Articles
<![CDATA[PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DI DESA WISATA LINGGARJATI KUNINGAN, JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Ade Jafar Sidiq]]>;
<![CDATA[Risna Resnawaty]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i1.14208
<![CDATA[Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat akan cenderung memarginalkan masyarakat itu sendiri. Namun pada kenyataannya sering terjadi pengabaian partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat masih menjadi objek dari pelaksanaan pembangunan.Pengembangan desa wisata merupakan sebuah perubahan terencana yang di dalamnya membutuhkan partisipasi masyarakat lokal secara holistik. Penelitian ini bertujuan mengkaji keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata dan merumuskan model pengembangan desa wisata yang mengedepankan partisipasi masyarakat lokal. Pengembangan desa Linggarjati Kabupaten Kuningan, Jawa Barat menjadi desa wisata belum melibatkan partisipasi masyarakat. Tantangan dalam proses pengembangan desa wisata di Linggarjati adalah dominasi pemerintah dalam keseluruhan proses. sehingga masyarakat tidak memiliki kesempatan dan kemauan untuk berpartisipasi penuh. Padahal bila mengacu pada pendekatan tata kelola pemerintah yang bersih dan berkelanjutan peran pemerintah diharapkan menjadi fasilitator dengan memberikan peran dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat lokal. Diperlukan kemauan politik pemerintah untuk mengurangi perannya dalam pengembangan desa wisata dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi.]]>
<![CDATA[PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH): ANTARA PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGENTASAN KEMISKINAN ]]>
<![CDATA[Syahputra Adisanjaya Suleman]]>;
<![CDATA[Risna Resnawaty]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (390.404 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i1.14213
<![CDATA[Program keluarga harapan merupakan program perlindungan sosial yang bersifat memberikan bantuan pada RTSM dalam bidang pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk perlindungan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat. Saat ini jumlah penerima manfaat sampai dengan tahun 2016 mencapai 6 juta, jumlah yang sangat banyak walaupun masih sebagian kecil dari jumlah penduduk miskin di Indonesia. Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang.Program Keluarga Harapan merupakan program yang bentuknya adalah pemberian dana tunai pada masyarakat, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan dan kesehatan. Sebenarnya ini adalah bentuk pengentasan kemiskinan namun model ini yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Dimana pemerintah memiliki peran yang besar dalam menyediakan santunan minimal agar masyarakat dapat mencapai kualitas hidup minimal.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN KREATIKF TERPADU UNTUK PEREMPUAN, ANAK, DAN KELUARGA OLEH ORGANISASI WORLD MUSLIMAH FONDATION DI KAMPUNG MUKA, JAKARTA UTARA ]]>
<![CDATA[Gevia Nur Isna Deraputri]]>;
<![CDATA[Nunung Nurwati]]>;
<![CDATA[Risna Resnawaty]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3, No 3 (2016): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (471.013 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v3i3.13697
<![CDATA[Penelitian ini mendeskipsikan program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Organisasi perempuan muslimah, World Muslimah Fondation melalui kegiatan pendidikan Kewirausahaan Kreatif Terpadu untuk Perempuan, Anak, dan Keluarga yang dilakukan di Pemukiman Kumuh Kampung Muka Jakarta Utara dengan target sasaran pemberdayaannya adalah ibu-ibu dari golongan menengan kebawah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggambarkan mengenai proses dari pemberdayaan kepada perempuan melalui tahapan pemberdayaan masyarakat dan juga pemberdayaan yang terintergrasi. Program pemberdayaan perempuan melalui pendidikan kewirausahaan kreatif ini adalah salah satu cara untuk menjadikan ibu-ibu di daerah kampung muka lebih mandiri, mempunyai keterampilan, dan mampu mengembangkan dirinya, keluarganya, serta orang-orang yang ada di sekitarnya.]]>
<![CDATA[ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM COMMUNITY DEVELOPMENT SEBAGAI BENTUK CORPORATE SOCIAL RENSPOSIBILITY OLEH PT. CHEVRON DI KABUPATEN GARUT ]]>
<![CDATA[Rivani Rivani]]>;
<![CDATA[Risna Resnawaty]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (515.253 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i1.14221
