Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.111
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) JURNAL LITIGASI (e-Journal) Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Unram Law Review The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Unes Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Gema Wiralodra JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum LEGAL BRIEF Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Jurnal Bedah Hukum UNES Journal of Swara Justisia Law Development Journal Indonesian Journal of Innovation Studies BHIRAWA LAW JOURNAL Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Begawan Abioso Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Tasyri' Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Activa Yuris: Jurnal Hukum Binamulia Hukum Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Pamulang Law Review
Anis Rifai
Universitas Al Azhar Indonesia
Religion Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Legal Analysis of PPP Regulations on Investor Flexibility in Undertaking Corporate Actions: A Case Study of the Trans Papua Road PPP Project (JayapuraWamena Section) Adi Satria, Kun Hartawan; Rifai, Anis
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): October
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50275

Abstract

Public-Private Partnership (PPP) schemes, known in Indonesia as Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), have become a strategic solution for infrastructure development, yet they still face regulatory challenges, particularly regarding investor flexibility in undertaking corporate actions. This study examines the legal aspects of KPBU regulations on investor flexibility through a case study of the Trans Papua Road Project, JayapuraWamena section. The research employs a normative-empirical legal method with a qualitative approach, analyzing KPBU regulations, project contract provisions, and international comparative practices. The findings indicate that KPBU regulations provide legal certainty and a risk-sharing framework but continue to restrict investor flexibility due to rigid contractual obligations and mandatory approvals from the government contracting agency (PJPK). The Trans Papua case demonstrates that while contractual clauses ensure legal certainty, they also limit corporate maneuverability. This study recommends harmonizing KPBU regulations with corporate law to strengthen legal certainty while accommodating greater investor flexibility.
Pengaturan Tindak Pidana Judi Online Menurut Sistem Hukum Ekonomi dan Teknologi di Indonesia Farhani, Siti; Rifai, Anis; Syafia, Saida Putri; Haq, Manasikanal
Begawan Abioso Vol. 16 No. 2 (2025): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v16i2.1251

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan tindak pidana judi online dalam perspektif sistem hukum ekonomi dan teknologi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini penting mengingat adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi dalam penanganan judi online. Regulasi yang ada, seperti UU ITE dan KUHP, belum secara komprehensif mengakomodasi karakteristik khusus dari kejahatan digital ini, sementara perkembangan teknologi terus dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari deteksi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan hukum yang ada, mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya, serta merekomendasikan model regulasi yang lebih komprehensif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif-empiris dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan implementasinya dalam penegakan hukum, serta studi kasus terhadap praktik judi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan judi online telah tercakup dalam UU ITE, KUHP, dan beberapa regulasi sektoral di bidang keuangan dan perdagangan elektronik, pengaturannya masih kurang komprehensif dan terdapat tumpang tindih wewenang. Peran hukum teknologi, seperti pengaturan alat bukti elektronik, mekanisme pemblokiran akses, dan peningkatan kapasitas penegak hukum, juga mengalami kendala terkait keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran. Secara keseluruhan, sistem hukum ekonomi dan teknologi Indonesia belum efektif mengatasi masalah judi online, yang terlihat dari masih maraknya praktik tersebut dan berbagai kendala dalam penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, koordinasi lintas lembaga, serta edukasi masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan adaptif.
Autentikasi dan Verifikasi Dokumen Elektronik dalam Pembuktian Persidangan Perkara Perdata nugroho, dimas restu; Fuad, Fokky; Rifai, Anis
Jurnal Bedah Hukum Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v9i2.1780

