Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.373
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) JURNAL LITIGASI (e-Journal) Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Unram Law Review The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Unes Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Gema Wiralodra JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum LEGAL BRIEF Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS) Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Jurnal Bedah Hukum UNES Journal of Swara Justisia Law Development Journal Indonesian Journal of Innovation Studies BHIRAWA LAW JOURNAL Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Begawan Abioso Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Tasyri' Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Activa Yuris: Jurnal Hukum Binamulia Hukum Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Anis Rifai
Universitas Al Azhar Indonesia
Religion Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 60 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 60 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Religious Marriage in Indonesia in the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia : Legal Comlexities and the Issuance of Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2023: Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Kompleksitas dan Implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Rusman, Rusman; Hidayat , Yusuf; Rifai, Anis
Indonesian Journal of Innovation Studies Vol. 24 (2023): October
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijins.v25i.975

Abstract

This normative legal research aims to clarify the regulation of interfaith marriages in Indonesia, considering both positive law and Islamic law perspectives, and assess the impact of Circular Letter No. 2 of 2023 on legal certainty in this matter. The study found that the 1974 Marriage Law lacks comprehensive protection for interfaith marriages. Islamic law, particularly according to the Indonesian Ulema Council (Mui), tends to prohibit such marriages due to perceived violations of fiqh principles, such as preventing harm (sadd al-zarî’ah). Despite these differing opinions, Circular Letter No. 2 of 2023 is expected to provide legal clarity and potentially resolve the controversy surrounding interfaith marriages in Indonesia. The Supreme Court's prohibition on interfaith marriages has sparked debates and protests in society, with some activists arguing that the court's order is a clear violation of people's constitutional rights, such as freedom of religion. Highlights: The study aims to clarify the regulation of interfaith marriages in Indonesia, considering both positive law and Islamic law perspectives, and assess the impact of Circular Letter No. 2 of 2023 on legal certainty in this matter. The 1974 Marriage Law lacks comprehensive protection for interfaith marriages, and Islamic law tends to prohibit such marriages due to perceived violations of fiqh principles. Despite differing opinions, Circular Letter No. 2 of 2023 is expected to provide legal clarity and potentially resolve the controversy surrounding interfaith marriages in Indonesia. Keywords: Interfaith Marriages, Legal Certainty, Islamic Law, Indonesian Ulema Council, Circular Letter No. 2 of 2023.
Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana Legal Officer dalam Perseroan terbatas (Studi Kasus Perkara Nomor: 1370 K/PID/2025) Permana, Yoga Matofani; Rifai, Anis
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51034

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan jabatan legal (legal officer) dalam struktur Perseroan Terbatas serta bentuk pertanggungjawaban pidananya ketika terlibat dalam tindak pidana korporasi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legal officer merupakan bagian dari pelaksana fungsi hukum dan kepatuhan di bawah kewenangan Direksi, meskipun kedudukannya tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam menjalankan tugas, legal officer wajib bertindak profesional, beritikad baik, dan memastikan kepatuhan korporasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG). Studi kasus terhadap Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 34/Pid.B/2024/PN JKT.SEL. Jo. Perkara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 69/PID/2025/PT DKI Jo. Perkara Mahkamah Agung Nomor: 1370 K/PID/2025 dimana dalam perkara tersebut, legal counsel EEES yang didalam amar putusan menyatakan turut serta melakukan penggelapan atas pendapatan Participating Interest (PI) milik PT Energi Maju Abadi (EMA), menunjukkan bahwa jabatan legal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pendapat hukum, dokumen, atau instrumen legal yang dibuatnya berfungsi sebagai sarana terjadinya tindak pidana korporasi. Berdasarkan Perma No. 13 Tahun 2016 dan ketentuan pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, individu dalam korporasi dapat dipidana apabila memiliki peran substantif, pengaruh signifikan, atau kendali fungsional dalam proses terjadinya tindak pidana, termasuk sebagai pemberi sarana atau penggerak tindakan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap jabatan legal melekat secara pribadi apabila tindakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau itikad buruk serta berkontribusi pada terjadinya tindak pidana korporasi.
Legal Analysis of PPP Regulations on Investor Flexibility in Undertaking Corporate Actions: A Case Study of the Trans Papua Road PPP Project (JayapuraWamena Section) Adi Satria, Kun Hartawan; Rifai, Anis
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50275

