Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) GRHA TIYASA KOTA BOGOR TAHUN 2023 Silvyana, Anastasia; Bintari, Antik; Taryana, Agus
Responsive Vol 8, No 2 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i2.63301

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan MPP Grha Tiyasa Kota Bogor. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan penyajian secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsip effectiveness and efficiency belum terpenuhi karena masih terdapat kekurangan dalam hal pemahaman program, tepat sasaran, dan kendala keterbatasan SDM. Pada prinsip openness and transparency telah terpenuhi dengan cukup baik, pihak MPP Kota Bogor telah menyediakan informasi pelayanan secara terbuka dan transparan melalui berbagai kanal yang disediakan. Pada prinsip participation belum terpenuhi dengan baik karena keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prinsip good governance belum terpenuhi dengan baik dalam MPP Grha Tiyasa Kota Bogor. Penelitian juga menekankan pentingnya bagi Pemerintah Kota Bogor untuk memprioritaskan perbaikan internal melalui rekrutmen pegawai, optimalisasi pemanfaatan teknologi dengan edukasi penggunaan aplikasi, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi secara rutin dan intensif. This research intends to analyze the application of good governance principles in the implementation of MPP Grha Tiyasa Bogor City.The method used is a qualitative research method with a descriptive presentation. The research results indicate that the principles of effectiveness and efficiency have not been met due to shortcomings in program understanding, targeting, and limitations in human resources. In terms of the principle of openness and transparency, it has been sufficiently met, as the MPP of Bogor City has provided service information openly and transparently through various available channels. In principle, participation has not been well fulfilled because community involvement in socialization activities has not been maximally utilized. Based on the research findings, it can be concluded that the principles of good governance have not been well fulfilled in MPP Grha Tiyasa, Bogor City. The research also emphasizes the importance for the Bogor City Government to prioritize internal improvements through employee recruitment, optimization of technology utilization with application usage education, and increasing community engagement through regular and intensive socialization.
STRATEGI KPU KOTA DEPOK DALAM MENYOSIALISASIKAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19 rahmawati, linda; Herdiansah, Ari Ganjar; Bintari, Antik
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i1.2022.77-87

Abstract

Kota Depok merupakan salah satu daerah dengan jumlah kasus Covid-19 yang tinggi dan sempat masuk dalam kategori zona merah. Sementara itu, Kota Depok menyelenggarakan pemilihan walikota dan wakil walikota pada Desember 2020, sehingga berpotensi memperparah penyebaran Covid-19. Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih demi menciptakan Pilkada yang berintegritas dan melindungi keselamatan seluruh peserta penyelenggra pemilu, KPU Kota Depok melaksanakan sosialisasi pilkada yang menerapkan protokol kesehatan Covid-19.. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan pilkada yang berintegritas di tengah pandemi bersama tingkat partisipasi yang tinggi, yaitu pertama mengembangkan strategi komunikasi dan teknis untuk mendorong minat dan memberikan kemudahan layanan pemungutan suara. Kedua, penyelenggara memaksimalkan sosialisasi online dengan platform berbagai bentuk media sosial. Ketiga, penyelenggara memberikan insentif kepada pemilih dengan memberi masker saat pemilih datang ke TPS sebagai bentuk kepedulian penyelenggara jaminan kesehatan bagi setiap pemilih.Kata kunci : Covid-19, Sosialisasi Politik, Pilkada, Partisipasi Pemilih
Kinerja Implementasi Kebijakan Program Si Eling (Promosi Dan Edukasi Kesehatan Keliling) Tentang HIV Di Kota Bandung Pada Tahun 2022-2023 (Studi Pada Dinas Kesehatan Kota Bandung) Pangestu, Patna Akbar; Darmawan, Ivan; Bintari, Antik
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 3 (2025): Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i3.2025.1284-1291

