Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.059
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Unram Law Review The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Unes Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Gema Wiralodra JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS) Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Jurnal Bedah Hukum UNES Journal of Swara Justisia Law Development Journal BHIRAWA LAW JOURNAL Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Activa Yuris: Jurnal Hukum Binamulia Hukum Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Anis Rifai
Universitas Al Azhar Indonesia
Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Status Keuangan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Firdaus, Firman; Fuad, Fokky; Rifai, Anis
Jurnal Bedah Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Boyolali, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v9i1.1847

Abstract

Abstract Legal Entity State Universities (PTN-BH) have initial wealth in the form of state wealth which is separated except for land, managed autonomously, both academic and non-academic. The problems that occurred in this study were regarding the financial status of PTN-BH, especially in financial management, which had implications for the audit criteria and financial accountability of PTN-BH. The autonomy of PTN-BH management is overlapping and ambiguous so that it always reaps controversy in its implementation. The formulation of the problem in this study discusses about; Is financial management at PTN-BH included in state financial management? and to what extent is the granting of autonomy to PTN-BH Universities in financial management? This research uses the theoretical framework of legal and financial certainty of the state. This research method is normative juridical using primary data on laws and regulations. The conclusion of this study shows that the financial management of PTN-BH is not part of the direct management of state finances but PTN-BH is given the right to independently manage all the initial and acquired wealth without eliminating legal responsibility to the state. Abstrak Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) memiliki kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah, dikelola secara otonomi, baik akademik maupun non akademik. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu mengenai status keuangan yang ada pada PTN-BH terutama dalam pengelolaan keuangan yang memiliki implikasi terhadap kriteria audit dan pertanggung jawaban keuangan PTN-BH. Otonomi pengelolaan PTN-BH mengalami tumpang tindih dan ambigu sehingga selalu menuai kontroversi dalam pelaksanaannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas mengenai; apakah pengelolaan keuangan pada PTN-BH termasuk kedalam pengelolaan keuangan negara? dan sejauh mana pemberian kewenangan otonomi pada Perguruan Tinggi PTN-BH dalam pengelolaan keuangan? Penelitian ini menggunakan kerangka teori kepastian hukum dan keuangan negara. Metode penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan data primer peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan PTN-BH bukanlah termasuk bagian dari pengelolaan keuangan negara secara langsung namun PTN-BH diberikan hak mengelola secara mandiri seluruh kekayaan awal maupun yang diperolehnya tanpa menghilangkan pertanggung jawaban hukum kepada negara.
Optimalisasi Dampak Keberadaan Bank Tanah terhadap Pengelolaan Tanah Terlantar di Indonesia Puspitasari, Anggraeni; Sadino, Sadino; Rifai, Anis
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.5061

Abstract

Optimalisasi Bank Tanah sebagai instrumen pengelolaan tanah terlantar menghadapi tantangan struktural yang bersumber dari ketidaksinkronan regulasi dan kapasitas kelembagaan. Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah (PP No. 64/2021) menjadi dasar hukum utama, namun pengaturannya masih bersifat general dan minim pedoman teknis operasional. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mensyaratkan kejelasan kriteria dan prosedur pengelolaan tanah. Dalam konteks tanah terlantar, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 menegaskan bahwa tanah yang memiliki Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai yang dimiliki oleh badan hukum atau perusahaan yang diberikan di atas tanah negara menjadi fokus utama dalam penertiban tanah terlantar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis peran Bank Tanah dalam pengelolaan tanah terlantar serta tantangan implementasinya. Pendekatan ini dipilih untuk menggali aspek hukum dan kebijakan. Metode ini dirancang untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret, baik dari aspek reformasi regulasi maupun penguatan kelembagaan Bank Tanah. Bank Tanah sebagai instrumen hukum baru dalam pengelolaan tanah terlantar di Indonesia memiliki potensi strategis untuk mengatasi ketimpangan agraria dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Keberadaannya diamanatkan oleh UU Cipta Kerja dan PP No. 64/2021 sebagai entitas pengelola tanah terlantar melalui redistribusi, konsolidasi, dan alokasi untuk kepentingan publik. Badan Bank Tanah berusaha memberikan legalitas atas lahan yang dikelola masyarakat untuk memperoleh sertifikat.
Kedudukan Visum et Repertum: Studi Kasus Beberapa Putusan Tindak Pidana Terhadap Hewan Aprilia, Debi; Rifai, Anis; Suartini, Suartini
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.1028

