Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.111
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) JURNAL LITIGASI (e-Journal) Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Unram Law Review The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Unes Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Gema Wiralodra JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum LEGAL BRIEF Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Jurnal Bedah Hukum UNES Journal of Swara Justisia Law Development Journal Indonesian Journal of Innovation Studies BHIRAWA LAW JOURNAL Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Begawan Abioso Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Tasyri' Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Activa Yuris: Jurnal Hukum Binamulia Hukum Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Pamulang Law Review
Anis Rifai
Universitas Al Azhar Indonesia
Religion Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Bagi Debitor Yang Melakukan Wanprestasi Atas Kesepakatan Perdamaian Adithio, Stephano Ranno; Rifai, Anis; Shebubakar, Arina Novizas
Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v8i2.1116

Abstract

Perjanjian merupakan kesepakatan antara kreditur dan debitur, namun ada saja kegagalan dari salah satu pihak terutama debitur dalam melaksanakan kewajiban yang sebelumnya telah disetujui, dan kegagalan itu disebut perbuatan wanprestasi atau kelalaian. Adapun perbuatan debitur yang melakukan wanprestasi dapat terlihat dari putusan nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Oleh karenanya penulis ingin mengangkat permasalahan seperti bagaimanakah akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian? dan bagaimana upaya hukum kreditur akibat dari debitur yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian pada perkara Perkara Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Jounto Nomor 118/Pdt.Sus-Pkpu/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst? Metode penelitian pada tulisan ilmiah ini menggunakan analisis secara yuridis normatif dengan memakai data-data hukum dengan cara Open Source. Hasil dari penelitian menemukan pertama, akibat hukum debitur wanprestasi ialah dapat dibatalkannya suatu perjanjian Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, dikarenakan debitur terutang telah lalai melaksanakan kewajibannya pada pembayaran tahapan pembayaran kedua, dimana debitur seharusnya membayar kewajiban sebesar Rp.4.500.000.000,- namun hanya dibayarkan Rp.1.000.000.000,- yang tentunya masih sangat kurang dari pembayaran yang telah ditentukan dalam akta perdamaian. Sehingga hal ini membuat kreditur melaksanakan pembatalan perjanjian perdamaian sesuai dengan Pasal 5 ayat ke 2 perjanjian perdamaian yang menyatakan perjanjian perdamaian dapat berakhir dengan sendirinya dalam hal telah terjadi wanprestasi oleh debitur. Hasil penelitian yang kedua, kreditur dapat mengajukan permohonan ke pengadilan niaga atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur dalam melakukan pembayaran hutang, adapun total hutang yang masih belum dibayarkan sebesar Rp.28.766.385.000,- dari Rp.41.266.385.000,- . Oleh karenanya berdasarkan dengan Pasal 170 Ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, kreditur dapat menuntut suatu pembatalan dari adanya akta damai atau perjanjian damai yang telah disahkan, dikarenakan pihak debitur lalai.
Tinjauan Hukum terhadap Prosedur Pengembalian Barang (Retur) dengan Alasan Berubah Pikiran pada Layanan 'Garansi Bebas Pengembalian' di Marketplace Shopee Saputra, M. Bilal; Rifai, Anis; Lutfi, Anas
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 3 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v10i3.5316

Abstract

Model pengembalian barang (retur) yang diterapkan marketplace Shopee pada layanan garansi ‘bebas pengembalian’ membuat Pembeli dapat secara bebas membatalkan transaksi jual-beli tanpa perlu persetujuan Penjual. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian klausula syarat dan ketentuan ‘garansi bebas pengembalian’ Shopee dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini, penulis menggunakan model penelitian yuridis-normative. Penelitian yuridis-normative berfokus dalam meneliti teori, asas, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen hukum lainnya sehingga objek dari penelitian hukum normative selalu berupa law in text books atau hukum yang tertulis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Praktik model pengembalian barang atau retur produk di dalam layanan program ‘garansi bebas pengembalian’ pada platform aplikasi Shopee senyatanya telah menyediakan ruang bagi Pembeli untuk melakukan tindakan pemutusan perjanjian jual-beli secara sepihak dengan Merchant atau Penjual yang menjadi mitra marketplace Shopee. Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata mengisyaratkan pembatalan perikatan/perjanjian harus melalui kesepakatan para pihak sementara dalam praktik ‘bebas pengembalian’ Shopee, pihak merchant/penjual tidak dilibatkan padahal pihak Penjual yang paling dirugikan dari adanya pengajuan pengembalian barang yang dilakukan oleh Pembeli. Sehingga kesimpulannya praktik pengembalian barang (retur) pada layanan ‘bebas pengembalian’ milik Shopee tidak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 69 ‘PP PMSE’.
HAK SEWA TANAH UNTUK BANGUNAN OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) SEBAGAI ALTERNATIF PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA Carona, Nina; Rifai, Anis; Shebubakar, Arina Novizas
LITIGASI Vol. 25 No. 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v25i1.10632

