Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI PELATIHAN BERBASIS TEKNOLOGI DALAM PRAKTIK KERJA GURU DI SDN KOLURSARI I BANGIL Sofiyatuz Zahroh; Suyanto Suyanto; A. Faizin
Jurnal Manajemen Pendidikan Vol. 11 No. 1 (2026): Regular Issue
Publisher : STKIP Pesisir Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34125/jmp.v11i1.1169

Abstract

Objective: This study aims to analyze the implementation of technology-based training in teachers’ professional practices at SDN Kolursari I Bangil and to understand its impact on improving teachers’ pedagogical competence and professionalism. The issue explored arises from the urgent need for digital adaptation in primary education, particularly amid limited resources and technological literacy in semi-urban schools. This research employed a qualitative approach using a case study design, allowing for an in-depth exploration of teachers’ real-life experiences in applying the outcomes of technology training. Data were collected through semi-structured interviews, participatory observations, and document analysis, involving three key participants: Nur Lailah (Grade 1 Teacher), Suhartono (Grade 5 Teacher), and Bahrul Ulum (Grade 6 Teacher). The findings revealed five main themes: (1) increased digital awareness and teacher motivation, (2) limited infrastructure and time constraints in technology implementation, (3) collaboration among teachers as a form of professional support, (4) the need for post-training mentoring, and (5) pedagogical transformation toward interactive technology-based learning. The implementation of training effectively enhanced teachers’ ability to use digital media such as Wordwall, Quizizz, and Google Forms, although its effectiveness remains constrained by technical and institutional support.
EFEKTIVITAS PKB TERINTEGRASI (PUBLIKASI ILMIAH, KARYA INOVATIF, KOMUNITAS BELAJAR) TERHADAP KINERJA GURU DI SDN BANJARKEJEN PANDAAN Wanda Sulaksono; Suyanto Suyanto; A. Faizin
Jurnal Manajemen Pendidikan Vol. 11 No. 1 (2026): Regular Issue
Publisher : STKIP Pesisir Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34125/jmp.v11i1.1171

Abstract

Objective: This study aims to analyze the effectiveness of an integrated Continuous Professional Development (PKB) program which consists of scientific publication, instructional innovation, and professional learning communities in improving teacher performance at SDN Banjarkejen Pandaan. Using a qualitative design, the study employed observation, in-depth interviews, and documentation to explore teachers’ and school leaders’ experiences, perceptions, and professional practices. Thematic analysis was applied to identify patterns, meanings, and interrelations across PKB components within the framework of educational quality management. The findings indicate that scientific publication enhances teachers’ academic reflection by encouraging data-driven evaluation of instructional practices. Instructional innovation contributes to pedagogical adaptation, improving student engagement and classroom management effectiveness. Professional learning communities serve as collaborative spaces that support peer supervision, instructional dialogue, and collective improvement of practice. This study concludes that the effectiveness of PKB lies in the synergy among reflection, creativity, and collaboration. Practical implications highlight the need for structured mentoring in academic writing, strengthened documentation of instructional innovations, and consistent management of learning communities
STRATEGI MANAJEMEN PROGRAM LITERASI SEKOLAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIREJO BANGIL. Khoirin Nisak; Suyanto Suyanto; A. Faizin
Jurnal Manajemen Pendidikan Vol. 11 No. 1 (2026): Regular Issue
Publisher : STKIP Pesisir Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34125/jmp.v11i1.1179

Abstract

Objective: This study aims to analyze the management strategies of the school literacy program in improving educational quality at UPT SDN Kalirejo Bangil. The research explores how the four key management functions—planning, organizing, actuating, and controlling—are implemented to cultivate a sustainable literacy culture in a primary school setting. Employing a qualitative case study design, the study involved five key participants, including the principal and four teachers from different grade levels. Data were collected through in-depth interviews, participatory observations, and document analysis, and were examined using Miles and Huberman’s interactive model. The findings reveal four major themes: (1) literacy planning is carried out collaboratively and aligned with class needs; (2) the organizational structure supports program implementation through a clearly defined literacy team; (3) program execution includes various innovative activities such as 15-minute reading routines, reading journals, literacy boards, and book discussions; and (4) evaluation remains basic but is useful for monitoring students’ literacy progress. These findings highlight the importance of instructional leadership, teacher collaboration, and a supportive literacy environment. The study implies the need for enhancing teachers’ literacy competencies, increasing resource availability, and developing more systematic evaluation mechanisms.
Kedudukan Hukum Keluarga Tersangka Korupsi Apabila Meninggal Dunia Saat Proses Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Teguh Mulyo Utomo; Suyanto; Sylvia Setyoatmadj
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6853

Abstract

Penelitian hukum normatif ini mengkaji kedudukan hukum keluarga tersangka korupsi terhadap harta kekayaan tersangka yang diduga diperoleh melalui tindak pidana korupsi, ketika tersangka meninggal dunia dalam proses penyidikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan: (1) Bagaimana kedudukan hukum keluarga tersangka korupsi terhadap harta kekayaan tersangka yang disita apabila tersangka meninggal dunia saat penyidikan? (2) Bagaimana mekanisme hukum pengembalian kerugian negara dari hasil korupsi apabila tersangka utama telah meninggal dunia? Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan-undangan, kontekstual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa meninggalnya tersangka dalam proses penyidikan menghapuskan pertanggungjawaban pidana namun tidak secara otomatis menghapuskan pertanggungjawaban perdata atas pemulihan aset. Undang-Undang Tipikor dan prinsip pemulihan aset memungkinkan proses hukum terhadap harta warisan dan anggota keluarga yang menerima hasil tindak pidana korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi hukum untuk memberikan mekanisme prosedural yang lebih jelas dalam pemulihan aset pada kasus kematian tersangka, dengan menyeimbangkan hak-hak keluarga yang tidak bertanggung jawab dengan kewajiban negara untuk memulihkan hasil korupsi.
Asas Lex Certa Terhadap Perumusan Tindak Pidana Kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Steviano Enrico Arianto Putra; Abdul Basid; Suyanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6860