Abstract

Dalam era digital, dokumen elektronik menjadi bagian penting dalam proses pembuktian persidangan perkara perdata. Namun, keabsahan dan keaslian dokumen elektronik tersebut harus diverifikasi dan diotentikasi untuk memastikan kepercayaan dan integritasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode autentikasi dan verifikasi dokumen elektronik dalam pembuktian persidangan perkara perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode autentikasi dan verifikasi yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan dan integritas dokumen elektronik, serta memfasilitasi proses pembuktian yang lebih efisien dan akurat. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dan kelemahan dalam implementasi metode autentikasi dan verifikasi dokumen elektronik, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan sistem yang lebih efektif.
Akuntabilitas Penyidik dan Prinsip Keadilan: Menimbang Nilai Maqāṣid al-Sharīʿah pada Penetapan Tersangka Septiawan, Aris; Rifai, Anis; Suartini, Suartini
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 1 (2025): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v4i1.418

Abstract

Fair law enforcement requires accountability of investigators in every process of determining suspects. In practice, there are still procedural irregularities that cause legal uncertainty and violations of the human rights of suspects. This research aims to examine the principle of accountability of National Police investigators in determining suspects based on the Criminal Code and police regulations, and to weigh them from the perspective of maqāṣid al-sharīʿah, especially the value of justice ('adl) and the protection of rights (ḥifẓ al-nafs wa al-'ird). This study uses a juridical-normative approach with a descriptive qualitative analysis method, through the study of laws and regulations, pretrial decisions, and Islamic legal literature. The data were analyzed using the framework of maqāṣid al-sharīʿah as an ethical and normative knife. The results of the study show that the determination of suspects without sufficient preliminary evidence violates the principle of due process of law and harms the maqāṣid of justice. Investigator accountability should be realized through internal control mechanisms, ethical sanctions, and judicial supervision through pretrial. The discussion emphasized that the integration of maqāṣid al-sharīʿah values can strengthen the national legal accountability system, as it places justice and the protection of individual rights as the main goals of law enforcement. Therefore, a reconstruction of the maqāṣid-based investigation paradigm is needed to realize humane, ethical, and substantive law enforcement.
Tindakan Penggelembungan Tagihan oleh Kurator Dalam Perkara Kepailitan PT. AGX (Studi Kasus Putusan Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby) Roswitha Dwi Wahyuningsih; Anis Rifai
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/79xs2c79

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan putusan pailit terhadap PT. AGX yang terkait dengan praktik penggelembungan tagihan oleh kurator sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby, menganalisis konsekuensi hukum dari tindakan penggelembungan tagihan oleh kurator terhadap debitor, kreditor, dan proses kepailitan, serta mengkaji pertanggungjawaban pidana kurator atas penyalahgunaan kewenangan dalam proses kepailitan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan perundang-undangan (statute approach), melalui analisis dokumen putusan pengadilan, peraturan kepailitan, dan literatur hukum terkait. Data dianalisis secara kualitatif untuk menguraikan hubungan antara fakta hukum, norma, dan implikasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelembungan tagihan oleh kurator bertentangan dengan asas kejujuran, transparansi, dan profesionalisme yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Tindakan tersebut berimplikasi pada batal demi hukum atau dapat dibatalkannya sebagian proses verifikasi piutang, memunculkan potensi gugatan perdata dari kreditur, dan mengakibatkan sanksi pidana bagi kurator sebagaimana diatur dalam KUHP dan peraturan profesi kurator. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini menegaskan bahwa kurator sebagai pejabat yang ditunjuk pengadilan memiliki kewajiban hukum yang melekat dan dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Kesimpulannya, kasus PT. AGX menjadi preseden penting bagi penegakan integritas profesi kurator dan mendorong penguatan mekanisme pengawasan serta sanksi tegas untuk mencegah praktik serupa di masa mendatang.
Lack of law that accommodates project bundling as an effort to increase the feasibility of road procurement through a cooperation scheme between the government and small-scale business entities (KPBU) Andi Fachriyanto; Sadino Sadino; Anis Rifai
Gema Wiralodra Vol. 14 No. 3 (2023): Gema Wiralodra
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/gw.v14i3.531

