Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.058
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosio Konsepsia Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Share : Social Work Journal Jurnal Perempuan Journal of Government and Civil Society JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JURNAL GOVERNANSI Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Perempuan Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Jurnal Aspirasi Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Jurnal Kebijakan Pemerintahan Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting (DIJEFA) Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Pedagogy and Education Science Journal Publicuho Jurnal Keadilan Pemilu
Antik Bintari
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
Efektivitas Dan Efisiensi Pada Pelayanan Lembaga National Single Window Dalam Digitalisasi Layanan Ekspor, Impor Dan Logistik Tahun 2023 Malau, Tiur Margaretha; Bintari , Antik
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2478

Abstract

Lembaga National Single Window (LNSW) yang bergerak dalam naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia memiliki tugas untuk mengelola INSW dan menyelenggarakan SINSW dalam menangani dokumen ekspor dan impor secara elektronik. Sepanjang tahun 2023, LNSW berperan penting dalam mendukung kelancaran ekspor dan impor logistik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan oleh LNSW dengan menggunakan metode kualitatif eksploratif dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LNSW telah efektif dalam menjaga struktur organisasi dan mengelola SDM secara optimal. Peningkatan kapasitas SDM didukung oleh pelatihan dan rapat kerja, sementara keterbukaan informasi serta forum komunikasi membantu LNSW beradaptasi dengan kebutuhan eksternal. Selain itu, reformasi birokrasi melalui kebijakan NSW dan SSm menyederhanakan proses perizinan ekspor dan impor, sejalan dengan tujuan strategis organisasi. Kedua, melalui unsur efisiensi, LNSW berhasil mengoptimalkan biaya operasional dan mempercepat proses perizinan. Digitalisasi dokumen meningkatkan transparansi dan kemudahan akses, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan berkualitas. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan adanya penguatan koordinasi lintas kementerian, harmonisasi regulasi, serta pengembangan strategi integrasi sistem yang tetap menghormati kewenangan masing-masing kementerian/lembaga. Hal ini penting untuk menciptakan ekosistem logistik yang lebih efisien tanpa mengorbankan efektivitas birokrasi dan akuntabilitas institusi terkait.
Religious-Based Women’s Movement Typology in Modern Indonesia: West Java Experiences Bintari, Antik; Widianingsih, Ida; Rahmatunnisa, Mudiyati
Journal of Government and Civil Society Vol 9, No 2 (2025): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v9i2.14707

Abstract

This article aims to highlight the typology of faith-based women's movements and organizations in the democratic era. This research focuses on religious women's organizations in West Java, including representatives from Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and indigenous beliefs. The purpose of this research is to determine the roles and strategies used by religious-based women's movements and organizations in advocating for civil society interests, particularly in promoting gender equality issues. The research results indicate that religious-based women's organizations or movements overall prioritize and consider religious values in their various actions and organizational decisions when advocating for gender equality issues. In West Java, religious-based women's movements and organizations exhibit various typologies, with some rooted in Islam. Three dominant typologies emerged from the organizations studied: religious-centered, religiously affiliated, and religiously backgrounded. These three typologies provide at least a glimpse of the differences and similarities in the strategies of women's movements and organizations in advocating for gender-responsive public interests, particularly how they collaborate with the government and other stakeholders.Artikel ini bertujuan untuk menyoroti tipologi gerakan dan organisasi perempuan berbasis agama di era demokrasi. Penelitian ini berfokus pada organisasi perempuan berbasis agama di Jawa Barat, yang meliputi perwakilan dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Penghayat.Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan peran dan strategi yang digunakan oleh gerakan dan organisasi perempuan berbasis agama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat sipil khususnya dalam memperjuangkan isu-isu kesetaraan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan organisasi atau gerakan perempuan berbasis agama dalam memperjuangkan isu-isu kesetaraan gender tersebut dengan memprioritaskan dan mempertimbangkan nilai-nilai agama dalam berbagai tindakan dan keputusan organisasi. Di Jawa Barat, gerakan dan organisasi perempuan berbasis agama menunjukkan berbagai tipologi, dengan beberapa di antaranya berakar pada Islam. Tiga tipologi dominan muncul dari organisasi yang diteliti, yaitu tipologi berpusat pada agama, tipologi berafiliasi dengan agama, dan tipologi berlatar belakang agama. Ketiga tipologi ini setidaknya memberikan gambaran perbedaan dan persamaan strategi gerakan dan organisasi perempuan dalam memperjuangkan kepentingan publik yang responsive gender, khususnya bagaiamana mereka melakukan kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Achieving Inclusive Development: Bridging Gender Equality and Social Inclusion (GESI) in Indonesia’s Rural and Urban Communities Sari, Anneke Zehan Puspita; Antik Bintari
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2221