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan program community development sebagai bentuk corporate social responsibility oleh PT. Chevron di Kabupaten Garut.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Populasi penelitian ini adalah seluruh KK yang ada di Desa Padaawas, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, yang berjumlah 1133 orang KK. Sedangkan ukuran sampel berjumlah 43 orang KK, dengan teknik pengambilan sampel dengan cara proportionate random sampling. Pengumpulan data meliputi studi pustaka dan penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan pengisian kuesioner. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan dukungan tabel frekuensi dan garis interval untuk intepretasi kategori.Hasil dari perhitungan akumulasi jumlah skor dan garis interval didapat bahwa efektivitas pelaksanaan program community development oleh PT.Chevron berada pada kategori “tidak baik” dengan jumlah skor 1301. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini belum efektif. Hal-hal yang masih kurang optimal dalam pelaksanaan program ini adalah fasilitasi kerja sama akses pada bidang ekonomi maupun sosial. Sedangkan Hal yang sudah efektif adalah pembangunan struktur infrastruktur berupa jalan, renovasi gedung, fasilitas air bersih, dsb.]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PEKERJA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Martha Sintaully Agustine]]>;
<![CDATA[Risna Resnawaty]]>;
<![CDATA[Meilanny Budiarti S.]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3, No 3 (2016): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (346.505 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v3i3.13701
<![CDATA[Realitasnya di Indonesia, masih banyak kalangan yang mengatakan bahwa pekerjaan sosial dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa ilmu dan pendidikan. Kegamangan profesi pekerjaan sosial di tengah masyarakat tampak jelas ketika lulusan pendidikan pekerjaan sosial tidak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan ilmunya. Masalah ini disebabkan dari masih kurangnya pemahaman mengenai profesi pekerjaan sosial oleh masyarakat sehingga keberadaan pendidikan pekerjaan sosial menjadi kurang jelas arahnya. Untuk mendapatkan pemahaman yang tepat, sebelumnya kita perlu membedakan antara kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Kesejahteraan sosial adalah semua aktivitas intervensi sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial umat manusia. Sedangkan pekerjaan sosial adalah profesional yang menerima pelayanan kesejahteraan sosial. Jadi, pekerjaan sosial lebih berkaitan dengan profesi pekerjaan dan kesejahteraan sosial adalah ilmu yang membidanginya. Ini sama halnya dengan dokter dokter dengan ilmu kedokteran, guru dengan pendidikan, psikolog dengan psikologi dan seterusnya. Seperti halnya dokter, ketika tindakan medis dilakukan oleh seseorang yang bukan berlatar belakang pendidikan kedokteran maka kemungkinan terjadinya malpraktik sangat besar. Pekerja sosial pun demikian, orang yang berlatar belakang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial secara konsep pasti lebih matang dibandingkan dengan mereka yang tidak berlatar belakang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial, ketika suatu intervensi dilakukan oleh orang yang tidak ahli dalam bidangnya maka akan menimbulkan konsep yang salah dan berujung pada praktik yang tidak benar. Untuk itu penting diperhatikannya latar belakang ilmu yang membidangi suatu profesi.]]>
<![CDATA[KONDISI PEKERJA ANAK YANG BEKERJA DI SEKTOR BERBAHAYA ]]>
<![CDATA[Eka Maulia Agustine]]>;
<![CDATA[Ishartono Ishartono]]>;
<![CDATA[Risna Resnawaty]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2015): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (351.62 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v2i1.13228
<![CDATA[Anak selayaknya dilindungi serta diperhatikan hak-haknya. Negara dalam hal ini sudah sewajarnya menjamin dan melindungi hak-hak anak, baik dalam aspek sosial, politik, budaya dan ekonomi karena hal tersebut sudah diatur dalan Undang-undang. Pada kenyataannya, negara dan keluarga belum mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Permasalahan yang menjadi sorotan adalah banyaknya pekerja anak yang bekerja di sektor berbahaya. Keluarga yang mengandalkan mereka untuk bekerja agar dapat memberikan kontribusi berupa materi kepada keluarga atau bahkan untuk biaya mereka bersekolah. Dan hal tersebut tidak hanya melanggar hak-hak anak namun juga memberikan dampak yang buruk atau negatif bagi anak sebagai calon generasi penerus bangsa. Jaminan masa depan anak akan menjadi taruhannya jika kondisi tersebut terus berlangsung di masa yang akan datang, anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai dengan apa yang seharusnya didapatkannya, seolah diputus untuk kepentingan ekonomi keluarga. Pekerja anak memang tidak sepenuhnya salah, namun ada batasan-batasannya, tidak seharusnya anak mendapatkan pekerjaan yang berat seperti memikul batu karena hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan fisiknya, sehingga menghambat tumbuh kembang pekerja anak tersebut.]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah dalam Kolaborasi Stakeholders pada Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) ]]>
