Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.058
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosio Konsepsia Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Share : Social Work Journal Jurnal Perempuan Journal of Government and Civil Society JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JURNAL GOVERNANSI Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Perempuan Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Jurnal Aspirasi Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Jurnal Kebijakan Pemerintahan Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting (DIJEFA) Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Pedagogy and Education Science Journal Publicuho Jurnal Keadilan Pemilu
Antik Bintari
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 (Studi Pada Organisasi Kepemudaan Kecamatan Bantarujeg) Budi Antono; Ratnia Solihah; Antik Bintari
ASPIRASI Vol. 11 No. 2 (2021): Agustus
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang ketertarikan penulis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Majalengka Tahun 2018, dilihat dari fenomena dan indikator Partisipasi pemuda di Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, Selain darikemunculan beberapa kelompok, hal yang tak kalah menarik dalam pertarungan pilkada tersebut adalah persaingan sengit pasangan calon dalam merebut simpatik dari masyarakat penulis menganggap penting di lakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda di Kecamatan Bantarujeg dalam Pemililan Kepala Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2018. Sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan ilmu atau teori-teori serta memberikan wawasan bagi partisipasi pemuda di Kecamatan Bantarujeg dalam pengembangan ilmu Politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu peneliti terlibat secara langsung selama proses penelitian, berbagai langkah yang melibatkan peneliti, paradigma teoritis, strategi penelitian, metode pengumpulan data, maupun pengembangan interpretasi serta pemaparan atau persentasi. Teori yang digunakan teori partisipasi politik adalah salah satu kajian yang menguraikan mengenai pentingnya memahami demokrasi, partisipasi politik dipercaya sebagai alat untuk memperoleh kebijakan yang diharapkan. partisipasi politik mempunyai unsur-unsur pemerintahan demokrasi lainnya, seperti rasionalitas, control, member respon yang cepat, fleksibilitas, legitimasi dan resolusi konflik. Di penelitian ini ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda merupakan hasil dari partisipasi masyarakat dalam menentukan kehidupan masyarakat itu sendiri. Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimipin dalam pilkada di Kecamatan Bantarujeg pada saat ini. Oleh karena itu, citra social, perasaan emosiaonal, citra kandidat, peristiwa mutakhir, dan peristiwa personal, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda di Kecamatan Bantarujeg dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Majalengka tahun 2018, dalam mengembangkan, memelihara dan mensejahterakan pemuda-pemuda atau masyarakat Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka untuk mencapai tujuannya.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Sebagai Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu Tahun 2019 Aji Pangestu; Leo Agustino; Antik Bintari
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 3, No 3 (2021): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) April
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (646.613 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v3i3.520

Abstract

The emergence of political participation of persons with disabilities as Candidates for Legislative Members in the 2019 Election shows an increase in the quality of political participation, when viewed from the hierarchy of political participation, it shows an increase in political participation. This study wants to analyze what are the factors that encourage the increased political participation of persons with disabilities so that awareness will emerge as candidates for legislative members in the 2019 Election. This study was built using descriptive qualitative methods to describe what factors encourage political participation of persons with disabilities by analyzing the determinant factors so that awareness arises to advance as a candidate for legislative members in the 2019 Election. The results of this study indicate that only social characteristic factors do not have much influence in the nomination of persons with disabilities in the Indonesian Parliament in the 2019 Election. Then the political stimulants, personal characteristics, Democratic political situation and environment, and political education are very influential in the nomination of persons with disabilities in the Indonesian Parliament in the 2019 Election.
STRATEGI KPU KOTA DEPOK DALAM MENYOSIALISASIKAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19 linda rahmawati; Ari Ganjar Herdiansah; Antik Bintari
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i1.2022.77-87

Abstract

Kota Depok merupakan salah satu daerah dengan jumlah kasus Covid-19 yang tinggi dan sempat masuk dalam kategori zona merah. Sementara itu, Kota Depok menyelenggarakan pemilihan walikota dan wakil walikota pada Desember 2020, sehingga berpotensi memperparah penyebaran Covid-19. Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih demi menciptakan Pilkada yang berintegritas dan melindungi keselamatan seluruh peserta penyelenggra pemilu, KPU Kota Depok melaksanakan sosialisasi pilkada yang menerapkan protokol kesehatan Covid-19.. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan pilkada yang berintegritas di tengah pandemi bersama tingkat partisipasi yang tinggi, yaitu pertama mengembangkan strategi komunikasi dan teknis untuk mendorong minat dan memberikan kemudahan layanan pemungutan suara. Kedua, penyelenggara memaksimalkan sosialisasi online dengan platform berbagai bentuk media sosial. Ketiga, penyelenggara memberikan insentif kepada pemilih dengan memberi masker saat pemilih datang ke TPS sebagai bentuk kepedulian penyelenggara jaminan kesehatan bagi setiap pemilih.Kata kunci : Covid-19, Sosialisasi Politik, Pilkada, Partisipasi Pemilih
WOMENS MOVEMENT IN WEST JAVA IN THE REFORMATION ERA: Study on Koalisi Perempuan Indonesia, Komunitas Rumpun Indonesia and Samahita Bintari, Antik; Widianingsih, Ida; Rahmantunnisa, Mudiyati; McLaren, Helen
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 2 (2023)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v9i2.45962

