Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.957
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Pagaruyuang Law Journal International Journal of Demos Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Randwick International of Social Science Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Teunuleh: The International Journal of Social Sciences Batara Wisnu : Indonesian Journal of Community Services SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Journal of Accounting Management Business and International Research JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education Innovative: Journal Of Social Science Research Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesian Journal of Education and Development Research Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Management Accounting, Tax and Production SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Journal of Health Education Law Information and Humanities Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ) NETIZEN (JOURNAL OF SOCIETY AND BUSSINESS)
Wahyudi , Arief
Universitas Negeri Medan
Religion Aerospace Engineering Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
Upaya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan Dalam Memenuhi Hak-Hak Pasien Peserta BPJS Kesehatan Sari, Della Septi; Wahyudi, Arief
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5144

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan dalam memenuhi hak-hak pasien peserta BPJS Kesehatan, serta apa saja kendala/hambatan dalam proses pelayanan kesehatan pada pasien peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan. Jenis penelitian ini yaitu deksriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan yaitu Tenaga Kesehatan RSUD Dr. Pirngadi dan Pasien Peserta BPJS Kesehatan. Kemudian teknik analisis data dalam penelitan ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan dalam memenuhi hak-hak pasien peserta BPJS menunjukkan komitmen yang tinggi baik dari segi layanan medis maupun fasilitas yang disediakan. Upaya yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan dalam pemenuhan hak-hak pasien peserta BPJS Kesehatan terlihat dari dimensi-dimensi dalam pelayanan seperti menyediakan jaminan akses layanan kesehatan, penerapan empati dalam pelayanan, kehandalan dalam penyediaan layanan medis, ketanggapan terhadap kebutuhan pasien, dan bukti fisik sarana dan prasarana yang nyaman dan layak. Dari beberapa upaya yang telah dilakukan pihak rumah sakit, banyak pasien merasa puas akan pelayanan yang diberikan namun meskipun begitu masih ada juga sebagian kecil ditemukan keluhan-keluhan yang menyebabkan rasa ketidakpuasan pasien. Adapun Faktor penghambat dalam upaya pemenuhan hak-hak pasien peserta BPJS Kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan  yaitu: Pertama, faktor keterbatasan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat dan tenaga medis lainnya. Kedua, faktor keterbatasan waktu pelayanan seperti durasi pelayanan yang dibatasi dan respon terbatas pada layanan. Dan terakhir, faktor keterbatasan sumber daya seperti obat-obatan dan bahan medis.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penelantaran oleh Orangtua Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Kota Medan) Pinem, Veronika; Wahyudi, Arief
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15176

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum  terhadap anak sebagai korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta bagaimana peran Lembaga Perlindungan Anak, peran Dinas Sosial dan peran Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Medan dalam hal anak terlantar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, yaitu menelaah pengaturan hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penelantaran anak. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dan observasi dengan informan yaitu Pembimbing Kemasyarakatan di kantor lembaga perlindungan anak, Katim Bidang Rehabilitasi Sosial (anak dan lansia di luar panti) Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Medan.  Kemudian teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perlindungan hukum terhadap anak terlantar sebagai korban penelantaran oleh orang tua maupun pihak yang tidak bertanggung jawab didapatkan setelah melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib. Pelaporan anak terlantar sulit dilakukan karena kurangnya kepedulian masyarakat Kota Medan terkait anak terlantar di jalanan. Sampai saat ini wilayah kota medan belum dapat dikatakan Kota layak anak. Pemerintah dalam hal ini, Lembaga Pelindungan Anak, Dinas Sosial dan Satpol PP telah membuat berbagai program terkait anak terlantar. Meski demikian masyarakat Kota Medan enggan untuk terlibat sehingga sulit untuk meniadakan anak terlantar dalam mendapatkan hak-hak anak. Untuk itu sebaiknya program sosialisasi dan edukasi dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan seluruh organisasi kemasyarakatan di setiap daerah di Kota Medan.
Peran Komunitas Pandawara dalam Mengantisipasi Pencemeran Lingkungan Hidup Tamba, Relly; Roland Prawyra Sitorus, Hizkia; Situmorang, Lennai; Wahyudi, Arief; Ibrahim, Maulana
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v2i2.584