<![CDATA[Rudi Saprudin Darwis]]>;
<![CDATA[Risna Resnawaty]]>;
<![CDATA[Dessy Hassanah]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 6, No 1 (2019): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (128.39 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v6i1.21482
<![CDATA[Pemerintah, sebagai salah satu stakeholder dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR), memiliki kepentingan yang besar terhadap program CSR perusahaan, Dengan kekuasaan, legitimasi pemerintah cenderung untuk mempengaruhi program CSR agar sejalan orientasi pembangunan. Dalam tulisan ini akan digambarkan peran pemerintah dalam kolaborasi stakeholders pada pelaksanaan program CSR.Penelitian ini dilaksanakan di daerah operasi PT. Pertamina EP3 Asset Subang dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Peran pemerintah dalam kolaborasi dengan stakeholders lain akan digambarkan dengan menggunakan unsur-unsur proses kolaborasi, yaitu pengelolaan tujuan, kompromi, komunikasi, demokrasi dan kesetaraan, serta determinasi, komitmen dan stamina.Hasil penelitian menunjukkan pemerintah lebih banyak menjalankan peran mendukung pelaksanaan program CSR perusahaan dengan menyediakan regulasi maupun fasilitas. Perusahaan pun memegang komitmen untuk memberikan kontribusi terhadap capaian pembangunan melalui program CSR. Pemerintah turut mensosialisasikan program CSR dan menjembatani komunikasi perusahaan dengan masyarakat. Pemerintah memastikan tidak pihak yang dirugikan dalam kolaborasi pada pelaksanaan CSR melalui pengawasan dan pengendalian. Di lain pihak, masyarakat menunjukkan komitmen terhadap aturan pemerintah.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN CSR PT. YAKULT INDONESIA PERSADA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN YAKULT LADY DI KECAMATAN CIBEUNYING KALER KOTA BANDUNG ]]>
<![CDATA[Siti Zahara Nur Mega]]>;
<![CDATA[Risna Resnawaty]]>;
<![CDATA[Lenny Meilany]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3, No 3 (2016): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (567.387 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v3i3.13702
<![CDATA[Pelaku bisnis (perusahaan) tidak hanya dituntut untuk memperoleh profit semata dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi, baik secara materil maupun moril kepada masyarakat setempat melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Perempuan merupakan sosok yang dapat berperan dalam sebuah pembangunan bangsa sehingga sudah selayaknya keberadaan perempuan di masyarakat harus diperhitungkan. Pada dasarnya perempuan memiliki hak yang sama seperti kaum laki-laki dimana para kaum perempuan memiliki hak untuk diberdayakan sehingga dapat berkembang dan mandiri. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh PT. Yakult Indonesia Persada ialah dengan melakukan pemberdayaan pada ibu-ibu rumah tangga yang kemudian dijadikan sebagai agen pemasaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini peneliti ingin mendapatkan gambaran empirik tentang sejauh mana keberhasilan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Yakult Indonesia Persada dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan pada ibu-ibu rumah tangga, sehingga hasil penelitian ini dapat mencapai tujuan untuk mendapatkan gambaran yang faktual mengenai pelaksanaan CSR di PT. Yakult Indonesia Persada.]]>
<![CDATA[PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN (SOCIAL SERVICE FOR CHILD ABUSE) ]]>
<![CDATA[Mulyana Nandang]]>;
<![CDATA[Risna Resnawaty]]>;
<![CDATA[Agus Wahyudi]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 6, No 2 (2019): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (204.251 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v6i2.19785
