Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.106
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL SCIENCE International Journal of Science and Society (IJSOC) Journal of Law, Poliitic and Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Dinamika Hukum Dan Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity Journal of Exploratory Dynamic Problems Journal of Transcendental Law Palangka Law Review Journal of Law and Humanity Studies
Ivans Januardy
Universitas Palangka Raya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Gratifikasi Sebagai Modus Operandi Korupsi dalam Sistem Peradilan: Analisis Yuridis Kasus Putusan Bebas Gregorius Ronald Tannur dan Perkembangannya Hingga 2026 John Travolta; Ivans Januardy; Claudia Yuni Pramita
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik gratifikasi dalam sistem peradilan Indonesia melalui studi kasus putusan bebas Gregorius Ronald Tannur yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2024 dan perkembangannya hingga 2026. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, menganalisis ketentuan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam perspektif Teori Gabungan Pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga hakim terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp4,67 miliar yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi. Perkembangan penegakan hukum hingga akhir 2025 memperlihatkan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk hakim, pengacara, dan pemberi gratifikasi. Analisis Teori Gabungan menunjukkan bahwa putusan-putusan tersebut telah mencerminkan tujuan pemidanaan berupa pembalasan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan gratifikasi di lingkungan peradilan memerlukan penguatan pengawasan, peningkatan integritas hakim, serta penerapan sanksi yang tegas guna menjaga independensi dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Urgensi Pembentukan Badan Regulasi Nasional Dalam Meningkatkan Kualitas Legislasi di Indonesia Fuji Syifa Safari; Ivans Januardy; Satriya Nugraha; Eny Susilowati
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.832

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan struktural dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan fokus pada tahapan pra-legislasi sebelum pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam praktiknya, proses pembentukan regulasi pada tahap awal meliputi pembulatan konsepsi, harmonisasi, dan evaluasi yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga negara dengan kewenangan yang tersebar dan tidak terintegrasi. Kondisi tersebut menimbulkan fragmentasi kewenangan yang berdampak pada lemahnya pengendalian kualitas legislasi sejak tahap awal pembentukannya. Fragmentasi ini semakin diperparah oleh penerapan prinsip kehati-hatian oleh masing-masing lembaga, yang mendorong setiap institusi untuk berfokus pada tugas pokok dan fungsi normatifnya masing-masing, sehingga membatasi intervensi lintas sektor dan menyebabkan tidak adanya lembaga yang memiliki kewenangan final terhadap kualitas substansi RUU. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis terhadap peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi perbandingan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme harmonisasi regulasi yang saat ini dijalankan oleh berbagai lembaga masih bersifat koordinatif dan administratif, sehingga belum mampu menjamin konsistensi norma, kepastian hukum, dan efektivitas kebijakan secara optimal. Oleh karena itu, pembentukan Badan Regulasi Nasional sebagai lembaga terpusat dengan mandat pengendalian kualitas regulasi, termasuk perencanaan, harmonisasi substantif, evaluasi, serta penerapan regulatory impact assessment, merupakan solusi guna mewujudkan sistem legislasi nasional yang terintegrasi, efisien, dan selaras dengan prinsip good regulatory governance.
LEGAL PROTECTION FOR PARKING SERVICE USERS AGAINST THE APPLICATION OF EXONERATION CLAUSES IN STANDARD AGREEMENTS CONTAINED IN PARKING TICKETS Helena Valensia; Ivans Januardy; Elin Sudiarti
SOSIOEDUKASI Vol 14 No 4 (2025): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v14i4.6401

Abstract

This research delves into the asymmetry of rights and obligations between parking operators and consumers arising from the inclusion of exoneration clauses that absolve operators from accountability for vehicle loss or damage. The primary objective of this inquiry is to scrutinize the legitimacy of such clauses through the lens of the principle of contractual autonomy and the Consumer Protection Act, as well as to elucidate their implications for the legal standing of individuals utilizing parking facilities. This research uses a normative legal method and considers both statutory and conceptual approaches to investigate key legal documents such as the Civil Code and Law No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection. The findings reveal that exoneration clauses inscribed on parking tickets lack juridical justification, as they contravene Article 18 of the Consumer Protection Law and engender an inequitable contractual relationship between the parties. These clauses weaken the consumer’s position by eliminating the right to compensation and contradict the principle of the deposit agreement, which requires operators to maintain the security of consumers’ vehicles.
Comparative Analysis of the Criminal Justice System in Japan and Indonesia in the Perspective of the Principle of Restorative Justice Binti, Gerald Arnold; Sulastri, Indang; Januardy, Ivans
Journal of Law and Humanity Studies Vol. 3 No. 1 (2026): Journal of Law and Humanity Studies
Publisher : Penerbit Mandalika Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/ndba5v52

