Articles
<![CDATA[The Use of Artificial Intelligence Chat GPT in Scientific Papers According to the Perspective of Intellectual Property Rights ]]>
<![CDATA[Alpian, Alpian]]>;
<![CDATA[Fuad, Fokky]]>;
<![CDATA[Rifai, Anis]]>
<![CDATA[ Law Development Journal Vol 6, No 4 (2024): December 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/ldj.6.4.457-477
<![CDATA[. Students can use ChatGPT to create scientific work because ChatGPT can answer questions in seconds. However, the creation of scientific works cannot avoid the Copyright Law because it relates to the creation of works via ChatGPT. Unfortunately, there has not been much IPR research regarding chatGPT in scientific publications, even though it is important to continue creating original scientific work. On the basis of this explanation, a problem formulation was found about how the legal awareness of students towards the use of Chat-GPT in writing scientific papers related to the application of Copyright. This encourages researchers to conduct studies regarding the use of artificial intelligence chatGPT in scientific work from an IPR perspective. The aim of this research is to determine the legal liability for using AI ChatGPT in the creation of scientific work from an IPR perspective. The research method used is empirical juridical with data collection techniques through copyright law studies and distributing questionnaires to 100 respondents from 7 faculties of University X, Central Java. The research results revealed that 80% of students used ChatGPT to create scientific papers. Respondents may retain copyright if they use ChatGPT data without duplicating and processing it. However, the author will lose copyright if the use of ChatGPT in the creation of scientific work is not in accordance with research ethics as stated in Copyright Law Number 28 of 2014 Article 1 Chapter 1.]]>
<![CDATA[Resiko Kontraktual Pelaksanaan Kontrak Engineering Procurement Construction (EPC) Dengan Pola Pembiayaan Proyek ]]>
<![CDATA[Agus Surya Negara]]>;
<![CDATA[Anis Rifai]]>;
<![CDATA[Arina Shebubakar]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/995mz446
<![CDATA[Kompleksitas pelaksanaan kontrak EPC disebabkan oleh proses yang saling berhubungan secara sekuensial dan memiliki batasan waktu, biaya dan mutu yang harus dipenuhi oleh kontraktor EPC. Syarat dan ketentuan yang diikatkan kepada kontraktor EPC tidak hanya terletak pada kontrak yang ditandatangani antara pemilik pekerjaan dengan kontraktor EPC melainkan terdapat pula dokumen-dokumen persyaratan lain yang harus dipenuhi untuk berjalannya proyek EPC tersebut terutama jika proyek akan dijalankan dengan skema pembiayaan proyek yang melibatkan banyak pihak salah satunya adalah pihak pemberi pinjaman dan pihak lain yang terlibat dalam pengaturan pemberian pinjaman tersebut. Keseluruhan kondisi dan proses tersebut menimbulkan resiko kontraktual yang harus diidentifikasi untuk kemudian di mitigasi oleh para pihak. Dalam penelitian ini, identifikasi atas resiko tersebut di titik beratkan pada kontraktor EPC melalui dengan menggunakan metode penelitian terhadap bahan-bahan hukum serta mengevaluasi kondisi aktual pelaksanaan dengan melalui studi empiris. Tujuan identifikasi adalah untuk meminimalkan ketidakpastian akibat kurangnya pemahaman yang akan berujung pada kerugian pada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.]]>
<![CDATA[Aspek Kontraktual Pelaksanaan Perjanjian Konsorsium Kontraktor Pada Struktur Split Contract ]]>
<![CDATA[Mokoagow, Jody Askabul]]>;
<![CDATA[Rifai, Anis]]>;
<![CDATA[Shebubakar, Arina]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v8i1.481
<![CDATA[Pada proses penyusunan klausul-klausul yang akan dituangkan ke dalam perjanjian konsorsium pada split contract, harus mempertimbangkan konsekuensi kontraktual yang kemungkinan besar terjadi antara beberapa kontraktor yang menjadi para pihak. Hal ini sehubungan dengan keberadaan Kontrak Onshore dan Offshore pada struktur split contract dimana kontraktor juga akan dibagi menjadi kontraktor onshore (perusahaan nasional) dan kontraktor offshore (perusahaan asing). Dengan memahami ketentuan-ketentuan yang harus di tuangkan dalam perjanjian konsorsium dengan struktur split contract ini, dapat meminimalisir resiko yang timbul akibat tidak jelasnya pembagian tanggung jawab masing-masing anggota konsorsium dalam pelaksanaan kontrak. Dengan pemahaman ini pula maka potensi