Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Penyebab Penutupan Gedung Centre Point di Medan Akibat Tunggakan Pajak Rp 250 Miliar dan Pelanggaran IMB Ditinjau dari Hukum Pajak Sitohang, Agung Torang; Pasaribu, Yana Sebha; Batu, Dewi Pika Lbn; Wahyudi, Arief
Journal of Management Accounting, Tax and Production Vol 2, No 2 (2024): September 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mantap.v2i2.2917

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kasus penutupan Gedung Centre Point di Medan yang disebabkan oleh tunggakan pajak sebesar Rp 250 miliar dan pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari perspektif hukum pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber pustaka, termasuk bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perusahaan perpajakan, dan peraturan relevan lainnya. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku, makalah, artikel, dan jurnal, serta bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menjadi sumber data yang dianalisis. Dalam melakukan analisis, peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber pustaka untuk memahami konsep-konsep hukum yang terkait dengan kewajiban perpajakan dan regulasi pembangunan. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder digunakan untuk mendukung pemahaman tentang dampak serius dari pelanggaran IMB dan tunggakan pajak terhadap kewajiban perpajakan dan kelangsungan properti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan IMB dan kewajiban perpajakan sangat penting dalam menjaga stabilitas properti dan mematuhi regulasi yang berlaku. Analisis mendalam terhadap bahan hukum primer dan sekunder memberikan wawasan yang berharga mengenai kompleksitas hubungan antara kewajiban pajak properti, peraturan pembangunan, dan penegakan hukum dalam konteks kasus penutupan Gedung Centre Point di Medan.

Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Delisya Fransiska Simamora; Arief Wahyudi
AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation Vol 1, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/arrumman.v1i2.4212

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di Desa Medan Estate. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Medan Estate, Kasi Pemerintahan Desa Medan Estate, Kasi Kebersihan Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kepala Bidang Pengendali Dampak Lingkungan DLH Kabupaten Deli Serdang. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masalah pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di Desa Medan Esate masih belum berjalan dengan efektif. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum preventif dan represif, namun jika dihubungkan dengan peraturan yang berlaku dalam Perda Kabupaten Deli Serdang No. 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah bahwa tindakan yang dilakukan masih belum optimal, dimana penerapan dan penegakan hukum yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Akibatnya, sanksi yang dijatuhkan tidak mampu memberikan efek jera kepada pelanggar. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum yaitu: Pertama, faktor sarana atau fasilitas yang belum memadai seperti bank sampah dan TPS. Kedua, faktor rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah yang baik serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dan terlibat untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA MIGRAN DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI DIRI SENDIRI DALAM KONFLIK KETENAGA KERJAAN INDONESIA Wahyudi, Arief; Fibriasari, Hesti; Syahputra, Ricky Andi; Anastasya Sihaloho, Oksari; Riyanto, R Benny; Prajanti, Sucihatiningsih Dian Wisika; Hastihamira, Mira
Batara Wisnu : Indonesian Journal of Community Services Vol. 4 No. 3 (2024): Batara Wisnu | September - Desember 2024
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bw.v4i3.275

This research aims to generally address the continuously increasing number of Indonesian migrant workers in Malaysia. Illegal Indonesian migrant workers in Malaysia are vulnerable to exploitation, abuse, and legal violations. The lack of understanding of immigration laws and legal protections can make them more vulnerable to adverse situations. Therefore, basic legal education and skills for illegal immigrant workers become important to enhance protection and social integration for these illegal migrant workers. The profile of the area where the service will take place is the Consulate General of the Republic of Indonesia (KBRI) in Malaysia. The Indonesian Consulate General (KBRI) is located at No.46, Jl. Taat, Off Jalan Tun Abdul Razak 80100 Johor Bahru, Johor Malaysia. The goal of the community partnership program for illegal Indonesian migrant workers in Malaysia is to provide basic knowledge about employment, including rights and obligations as citizens, so that they can anticipate potential conflicts arising from their illegal status. The stages of legal education and skills begin with socializing Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers, providing soft skills training in language proficiency, and skills in the field of science

MUTUAL MODERASI KEBERAGAMAN SEBAGAI PRAKTIK BAIK MENUJU SEKOLAH RAMAH ANAK DI SMP SWASTA AL-WASLIYAH KECAMATAN MEDAN SUNGGAL KOTA MEDAN Baiduri, Ratih; Wahyudi, Arief; Damanik, M.Ridha; Jamaludin, Jamaludin; Anastasya Sihaloho, Oksari
Batara Wisnu : Indonesian Journal of Community Services Vol. 4 No. 3 (2024): Batara Wisnu | September - Desember 2024
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bw.v4i3.276