Abstract

This article explores the challenges and strategies for achieving inclusive development in Indonesia, focusing on the integration of Gender Equality and Social Inclusion (GESI) principles in rural and urban areas. It examines the disparity in development indicators across regions and the effectiveness of policies like the Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) program. The study highlights the role of government and community in fostering equitable growth and addresses the impact of gender stereotypes and social exclusion on development efforts. By analyzing current policies and their implementation, the article provides insights into improving GESI integration for sustainable and inclusive development in Indonesia.
Strategi Pemerintahan dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Situ Gunung melalui Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2024 Fienaurisilmi, Fienaurisilmi; Kartini, Dede Sri; Bintari, Antik
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i4.2025.2271-2276

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah dalam mengembangkan pariwisata berbasis konservasi di kawasan Situ Gunung melalui pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Fokus kajian diarahkan pada empat dimensi strategi menurut teori Kooten, yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi dukungan sumber daya, dan strategi kelembagaan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan terbatas, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan telah mengarah pada pelestarian lingkungan dan pelibatan masyarakat lokal, namun masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan implementasi. Kurangnya koordinasi lintas aktor, keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi digital, serta minimnya pelatihan teknis menjadi hambatan utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi konservasi dan pariwisata harus dilaksanakan secara terpadu dan responsif terhadap perubahan perilaku wisatawan agar kawasan tetap kompetitif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya peningkatan co-management antara pengelola dan masyarakat lokal, serta digitalisasi dalam promosi dan pelayanan wisata untuk menjawab tuntutan zaman.
Dinamika Kolaborasi Pemerintahan Dalam Pencegahan Perundungan melalui Program Zero Bullying di SMPN Kota Bandung Tahun 2023 - 2024: (Dynamics of Government Collaboration in Preventing Bullying through the Zero Bullying Program in Public Junior High Schools in Bandung City, 2023 –2024) Zebua, Kerenhapukh Valentina; Kartini, Dede Sri; Bintari, Antik
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.4838

Abstract

(Dynamics of Government Collaboration in Preventing Bullying through the Zero Bullying Program in Public Junior High Schools in Bandung City, 2023 –2024) Meningkatnya kasus kekerasan termasuk perundungan pada lingkungan satuan pendidikan mendorong pemerintah mengambil langkah strategis melalui lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Salah satu bentuk implementasinya adalah Program Zero Bullying yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bandung. Program ini merupakan bentuk pelayanan publik sekaligus respon konkret terhadap isu perundungan yang terus terjadi di sekolah. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada kolaborasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagai aktor utama dalam program tersebut. Dengan menggunakan teori Collaborative Governance Regimes dari Emerson et al. (2012) penelitian ini menganalisis dinamika kolaborasi yang berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja tim berjalan dengan cukup baik dan menghasilkan praktik pencegahan yang terarah. Kendati demikan, masih ada dinamika dan tantangan, terutama pada aspek penguatan kapasitas bersama, kesenjangan pemahaman antaraktor, serta keterbatasan legitimasi kelembagaan, yang tercermin dari belum optimalnya dukungan regulasi dan komitmen lintas sektor. Abstract The increasing number of violence cases in educational settings has prompted the Indonesian government to issue Ministerial Regulation No. 46 of 2023 concerning the Prevention and Handling of Violence in Educational Units. One of its implementations is the Zero Bullying Program initiated by the Bandung City Government. This program serves as a form of public service and a concrete response to the ongoing issue of bullying in schools. This study focuses on the collaboration among local government, educational institutions, and the School-Based Task Force for the Prevention and Handling of Violence (TPPK) as the main actors of the program. Using the Collaborative Governance Regime theory developed by Emerson et al., this research analyzes the dynamics of inter-actor collaboration. The findings indicate that the collaboration has been relatively effective in producing structured prevention efforts. However, challenges remain, particularly in strengthening joint capacity, bridging actor-level understanding gaps, and overcoming institutional legitimacy issues, reflected in the lack of regulatory support and cross-sectoral commitment.
ANALISIS KESENJANGAN GENDER DALAM PENYELENGGARAAN JALUR PEJALAN KAKI DI KOTA BANDUNG TAHUN 2024 Yuan Veriontina Gathari; Antik Bintari
Journal Publicuho Vol. 8 No. 4 (2025): November - January - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v8i4.960