perselisihan baik antara anggota konsorsium kontraktor EPC, maupun dengan pemilik proyek sejak awal telah diminimalisir sekaligus menentukan forum penyelesaian masalah jika perselisihan benar-benar terjadi antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Kesepakatan penentuan forum penyelesaian sengketa konstruksi menjadi penting mengingat anggota-anggota konsorsium kontraktor EPC terdiri dari perusahaan nasional dan perusahaan asing. Untuk menyusun penelitian ini, penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang permasalahan yang diteliti yang pada akhirnya tidak hanya memahami permasalahan dalam kerangka normatif saja namun juga dapat menguji efektifitas implementasi norma-norma tersebut dalam prakteknya.]]>
<![CDATA[Judicial Review of the Obligation to Have an Approval Letter for Sailing in the Crime of Sailing in Indonesia ]]>
<![CDATA[Rifai, Anis]]>;
<![CDATA[Maguchu, Prosper]]>
<![CDATA[ Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11 No. 01 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kuningan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25134/unifikasi.v11i01.760
<![CDATA[Shipping is controlled by the state and carried out by the government. Sailing approval letters can be given by a harbour master to the ship user or owner if the ship has fulfilled several important requirements. The aim of research is to find out how the obligation of a sailing approval letter is regulated and what the legal consequences of not having a sailing approval letter are. Research methods used a normative juridical method with analytical descriptive specifications. The results of the research found that ship sailing is required to have a Sailing Approval Letter issued by the Harbormaster as stated in article 219, paragraph (1), of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. Conclusion: The legal consequences if you do not have a letter of approval from the harbormaster will be threatened with imprisonment and fined as regulated in Article 323 Paragraph (1) of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, as well as statutory regulations.]]>
<![CDATA[Dinamika Hukum Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia: Analisis Terhadap Perubahan Peraturan – Peraturan Terkait Pemilu Presiden Tahun 2024 ]]>
<![CDATA[Indra Pratama Putra, Dirga]]>;
<![CDATA[Sadino, Sadino]]>;
<![CDATA[Rifai, Anis]]>
<![CDATA[ Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 6 No. 6 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Septemb ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/rrj.v6i6.1051
<![CDATA[Penelitian ini menginvestigasi dinamika hukum terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia setelah serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial, khususnya dalam konteks pemilu presiden tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif literatur, dengan fokus pada interpretasi keputusan Mahkamah Konstitusi dan konseptualisasi tentang keadilan dan etika politik. Analisis literatur yang kritis menghasilkan kerangka konseptual yang mendalam, menggambarkan interaksi kompleks antara keputusan hukum dan implikasinya terhadap stabilitas politik dan kepercayaan publik. Hasil penelitian menyoroti pergeseran signifikan dalam regulasi pemilihan umum, mempertanyakan konsistensi dan legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Studi ini memberikan wawasan yang berharga bagi pemahaman dinamika hukum dan perkembangan demokrasi di Indonesia.]]>
<![CDATA[COMPENSATION FOR LAND PROCUREMENT FOR PUBLIC INTERESTS LAW AND INTERNATIONAL SAFEGUARD PERSPECTIVE ]]>
<![CDATA[Wibowo, Rimun]]>;
<![CDATA[Fuad, Fokky]]>;
<![CDATA[Rifai, Anis]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Labuhanbatu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36987/jiad.v13i1.6187