The goal of the Community Partnership Program (PKM) is to generally respond to the circular on the child-friendly school program from the Medan City Government's Department of Education and Culture through mutual moderation as a good practice towards the child-friendly school program. The profile of the area where the service location is situated is Lalang Village, Medan Sunggal District, Medan City, covering an area of approximately 125 hectares. This village serves as the western gateway to Medan City and is traversed by the Trans-Sumatra Highway. Administratively, Lalang Village consists of 13 neighborhoods. Al-Wasliyah Middle School becomes the partner location for this community program activity. The potential problems found at the junior high school/equivalent education level are intolerance, bullying, and child violence. The solution offered through mutual moderation of diversity towards child-friendly schools makes Medan City a safe and comfortable place for every student by prioritizing tolerance, harmony, and comfort, which are the foundations of mutual moderation in good practices. Encouraging parental involvement in the children's education process, as well as giving special attention to the emotional and social well-being of the students. The method used involves systematic and coherent stages starting from data collection, socialization, education (FGD, research, and study visits), training, and mentoring. (monitoring dan evaluasi). Mutual moderation (or joint moderation) in the context of Child-Friendly Schools can be an effective approach to addressing problems, achieving common goals, and maintaining a positive environment. Through these steps, the process of mutual moderation can become an effective tool for achieving and maintaining a Child-Friendly School environment. It involves active collaboration and positive contributions from all stakeholders

PRAKTIK BAIK DEMOKRASI BERKARAKTER MELALUI PROJEK PROFIL PELAJAR PANCASILA DI SMA GADJAH MADA KOTA MEDAN Jamaludin; Wahyudi, Arief; Batu, Dewi Pika Lumban Batu; Sihaloho, Oksari A Sihaloho
JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Vol 7 No 2 (2023): Volume 7 Nomor 2 Edisi Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31571/jpkn.v7i2.7639

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik demokrasi yang positif dalam menerapkan profil pelajar Pancasila. Program kurikulum "Merdeka Belajar" melibatkan enam indikator dalam memperkuat pembelajaran yang lebih fokus pada nilai-nilai, sikap, dan perilaku. Indikator tersebut mencakup keyakinan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sikap yang luhur; kemandirian; semangat gotong royong; penerimaan terhadap keberagaman global; kemampuan berpikir kritis; dan kreativitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dan partisipan berperan sebagai sumber data, dan studi literatur juga digunakan untuk memperkuat hasil dan kesimpulan melalui triangulasi data. SMA Gadjah Mada berupaya menerapkan pendekatan pembelajaran yang inklusif dan mengembangkan karakter pelajar Pancasila melalui kurikulum merdeka belajar dan projek profil pelajar Pancasila. Praktik demokrasi berkarakter terlihat dalam berbagai aspek kehidupan di sekolah, termasuk dalam kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, dan pengambilan keputusan bersama. Meskipun terdapat kendala dalam penyesuaian kurikulum merdeka secara utuh namun sekolah tetap berkomitmen untuk memberikan pembinaan dan kesempatan kepada siswa dalam mengembangkan potensi mereka secara holistic secara optimal dalam capaian profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang maha esa dan berakhlak mulia; mandiri; gotong royong; berkebhinekaan global; berpikir kritis;dan kreatif.

Peran BPJS Kesehatan Dalam Memenuhi Hak Atas Pelayanan Kesehatan bagi Warga Masyarakat Kota Medan Berdasarkan Undang Undang 24 Tahun 2011 Sandika, Ira; Wahyudi, Arief
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5951

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BPJS Kesehatan dalam memenuhi hak atas pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat Kota Medan serta apa hak pelayanan kesehatan yang seharusnya masyarakat dapatkan sebagai penerima bantuan kesehatan BPJS dalam memenuhi hak atas pelayanan kesehatan masyarakat Kota Medan. Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara serta observasi dengan informasi dari staff atau pegawai BPJS kota Medan. Serta analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Tanggung Jawab BBPOM Kota Medan dalam Mengatasi Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat Simatupang, Adella Rahmadhita; Wahyudi, Arief
Indonesian Journal of Education and Development Research Vol 3, No 2 (2025): Juli 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/ijedr.v3i2.6578