Abstract

Land plays a crucial role in the life of Indonesian society and economy, particularly in tourist destinations like Bali. The establishment of businesses by foreign nationals in Bali, especially in the region of Badung Regency, has raised concerns regarding regulations governing land ownership. The Land Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Affairs and Government Regulation Number 46 of 1996 strictly regulate land ownership by both Indonesian citizens (WNI) and foreign nationals (WNA), particularly in terms of land lease for building purposes. However, there remain uncertainties concerning the understanding of land lease agreements for buildings, including time limitations, lease extension, and the status of buildings constructed on leased land after the lease agreement expires. This study employs a normative juridical research method with a legislative approach to provide a better understanding of land ownership for WNAs in business development in Bali and Indonesia as a whole. Keywords:     Land Ownership, Land Lease for Building Purposes, Land Lease Agreements, Ease Agreements.
Sinergitas Aparat Penegak Hukum Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Sururoh, Yeni Lin; Sadino, Sadino; Rifai, Anis
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4923

Abstract

Currently, investigations into criminal acts of corruption in Indonesia are carried out by the Corruption Eradication Commission (KPK), the Police and the Attorney General's Office. The three institutions have the authority to investigate corruption. This is regulated in Article 3 paragraph (1) Memorandum of Understanding Between the Corruption Eradication Commission, the Attorney General's Office, and the Police Number: SPS-97/01-55/03/2017, Number: KEP-087/A/JA/03/2017, Number : B/27/III/2017 dated 29 March 2017 However, in practice, these provisions do not work as they should, such as overlapping duties and authorities. There are 3 discussions of issues that are focused on in this study, namely how is the system for eradicating corruption in Indonesia's current positive law? what is the concept of a synergy system carried out by law enforcement officials (KPK, Police and Prosecutors' Office) in eradicating criminal acts of corruption in Indonesia? And what is the strategy of the Indonesian government in eradicating criminal acts of corruption in the future? The conclusion in this study is that the government together with the legislature has created a legal instrument that is used to eradicate criminal acts of corruption which is embodied by Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Laws -Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. Several integration systems that can be carried out by the Attorney, Police and Corruption Eradication Commission in eradicating corruption include establishing an inter-institutional interaction system, establishing an operational work system and mechanism as well as establishing a monitoring and development system. The Indonesian government's strategy to prevent corruption in the future can be carried out through the integrity system within the scope of the KPK, the Police and the Attorney General's Office. Besides that, the KPK also has a special strategy in Corruption Eradication for the vision of Indonesia free from corruption, this strategy is known as the Trisula strategy, namely law of enforcement, law of prevention and law of education.
Langkah Hukum dalam Mendukung Proses Pemulihan Aset Perbankan BUMN Pasca Kasus Korupsi Latifansyah, Muhammad Anzar; Rifai, Anis; Sadino, Sadino
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 27 No 2: Juni - November 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/aijih.v27i2.514

Abstract

This study aims to identify obstacles and formulate strategic measures to optimize asset recovery in the State-Owned Enterprises Banking sector post-corruption cases. This research employs a normative legal research method with a comparative approach, where the collected legal materials are analyzed qualitatively to describe the problems and answer the research objectives. The results show that asset recovery faces multidimensional challenges, including weaknesses in the legal framework, limitations in the capacity and integrity of law enforcement officers, lack of facilities and infrastructure, and efforts by the accused to avoid asset recovery. Optimizing asset recovery requires a comprehensive strategy encompassing the enactment of the Bill on Criminal Asset Forfeiture, strengthening the legal and institutional framework, enhancing the capacity and integrity of law enforcement, improving facilities and infrastructure, optimizing the civil route, and strengthening international cooperation. Therefore, it is recommended that the Government, Directors of State-Owned Enterprises Banking, the Asset Recovery Center, and law enforcement agencies undertake various optimization efforts, such as accelerating the enactment of the Bill on Criminal Asset Forfeiture, increasing the budget, strengthening corruption prevention systems, enhancing the competence of law enforcement officers, and strengthening international cooperation. Furthermore, the Public Prosecutor is expected to maximize the use of Article 18 of Law Number 31 of 1999 in indictments, enabling judges to issue optimal rulings for asset recovery in the State-Owned Enterprises Banking sector post-corruption cases.
OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN DARI SURAT EDARAN MENTERI ATR BPN NO.5/SE-400.HK.02/II/2022 Akhir, Muhammad Rhobiul; Fuad, Fokky; Rifai, Anis
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.705

