Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Illegal Trade of Traditional Alcoholic Beverage (Tuak) within the Jurisdiction of Lamandau Police Resort Edy Conceciao, Michael; Kristanto, Kiki; Januardy, Ivans
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2376

Abstract

The illegal trade of traditional alcoholic beverage tuak in the jurisdiction of Lamandau Police Department, Central Kalimantan, reflects a complex socio-legal phenomenon, especially when local cultural practices intersect with formal legal systems. Once a cultural symbol in Dayak society, tuak has transformed into an unregulated commercial commodity, contributing to rising crime rates, public disorder, and health risks. This study employs a juridical-empirical and descriptive-analytical approach to examine the effectiveness of law enforcement against illegal tuak distribution. Findings indicate that weak regulatory oversight, the absence of specific local regulations, and strong cultural acceptance are key obstacles in controlling its spread. This article recommends the establishment of a Local Regulation (Peraturan Daerah) grounded in restorative justice, cross-sectoral collaboration, and community-based educational strategies rooted in local wisdom to address the issue comprehensively.
Pernikahan Tanpa Izin di Lingkungan Militer: Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim pada Kasus Pidana Militer Nomor 143 K/MIL/2016 Ali, Nuraliah; januardy, ivans; Farina, Thea; Sibot, Yessiarie Silvany; Nugraha, Satriya
Palangka Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4, ISSUE 1, MARET 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v4i1.13634

Abstract

Marriage without permission in the military environment is a serious violation that can disrupt discipline, operational efficiency, and the morale of soldiers. This study aims to analyze Indonesian military law concerning unauthorized marriages, focusing on Military Criminal Case Number 143 K/MIL/2016 involving a TNI AL soldier. The research examines unauthorized marriages within the military context. It employs a descriptive-analytical approach by analyzing Indonesian military law regarding marriage permissions and a concrete case of unauthorized marriage by a TNI AL soldier. The results indicate that in this case, the defendant, who married without permission, was charged with violating Article 279, Paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code. Although a 7-month imprisonment sentence was imposed, this decision raises questions about the appropriateness and effectiveness of the sanctions in preventing unauthorized marriages. The study's implications highlight the need for broader regulations governing marriage permissions in the military to more effectively address this issue. The research concludes that unauthorized marriages remain a significant issue that needs to be addressed seriously within the military environment.
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINDAKAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTARAM MASYARAKAT DI KAWASAN TEROWONGAN NUR MENTAYA Arifudin, Arifudin; Bangas, Karlinae D; Januardy, Ivans
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 5 No 2 (2025): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research analyzes the role of the Regional Government in handling disturbances of public order and community tranquility, focusing on the implementation of Regional Regulation Number 10 of 2021 of Kotawaringin Timur Regency in the strategic area of the Nur Mentaya Tunnel. The context of regional autonomy demands local governments to realize a safe and orderly community life, with the Public Order Agency (Satpol PP) as the frontline enforcement of regional regulations. The Nur Mentaya Tunnel area, as a vital public space, requires strict supervision to prevent disturbing behaviors. Therefore, this research aims to analyze the legal basis of Regional Regulation Number 10 of 2021, the role of local law enforcement actors (including the Integrated Team), as well as the legal challenges in enforcing public order disturbances. This research analyzes the role of the Regional Government in handling disturbances of public order and community tranquility, focusing on the implementation of Regional Regulation Number 10 of 2021 of Kotawaringin Timur Regency in the strategic area of the Nur Mentaya Tunnel. The context of regional autonomy demands local governments to realize a safe and orderly community life, with the Public Order Agency (Satpol PP) as the frontline enforcement of regional regulations. The Nur Mentaya Tunnel area, as a vital public space, requires strict supervision to prevent disturbing behaviors. Therefore, this research aims to analyze the legal basis of Regional Regulation Number 10 of 2021, the role of local law enforcement actors (including the Integrated Team), as well as the legal challenges in enforcing public order disturbances.
Kajian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan yang Meniadakan Hak Ahli Waris (Studi Kasus Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Plk) Vleotri, Ribka; Farina, Thea; Januardy, Ivans
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18769

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait penetapan ahli waris yang dapat menyebabkan hilangnya hak seseorang atas warisan, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Plk. Studi ini menyoroti disparitas dalam interpretasi dan penerapan hukum waris di Indonesia, khususnya dalam konteks permohonan penetapan ahli waris yang diatur dalam Pasal 49 huruf (b) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penelitian ini menemukan bahwa proses penetapan ahli waris sering kali menghadapi tantangan, seperti adanya perselisihan di antara para ahli waris, ketidakjelasan objek harta warisan, serta perbedaan pandangan hakim terkait Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) dan Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP). Dalam perspektif hukum Islam, setiap ahli waris memiliki hak yang tidak dapat dihilangkan tanpa alasan yang sah sesuai syariat. Oleh karena itu, transparansi dan keadilan dalam penetapan ahli waris menjadi sangat penting untuk mencegah konflik keluarga dan pelanggaran prinsip-prinsip hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi dokumen dan analisis terhadap putusan pengadilan serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan harmonisasi antara aturan hukum positif dan prinsip hukum Islam guna memastikan penerapan hukum waris yang adil, transparan, dan sesuai dengan tujuan undang-undang
Perlindungan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Penambangan Emas Ilegal: Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 Etriani, Etriani; Januardy, Ivans; Nugraha, Satriya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20637