Abstract

Provision of road infrastructure at local and regional level is still having a problem in financing and public private partnership (PPP) still cannot solve the problem. Project bundling for PPP is a great option to improve the financial feasibility of smaller value projects. It may be appropriate for the PPP legal framework to provide and support bundling, to make project bundling run smoothly, in order, and achieve its original purpose. This paper is trying to see if the laws and regulations for PPP can provide and support project bundling. The methods used are normative juridical by legislation approach and conceptual approach. This paper concludes that the law providing PPP cannot yet support project bundling properly, caused by the lack of law and inconsistencies in Indonesian Ministerial Regulations that regulates PPP. This calls for a law revision or at least an intervention by policies to support bundling for smaller projects.
Free Requisitoir to Achieve Justice, Certainty and Benefit in Criminal Cases Qolbi Ramadhan; Anis Rifai
Pamulang Law Review Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v9i1.58136

Abstract

In the indonesian justice system, the requisitoir of aquittal is crcial, especially in cases where public prosecutor demands acquittal because evidence does not meet the minimum requirements. This method is closely related to three legal objectives: justice, certaincy and expediency. In this study, normative jurudicial is used. This examines laws and requlations such as the Prosecutor’s office Law, Attorney General’s Gudelines number 3 of 2019 and the Criminal Procedure Code, as well as the concept of dominus litis which is the basis for prosecutors to determine prosecution actions. In addition, this case study analyzes the decisions of the Andoloo District Court No. 104/Pid.Sus/2024/PN Adl and the Denpasar District Court No. 809/Pid.Sus/2024/PN Dps to learn how demands for acquittal are applied in practice. The results of this study show that when used to prevent conciction without sufficient evidence, requisitoir of acquittal can be profesional and objective tool. It also demonstrates the role prosecutors as gatekeepers in running the criminal justice system. Furthermore, demands of acquittal also influence public perceptions of the credibility of the prosecution and the relevance of implementing the principle of legal certanty. For demands for acquittal to truly support substansive justice, legal certanty and benefit society, this study confirms the need strenghening standards, transparency and reforming prosecution polices.
Co-Authors Abdurrochman, Fauzi Ade Arianto Asril Adi Satria, Kun Hartawan Adithio, Stephano Ranno Agus Surya Negara Ahmad, Suparji Akhir, Muhammad Rhobiul Andi Fachriyanto Andini, Dwi Aprilia, Debi Arina Novizas Shebubakar Arina Shebubakar Aurora Jillena Meliala Carona, Nina Dessy Kurnia Doni Septo Fauzi, Irvan Ferdinandus, Aisyah Firdaus, Firman Fokky Fuad Fokky Fuad Haq, Manasikanal Hidayat , Yusuf Ida Ayu Putu Sri Widnyani Idris Nasution, Muhammad Indra Pratama Putra, Dirga Istiani, Nisa Jaya, Reki Putera Kadek Wahyudi Saputra Khairunnisa, Adriana Latifansyah, Muhammad Anzar Lutfi, Anas Machmud, Aris Maguchu, Prosper Maharani, Dinar Ayudya Mokoagow, Jody Askabul Muhammad Rhobiul Akhir Muspardi Muspardi Novita Sari nugroho, dimas restu Nur Rijal Permana, Yoga Matofani Puspitasari, Anggraeni Qolbi Ramadhan Ramadhan, Muhammad Iqbal Rijal, Nur Rimun Wibowo, Rimun Rizki Maulana, Rizki Roswitha Dwi Wahyuningsih Rusman Rusman Sadino Sadino Sadino, Sadino Saputra, Kadek Wahyudi Saputra, M. Bilal Satriadi, Dharma Septiawan, Aris Shebubakar, Arina Shebubakar, Arina Novizas Siti Farhani Suartini Suartini, Suartini Subagja, Aba Sumarna, Reza SUPARJI Suparji Suparji Sururoh, Yeni Lin Susanti, Evy Syafia, Saida Putri Wijaya, Maulana