Abstract

The Indonesian women's movement was involved and became a part of the reform movement in 1998. This research aims to provide a comprehensive picture of the women's movement in West Java based on political opportunities, mobilisation structures, and framing of issues. The researcher used qualitative methods based on the degree of social experience-bound problems. The data collection techniques used were documentation studies and focus group discussions with activists representing three women's organisations in West Java. The findings demonstrated that the political opportunity structure of the Reformation era offered a chance to develop women's potential in West Java to create collective actions that varied in form, purpose, and movement strategy. The three women's organizations framed their activities differently and impacted the targets. Similarly, the resource mobilization process has a variety of strategies, and some of them are similar, such as the existence of critical dialogue spaces for women inside and outside the organization.gb777
DYNAMICS OF COLLABORATIVE GOVERNANCE IN COMMUNITY-BASED INTEGRATED CHILDREN PROTECTION (PATBM) DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA Bintari, Antik; Soleh, Iman
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 2 (2021)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v7i2.36130

Abstract

<em><span lang="EN-US">Child protection is basically the responsibility of all parties, especially children are the key to the future of a nation. Therefore, the government does not work alone but requires synergy with other parties such as the private sector, universities, mass media, and the community where the children live and work. The governance model that involves multi-stakeholders to make public decisions is known as collaborative governance.</span></em><em><span lang="EN-US">Collaborative governance is one of the new strategies of government that involves various stakeholders in a forum to make joint decisions that aim to solve problems that exist in society.</span></em><em><span lang="EN-US">One of the collaborative networks in child protection initiated by the Ministry of Womens Empowerment and Child Protection (Kemen PPPA) since 2016 is known as the Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) movement. PATBM during the COVID-19 pandemic was part of efforts to fulfill childrens rights, especially in terms of preventing and responding to cases of violence against children that occurred at PATBM locations</span></em>gb777
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENURUNAN ANGKA STUNTING Fardianti, Pimpi; Bintari, Antik
Jurnal Governansi Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Governansi Volume 10 Nomor 2, Oktober 2024
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v10i2.14187

Abstract

This research is motivated by the high stunting rate in Tasikmalaya Regency in 2022. To reduce the stunting rate, the Tasikmalaya District Government collaborates with pentahelix elements. Therefore, it is important to identify the collaboration process to see the truth of the collaboration. The purpose of the research is to describe the collaboration process to reduce stunting in Tasikmalaya Regency through the dimensions of face-to-face dialogue, trust building, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes. This study uses a qualitative method of descriptive presentation. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The technique of determining informants is done by purposive technique with a total of 9 informants. The theory used is the theory of collaborative governance according to Ansell and Gash by using five dimensions of the collaboration process as an analysis knife, namely face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, and intermediate outcome. The results of the study prove that there is ineffectiveness in the collaboration process such as, communication between the elements involved is not optimal, trust and commitment between the elements involved have not been built equally, there is no shared understanding of the issue of reducing stunting rates, and the stunting rate in Tasikmalaya Regency has not decreased significantly. Based on the five dimensions of the collaborative governance process according to Ansell and Gash, it can be concluded that the things emphasized in the collaboration process have not been fulfilled, this is due to the inconsistency of policies regarding the involvement of collaborative elements, which affects the dimensions of collaborative governance according to Ansell and Gash. In addition, the programs issued by the Tasikmalaya Regency Regional Government in an effort to reduce the stunting rate are not sustainable so that they have not been able to reduce the stunting rate significantly.
Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Permasalahan dan Respons terhadap Kasus antik bintari
Jurnal Perempuan Vol. 29 No. 1 (2024): Penghapusan Kekerasan Seksual dan Keadilan Gender
Publisher : Yayasan Jurnal Perempuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34309/jp.v29i1.960