<![CDATA[Conflicts when acquiring land for public purposes cannot be avoided. Land acquisition for public purposes is part of development carried out by the state through land acquisition. Conflicts such as land owners not accepting compensation provided by the state include problems during land acquisition. The aim of this research is to find the causes of conflict between land owners and the government when procuring land for public purposes. The second objective is to find a form of compensation that is carried out from the perspective of law and international safeguards. The research method used is a descriptive qualitative method. Meanwhile, data collection was carried out by collecting various scientific articles, laws and international safeguard documents. After that, make comparisons and draw various conclusions. The findings are that there is conflict between the government and land owners because compensation does not match the land owner's perspective. The solution taken is through deliberation to reach a consensus so that the land owner is willing to relinquish their rights to the land. Another result is that the compensation given from a legal perspective is very fair because it takes into account various aspects including the economic value of the land. Meanwhile, SafeGuar International views it as more comprehensive because it is not just compensation based on economic value but there is empowerment for the affected communities, including gender empowerment and replacement of livelihood sources.Keywords: Land Acquisition; Public Interest; International Safeguards; Compensation; Conflict.]]>
<![CDATA[Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Yayasan dalam Kasus Penyalahgunaan Dana: Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap ]]>
<![CDATA[Khairunnisa, Adriana]]>;
<![CDATA[Suparji, Suparji]]>;
<![CDATA[Rifai, Anis]]>;
<![CDATA[Machmud, Aris]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v13i2.937
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pengurus yayasan dalam kasus penyalahgunaan dana yang melanggar prinsip tata kelola yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fokus penelitian adalah kasus dugaan pelanggaran pengelolaan dana hibah oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus untuk mengkaji penerapan hukum dalam konteks pengelolaan yayasan. Hasil penelitian mengungkapkan adanya pelanggaran serius, termasuk penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, serta kurangnya pengawasan terhadap organ yayasan. Berdasarkan teori tanggung jawab, pengurus yayasan dapat dimintai pertanggungjawaban secara individu atas pelanggaran tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yayasan sebagai badan hukum.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Pasca Undang-Undang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Dessy Kurnia]]>;
<![CDATA[Suparji, Suparji]]>;
<![CDATA[Rifai, Anis]]>
<![CDATA[ Jurnal Bedah Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Bedah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Boyolali, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36596/jbh.v9i1.1671
<![CDATA[Penyederhanaan regulasi dan perizinan di bidang penataan ruang pasca Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan yang berkelanjutan. Percepatan penyusunan dan penetapan RDTR menjadi sangat penting karena RDTR berpengaruh dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha, yaitu sebagai acuan dalam penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang merupakan salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha. Sementara itu banyak RTRW kabupaten/kota yang sedang dalam proses Peninjauan Kembali dan dilakukan revisi peraturan daerah tentang RTRW kabupaten/kota. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap dinamika peraturan kepala daerah tentang RDTR yang ditetapkan sebelum revisi peraturan daerah tentang RTRW kabupaten/kota ditetapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan peraturan kepala daerah tentang RDTR yang memuat substansi perubahan dalam rancangan revisi RTRW, sementara revisi RTRW belum ditetapkan peraturan daerahnya, akan berpotensi tidak sesuai dengan kaidah hukum dan hierarki perundang-undangan, serta berpotensi terdapat ketidaksinkronan dengan RTRW yang masih berlaku.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sumarna, Reza]]>;
<![CDATA[Rifai, Anis]]>;
<![CDATA[Fuad, Fokky]]>