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengkaji kontribusi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Medan dalam menanggulangi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia. 2) Mengkaji tingkat upaya perlindungan yang dilakukan oleh BBPOM Kota Medan untuk mencegah masyarakat menggunakan obat tradisional yang mengandung bahan kimia. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Medan yang beralamat di Jalan Willem Iskandar No. 2 Pasar V. Penelitian ini menggunakan metodologi empiris dan kualitatif. Data primer dan data sekunder merupakan cara pengumpulan data yang digunakan. Sumber data sekunder adalah hasil penelusuran atau analisis berbagai sumber pustaka dan dokumen resmi yang berkaitan dengan kebutuhan data penelitian, sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh dari pengumpulan data primer diperoleh langsung dari tempat kejadian perkara melalui wawancara dengan narasumber. Berdasarkan hasil temuan penelitian, BBPOM Kota Medan bertugas melakukan tugas pengawasan berupa pengawasan pascapasaran dan evaluasi prapasaran. Kemampuan masyarakat dalam menanggulangi penyebaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia belum banyak berubah sebagai hasil dari berbagai inisiatif perlindungan yang dilaksanakan oleh BBPOM Kota Medan. Hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya kesadaran masyarakat bahwa tidak semua obat tradisional yang berlabel alami dan tidak memiliki efek samping yang berbahaya aman untuk dikonsumsi.

Tanggung Jawab BBPOM Kota Medan dalam Mengatasi Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat Simatupang, Adella Rahmadhita; Wahyudi, Arief
Indonesian Journal of Education and Development Research Vol 3, No 2 (2025): Juli 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/ijedr.v3i2.6578

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengkaji kontribusi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Medan dalam menanggulangi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia. 2) Mengkaji tingkat upaya perlindungan yang dilakukan oleh BBPOM Kota Medan untuk mencegah masyarakat menggunakan obat tradisional yang mengandung bahan kimia. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Medan yang beralamat di Jalan Willem Iskandar No. 2 Pasar V. Penelitian ini menggunakan metodologi empiris dan kualitatif. Data primer dan data sekunder merupakan cara pengumpulan data yang digunakan. Sumber data sekunder adalah hasil penelusuran atau analisis berbagai sumber pustaka dan dokumen resmi yang berkaitan dengan kebutuhan data penelitian, sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh dari pengumpulan data primer diperoleh langsung dari tempat kejadian perkara melalui wawancara dengan narasumber. Berdasarkan hasil temuan penelitian, BBPOM Kota Medan bertugas melakukan tugas pengawasan berupa pengawasan pascapasaran dan evaluasi prapasaran. Kemampuan masyarakat dalam menanggulangi penyebaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia belum banyak berubah sebagai hasil dari berbagai inisiatif perlindungan yang dilaksanakan oleh BBPOM Kota Medan. Hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya kesadaran masyarakat bahwa tidak semua obat tradisional yang berlabel alami dan tidak memiliki efek samping yang berbahaya aman untuk dikonsumsi.

Peran BPJS Kesehatan Dalam Memenuhi Hak Atas Pelayanan Kesehatan bagi Warga Masyarakat Kota Medan Berdasarkan Undang Undang 24 Tahun 2011 Sandika, Ira; Wahyudi, Arief
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5951

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BPJS Kesehatan dalam memenuhi hak atas pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat Kota Medan serta apa hak pelayanan kesehatan yang seharusnya masyarakat dapatkan sebagai penerima bantuan kesehatan BPJS dalam memenuhi hak atas pelayanan kesehatan masyarakat Kota Medan. Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara serta observasi dengan informasi dari staff atau pegawai BPJS kota Medan. Serta analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Efektivitas Prinsip 3R dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah : Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Dandi Putra Bintang; Arief Wahyudi
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 4 (2025): Desember : Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i4.7849

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Regional Regulation Number 4 of 2021 in waste management in Tanjung Selamat Village, Sunggal District, Deli Serdang Regency, and to identify factors influencing the success and failure of the 3R (Reduce, Reuse, Recycle) principle in the area. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. The research subjects included Village Officials, Community Self-Help Groups (KSM), and residents of Tanjung Selamat Village. The collected data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the implementation of the 3R principle in Tanjung Selamat Village has not been running optimally and still faces various obstacles. The effectiveness of waste management through the 3R approach is hampered by low community participation, limited facilities and infrastructure, weak supervision and law enforcement, and uneven socialization. However, several factors support the successful implementation of the 3R principle, such as the existence of continuous socialization and education activities, active involvement between the village government and local communities, the provision of supporting facilities, and the implementation of recycling programs by community groups. This study recommends increasing community participation, strengthening inter-agency coordination, and expanding outreach to ensure more effective and sustainable implementation of the 3R principles at the village level.

Title

Found 31 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 31 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 31 Documents
Search