Abstract

The transition process in the process of buying and selling land requires the active participation of land buyers in the JKN-KIS program, so the buying and selling process will take quite a long time and seem complicated. The purpose of this study is to find out the legal consequences and obstacles encountered in implementing Circular Letter Number 5/SE-400.HK.02/II/2022 Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency in transferring land rights. This study uses empirical research using two research approaches, namely Sociology of Law and Legislation. The results of this study indicate that the implementation of the implicit law of Circular Number 5/SE-400.HK.02/II/2022 Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency in the transfer of land rights is a delay in the completion and ownership of documents. Certificates, lack of legal certainty, emergence of disputes between PPAT and BPN, violation of legal standards regarding the implementation of BPJS requirements and the effect of ineffective service processes and no relevant rights between BPJS ownership and registration of land ownership. . The obstacles faced were complaints from PPAT that not all customers were registered as active BPJS participants and there was an exception for land certificates of 25% because the buyer did not meet the requirements as an active BPJS participant.
ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF COURT DECISIONS ON CUSTOMARY LAND DISPUTES IN INDONESIA Rijal, Nur; Fuad, Fokky; Rifai, Anis
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.708

Abstract

Customary land is one of the sources of agrarian conflicts that often occur in Indonesia. The government has attempted to resolve land disputes by involving the judiciary. However, the implementation of court decisions often does not meet the expectations of indigenous peoples, so the conflict continues. This study aims to analyze the implementation of court decisions on customary land claims in Indonesia. The method used is normative legal research with a case approach. This study uses secondary data from court decisions and related documents. The results of the research show that the implementation of court decisions on customary land disputes in Indonesia still faces various obstacles. Some of these obstacles include the ignorance of indigenous peoples about court decisions, the slow execution of decisions, and the lack of support from the government in enforcing court decisions. This study recommends the need for efforts to increase awareness of indigenous peoples regarding court decisions, accelerate the execution of decisions, and increase support from the government in enforcing court decisions. In addition, there is a need to formulate clear and firm regulations regarding the implementation of court decisions on customary land disputes in Indonesia.
Renvoi Prosedur sebagai Upaya Hukum Terhadap Tagihan Kreditur yang Ditolak oleh Kurator dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan Renvoi Prosedur Nomor 28/Pdt.Sus Pkpu/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst ) Satriadi, Dharma; Rifai, Anis
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1682

Abstract

The Renvoi procedure is a legal mechanism that aims to protect the rights of creditors who face a refusal of payment by the receivership in the context of insolvency. This process provides a legal recourse for creditors who face rejection of bills by sending a letter of objection supporting the reasons for the rejection, complete with relevant evidence, to the Panel of Deciding Judges through the role of the Supervisory Judge. In this Renvoi Procedure case, PT JIEP as the Applicant and the Curator Team of PT Tobu Indonesia Steel as the Respondent made legal efforts because the Applicant submitted an objection to the bill to the Respondent. In this study, the author chose to apply a normative descriptive approach. The technique chosen involves a statute-based approach as well as a case-based approach to analyze and explore the issues discussed where this approach is used to examine cases that occur based on statutory provisions relating to all bankruptcy activities in PKPU. Based on the summary that has been submitted, the author develops a more in-depth research on Decision Number 28/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Religious Marriage in Indonesia in the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia : Legal Comlexities and the Issuance of Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2023: Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Kompleksitas dan Implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Rusman, Rusman; Hidayat , Yusuf; Rifai, Anis
Indonesian Journal of Innovation Studies Vol. 24 (2023): October
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijins.v25i.975