Abstract

Abstract This research aims that researchers use are to find out the role of Pandawara in anticipating environmental pollution, educating the public about environmental pollution and its impact on health, inviting the public to help each other in maintaining a clean and healthy environment, giving appreciation to Pandawara Group for its performance and good intentions in carrying out clean-up actions, seeing Pandawara Group's strategy in the way they invite the public to take clean action together. The research method used by researchers is the method in this article using library research, which is a method of collecting data by understanding and studying theories from various literatures related to the research. There are four stages of library study in research, namely preparing the necessary equipment, preparing a working bibliography, organizing time and reading or recording research materials. The conclusion of the impact of household waste on environmental pollution, especially on water and soil quality around landfills, shows that this problem has a significant impact on environmental sustainability, human health, and plant fertility. Organic waste, plastics, and electronic waste are the main sources of such pollution. To address this, effective waste management measures such as waste reduction, recycling, waste segregation, and proper disposal should be implemented. Keywords: Pandawara, environment, living, pollution Abstrak Penelitian ini bertujuan yang peneliti gunakan adalah mengetahui peran pandawara dalam mengantisipasi pencemaran lingkungan hidup, mengedukasi masyarakat akan pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi Kesehatan, mengajak masyarakat untuk saling membantu dalam menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat, memberikan apresiasi kepada Pandawara Group atas kinerja dan niat baiknya dalam melakukan aksi bersih-bersih, melihat strategi Pandawara Group dalam cara mereka mengajak masyarakat untuk melakukan aksi bersih bersama. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Kesimpulan dari dampak sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan, khususnya terhadap kualitas air dan tanah di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA), menunjukkan bahwa masalah ini memiliki dampak signifikan terhadap kelestarian lingkungan, kesehatan manusia, dan kesuburan tanaman. Sampah organik, plastik, dan sampah elektronik menjadi sumber utama pencemaran tersebut. Untuk mengatasi hal ini, langkah-langkah pengelolaan sampah yang efektif seperti pengurangan sampah, daur ulang, pemilahan sampah, dan pembuangan yang benar harus diterapkan. Kata kunci : Pandawara, lingkungan, hidup, pencemaran
Peningkatan Kesadaran Hukum bagi Guru PPKn untuk Mewujudkan Sekolah Sadar HAM Di SMAS Gajah Mada Kota Medan Wahyudi, Arief; Hadiningrum, Sri; Ibrahim, Maulana; Iqbal, M.; Sihaloho, Oksari
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 2 (2025): JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/raf6jh61