<![CDATA[ABSTRAKAnak merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Akan tetapi dalam perkembangannya anak seringkali menjadi korban kekerasan. Kekerasan terhadap anak mempunyai dampak yang sangat luas dan panjang. Anak korban kekerasan akan membawa trauma selama hidupnya. Di sisi lain korban kekerasan semasa kecil mempunyai potensi untuk menjadi pelaku pada masa yang akan datang sewaktu korban tersebut telah dewasa. Trauma yang luas dan panjang ini harus mendapatkan pelayanan secara komprehensif. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam keluarga. Sementara faktor eksternal adalah faktor yang terjadi diluar lingkungan keluarga. Penanganan terhadap anak korban kekerasan yang komprehensif adalah pengananan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak yang kompeten. Dengan demikian perlu adanya keterlibatan semua institusi baik itu institusi pemerintah maupun masyarakat dalam penanganan bagi anak korban kekerasan. Penanganan anak korban kekerasan juga harus memunyai payung kebijakan. Payung kebijakan ini tidak hanya bersifat nasional tetapi juga lebih spesifik dari daerah masing-masing. Pihak yang terlibat dalam penangannan anak korban kekerasan meliputi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepolisian, dan P2TP2A. Sementara dari pihak masyarakat adalah LSM yang concern terhadap anak korban kekerasan. Koordinasi natarinstitusi ini yang menjadi permasalahan.Peningkatan koordinasi menjadi hal yang harus segera dilakukan. Koordinasi antarinstitusi ini diperlukan agar dapat saling mendukung dalam penanganan anak korban kekerasan. Hal ini diperlukan karena ada keterbatasan dari masing-masing institusi jika melakukan penanganan sendiri-sendiri. ABSTRACT The child is a precious gift God has given man, but in reality children often become victims of violence. Children as weak creatures are often victims of violence. Violence against children has a very large and long impact, the experiences will bring trauma during his life. On the other hand, victims of violence during childhood have the potential to become perpetrators in the future that will come when the victim has grown up. This extensive and lengthy trauma should be comprehensively also must be able to eliminate the trauma he suffered. Caused Factors violence against children are internal factors and external factors. Internal factors are factors that come from within the family. Meanwhile external factors are factors that occur outside the family environment. Completion of children who are victims of comprehensive violence is a comprehensive and full involvement of various competent parties. Thus, the involvement of all institutions, both government institutions and the public in handling for children of victims of violence. Handling of child victims of violence must also have a policy. This policy is not only national but also more specific from each region. Parties involved in the completion of children victims of violence include the Department of Social Affairs, Health Office, Education Office, Police, and P2TP2A. Meanwhile the community is an NGO that concerns the child victims of violence. This inter-institutional coordination is needed to support each other in handling child victims of violence. This is necessary because there are limitations of each institution when it comes to its own handling. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN ANAK DARI BAHAYA KEKERASAN ]]>
<![CDATA[Anita Listyani]]>;
<![CDATA[Budi Muhammad Taftazani]]>;
<![CDATA[Risna Resnawaty]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2015): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jppm.v2i1.13234
<![CDATA[Artikel ini dilatarbelakangi oleh semakin merebaknya kasus pelanggaran hak anak. Padahal anak merupakan aset negara yang akan menentukan keberhasilan suatu negara di masa yang akan datang. Dimana untuk menghindari terjadinya pelanggaran akan hak anak, setiap individu diharuskan untuk memiliki kesadaran awal akan pentingnya menjaga dan melindungi hak anak. Hak anak dapat terpenuhi dengan didukung oleh keberhasilan seorang anak dalam memenuhi tugas perkembangan sesuai umurnya dan juga kebutuhannya sebagai seorang anak. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini yaitu mulai dari yang paling dekat dengan anak, ialah orang tua dan keluarga, kemudian masyarakat pada umumnya, kemudian barulah negara dan pemerintah. Apabila anak-anak tidak berada dalam pengawasan yang tepat, mereka dapat beresiko dilanggar hak-haknya oleh pihak-pihak tidak bertanggung-jawab seperti pada kasus di panti asuhan The Samuels yang melanggar hak 6 orang anak penghuni panti tersebut. Dimana anak-anak panti disana tidak mendapatkan hak untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar, juga hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, hak untuk memperoleh identitas diri, hak untuk mengetahui orang tua kandungnya, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, dan hak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai. Pemenuhan kebutuhan dan tugas perkembangan anak ini dapat dimulai dari setiap individu yang dimulai dengan kesadaran diri sendiri, dimana ketika melihat adanya kondisi yang berpotensi memunculkan suatu pelanggaran hak anak, melaporkan kondisi tersebut kepada KPAI yang menyediakan pelayanan untuk melindungi anak.]]>