Abstract

This article presents a comparative analysis of the application of restorative justice principles within the criminal justice systems of Japan and Indonesia. Employing a normative juridical method with a comparative, statutory, and conceptual approach, the study explores how each country integrates restorative practices into their legal frameworks. Japan applies restorative justice informally through culturally rooted mechanisms such as chōtei (community mediation), shazai (apology), and baishō (compensation), emphasizing social harmony without explicit codification. In contrast, Indonesia adopts a formal legal approach through various regulations, including Law No. 11 of 2012 and the Attorney General of the Republic of Indonesia Regulation No. 15 of 2020. However, the Indonesian implementation remains limited to juvenile and minor offenses. Despite the existence of sectoral rules, the country lacks a comprehensive legal framework for general and adult crimes, leading to a normative vacuum and inconsistent enforcement across regions. To address this, the study proposes the development of a dedicated restorative justice law applicable across all categories of crime. This paper contributes to the discourse on building a more humanistic and justice-oriented criminal law system by advocating a contextually relevant restorative approach.
Tilang Elektronik sebagai Mekanisme Pencegahan Kejahatan Lalu Lintas: Analisis Kriminologis atas Pertanggungjawaban Pemilik Kendaraan Rulya Cahyati, Desy; Ivans Januardy; Rizky Sangalang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.3701

Abstract

Penerapan sistem tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement / ETLE) di Indonesia merupakan inovasi dalam penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi penindakan pelanggaran. Meskipun demikian, mekanisme penentuan pelanggar yang bertumpu pada data registrasi kendaraan menimbulkan persoalan hukum, khususnya ketika pelanggaran dilakukan oleh pihak yang bukan merupakan pemilik kendaraan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum positif di Indonesia terkait pelaksanaan ETLE serta menganalisis pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada pemilik kendaraan dalam situasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan telaah terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, dan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2025. Hasil kajian menunjukkan adanya kekosongan pengaturan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip fundamental hukum pidana, khususnya asas nulla poena sine culpa. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang secara tegas dan komprehensif mengatur mekanisme pertanggungjawaban hukum yang berkeadilan, akuntabel, serta sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum pidana
IMPLEMENTATION OF CRIMINAL ELECTION LAW ENFORCEMENT AGAINST VOTING RIGHTS ABUSE PRACTICES IN PALANGKA RAYA CITY IN 2024 Putriyani; Ivans Januardy; Claudia Yuni Pramita; Istani
International Journal of Cultural and Social Science Vol. 7 No. 2 (2026): International Journal of Cultural and Social Science
Publisher : Pena Cendekia Insani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53806/ijcss.v7i2.1365

Abstract

This research discusses the implementation of criminal law enforcement against the abuse of voting rights based on Law Number 7 of 2017 and the obstacles faced by the Palangka Raya City Election Supervisory Board (Bawaslu) in the 2024 elections. Using an empirical juridical method thru literature study and interviews, the research found that Bawaslu has handled cases of vote misuse, including double voting by two students, thru the Gakkumdu Center mechanism in accordance with legal procedures. However, the effectiveness of law enforcement is still hindered by time constraints in handling cases, a lack of evidence, low public legal awareness, and suboptimal support in technology and budget for training and political education. This research emphasizes the importance of strengthening institutional capacity, budgetary support, enhancing monitoring technology, and community participation to make election oversight and law enforcement more effective and integrity-driven.
LAW ENFORCEMENT AGAINST PERSONAL DATA LEAKS CARRIED OUT BY THE CENTRAL KALIMANTAN REGIONAL POLICE'S SPECIAL CYBER CRIMINAL RESEARCH DIRECTORATE Rona Puspita Natalia; Indang Sulastri; Ivans Januardy; Aristoteles
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 5 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.22040433

Abstract

Development technology information increase collection and processing of personal data in potential digital services cause leaks . Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) becomes base law data protection and sanctions , however its implementation Still face constraints . Research This aim know enforcement law to personal data leak by the Cyber Criminal Investigation Directorate of the Central Kalimantan Regional Police and obstacles faced . Methods used is study law empirical with approach qualitative through interviews and studies literature . The results show enforcement law done through stage reports , inquiries and investigations based on the PDP Law and the ITE Law, however constrained proof electronics , use identity anonymously by the perpetrator , as well as limitations digital forensics .
Perluasan Peran Militer Dalam Jabatan Sipil: Analisis Konstitusionalitas Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Evagustina Evagustina; Rizki Setyobowo Sangalang; Satriya Nugraha; Ivans Januardy
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 2 (2026): Vol.3 No.2 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i2.247