Abstract

Pendidikan Hak Asasi Manusia HAM merupakan pilar fundamental dalam sistem pendidikan nasional yang bertujuan membentuk warga negara yang demokratis dan beradab Sekolah sebagai institusi pendidikan formal memegang peranan strategis dalam internalisasi nilai nilai HAM Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn berada di garda terdepan dalam proses ini di mana kesadaran hukum mereka menjadi faktor penentu efektivitas pembelajaran dan pembudayaan HAM di lingkungan sekolah Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi peningkatan kesadaran hukum bagi guru PPKn serta perannya dalam mewujudkan konsep Sekolah Sadar HAM di SMAS Gajah Mada Kota Medan Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus Pengumpulan data dilakukan melalui observasi wawancara mendalam dengan guru PPKn kepala sekolah dan siswa serta studi dokumentasi terhadap perangkat pembelajaran dan kebijakan sekolah Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum guru PPKn memiliki korelasi positif yang signifikan dengan kemampuan mereka dalam mengintegrasikan prinsip prinsip HAM ke dalam proses belajar mengajar serta dalam menangani potensi pelanggaran hak di kalangan siswa Ditemukan bahwa pemahaman guru yang belum komprehensif terhadap peraturan perundang undangan terkait HAM dan perlindungan anak secara langsung Namun tantangan seperti keterbatasan akses terhadap pelatihan hukum kontemporer dan kurangnya forum diskusi profesional masih menjadi kendala Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kesadaran hukum bagi guru PPKn bukan hanya sekadar pelengkap kompetensi melainkan sebuah kebutuhan mendesak urgensi untuk mengakselerasi terwujudnya Sekolah Sadar HAM Diperlukan adanya program pengembangan profesional berkelanjutan yang terstruktur bagi guru untuk memperkuat basis pengetahuan hukum mereka demi menciptakan generasi yang sadar dan menjunjung tinggi hak asasi manusia< p>
KEPATUHAN PAJAK DI SEKTOR UMKM BERDASARKAN UU NO 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Gryani Elisabeth Purba; Santiana Siboro; Depi Yohana Manurung; Dewi Pika Lumban Batu; Arief Wahyudi
NETIZEN: JOURNAL OF SOCIETY AND BUSSINESS Vol. 2 No. 6 (2025): JUNI
Publisher : CV. ADIBA AISHA AMIRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) have become a major part of the Indonesian economy. This business sector shows great potential to make a significant contribution. The annual increase in the number of MSMEs provides an opportunity for the government to focus its attention on this sector in order to increase tax revenue. The results of this study indicate that Tax Understanding, Tax Incentives, and Taxpayer Awareness have a significant positive influence on Tax Compliance for Micro, Small, and Medium Enterprises. Tax Understanding has a significant positive impact on tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises. In addition, tax incentives and taxpayer awareness also have a significant positive influence on tax compliance for the micro, small, and medium enterprise sector. In mid-July 2013, the government issued a policy regulating special treatment regarding income tax for small, micro, and medium enterprises. This policy is known as Government Regulation No. 46 of 2013. This policy was designed to simplify tax obligations for taxpayers. Under this policy, taxpayers no longer need to calculate their profits, as the tax payable is directly calculated at 1% of total turnover. Small and medium enterprises play a significant role in Indonesia's economy; however, they still face several challenges in their development, such as market uncertainty, business sustainability, and unclear accounting systems. It is hoped that awareness, knowledge, and understanding of taxpayers regarding PP No. 46 of 2013 will improve their compliance in paying taxes, while penalties aim to encourage the public to comply and fulfil their tax obligations. Additionally, the quality of services provided by tax authorities also needs to be improved to encourage tax compliance. The purpose of this study is to determine the extent to which MSME actors are aware of, understand, and know about PP No. 46 of 2013, penalties, and service quality.
Revocation of Political Rights of Corruptors from a Human Rights Perspective in the Indonesian Legal System Nur Arba Asari; Ramsul Nababab; Windawati Pinem; Arief Wahyudi; Sri Hadiningrum
Jurnal Kewarganegaraan Vol 10 No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine how the additional sanction of revocation of political rights for convicted corruptors is applied in court. A person declared a convicted corruptor faces an additional sanction in the form of revocation of political rights to hold public office. The research method in this study is normative juridical, which aims to analyze legal regulations. This type of research is analytical, descriptive legal research, which aims to systematically describe the legal facts, legal regulations, and legal implementation related to the revocation of political rights from a human rights perspective in the Indonesian legal system. The results of this study indicate that the application of revocation of political rights for corruptors in court is not evenly distributed in all corruption cases. One contributing factor is the judge's consideration in maintaining the existence of human rights. In addition, this study found that the revocation of political rights for corruptors has a clear legal basis, but its application is not yet consistent, so clear guidelines regarding legal regulations are needed.
Implementasi Program Roots Anti Perundungan di SMK Negeri 3 Pematangsiantar Istiqomatuddiniyyah Panggabean; Arief Wahyudi
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 4 No. 7 (2025): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Juli 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v4i7.4275

Abstract

The Roots Anti-Bullying Program is a peer-based bullying prevention initiative developed by Puspeka-Kemendikbudristek in collaboration with UNICEF, focusing on the formation of student change agents as drivers of healthy interaction within schools. This study aims to describe the implementation and impact of the Roots Anti-Bullying Program at SMK Negeri 3 Pematangsiantar. It employs a qualitative case study method, grounded in George C. Edwards III's policy implementation theory. The research was conducted at SMK Negeri 3 Pematangsiantar, with informants including guidance and counseling teachers, teacher representatives, teacher facilitators, parents, change agents, and student representatives from various grades and majors. Data collection involved both primary and secondary sources. Data analysis followed the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that (1) the program was implemented systematically, with stages including facilitator training, school environment surveys, recruitment of change agents, training of change agents, and the culminating event known as Roots Day; and (2) the program's impact included a decrease in verbal bullying behavior, increased social awareness, and enhanced empathy among students.
Ketersediaan Permukiman Layak di Kelurahan Bagan Deli Kota Medan Ditinjau dari Undang-Undang Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Sarah Lestari Tampubolon; Reh Bungana Beru Perangin angin; Majda El Muhtaj; Dewi Pika Lumban Batu; Arief Wahyudi
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 4 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v4i1.8322

