Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.165
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) International Journal of Science and Society (IJSOC) Journal of Law, Poliitic and Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Dinamika Hukum Dan Masyarakat Journal of Innovative and Creativity Journal of Transcendental Law Palangka Law Review
Ivans Januardy
Universitas Palangka Raya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Illegal Trade of Traditional Alcoholic Beverage (Tuak) within the Jurisdiction of Lamandau Police Resort Edy Conceciao, Michael; Kristanto, Kiki; Januardy, Ivans
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2376

Abstract

The illegal trade of traditional alcoholic beverage tuak in the jurisdiction of Lamandau Police Department, Central Kalimantan, reflects a complex socio-legal phenomenon, especially when local cultural practices intersect with formal legal systems. Once a cultural symbol in Dayak society, tuak has transformed into an unregulated commercial commodity, contributing to rising crime rates, public disorder, and health risks. This study employs a juridical-empirical and descriptive-analytical approach to examine the effectiveness of law enforcement against illegal tuak distribution. Findings indicate that weak regulatory oversight, the absence of specific local regulations, and strong cultural acceptance are key obstacles in controlling its spread. This article recommends the establishment of a Local Regulation (Peraturan Daerah) grounded in restorative justice, cross-sectoral collaboration, and community-based educational strategies rooted in local wisdom to address the issue comprehensively.
Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perusakan Fasilitas Umum dalam Demonstrasi untuk Menjaga Keseimbangan antara Kebebasan Sipil dan Ketertiban Sosial Mantikei, Cindi Kristian; Januardy, Ivans; Nugraha, Satriya
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4203

Abstract

Demonstrasi merupakan salah satu wujud nyata dari kebebasan berekspresi dan hak untuk menyampaikan pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Namun, dalam praktiknya, demonstrasi di Indonesia kerap diwarnai dengan tindakan perusakan fasilitas umum yang memunculkan dilema antara perlindungan kebebasan sipil dan pemeliharaan ketertiban sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana mengenai perusakan fasilitas umum dalam konteks demonstrasi, mengidentifikasi problematika penegakan hukumnya, serta merumuskan arah reformulasi kebijakan hukum pidana yang ideal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap ketentuan KUHP, UU No. 9 Tahun 1998, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam membedakan peserta demonstrasi damai dan pelaku anarkis, serta kecenderungan aparat dalam melakukan kriminalisasi secara kolektif. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan hukum pidana diperlukan dengan menekankan prinsip pertanggungjawaban individual, penerapan restorative justice terhadap kerugian material, serta adopsi praktik internasional yang lebih humanis dan proporsional. Reformulasi ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan sipil dan ketertiban sosial dalam negara hukum demokratis.
Tinjauan Yuridis terhadap Dampak Lingkungan dan Tata Ruang Akibat Pendirian Tambak Udang Vaname di Desa Sungai Tabuk, Kabupaten Sukamara Erlangga, Duta; Januardy, Ivans; Nugraha, Satriya
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4287

Abstract

Pendirian tambak udang vaname di Desa Sungai Tabuk, Kabupaten Sukamara, merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang berkembang pesat seiring meningkatnya permintaan pasar global terhadap komoditas perikanan. Namun, kegiatan ini juga menimbulkan permasalahan hukum dan lingkungan, khususnya terkait kepatuhan terhadap ketentuan perizinan berbasis risiko, kesesuaian tata ruang wilayah, serta dampak ekologis berupa pencemaran dan kerusakan ekosistem. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan dukungan data empiris, melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, serta evaluasi kritis terhadap regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian lokasi tambak dengan RTRW Kabupaten Sukamara, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dan pengawasan lingkungan. Kondisi tersebut menimbulkan potensi ketidakpastian hukum, konflik sosial, serta ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme perizinan, harmonisasi regulasi pusat dan daerah, serta peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan. Dengan demikian, pengelolaan tambak udang vaname perlu diarahkan pada model pembangunan yang berorientasi pada kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Co-Authors Abditama, Marcel Ali, Nuraliah Ananta, Helga Citta Andika Wijaya Andika Wijaya, Andika Arifudin arifudin Aster Yansen Basah, Desty Bangas, Karlinae D Bobby Thyas Erlangga De Aprilia, Desti Deddy Winarwan Edy Conceciao, Michael Erlangga, Duta Etriani, Etriani Evi F. Martono, Yacob Farina, Thea Frima Klin Karlinae D. Bangas Kiki Kristanto Kirstanto, Kiki Kristanto, Kiki Kristian Mantikei, Cindi Kristian Nina Seftiana Novea Elysa Wardhani Pahrina Putri, Anggelia Widya Rina Astuti Rizki Setyobowo Sangalang Ronggo Wicaksono, Restu Rumahorbo, Veni Theresya Fortuna Rustianto, Maulana Yusuf SALSABILA, ANNISA Salsabila, Marisa Sari, Teresa Indah Puspita Satriya Nugraha Sibot, Yessiarie Silvany Simanjuntak, Manat Sudiarti, Elin Suriansyah Murhaini Susanti, Deva Thea Farina Valensia, Helena Valentia, Ennisa Vleotri, Ribka Wahyudi, Fachriannur Wulandari, Vicka Prama Yestati, Ariani