Abstract

Perluasan peran militer dalam jabatan sipil di Indonesia menjadi isu konstitusional yang semakin krusial pascaperubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Penelitian ini menganalisis konstitusionalitas perluasan tersebut dan implikasinya terhadap prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa penempatan perwira aktif TNI dalam jabatan sipil di kementerian dan lembaga negara secara substantif bertentangan dengan prinsip supremasi sipil yang terkandung dalam Pasal 30 UUD 1945, prinsip pemisahan fungsi militer dan sipil, serta norma netralitas ASN. Kasus penunjukan sejumlah perwira aktif TNI dalam jabatan eselon I di berbagai kementerian strategis pasca-2024 menjadi ilustrasi konkret gap normatif tersebut. Novelty penelitian ini terletak pada konstruksi kerangka konstitusionalitas uji lima lapis (Five-Tier Constitutionality Test) yang mengintegrasikan teori civil-military relations, prinsip supremasi sipil, dan standar hak asasi manusia internasional untuk menguji validitas normatif penempatan militer aktif dalam jabatan sipil di Indonesia.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Lingkungan Dalam Era Perubahan Iklim: Rekonstruksi Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Nidya; Ivans Januardy; Satriya Nugraha; Andika Wijaya
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 2 (2026): Vol.3 No.2 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i2.249

Abstract

Kejahatan lingkungan oleh korporasi semakin memperparah krisis perubahan iklim dan menimbulkan kerusakan ekologis berskala luas di Indonesia. Meskipun sistem hukum nasional telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi masih menghadapi hambatan normatif dan struktural. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan konstruksi hukum positif terkait pertanggungjawaban pidana korporasi serta merumuskan model rekonstruksi yang lebih responsif terhadap dinamika perubahan iklim. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rezim hukum yang berlaku belum secara optimal mengintegrasikan prinsip strict liability dalam ranah pidana, belum mengakomodasi secara tegas mekanisme pertanggungjawaban pada struktur korporasi berlapis, serta masih menghadapi kendala pembuktian kesalahan korporasi. Sebagai novelty, penelitian ini menawarkan model pertanggungjawaban pidana korporasi berbasis ekologi konstitusional yang menempatkan hak atas lingkungan hidup sebagai landasan normatif utama. Model ini diharapkan memperkuat efektivitas penegakan hukum lingkungan sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim secara lebih komprehensif.
Co-Authors Abditama, Marcel Aditya Chandra Saputra Ali, Nuraliah Ananta, Helga Citta Andika Wijaya Andika Wijaya Andika Wijaya, Andika Arifudin arifudin Aristoteles Aster Yansen Basah, Desty Bangas, Karlinae D Binti, Gerald Arnold Bobby Thyas Erlangga Budi Iman Santoso Cindi Kristian Mantikei Claudia Yuni Pramita De Aprilia, Desti Deddy Winarwan Duta Erlangga Edwan Devka Pratama Edy Conceciao, Michael Elin Sudiarti Eny Susilowati Etriani, Etriani Evagustina Evagustina Evi F. Martono, Yacob Farina, Thea Frima Klin Fuji Syifa Safari Helena Valensia Indang Sulastri Indang Sulastri Istani John Travolta Karlinae D. Bangas Kirstanto, Kiki Kristanto, Kiki Kristian Muhammad Izwar Fradiva Nidya Novea Elysa Wardhani Novia Nuraliah Ali Pahrina Putri, Anggelia Widya Putriyani Regina Lu Amanda Rina Astuti Rizki Setyobowo Sangalang Rizky Sangalang Rona Puspita Natalia Ronggo Wicaksono, Restu Rulya Cahyati, Desy Rumahorbo, Veni Theresya Fortuna Rustianto, Maulana Yusuf SALSABILA, ANNISA Salsabila, Marisa Sari, Teresa Indah Puspita Satriya Nugraha Selvi Septie Sibot, Yessiarie Silvany Simanjuntak, Manat Suriansyah Murhaini Susanti, Deva Thea Farina Thea Farina Untung Surapati Valentia, Ennisa Vicka Prama Wulandari Vleotri, Ribka Wahyudi, Fachriannur Wulandari, Vicka Prama Yestati, Ariani