Abstract

Kawasan permukiman adalah kawasan yang mencakup daerah perkotaan maupun perdesaan. Kawasan permukiman juga dapat diartikan sebagai lingkungan tempat tinggal dan melakukan segala kehidupan masyarakat. Kawasan permukiman tidak hanya berbicara mengenai suatu bangunan yang ditempati, akan tetapi juga berbicara mengenai infrastruktur, sarana, prasarana dan aspek sosial lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang melihat secara langsung suatu fenomena sedang terjadi, biasanya dalam metode penelitian tersebut dilakukan terjun langsung ke lapangan dan mengambil beberapa sumber informan untuk diwawancarai, mengandalkan beberapa artikel, jurnal, dan buku untuk semakin memperkuat argumentasi yang akan dituang kedalam laporan, serta membuat sesi dokumentasi menjadi bukti bahwa penelitian dilakukan dengan sebaik-baiknya tanpa ada manipulasi data yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang terjalinnya kerjasama dan komunikasi yang baik antara Pemerintah dan Masyarakat. Hal ini didasarkan pada hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa esksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak selaras atau tidak sejalan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Pemerintah menawarkan beberapa program seperti pembangunan tanggul dan relokasi wilayah ke tempat yang lebih layak untuk dihuni. Namun, masyarakat menolak program atau kebijakan tersebut dianggap menghambat proses kehidupan mereka yang sebagian besar masyarakat Kelurahan Bagan Deli memiliki mata pencaharian sebagai nelayan.
Illegal Access Melalui Metode Phising Pada Platform Transaksi Digital Cryptocurrency Dalam Perspektif KUHP Baru dan Undang-Undang ITE Taufiq Ramadhan; Arief Wahyudi; Dewi Pika Lbn Batu
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7142