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi Program Si Eling oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung sebagai bagian dari upaya promosi dan edukasi kesehatan terkait HIV/AIDS. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, penelitian ini menganalisis enam dimensi untuk mengukur efektivitas program, termasuk ukuran kebijakan, sumber daya, dan komunikasi antar organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HIV/AIDS, terdapat kekurangan dalam kontinuitas dan cakupan yang menyebabkan dampaknya kurang optimal. Dengan kendala pada sumber daya dan manajemen waktu, disarankan agar program ini diperluas dan diperkuat dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang lebih efektif.
Religious-Based Women’s Movement Typology in Modern Indonesia: West Java Experiences Bintari, Antik; Widianingsih, Ida; Rahmatunnisa, Mudiyati
Journal of Government and Civil Society Vol 9, No 2 (2025): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v9i2.14707

Abstract

This article aims to highlight the typology of faith-based women's movements and organizations in the democratic era. This research focuses on religious women's organizations in West Java, including representatives from Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and indigenous beliefs. The purpose of this research is to determine the roles and strategies used by religious-based women's movements and organizations in advocating for civil society interests, particularly in promoting gender equality issues. The research results indicate that religious-based women's organizations or movements overall prioritize and consider religious values in their various actions and organizational decisions when advocating for gender equality issues. In West Java, religious-based women's movements and organizations exhibit various typologies, with some rooted in Islam. Three dominant typologies emerged from the organizations studied: religious-centered, religiously affiliated, and religiously backgrounded. These three typologies provide at least a glimpse of the differences and similarities in the strategies of women's movements and organizations in advocating for gender-responsive public interests, particularly how they collaborate with the government and other stakeholders.Artikel ini bertujuan untuk menyoroti tipologi gerakan dan organisasi perempuan berbasis agama di era demokrasi. Penelitian ini berfokus pada organisasi perempuan berbasis agama di Jawa Barat, yang meliputi perwakilan dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Penghayat.Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan peran dan strategi yang digunakan oleh gerakan dan organisasi perempuan berbasis agama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat sipil khususnya dalam memperjuangkan isu-isu kesetaraan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan organisasi atau gerakan perempuan berbasis agama dalam memperjuangkan isu-isu kesetaraan gender tersebut dengan memprioritaskan dan mempertimbangkan nilai-nilai agama dalam berbagai tindakan dan keputusan organisasi. Di Jawa Barat, gerakan dan organisasi perempuan berbasis agama menunjukkan berbagai tipologi, dengan beberapa di antaranya berakar pada Islam. Tiga tipologi dominan muncul dari organisasi yang diteliti, yaitu tipologi berpusat pada agama, tipologi berafiliasi dengan agama, dan tipologi berlatar belakang agama. Ketiga tipologi ini setidaknya memberikan gambaran perbedaan dan persamaan strategi gerakan dan organisasi perempuan dalam memperjuangkan kepentingan publik yang responsive gender, khususnya bagaiamana mereka melakukan kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Achieving Inclusive Development: Bridging Gender Equality and Social Inclusion (GESI) in Indonesia’s Rural and Urban Communities Sari, Anneke Zehan Puspita; Antik Bintari
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2221

Abstract

This article explores the challenges and strategies for achieving inclusive development in Indonesia, focusing on the integration of Gender Equality and Social Inclusion (GESI) principles in rural and urban areas. It examines the disparity in development indicators across regions and the effectiveness of policies like the Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) program. The study highlights the role of government and community in fostering equitable growth and addresses the impact of gender stereotypes and social exclusion on development efforts. By analyzing current policies and their implementation, the article provides insights into improving GESI integration for sustainable and inclusive development in Indonesia.
Strategi Pemerintahan dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Situ Gunung melalui Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2024 Fienaurisilmi, Fienaurisilmi; Kartini, Dede Sri; Bintari, Antik
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i4.2025.2271-2276