Abstract

Kasus penganiayaan hewan di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat dan sering diberitakan di berbagai media, baik cetak maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar dalam perkara Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt dan putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Lbo terkait penganiayaan terhadap hewan, dengan fokus pada penggunaan Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis terhadap dokumen putusan serta bukti-bukti yang diajukan, termasuk hasil visum nekropsi oleh dokter hewan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan Visum et Repertum dalam tindak pidana kekerasan terhadap hewan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun dalam peraturan perundang-undangan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara eksplisit menyebutkan penggunaan Visum et Repertum untuk hewan, praktik di pengadilan menunjukkan bahwa bukti ini digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan, dan menjadi salah satu pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara penganiayaan terhadap hewan.
Kecenderungan Putusan KPPU Mengenai Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Perusahaan Kurun Waktu 2022-2024 Andini, Dwi; Rifai, Anis; Istiani, Nisa
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 3 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v11i3.7251

Abstract

Perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya dapat melalui akuisisi. Namun, tindakan ini dapat berpotensi mengurangi persaingan pasar dan memicu monopoli karena pelaku usaha dapat mendominasi pasar sehingga menciptakan kondisi persaingan tidak sehat. Pada Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan pelaku usaha yang melakukan akuisisi dengan nilai melebihi ketentuan yang ditetapkan maka diharuskan melapor kepada KPPU paling lambat 30 hari sejak resmi secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecenderungan penanganan perkara keterlambatan notifikasi akuisisi pada periode 2022-2024 melalui analisis 14 putusan KPPU. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis berbagai aturan hukum yang berkaitan dan studi komparasi dengan berbagai putusan KPPU. Hasil penelitian menunjukan bahwa Majelis Komisi secara konsisten dalam memutus putusan mengenai sanksi administratif yang diberikan kepada pelaku usaha mempertimbangkan hal yang memberatkan seperti memberikan dampak berat bagi pasar persaingan dan hal yang meringankan seperti tidak memiliki niat dalam melakukan pelanggaran dan nihil dalam daftar putusan bersalah perkara UU 5/1999 yang pengaruhnya pada putusan tersebut. Meski mengenai batasan minimum dan maksimum pengenaan sanksi administratif menjadi hal yang perlu dianalisis lebih lanjut karena sebagaimana tujuan adanya sanksi administratif itu sendiri untuk mendorong kepatuhan terhadap undang-undang terkait dalam hal ini UU No 5/1999.
Dampak Brand Ambassador Artis Korea dalam Pemasaran Skincare: Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Klaim Iklan Berlebihan Maharani, Dinar Ayudya; Suartini, Suartini; Rifai, Anis
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5607