Abstract

Penambangan emas ilegal di Kalimantan Tengah telah menjadi permasalahan yang mengancam kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Meskipun telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 untuk menanggulangi kegiatan pertambangan yang tidak sah, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Perda dalam penanggulangan penambangan emas ilegal dan perlindungan lingkungan hidup. Melalui pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menggunakan kajian dokumen hukum serta wawancara dengan aparat penegak hukum dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala sosial-ekonomi, birokrasi yang kurang efisien, serta pengawasan yang terbatas menjadi tantangan utama dalam penerapan Perda. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam aparat penegak hukum memperlambat penegakan aturan. Meskipun demikian, Perda ini memiliki potensi besar dalam memperbaiki pengelolaan pertambangan dan menjaga kelestarian lingkungan jika diimbangi dengan penguatan kapasitas aparat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penegakan sanksi yang lebih efektif.
Perkembangan Hukum Waris dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia: Analisis terhadap Pewarisan Digital dan Aset Digital De Aprilia, Desti; Januardy, Ivans; Wulandari, Vicka Prama
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20804

Abstract

Pewarisan aset digital dan virtual menjadi isu penting yang perlu segera diatasi dalam hukum waris Indonesia. Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, aset seperti akun media sosial, cryptocurrency, dan karya seni digital telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia belum secara eksplisit mengatur pewarisan aset non-fisik ini, yang menyebabkan kesulitan bagi ahli waris dalam mengakses dan mewarisi aset digital tersebut. Penelitian ini mengkaji tantangan hukum yang dihadapi dalam pewarisan aset digital, seperti ketidakjelasan regulasi, masalah teknis, dan aspek privasi. Untuk itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih jelas agar hukum waris Indonesia dapat mengakomodasi perkembangan teknologi, termasuk pengalihan hak atas aset digital dan virtual. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk memperbaharui hukum perdata dengan memasukkan aturan mengenai pewarisan aset digital, serta memperkuat perlindungan data pribadi dalam konteks ini.
Analisis Yuridis terhadap Negative pledge Clause sebagai Perlindungan Preventif Kreditor dalam Perjanjian Kredit Susanti, Deva; Januardy, Ivans; Prama Wulandari, Vicka
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.21115

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas perlindungan preventif bagi kreditor melalui klausula negative pledge dalam praktik perjanjian kredit, termasuk kredit sindikasi, serta hambatan penerapannya, khususnya dalam pembuktian di pengadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula negative pledge efektif sebagai instrumen perlindungan preventif sepanjang dirumuskan secara jelas, dilengkapi dengan mekanisme pengawasan, dan didukung oleh kesadaran hukum para pihak. Namun, keterbatasan norma dalam hukum positif Indonesia dan tantangan dalam aspek pembuktian menyebabkan efektivitasnya belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan penyusunan standar kontraktual untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditor.
Peran Hukum Positif Indonesia dalam Menjamin Perlindungan Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia Januardy, Ivans
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.715

Abstract

Perlindungan lingkungan hidup memiliki peran penting dalam melindungi hak asasi manusia (HAM), terutama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk menganalisis upaya perlindungan lingkungan sebagai bentuk pemenuhan HAM dalam kerangka hukum positif Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program, seperti Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan program penanaman sejuta pohon, sebagai upaya menjaga lingkungan. Perlindungan lingkungan hidup ini didasarkan pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang mendukung hak setiap individu atas lingkungan hidup yang baik. Prinsip-prinsip perlindungan lingkungan sebagai bagian dari HAM juga tercermin dalam Deklarasi Stockholm 1972. Meskipun terdapat upaya tersebut, kerusakan lingkungan masih terjadi akibat aktivitas manusia, menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam melindungi lingkungan. Untuk memastikan hak atas lingkungan yang sehat, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat, serta kolaborasi antar sektor, edukasi masyarakat, dan penguatan institusi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat memperkuat perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan, sekaligus melindungi hak asasi manusia yang terkait dengan lingkungan
Hukum Tata Negara Darurat Dalam Penganggaran Dana Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia Januardy, Ivans; Salsabila, Marisa
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i2.486

Abstract

Di Indonesia pandemi COVID-19 melalui Keputusan Presiden ditetapkan sebagai bencana nasional non alam dan darurat kesehatan masyarakat. Pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai aspek ketatanegaraan terutama sektor keuangan negara sebagai sumber dana untuk melakukan segala kegiatan terkait percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dikeluarkan sebagai wujud penanggulangan keadaan darurat pandemi COVID-19 di Indonesia. Namun terdapat pertentangan hukum terkait proses perubahan APBN pada Pasal 12 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945.
LEGAL PROTECTION FOR PARKING SERVICE USERS AGAINST THE APPLICATION OF EXONERATION CLAUSES IN STANDARD AGREEMENTS CONTAINED IN PARKING TICKETS Valensia, Helena; Januardy, Ivans; Sudiarti, Elin
SOSIOEDUKASI Vol 14 No 4 (2025): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v14i4.6401

Abstract

This research delves into the asymmetry of rights and obligations between parking operators and consumers arising from the inclusion of exoneration clauses that absolve operators from accountability for vehicle loss or damage. The primary objective of this inquiry is to scrutinize the legitimacy of such clauses through the lens of the principle of contractual autonomy and the Consumer Protection Act, as well as to elucidate their implications for the legal standing of individuals utilizing parking facilities. This research uses a normative legal method and considers both statutory and conceptual approaches to investigate key legal documents such as the Civil Code and Law No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection. The findings reveal that exoneration clauses inscribed on parking tickets lack juridical justification, as they contravene Article 18 of the Consumer Protection Law and engender an inequitable contractual relationship between the parties. These clauses weaken the consumer’s position by eliminating the right to compensation and contradict the principle of the deposit agreement, which requires operators to maintain the security of consumers’ vehicles.