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah dalam mengembangkan pariwisata berbasis konservasi di kawasan Situ Gunung melalui pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Fokus kajian diarahkan pada empat dimensi strategi menurut teori Kooten, yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi dukungan sumber daya, dan strategi kelembagaan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan terbatas, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan telah mengarah pada pelestarian lingkungan dan pelibatan masyarakat lokal, namun masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan implementasi. Kurangnya koordinasi lintas aktor, keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi digital, serta minimnya pelatihan teknis menjadi hambatan utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi konservasi dan pariwisata harus dilaksanakan secara terpadu dan responsif terhadap perubahan perilaku wisatawan agar kawasan tetap kompetitif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya peningkatan co-management antara pengelola dan masyarakat lokal, serta digitalisasi dalam promosi dan pelayanan wisata untuk menjawab tuntutan zaman.
Dinamika Kolaborasi Pemerintahan Dalam Pencegahan Perundungan melalui Program Zero Bullying di SMPN Kota Bandung Tahun 2023 - 2024: (Dynamics of Government Collaboration in Preventing Bullying through the Zero Bullying Program in Public Junior High Schools in Bandung City, 2023 –2024) Zebua, Kerenhapukh Valentina; Kartini, Dede Sri; Bintari, Antik
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.4838

Abstract

(Dynamics of Government Collaboration in Preventing Bullying through the Zero Bullying Program in Public Junior High Schools in Bandung City, 2023 –2024) Meningkatnya kasus kekerasan termasuk perundungan pada lingkungan satuan pendidikan mendorong pemerintah mengambil langkah strategis melalui lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Salah satu bentuk implementasinya adalah Program Zero Bullying yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bandung. Program ini merupakan bentuk pelayanan publik sekaligus respon konkret terhadap isu perundungan yang terus terjadi di sekolah. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada kolaborasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagai aktor utama dalam program tersebut. Dengan menggunakan teori Collaborative Governance Regimes dari Emerson et al. (2012) penelitian ini menganalisis dinamika kolaborasi yang berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja tim berjalan dengan cukup baik dan menghasilkan praktik pencegahan yang terarah. Kendati demikan, masih ada dinamika dan tantangan, terutama pada aspek penguatan kapasitas bersama, kesenjangan pemahaman antaraktor, serta keterbatasan legitimasi kelembagaan, yang tercermin dari belum optimalnya dukungan regulasi dan komitmen lintas sektor. Abstract The increasing number of violence cases in educational settings has prompted the Indonesian government to issue Ministerial Regulation No. 46 of 2023 concerning the Prevention and Handling of Violence in Educational Units. One of its implementations is the Zero Bullying Program initiated by the Bandung City Government. This program serves as a form of public service and a concrete response to the ongoing issue of bullying in schools. This study focuses on the collaboration among local government, educational institutions, and the School-Based Task Force for the Prevention and Handling of Violence (TPPK) as the main actors of the program. Using the Collaborative Governance Regime theory developed by Emerson et al., this research analyzes the dynamics of inter-actor collaboration. The findings indicate that the collaboration has been relatively effective in producing structured prevention efforts. However, challenges remain, particularly in strengthening joint capacity, bridging actor-level understanding gaps, and overcoming institutional legitimacy issues, reflected in the lack of regulatory support and cross-sectoral commitment.
ANALISIS KESENJANGAN GENDER DALAM PENYELENGGARAAN JALUR PEJALAN KAKI DI KOTA BANDUNG TAHUN 2024 Yuan Veriontina Gathari; Antik Bintari
Journal Publicuho Vol. 8 No. 4 (2025): November - January - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v8i4.960

Abstract

This study aims to identify gender gaps in the development of pedestrian paths or sidewalks in Bandung City in terms of Access, Participation, Control, and Benefits (APKM), as well as to determine the background of gender gaps. The study uses a qualitative approach with a case study method through data collection techniques such as interviews, literature studies, and documentation. The analysis shows that the development and rehabilitation of sidewalks in Bandung City are not yet fully gender-responsive because there are still gaps in terms of access, participation, control, and benefits. Although conceptually designed to serve the entire community, the reality on the ground shows that there are significant barriers, especially for vulnerable groups such as women, the elderly, and people with disabilities. To achieve sustainable and equitable development, the Bandung City Water Resources and Public Works Agency needs to integrate a gender perspective more deeply into every stage of pedestrian infrastructure development.