Abstract

This study aims to identify gender gaps in the development of pedestrian paths or sidewalks in Bandung City in terms of Access, Participation, Control, and Benefits (APKM), as well as to determine the background of gender gaps. The study uses a qualitative approach with a case study method through data collection techniques such as interviews, literature studies, and documentation. The analysis shows that the development and rehabilitation of sidewalks in Bandung City are not yet fully gender-responsive because there are still gaps in terms of access, participation, control, and benefits. Although conceptually designed to serve the entire community, the reality on the ground shows that there are significant barriers, especially for vulnerable groups such as women, the elderly, and people with disabilities. To achieve sustainable and equitable development, the Bandung City Water Resources and Public Works Agency needs to integrate a gender perspective more deeply into every stage of pedestrian infrastructure development.
Evaluasi Kebijakan Responsif Gender Dalam Penyediaan Gerbong Khusus Wanita Pada Commuter Line JABODETABEK Tahun 2024 - 2025: Indonesia Hauralya Salsabilla; Dede Sri Kartini; Antik Bintari
Jurnal Kebijakan Pemerintahan Jurnal Kebijakan Pemerintahan Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Politik Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study evaluates the gender-responsive policy of women-only carriages on the Jabodetabek Commuter Line (2024–2025). Originally introduced as affirmative action to protect women from sexual harassment, the policy also supports Indonesia’s gender mainstreaming agenda. Using a qualitative case study, data were gathered through interviews, observations, documentation, and digital ethnography, analyzed via triangulation and Miles & Huberman’s interactive model. Evaluation followed William N. Dunn’s six types: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. Findings show that while the policy increases women’s sense of safety and comfort, effectiveness remains limited due to recurring harassment cases, constrained carriage capacity, and gender-insensitive evaluation tools. Efficiency is also suboptimal as the benefits do not align with the resources used. Equity and responsiveness are hindered by patriarchal norms, limited fleets, and weak victim-centered reporting systems. Overall, the policy is a relevant but partial affirmative measure, symbolic rather than structural. Strengthening requires holistic integration through fleet expansion, victim-centered SOP improvements, stricter enforcement of the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS), and enhanced public education and gender-awareness initiatives to realize safer, more inclusive transportation. Keywords: Public Policy, Dunn’s evaluation Theory, Gender-Responsive Policy, Jabodetabek Commuter, Women-Only Carriage.
Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta Bintari, Antik; Muara, Talolo
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (706.273 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v4i1.18212