Abstract

Cyber sexual harassment is a common and dangerous form of aggression perpetrated against women, yet little attention has been paid to attitudes related to sexual violence in cyberspace. The increase in violence against women, including sexual violence in cyberspace, has become a global concern; this increase is in line with the development of social media in Indonesia. There is new hope since the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS), which is expected to provide guarantees of prevention, protection, access to justice and recovery, as well as comprehensive fulfillment of victims’ rights which have never been obtained until now. It is hoped that this policy will also serve as a legal framework to address cybersexual violence. However, after almost two years of having passed the TPKS Law, this regulation’s implementation still faces challenges. It is not yet optimal in handling cyber sexual violence, which tends to be considered an act of sexual violence with new methods and means in line with current technological developments. This article discusses the current phenomenon of cyber sexual harassment and further explores the response of the Indonesian state/government to this phenomenon, along with its opportunities and challenges.
PARTISIPASI DAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU Bintari, Antik
Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Keadilan Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jkp.v2i1.142

Abstract

Realizing equal access for women and men to be actively involved in politics and the political decision making process still requires special attention from stakeholders in various countries in the world. One of the crucial problems is that there is still an imbalance in the composition of men and women in representative institutions. So far, the focus of women's rights in politics has always looked at the representation of women as candidates for legislative, executive, and even management members in political parties and very rarely discusses women's representation as election organizers such as in the General Election Commission (KPU), Election Supervisory Agency (BAWASLU), as well as the Election Organizing Ethics Council (DKPP). Women's political rights are essentially not only about the presence of women in political parties and parliaments but in the whole process of organizing elections, including election monitoring. Professional election management institutions are one of the determinants of democratic elections. The opening of access and opportunities for women to become members of the election administration is one of the indicators used to determine whether the election management body has democratically.
PEREMPUAN DAN PILKADA: PELUANG DAN TANTANGAN Bintari, Antik
Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Keadilan Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jkp.v1i1.154

Abstract

Keterwakilan perempuan dalam dunia politik telah menjadi keniscayaan. Di Indonesia, paling tidak terdapat dua persoalan perempuan dalam politik, pertama, masalah keterwakilan perempuan yang sangat rendah di ruang publik dan kedua, masalah belum adanya platform partai secara konkrit membela kepentingan perempuan. Terdapat sedikit perbedaan tentang bagaimana melakukan analisa dalam kajian perempuan di lembaga legislatif dan di lembaga eksekutif, khususnya dalam jabatan kepala daerah. Dalam kajian tentang perempuan sebagai kepala daerah, perempuan merupakan pucuk pimpinan dan penyelenggara pemerintahan di daerah yang berhak untuk menentukan bagaimana arah kebijakan di daerah yang ia pimpin. Pada akhirnya, meski tidak ada jaminan bahwa kepala daerah perempuan akan lebih memperjuangkan isu-isu spesifik perempuan namun keterwakilan perempuan dalam politik sesungguhnya bukan hanya persoalan pencarian kekuasaan semata, namun merupakan pengakuan politik bahwa tidak hanya Iaki-laki yang memiliki kepentingan politik, melainkan juga perempuan.
PEREMPUAN DAN POLITIK, BUKAN SEKEDAR KUOTA 30% Bintari, Antik
Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Keadilan Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jkp.v3i1.276

Abstract

Women's political participation is an embodiment of the fulfillment of their citizenship rights. . Women as citizens and political entities have the right to improve their lives in the political sphere, so that women and other minority groups are not discriminated against. The tendency to give more space in the public sphere to men causes women not to have sufficient space in the ideas of statehood, including concerning the level of political participation. The research method carried out is descriptive research with data collection techniques with documentation studies. This paper aims to further analyze that the real issue of women and politics is not just the fulfillment of the 30% quota in parliament but how women can be involved in decision and policy making through various public spaces that open the widest possible access for women.In a such way, women can fully contribute to practical politics, especially with the holding of elections.
Co-Authors Agus Satriawan Agus Taryana Aji Pangestu Ari Ganjar Herdiansah Ari Ganjar Herdiansyah Ari Ganjar Herdiansyah Binahayati Rusyidi Budi Antono Budi Antono Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Fardianti, Pimpi Fienaurisilmi, Fienaurisilmi Hauralya Salsabilla Hery Wibowo Hery Wibowo, Hery Ida Widianingsih Ivan Darmawan Kartini, Dede Sri Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan, Landrikus Hartarto Sampe Leo Agustino linda rahmawati Malau, Tiur Margaretha McLaren, Helen Muara, Talolo Mudiyati Rahmatunnisa Muhammad Fedryansyah, Muhammad Nandang Alamsah Deliarnoor Nina Djustiana Nuphanudin Pangestu, Patna Akbar Rahmantunnisa, Mudiyati Rahmawati, Linda Ramadhan, Rendy Randi Hamdani Randi Hamdani Ratnia Solihah Rikky, Rikky Rosiana, Ida Sahadi Humaedi Sahadi Humaedi Santoso Tri Raharjo Sari, Anneke Zehan Puspita Silvyana, Anastasia Soleh, Iman Widiyantoro, Moch Wahyu Adi Yuan Veriontina Gathari Zebua, Kerenhapukh Valentina