<![CDATA[ Jurnal Bedah Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Bedah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Boyolali, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Marriage is one way to obtain a partner and offspring so that Indonesia has regulations that emphasize marriage with the same beliefs, Indonesian society is diverse including in terms of religion, many establish relationships and marry with couples of different religions. The problem such as the desire to even have an interfaith marriage, this is crucial for the legal position of interfaith marriage in Indonesia and how the legal certainty of interfaith marriage in Indonesia after the issuance of SEMA No. 2 of 2023 considering that there are already several District Courts that allow interfaith marriage. This study aims to provide clarity on the legal position, interfaith marriage status, the attitude of judges in giving court decisions and deciding interfaith marriages after the issuance of SEMA No. 2 of 2023 in order to achieve legal certainty in the onslaught of interfaith marriages which are the implications and pluralism of Indonesian society. The method used is normative research by taking into account the discipline of Law, in addition to researching literature using legal materials as sources which include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study clarify the legal certainty of interfaith marriage after the issuance of SEMA No. 2 of 2023, especially against the Marriage Law which clearly prohibits interfaith marriage, it can be said that interfaith marriages that have been recorded are invalid and have no legal force or will be null and void because they conflict with existing regulations.]]>
<![CDATA[Analisis Proses Pembuktian Penguasaan Narkotika Yang Disimpan Di Dalam Meja Rias Kamar Tidur Suami dan Istri : (Studi Kasus Putusan Perkara No. 303/Pid.Sus/2023/PN.Kag) ]]>
<![CDATA[Maulana, Rizki]]>;
<![CDATA[Rifai, Anis]]>;
<![CDATA[Suartini, Suartini]]>
<![CDATA[ Jurnal Bedah Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Bedah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Boyolali, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36596/jbh.v9i1.1831
<![CDATA[Abstract The crime of trafficking and abuse of narcotics is a crime that often occurs in Indonesia. The role of the Public Prosecutor in prosecuting and proving the criminal offenses charged is very important. There are issues that often occur, including the law enforcement process for narcotics crimes and the evidentiary process for defendants who store narcotics in the husband and wife's bedroom, where the occupants of the house are often arrested and made suspects due to the discovery of narcotics evidence, so an analysis of proof of possession is needed. Narcotics in the bedroom are outlined in this article using Normative Juridical research methods as well as a case approach and primary legal materials in answering the problems regarding this research. The results of the research explain that regarding narcotics stored in the husband and wife's bedroom without permission from the Ministry of Health, the process of proving ownership of narcotics by the Public Prosecutor in case NO.303/Pid.Sus/2023/PN.Kag, the Panel of Judges believes has been fulfilled. elements in Article 114 paragraph (2) in conjunction with Article 11 and Article 7 of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics which is strengthened by the presence of 2 (two) pieces of evidence based on Article 184 of the Criminal Procedure Code and witnesses, so that the Defendant deserves to be convicted. Abstrak Tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika merupakan kejahatan yang kerap terjadi di Indonesia. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwakan dan pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan sangat penting. Terdapat isu masalah yang kerap terjadi, diantaranya adalah proses penegakan hukum tindak pidana narkotika dan proses pembuktian bagi terdakwa yang menyimpan narkotika didalam kamar tidur suami dan istri, dimana penghuni rumah kerap ditangkap dan dijadikan tersangka karena ditemukannya barang bukti narkotika, maka dibutuhkan analisis terhadap pembuktian penguasaan narkotika didalam kamar tidur tersebut yang dituangkan dalam artikel ini dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif serta pendekatan kasus dan bahan hukum primer dalam menjawab permasalahan mengenai penelitian ini. Hasil penelitian menerangkan terhadap Narkotika yang disimpan dalam kamar tidur suami dan istri yang tidak disertai ijin dari Kementerian Kesehatan adalah tindak pidana, maka terhadap proses pembuktian kepemilikan Narkotika oleh Penuntut Umum dalam perkara NO.303/Pid.Sus/2023/PN.Kag, Majelis Hakim meyakini telah terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 11 dan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikuatkan dengan adanya 2 (dua) alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP dan saksi-saksi, sehingga Terdakwa patut untuk dipidana.]]>