Abstract

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dari berbagai alternatif yang ada. Salah satu kebijakan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalahpengembangan ke arah utara dengan melakukan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut ditentang oleh masyarakat Muara Angke dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dengan adanya pertentangan tersebut diperlukan pengelolaan konflik.  Makalah ini bertujuan untuk menganalisis  konflik melalui apa yang dikenal dengan manajemen konflik   beserta fase-fase konflik reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta. Fase-fase konflik meliputi fase potensi konflik, fase pertumbuhan konflik, fase pemicu dan ekskalasi, dan fase pasca konflik. Temuan-temuan empiris memperlihatkan bahwa, fase potensi konflik reklamasi Pulau G ini dimulai oleh  dampak yang dirasakan masyarakat terutama nelayan tradisional dan tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, pada fase pertumbuhan konflik, masyarakat mengetahui apa itu reklamasi dan dampak reklamasi melalui sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat. Pada fase pemicu dan ekskalasi, masalah tersebut disuarakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan bantuan lembaga swadaya masyarakat. Kemudian, fase pasca konflik diawali dengan dikeluarkannya sanksi administrasi penghentian sementara reklamasi Pulau G oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.gb777
FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) MASS RAPID TRANSIT (MRT) JAKARTA DI PROVINSI DKI JAKARTA Bintari, Antik; Pandiangan, Landrikus Hartarto Sampe
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.10006

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis formulasi kebijakan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 4 tahapan formulasi yang dilakukan sehingga menghasilkan kebijakan pembentukan BUMD PT MRT Jakarta yaitu perumusan masalah, penyusunan agenda, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dan tahap penetapan kebijakan. Pengambilan keputusan yang lambat mengenai pembangunan MRT telah memberikan pengaruh pada pembentukan PT MRT Jakarta. Pertarungan kepentingan yang terjadi antar berbagai aktor membuat tahapan perumusan kebijakan berjalan lambat. Proses yang kurang berjalan dengan baik membuat penanganan kemacetan berjalan lambat dan tidak kunjung selesai.gb777
UPAYA PENANGANAN KORBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DI KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT Bintari, Antik; Djustiana, Nina
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11803

Abstract

Kejahatan perdagangan orang (human trafficking) adalah kejahatan kemanusiaan yang terorganisasi, artinya kejahatan ini melibatkan beberapa orang yang memiliki jaringan atau keterkaitan satu sama lain dan memiliki tujuan untuk mengeksploitasi korban demi keuntungan sepihak (pelaku). Dalam kurun waktu 2005-2009, Jawa Barat menduduki peringkat teratas kasus human trafficking. Salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang merupakan daerah rentan menghadapi permasalahan tindak  human trafficking adalah Kabupaten Indramayu. Berbagai data menyebutkan bahwa kasus human trafiking di Kabupaten Indramayu selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penelitian kali ini mencoba menghadirkan hal-hal yang telah dan akan dilakukan oleh stakeholder di Kabupaten Indramayu dalam meminimalisasi tingkat tindak human traffickinggb777
Co-Authors Agus Satriawan Agus Taryana Aji Pangestu Ari Ganjar Herdiansah Ari Ganjar Herdiansyah Ari Ganjar Herdiansyah Binahayati Rusyidi Budi Antono Budi Antono Dede Sri Kartini Dede Sri Kartini Fardianti, Pimpi Fienaurisilmi, Fienaurisilmi Hauralya Salsabilla Hery Wibowo Hery Wibowo, Hery Ida Widianingsih Ivan Darmawan Kartini, Dede Sri Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan, Landrikus Hartarto Sampe Leo Agustino linda rahmawati Malau, Tiur Margaretha McLaren, Helen Muara, Talolo Mudiyati Rahmatunnisa Muhammad Fedryansyah, Muhammad Nandang Alamsah Deliarnoor Nina Djustiana Nuphanudin Pangestu, Patna Akbar Rahmantunnisa, Mudiyati Rahmawati, Linda Ramadhan, Rendy Randi Hamdani Randi Hamdani Ratnia Solihah Rikky, Rikky Rosiana, Ida Sahadi Humaedi Sahadi Humaedi Santoso Tri Raharjo Sari, Anneke Zehan Puspita Silvyana, Anastasia Soleh, Iman Widiyantoro, Moch Wahyu Adi Yuan Veriontina Gathari Zebua, Kerenhapukh Valentina