Abstract

Praktik klaim berlebihan bukan hanya merupakan isu etika dalam dunia bisnis, tetapi juga menyangkut aspek hukum yang mendasar. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha tidak boleh memproduksi maupun memperjualbelikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan klaim yang telah disampaikan dalam iklan. Serta dijelaskan juga di dalam pasal 7 UUPK perihal tanggung jawab pelaku usaha atas hal yang mana dilakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif, yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis, dengan tujuan untuk menganalisis dampak praktik klaim iklan berlebihan pada produk skincare, dampak dari pemakaian artis korea dalam produksi iklan tersebut. Pada pemasaran diperlukan Brand Ambassador yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan penjualan karena mereka berfungsi sebagai perwakilan merek yang mampu membangun hubungan emosional dengan konsumen. Dengan kehadiran brand ambassador yang dikenal dan dipercaya oleh target pasar, pesan dan nilai merek dapat tersampaikan secara lebih efektif. Tetapi hal ini juga mendorong perlindungan konsumen atas hak informasi yang jujur, perihal lebeling dan iklan produk. Dengan mengacu pada Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha.  
Analysis of the Mediator's Role in Resolving Default Cases: A Case Study of Loan Agreements Secured by Land Title Certificates Maksum, Muhammad Amir; Shebubakar, Arina Novizas; Rifai, Anis
Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS) Vol. 7 No. 3 (2025): BECOSS (In Press)
Publisher : Bina Nusantara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21512/becossjournal.v7i3.13578

Abstract

This study examines the effectiveness of mediation in resolving breach of contract disputes arising from loan agreements secured by land title certificates. The primary focus of this research is to analyze the impact of mediation on both disputing parties and to identify the legal implications of the mediation outcomes. The methodology employed is a normative legal approach, supported by descriptive-analytical analysis of primary data in the form of legal regulations concerning mediation and default cases, as well as secondary data obtained from journals, books, and recent legal articles. The findings indicate that mediation is an effective alternative dispute resolution method, as it reduces costs, time, and the potential for damaged relationships between the parties. Furthermore, the role of the mediator as a neutral party is proven to be crucial in fostering a conducive atmosphere and assisting the parties in reaching a fair agreement. However, the effectiveness of mediation can be hindered by the public's lack of understanding of mediation procedures and the limited skills of mediators. Therefore, this study recommends improving the quality of mediators through continuous training and enhancing public legal awareness so that mediation can become the primary option for resolving breach of contract disputes.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI JUSTICE COLABORATOR DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Susanti, Evy; Suparji, Suparji; Rifai, Anis
Jurnal Bedah Hukum Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Justice collaborators (JC) and whistleblowers are parties or legal subjects involved in the occurrence of a corruption crime. The existence of the JC is intended to help uncover the facts of corruption crimes. In reality, the JC has no legal certainty in determining the most responsible party and there is no clarity about the considerations in granting the JC. The purpose of this study is to find out the existence of justice collaborators in corruption crimes. This type of research is normative juridical with analytical descriptive nature. The conclusion in this study is that the existence of JC can shed light on a corruption crime in Indonesia, because their role can reveal the perpetrators or masters of mind or the perpetrators who have the most major contribution to the crime. In order to provide legal certainty, there needs to be comprehensive regulatory clarity on JC.
Co-Authors Ade Arianto Asril Agus Surya Negara Ahmad, Suparji Andi Fachriyanto Andini, Dwi Aprilia, Debi Arina Novizas Shebubakar Arina Novizas Shebubakar Arina Shebubakar Aurora Jillena Meliala Dessy Kurnia Doni Septo Ferdinandus, Aisyah Firdaus, Firman Fokky Fuad Fokky Fuad Ida Ayu Putu Sri Widnyani Indra Pratama Putra, Dirga Irvan Fauzi Istiani, Nisa Jaya, Reki Putera Kadek Wahyudi Saputra Khairunnisa, Adriana Machmud, Aris Maguchu, Prosper Maharani, Dinar Ayudya Maksum, Muhammad Amir Mokoagow, Jody Askabul Muhammad Rhobiul Akhir Nur Rijal Puspitasari, Anggraeni Ramadhan, Muhammad Iqbal Rimun Wibowo, Rimun Rizki Maulana, Rizki Sadino Sadino Sadino, Sadino Saputra, Kadek Wahyudi Satriadi, Dharma Shebubakar, Arina Shebubakar, Arina Novizas Suartini, Suartini Subagja, Aba Sumarna, Reza SUPARJI Suparji Suparji Susanti, Evy Wijaya, Maulana Yeni Lin Sururoh