Abstract

Public-Private Partnership (PPP) schemes, known in Indonesia as Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), have become a strategic solution for infrastructure development, yet they still face regulatory challenges, particularly regarding investor flexibility in undertaking corporate actions. This study examines the legal aspects of KPBU regulations on investor flexibility through a case study of the Trans Papua Road Project, JayapuraWamena section. The research employs a normative-empirical legal method with a qualitative approach, analyzing KPBU regulations, project contract provisions, and international comparative practices. The findings indicate that KPBU regulations provide legal certainty and a risk-sharing framework but continue to restrict investor flexibility due to rigid contractual obligations and mandatory approvals from the government contracting agency (PJPK). The Trans Papua case demonstrates that while contractual clauses ensure legal certainty, they also limit corporate maneuverability. This study recommends harmonizing KPBU regulations with corporate law to strengthen legal certainty while accommodating greater investor flexibility.
Tindakan Penggelembungan Tagihan oleh Kurator Dalam Perkara Kepailitan PT. AGX (Studi Kasus Putusan Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby) Wahyuningsih, Roswitha Dwi; Rifai, Anis
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/79xs2c79

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan putusan pailit terhadap PT. AGX yang terkait dengan praktik penggelembungan tagihan oleh kurator sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby, menganalisis konsekuensi hukum dari tindakan penggelembungan tagihan oleh kurator terhadap debitor, kreditor, dan proses kepailitan, serta mengkaji pertanggungjawaban pidana kurator atas penyalahgunaan kewenangan dalam proses kepailitan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan perundang-undangan (statute approach), melalui analisis dokumen putusan pengadilan, peraturan kepailitan, dan literatur hukum terkait. Data dianalisis secara kualitatif untuk menguraikan hubungan antara fakta hukum, norma, dan implikasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelembungan tagihan oleh kurator bertentangan dengan asas kejujuran, transparansi, dan profesionalisme yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Tindakan tersebut berimplikasi pada batal demi hukum atau dapat dibatalkannya sebagian proses verifikasi piutang, memunculkan potensi gugatan perdata dari kreditur, dan mengakibatkan sanksi pidana bagi kurator sebagaimana diatur dalam KUHP dan peraturan profesi kurator. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini menegaskan bahwa kurator sebagai pejabat yang ditunjuk pengadilan memiliki kewajiban hukum yang melekat dan dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Kesimpulannya, kasus PT. AGX menjadi preseden penting bagi penegakan integritas profesi kurator dan mendorong penguatan mekanisme pengawasan serta sanksi tegas untuk mencegah praktik serupa di masa mendatang.
Pengaturan Tindak Pidana Judi Online Menurut Sistem Hukum Ekonomi dan Teknologi di Indonesia Farhani, Siti; Rifai, Anis; Syafia, Saida Putri; Haq, Manasikanal
Begawan Abioso Vol. 16 No. 2 (2025): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v16i2.1251

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan tindak pidana judi online dalam perspektif sistem hukum ekonomi dan teknologi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini penting mengingat adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi dalam penanganan judi online. Regulasi yang ada, seperti UU ITE dan KUHP, belum secara komprehensif mengakomodasi karakteristik khusus dari kejahatan digital ini, sementara perkembangan teknologi terus dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari deteksi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan hukum yang ada, mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya, serta merekomendasikan model regulasi yang lebih komprehensif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif-empiris dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan implementasinya dalam penegakan hukum, serta studi kasus terhadap praktik judi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan judi online telah tercakup dalam UU ITE, KUHP, dan beberapa regulasi sektoral di bidang keuangan dan perdagangan elektronik, pengaturannya masih kurang komprehensif dan terdapat tumpang tindih wewenang. Peran hukum teknologi, seperti pengaturan alat bukti elektronik, mekanisme pemblokiran akses, dan peningkatan kapasitas penegak hukum, juga mengalami kendala terkait keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran. Secara keseluruhan, sistem hukum ekonomi dan teknologi Indonesia belum efektif mengatasi masalah judi online, yang terlihat dari masih maraknya praktik tersebut dan berbagai kendala dalam penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, koordinasi lintas lembaga, serta edukasi masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan adaptif.
Autentikasi dan Verifikasi Dokumen Elektronik dalam Pembuktian Persidangan Perkara Perdata nugroho, dimas restu; Fuad, Fokky; Rifai, Anis
Jurnal Bedah Hukum Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v9i2.1780

