic political situation and environment, and political education are very influential in the nomination of persons with disabilities in the Indonesian Parliament in the 2019 Election.
STRATEGI KPU KOTA DEPOK DALAM MENYOSIALISASIKAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19 linda rahmawati; Ari Ganjar Herdiansah; Antik Bintari
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i1.2022.77-87

Abstract

Kota Depok merupakan salah satu daerah dengan jumlah kasus Covid-19 yang tinggi dan sempat masuk dalam kategori zona merah. Sementara itu, Kota Depok menyelenggarakan pemilihan walikota dan wakil walikota pada Desember 2020, sehingga berpotensi memperparah penyebaran Covid-19. Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih demi menciptakan Pilkada yang berintegritas dan melindungi keselamatan seluruh peserta penyelenggra pemilu, KPU Kota Depok melaksanakan sosialisasi pilkada yang menerapkan protokol kesehatan Covid-19.. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan pilkada yang berintegritas di tengah pandemi bersama tingkat partisipasi yang tinggi, yaitu pertama mengembangkan strategi komunikasi dan teknis untuk mendorong minat dan memberikan kemudahan layanan pemungutan suara. Kedua, penyelenggara memaksimalkan sosialisasi online dengan platform berbagai bentuk media sosial. Ketiga, penyelenggara memberikan insentif kepada pemilih dengan memberi masker saat pemilih datang ke TPS sebagai bentuk kepedulian penyelenggara jaminan kesehatan bagi setiap pemilih.Kata kunci : Covid-19, Sosialisasi Politik, Pilkada, Partisipasi Pemilih
WOMEN'S MOVEMENT IN WEST JAVA IN THE REFORMATION ERA: Study on Koalisi Perempuan Indonesia, Komunitas Rumpun Indonesia and Samahita Bintari, Antik; Widianingsih, Ida; Rahmantunnisa, Mudiyati; McLaren, Helen
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 2 (2023)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v9i2.45962

Abstract

The Indonesian women's movement was involved and became a part of the reform movement in 1998. This research aims to provide a comprehensive picture of the women's movement in West Java based on political opportunities, mobilisation structures, and framing of issues. The researcher used qualitative methods based on the degree of social experience-bound problems. The data collection techniques used were documentation studies and focus group discussions with activists representing three women's organisations in West Java. The findings demonstrated that the political opportunity structure of the Reformation era offered a chance to develop women's potential in West Java to create collective actions that varied in form, purpose, and movement strategy. The three women's organizations framed their activities differently and impacted the targets. Similarly, the resource mobilization process has a variety of strategies, and some of them are similar, such as the existence of critical dialogue spaces for women inside and outside the organization.
DYNAMICS OF COLLABORATIVE GOVERNANCE IN COMMUNITY-BASED INTEGRATED CHILDREN PROTECTION (PATBM) DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA Bintari, Antik; Soleh, Iman
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 2 (2021)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v7i2.36130

Abstract

Child protection is basically the responsibility of all parties, especially children are the key to the future of a nation. Therefore, the government does not work alone but requires synergy with other parties such as the private sector, universities, mass media, and the community where the children live and work. The governance model that involves multi-stakeholders to make public decisions is known as collaborative governance.Collaborative governance is one of the new strategies of government that involves various stakeholders in a forum to make joint decisions that aim to solve problems that exist in society.One of the collaborative networks in child protection initiated by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Kemen PPPA) since 2016 is known as the Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) movement. PATBM during the COVID-19 pandemic was part of efforts to fulfill children's rights, especially in terms of preventing and responding to cases of violence against children that occurred at PATBM locations
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENURUNAN ANGKA STUNTING Fardianti, Pimpi; Bintari, Antik
Jurnal Governansi Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Governansi Volume 10 Nomor 2, Oktober 2024
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v10i2.14187

Abstract

This research is motivated by the high stunting rate in Tasikmalaya Regency in 2022. To reduce the stunting rate, the Tasikmalaya District Government collaborates with pentahelix elements. Therefore, it is important to identify the collaboration process to see the truth of the collaboration. The purpose of the research is to describe the collaboration process to reduce stunting in Tasikmalaya Regency through the dimensions of face-to-face dialogue, trust building, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes. This study uses a qualitative method of descriptive presentation. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The technique of determining informants is done by purposive technique with a total of 9 informants. The theory used is the theory of collaborative governance according to Ansell and Gash by using five dimensions of the collaboration process as an analysis knife, namely face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, and intermediate outcome. The results of the study prove that there is ineffectiveness in the collaboration process such as, communication between the elements involved is not optimal, trust and commitment between the elements involved have not been built equally, there is no shared understanding of the issue of reducing stunting rates, and the stunting rate in Tasikmalaya Regency has not decreased significantly. Based on the five dimensions of the collaborative governance process according to Ansell and Gash, it can be concluded that the things emphasized in the collaboration process have not been fulfilled, this is due to the inconsistency of policies regarding the involvement of collaborative elements, which affects the dimensions of collaborative governance according to Ansell and Gash. In addition, the programs issued by the Tasikmalaya Regency Regional Government in an effort to reduce the stunting rate are not sustainable so that they have not been able to reduce the stunting rate significantly.
Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Permasalahan dan Respons terhadap Kasus antik bintari
Jurnal Perempuan Vol. 29 No. 1 (2024): Penghapusan Kekerasan Seksual dan Keadilan Gender
Publisher : Yayasan Jurnal Perempuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34309/jp.v29i1.960

Abstract

Cyber sexual harassment is a common and dangerous form of aggression perpetrated against women, yet little attention has been paid to attitudes related to sexual violence in cyberspace. The increase in violence against women, including sexual violence in cyberspace, has become a global concern; this increase is in line with the development of social media in Indonesia. There is new hope since the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS), which is expected to provide guarantees of prevention, protection, access to justice and recovery, as well as comprehensive fulfillment of victims’ rights which have never been obtained until now. It is hoped that this policy will also serve as a legal framework to address cybersexual violence. However, after almost two years of having passed the TPKS Law, this regulation’s implementation still faces challenges. It is not yet optimal in handling cyber sexual violence, which tends to be considered an act of sexual violence with new methods and means in line with current technological developments. This article discusses the current phenomenon of cyber sexual harassment and further explores the response of the Indonesian state/government to this phenomenon, along with its opportunities and challenges.
Co-Authors Agus Satriawan Agus Taryana Aji Pangestu Ari Ganjar Herdiansah Ari Ganjar Herdiansyah Ari Ganjar Herdiansyah Binahayati Rusyidi Budi Antono Budi Antono Dede Sri Kartini Fardianti, Pimpi Fienaurisilmi, Fienaurisilmi Hery Wibowo Hery Wibowo, Hery Ida Widianingsih Ivan Darmawan Kartini, Dede Sri Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan, Landrikus Hartarto Sampe Leo Agustino linda rahmawati McLaren, Helen Mudiyati Rahmatunnisa Muhammad Fedryansyah, Muhammad Nandang Alamsah Deliarnoor Nina Djustiana Nina Djustiana Nuphanudin Pangestu, Patna Akbar Rahmantunnisa, Mudiyati Rahmawati, Linda Ramadhan, Rendy Randi Hamdani Randi Hamdani Ratnia Solihah Rikky, Rikky Rosiana, Ida Sahadi Humaedi Sahadi Humaedi Santoso Tri Raharjo, Santoso Tri Sari, Anneke Zehan Puspita Silvyana, Anastasia Soleh, Iman Talolo Muara Widiyantoro, Moch Wahyu Adi