Abstract

This normative legal research aims to clarify the regulation of interfaith marriages in Indonesia, considering both positive law and Islamic law perspectives, and assess the impact of Circular Letter No. 2 of 2023 on legal certainty in this matter. The study found that the 1974 Marriage Law lacks comprehensive protection for interfaith marriages. Islamic law, particularly according to the Indonesian Ulema Council (Mui), tends to prohibit such marriages due to perceived violations of fiqh principles, such as preventing harm (sadd al-zarî’ah). Despite these differing opinions, Circular Letter No. 2 of 2023 is expected to provide legal clarity and potentially resolve the controversy surrounding interfaith marriages in Indonesia. The Supreme Court's prohibition on interfaith marriages has sparked debates and protests in society, with some activists arguing that the court's order is a clear violation of people's constitutional rights, such as freedom of religion. Highlights: The study aims to clarify the regulation of interfaith marriages in Indonesia, considering both positive law and Islamic law perspectives, and assess the impact of Circular Letter No. 2 of 2023 on legal certainty in this matter. The 1974 Marriage Law lacks comprehensive protection for interfaith marriages, and Islamic law tends to prohibit such marriages due to perceived violations of fiqh principles. Despite differing opinions, Circular Letter No. 2 of 2023 is expected to provide legal clarity and potentially resolve the controversy surrounding interfaith marriages in Indonesia. Keywords: Interfaith Marriages, Legal Certainty, Islamic Law, Indonesian Ulema Council, Circular Letter No. 2 of 2023.
Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana Legal Officer dalam Perseroan terbatas (Studi Kasus Perkara Nomor: 1370 K/PID/2025) Permana, Yoga Matofani; Rifai, Anis
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): October
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51034

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan jabatan legal (legal officer) dalam struktur Perseroan Terbatas serta bentuk pertanggungjawaban pidananya ketika terlibat dalam tindak pidana korporasi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legal officer merupakan bagian dari pelaksana fungsi hukum dan kepatuhan di bawah kewenangan Direksi, meskipun kedudukannya tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam menjalankan tugas, legal officer wajib bertindak profesional, beritikad baik, dan memastikan kepatuhan korporasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG). Studi kasus terhadap Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 34/Pid.B/2024/PN JKT.SEL. Jo. Perkara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 69/PID/2025/PT DKI Jo. Perkara Mahkamah Agung Nomor: 1370 K/PID/2025 dimana dalam perkara tersebut, legal counsel EEES yang didalam amar putusan menyatakan turut serta melakukan penggelapan atas pendapatan Participating Interest (PI) milik PT Energi Maju Abadi (EMA), menunjukkan bahwa jabatan legal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pendapat hukum, dokumen, atau instrumen legal yang dibuatnya berfungsi sebagai sarana terjadinya tindak pidana korporasi. Berdasarkan Perma No. 13 Tahun 2016 dan ketentuan pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, individu dalam korporasi dapat dipidana apabila memiliki peran substantif, pengaruh signifikan, atau kendali fungsional dalam proses terjadinya tindak pidana, termasuk sebagai pemberi sarana atau penggerak tindakan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap jabatan legal melekat secara pribadi apabila tindakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau itikad buruk serta berkontribusi pada terjadinya tindak pidana korporasi.
Co-Authors Abdurrochman, Fauzi Ade Arianto Asril Adi Satria, Kun Hartawan Adithio, Stephano Ranno Agus Surya Negara Ahmad, Suparji Akhir, Muhammad Rhobiul Andi Fachriyanto Andini, Dwi Aprilia, Debi Arina Novizas Shebubakar Arina Shebubakar Aurora Jillena Meliala Carona, Nina Dessy Kurnia Doni Septo Fauzi, Irvan Ferdinandus, Aisyah Firdaus, Firman Fokky Fuad Fokky Fuad Haq, Manasikanal Hidayat , Yusuf Ida Ayu Putu Sri Widnyani Idris Nasution, Muhammad Indra Pratama Putra, Dirga Istiani, Nisa Jaya, Reki Putera Kadek Wahyudi Saputra Khairunnisa, Adriana Latifansyah, Muhammad Anzar Lutfi, Anas Machmud, Aris Maguchu, Prosper Maharani, Dinar Ayudya Mokoagow, Jody Askabul Muhammad Rhobiul Akhir Muspardi Muspardi Novita Sari nugroho, dimas restu Nur Rijal Permana, Yoga Matofani Puspitasari, Anggraeni Qolbi Ramadhan Ramadhan, Muhammad Iqbal Rijal, Nur Rimun Wibowo, Rimun Rizki Maulana, Rizki Roswitha Dwi Wahyuningsih Rusman Rusman Sadino Sadino Sadino, Sadino Saputra, Kadek Wahyudi Saputra, M. Bilal Satriadi, Dharma Septiawan, Aris Shebubakar, Arina Shebubakar, Arina Novizas Siti Farhani Suartini Suartini, Suartini Subagja, Aba Sumarna, Reza SUPARJI Suparji Suparji Sururoh, Yeni Lin Susanti, Evy Syafia, Saida Putri Wijaya, Maulana