Abstract

Dalam era digital, dokumen elektronik menjadi bagian penting dalam proses pembuktian persidangan perkara perdata. Namun, keabsahan dan keaslian dokumen elektronik tersebut harus diverifikasi dan diotentikasi untuk memastikan kepercayaan dan integritasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode autentikasi dan verifikasi dokumen elektronik dalam pembuktian persidangan perkara perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode autentikasi dan verifikasi yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan dan integritas dokumen elektronik, serta memfasilitasi proses pembuktian yang lebih efisien dan akurat. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dan kelemahan dalam implementasi metode autentikasi dan verifikasi dokumen elektronik, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan sistem yang lebih efektif.
Analisis Kerjasama dan Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tata Kelola Niaga Timah di PT. Timah Tbk Aswin, Albert Stephen; Suparji, Suparji; Rifai, Anis
Jurnal Bedah Hukum Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini membahas persoalan hukum yang timbul dari kerja sama antara PT Timah Tbk. dengan mitra smelter swasta serta keterkaitannya dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Melalui penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait dengan perkara tata kelola niaga PT Timah Tbk., ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan manipulasi dalam proses pengadaan bijih timah hingga pengolahan di smelter swasta. Praktik tersebut memunculkan potensi pelanggaran prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menimbulkan kerugian negara. Selain melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, indikasi aliran dana hasil kejahatan juga mengarah pada dugaan TPPU berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Ditemukan celah regulasi dan kelemahan tata kelola internal yang memungkinkan skema “kerja sama” dimanfaatkan untuk memfasilitasi tindak pidana korupsi maupun pencucian uang. Dengan demikian, diperlukan pembenahan menyeluruh, baik melalui pengetatan SOP internal di PT Timah, penegakan hukum yang konsisten, maupun penyempurnaan regulasi demi mencegah terulangnya praktik serupa.
The Utilization of Artificial Intelligence as a Contract Review Tool for Government Procurement of Goods and Services to Mitigate Legal Risks Siswahyudi, Siswahyudi; Suartini, Suartini; Rifai, Anis
Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS) Vol. 7 No. 3 (2025): BECOSS
Publisher : Bina Nusantara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21512/becossjournal.v7i3.13647

Abstract

This study examines the application of Artificial Intelligence (AI), specifically Natural Language Processing (NLP), as a strategic tool in reviewing government procurement contracts to mitigate legal risks. Manual contract review processes are often inefficient, prone to human error, and unable to keep up with the volume and complexity of government contracts. Using a normative-judicial legal research method, the study analyzes how AI integration can enhance legal certainty, efficiency, and accountability in public procurement. Through document digitization, standardized contract formats, and audit trail systems, AI can identify ambiguous or risky clauses, verify compliance with regulations, and provide recommendations supported by legal data and precedents. The study also investigates the current legal framework in Indonesia, identifying gaps that hinder AI implementation in administrative practices. While the ITE Law and Presidential Regulations offer a foundation for digital systems in governance, there is still no specific regulation governing AI use in legal decision support. Comparative insights from the UK, US, EU, and Morocco show that AI has improved review accuracy, reduced processing time, and strengthened public sector integrity, although concerns over transparency and algorithmic accountability persist. The study concludes that the integration of AI into procurement contract management offers significant potential for bureaucratic reform and risk mitigation, but requires robust legal frameworks, clear boundaries of responsibility, and institutional readiness. With adaptive policy support, ethical oversight, and inter-agency collaboration, AI can serve as a transformative instrument for enhancing good governance, preventing legal disputes, and protecting public officials in the execution of procurement responsibilities.
Analysis of The Benefits of Collective Labor Agreements (CLA) in Establishing Harmonious Industrial Relations Between Employers, Workers, and The Government Singalodra, Nurita; Suartini, Suartini; Rifai, Anis
Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS) Vol. 7 No. 3 (2025): BECOSS
Publisher : Bina Nusantara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21512/becossjournal.v7i3.13629