Abstract

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami keadaan darurat dalam hal kejahatan siber. Hal ini terlihat pada peningkatan yang signifikan kasus kejahatan siber yang dirilis oleh Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2022 hingga 2025. Salah satu jenis kejahatannya adalah akses ilegal melalui metode phising pada plaltform transaksi digital cruptocurrency. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk phising sebagai modus operandi yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang dihimpun melalui direktori putusan mahkamah agung dan menganalisis perbuatannya dalam perspektif KUHP Baru dan UU ITE. Kasus ini menarik untuk diulas secara mendalam melalui analisis hukum yang komprehensif dan bersifat normatif. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pertama terdapat berbagai bentuk dan modus operandi phising yang dilakukan oleh pelaku kejahatan akses ilegal sebagaimana dihimpun dari direktori putusan mahkamah agung yaitu phising melalui email palsu, phising tool kit, phising menyertakan virus malware, vandalisme cash phising, dan script jebakan. Kedua, dalam perspektif Undang-Undang ITE, akses ilegal dengan metode phising yang menimbulkan kerugian diatur dalam Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 36 ayat (2) jo. Pasal 51 ayat 2. Materi hukum dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memisahkan rumusan pasal perilaku kejahatan, akibat yang ditimbulkan, sanksi dan unsur-unsur kejahatannya berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang lebih efisien karena dalam 1 pasal mengandung rumusan perbuatan, perilaku, akibat dan sanksi pidana sekaligus. Dalam KUHP baru, akses ilegal dengan metode phising diatur pada Pasal 332.
Dampak Kebijakan Pemerintah Mengenai Pelarangan Thrifting Terhadap Penjualan Pakaian Bekas di Kota Medan Ivana Theo Philia; Reh Bungana Beru Pa; Yakobus Ndona; Arief Wahyudi; Taufiq Ramadhan
ijd-demos Volume 8, Issue 2 (2026)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya aktivitas thrifting dan perdagangan pakaian bekas di Pasar Sambu dan Pasar Melati Kota Medan di tengah penerapan kebijakan pemerintah mengenai larangan impor pakaian bekas yang diperketat melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang pemerintah menetapkan kebijakan pelarangan thrifting, mengkaji dampaknya terhadap pelaku usaha dan konsumen pakaian bekas di Kota Medan, serta mengetahui strategi pemerintah dalam menyediakan kebijakan transisi bagi pelaku usaha yang terdampak. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan thrifting dilatarbelakangi oleh tiga pertimbangan utama, yaitu perlindungan industri tekstil dalam negeri, perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko pakaian bekas impor, serta penertiban arus perdagangan ilegal. Dampak kebijakan mencakup penurunan pasokan stok barang, berkurangnya jumlah pembeli sebesar 30 hingga 50 persen, dan penurunan omzet pedagang antara 10 hingga 75 persen, serta terbatasnya akses konsumen berpenghasilan rendah terhadap pakaian terjangkau. Sementara itu, strategi transisi pemerintah masih bersifat umum berupa imbauan beralih ke pakaian preloved lokal dan pemanfaatan platform digital, tanpa disertai program pembinaan khusus bagi pedagang terdampak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan pelarangan thrifting memiliki dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya perlu disertai program transisi terstruktur, pendampingan usaha yang tepat sasaran, dan sosialisasi langsung kepada pedagang agar kebijakan dapat berjalan secara adil dan mencerminkan prinsip negara kesejahteraan. Kata kunci: kebijakan pemerintah, larangan thrifting, penjualan pakaian bekas.   Abstract This study was motivated by the widespread practice of thrifting and the trade of second-hand clothing in Sambu Market and Melati Market, Medan City, amidst the implementation of government policies prohibiting the importation of used clothing, as reinforced through Minister of Trade Regulation Number 47 of 2025. The study aims to analyze the rationale behind the government's policy on banning thrifting, examine its impacts on second-hand clothing traders and consumers in Medan City, and identify the government's transition strategies for businesses affected by the policy. This research employed a descriptive qualitative approach with a normative-empirical research design. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and subsequently analyzed using the Miles and Huberman interactive analysis technique, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the policy prohibiting thrifting is based on three primary considerations: protecting the domestic textile industry, safeguarding public health from the risks associated with imported used clothing, and regulating illegal trade activities. The impacts of the policy include a decline in merchandise supply, a reduction in the number of customers by approximately 30 to 50 percent, and a decrease in traders’ revenues ranging from 10 to 75 percent. Additionally, the policy has limited access to affordable clothing for low-income consumers. Meanwhile, the government’s transition strategy remains relatively general, consisting primarily of recommendations to shift toward locally sourced preloved clothing and the utilization of digital platforms, without the provision of specific assistance or capacity-building programs for affected traders. The study concludes that although the thrifting prohibition policy has a strong legal foundation, its implementation should be accompanied by structured transition programs, targeted business assistance, and direct outreach to traders to ensure that the policy is implemented fairly and reflects the principles of a welfare state. Keywords: government policy, thrifting prohibition, second-hand clothing trade.
Co-Authors Abdinur Batubara Adelina M. Aritonang AISYAH, JIHAN Anastasya Sihaloho , Oksari Anastasya Sihaloho, Oksari Batubara , Abdinur Batubara, Abdinur Damanik, M.Ridha Dandi Putra Bintang Debyana Debyana Delisya Fransiska Simamora Deny Setiawan Depi Yohana Manurung Dewi Pika Lbn Batu Dewi Pika Lumban Batu Batu Enjelina Flora Sihotang Ervan Ginting Farihah, Farihah Fazli Rachman Ginting, Eka Zefanya Gryani Elisabeth Purba Hadiningrum, Sri Hastihamira, Mira Hastuti, Pebri Hesti Fibriasari Ibrahim, Maulana Istiqomatuddiniyyah Panggabean Ivana Theo Philia JAMALUDIN Jamaludin Jamaludin . Liber Siagian M. Iqbal, Lc., M.Ag Majda El Muhtaj Martua Felix Jonatan Simanullang Maryatun Kabatiah Maryatun Kabatian Muhammad Fahmi Siregar Ndona, Yakobus Nisa Andriani Regar Novida Yenni Nur Arba Asari Nur Wida Yani Oksari A Sihaloho Sihaloho Oksari Anastasya Sihaloho Parlaungan G Siahaan Parlaungan Gabriel Siahaan Pasaribu, Yana Sebha Pinem, Veronika Prayetno Prayetno Rachman, Fazli Ramsul Nababab Ramsul Nababan Ratih Baiduri, Ratih Reh Bungana Beru PA Reh Bungana Beru Perangin angin Reh Bungana Beru Perangin-angin Riyanto, R Benny Roland Prawyra Sitorus, Hizkia Sandika, Ira Santiana Siboro Sarah Lestari Tampubolon Sari, Della Septi Sihaloho, Oksari Sihaloho, Oksari A Sihaloho Simatupang, Adella Rahmadhita Siti Nur Diah Sitohang, Agung Torang Situmorang, Lennai Sri Hadiningrum Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti Surya Dharma Syahputra, Ricky Andi Tamba, Relly Taufiq Ramadhan Windawati Pinem Yusna Melianti