Abstract

Collective Labor Agreements (CLA) are a crucial instrument for fostering harmonious industrial relations between employers, workers, and the government. CLAs provide legal certainty, ensure fair management of rights and obligations, and support the creation of a conducive working environment. This study aims to identify the benefits gained by each party employers, workers, and the government through the implementation of CLAs. Using a normative research method, the study analyzes applicable labor regulations and examines the role of CLAs in reducing potential conflicts, increasing productivity, and enhancing cost efficiency. The findings reveal that CLAs offer numerous benefits, including conflict reduction, productivity improvement, more efficient cost management, and the development of a positive image for both companies and the government. The study also highlights the importance of social dialogue in the CLA drafting process and the need for regular evaluation of its implementation. In conclusion, CLAs are a strategic tool for establishing stable, equitable, and sustainable industrial relations. Therefore, it is essential for all parties to strengthen the implementation and oversight of CLAs to ensure the creation of harmonious and productive working relationships.
Akuntabilitas Penyidik dan Prinsip Keadilan: Menimbang Nilai Maqāṣid al-Sharīʿah pada Penetapan Tersangka Septiawan, Aris; Rifai, Anis; Suartini, Suartini
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 1 (2025): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v4i1.418

Abstract

Fair law enforcement requires accountability of investigators in every process of determining suspects. In practice, there are still procedural irregularities that cause legal uncertainty and violations of the human rights of suspects. This research aims to examine the principle of accountability of National Police investigators in determining suspects based on the Criminal Code and police regulations, and to weigh them from the perspective of maqāṣid al-sharīʿah, especially the value of justice ('adl) and the protection of rights (ḥifẓ al-nafs wa al-'ird). This study uses a juridical-normative approach with a descriptive qualitative analysis method, through the study of laws and regulations, pretrial decisions, and Islamic legal literature. The data were analyzed using the framework of maqāṣid al-sharīʿah as an ethical and normative knife. The results of the study show that the determination of suspects without sufficient preliminary evidence violates the principle of due process of law and harms the maqāṣid of justice. Investigator accountability should be realized through internal control mechanisms, ethical sanctions, and judicial supervision through pretrial. The discussion emphasized that the integration of maqāṣid al-sharīʿah values can strengthen the national legal accountability system, as it places justice and the protection of individual rights as the main goals of law enforcement. Therefore, a reconstruction of the maqāṣid-based investigation paradigm is needed to realize humane, ethical, and substantive law enforcement.
Co-Authors Abdurrochman, Fauzi Ade Arianto Asril Adi Satria, Kun Hartawan Adithio, Stephano Ranno Agus Surya Negara Ahmad, Suparji Akhir, Muhammad Rhobiul Andini, Dwi Aprilia, Debi Arina Novizas Shebubakar Arina Shebubakar Aswin, Albert Stephen Aurora Jillena Meliala Carona, Nina Dessy Kurnia Doni Septo Fachriyanto, Andi Fauzi, Irvan Ferdinandus, Aisyah Firdaus, Firman Fokky Fuad Fokky Fuad Haq, Manasikanal Hidayat , Yusuf Ida Ayu Putu Sri Widnyani Idris Nasution, Muhammad Indra Pratama Putra, Dirga Istiani, Nisa Jaya, Reki Putera Kadek Wahyudi Saputra Khairunnisa, Adriana Latifansyah, Muhammad Anzar Lutfi, Anas Machmud, Aris Maguchu, Prosper Maharani, Dinar Ayudya Maksum, Muhammad Amir Mokoagow, Jody Askabul Muhammad Rhobiul Akhir Muspardi Muspardi Novita Sari nugroho, dimas restu Nur Rijal Permana, Yoga Matofani Puspitasari, Anggraeni Ramadhan, Muhammad Iqbal Rijal, Nur Rimun Wibowo, Rimun Rizki Maulana, Rizki Rusman Rusman Sadino, Sadino Saputra, Kadek Wahyudi Saputra, M. Bilal Satriadi, Dharma Septiawan, Aris Shebubakar, Arina Shebubakar, Arina Novizas Singalodra, Nurita Siswahyudi Siswahyudi, Siswahyudi Siti Farhani Suartini Suartini, Suartini Subagja, Aba Sumarna, Reza SUPARJI Suparji Suparji Sururoh, Yeni Lin Susanti, Evy Syafia, Saida Putri Wahyuningsih, Roswitha Dwi Wijaya, Maulana