Abstract

Penelitian hukum normatif ini mengkaji apakah rumusan tindak pidana hidup bersama tanpa ikatan pernikahan dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memenuhi prinsip lex certa dan menjamin kepastian hukum. Studi ini membahas dua masalah inti: (1) Apakah frasa “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan” dalam Pasal 412 KUHP memenuhi standar lex certa dan menjamin kepastian hukum? (2) Apa implikasi yuridis dari ketidakjelasan normatif (norma yang kabur) dalam Pasal 412 KUHP terhadap perlindungan hak privasi dan penerapan hukum pidana sebagai ultimum remedium? Dengan menggunakan pendekatan konseptual, statutori, dan historis, analisis mengungkapkan bahwa frasa tersebut tidak memiliki parameter normatif yang jelas—tidak ada kriteria yang ditentukan untuk durasi, intensitas, atau bentuk hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan prinsip lex certa dan membuka pintu bagi interpretasi yang luas dan subjektif oleh penegak hukum, yang berisiko menyebabkan kriminalisasi berlebihan terhadap perilaku pribadi. Studi ini menyimpulkan bahwa Pasal 412 KUHP memerlukan reformasi normatif yang mendesak: definisi eksplisit dari frasa kuncinya, mekanisme pengawasan yudisial, dan penerapan prinsip ultimum remedium yang diperkuat untuk menyeimbangkan perlindungan norma moral dengan hak-hak individu dan jaminan privasi konstitusional. Penelitian hukum normatif ini mengkaji apakah perumusan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memenuhi asas lex certa dan menjamin kepastian hukum. Penelitian ini membahas dua pokok masalah: (1) Apakah frasa “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan” dalam Pasal 412 KUHP telah memenuhi asas lex certa dan menjamin kepastian hukum? (2) Bagaimana pengaruh yuridis kekaburan norma (vage norm) dalam Pasal 412 KUHP terhadap perlindungan hak atas privasi dan penerapan hukum pidana sebagai ultimum remedium? Dengan pendekatan konseptual, peraturan-undangan, dan analisis historis, menunjukkan bahwa frasa tersebut tidak memiliki parameter normatif yang jelas tidak terdapat kriteria yang tegas mengenai jangka waktu, intensitas, maupun bentuk hubungan kohabitasi. Kekaburan ini bertentangan dengan asas lex certa dan membuka ruang penafsiran yang luas dan subyektif oleh aparat penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap perilaku privat warga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 412 KUHP memerlukan normatif yang mendesak: definisi eksplisit terhadap frase kuncinya, mekanisme pengawasan yudisial, serta penegakan prinsip reformasi ultimum remedium guna menyeimbangkan perlindungan norma moral dengan hak individu dan jaminan privasi konstitusional.
Formulasi Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Joko Purwanto; Suyanto; Dinda Heidiyuan Agustalita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7185

Abstract

Asas Pertanggungjawaban Mutlak (strict liability) dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diproyeksikan sebagai instrumen pelindung masyarakat korban pencemaran. Namun, terdapat kelemahan struktural berupa kekaburan norma pada frasa “ancaman serius”, yang tidak memiliki parameter kuantitatif maupun kualitatif yang rigid. Penelitian hukum normatif ini bertujuan membedah implikasi yuridis dari kekaburan norma tersebut serta merumuskan rekonstruksi formulasi strict liability yang ideal di masa depan (ius constituendum). Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, penelitian ini menunjukkan bahwa kekaburan teks undang-undang mengakibatkan ketidakpastian hukum berupa disparitas putusan akibat tingginya subjektivitas hakim di pengadilan. Selain itu, korban tetap dibebani pembuktian hubungan kausalitas yang asimetris dan rumit. Hasil penelitian menunjukkan rekonstruksi Pasal 88 Undang-Undang PPLH dengan mengeliminasi frasa “ancaman serius” dan menggantinya dengan indikator objektif “pelanggaran baku mutu lingkungan”. Lebih lanjut, regulasi baru harus mengintegrasikan asas strict liability dengan mekanisme pembalikan beban pembuktian secara mutlak (reversal of burden of proof). Melalui formulasi ini, korporasi sebagai pembuat risiko wajib membuktikan tidak adanya hubungan kausal antara aktivitas industri mereka dengan kerugian yang diderita masyarakat demi mewujudkan keadilan ekologis yang substansial di Indonesia.
A Normative Legal Study on PELAJAR Design in Gresik Regency Suyanto Suyanto; Riski Dwi Prameswari; Devy Syanindita Roshida; Nafiatus Sintya Deviatin; Ika Ayudyanti; Anik Nur Kholifah; Tomi Indarto; Darin Farah Nabilah; Mohammad Setyo Puji Raharjo
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v8i1.8971

Abstract

This Normative Legal Study on PELAJAR (Peta Kebutuhan Pelatihan Kerja) Design in Gresik Regency examines the misalignment between national vocational paradigms and local industrial exigencies. Using statute and conceptual approaches, the study scrutinizes Presidential Regulation No. 68/2022 alongside regional mandates to identify regulatory gaps. Crucially, the quantitative metrics presented, such as the 60–65% efficacy rate, are normative analytical constructs reflecting the "degree of legal synchronization" rather than empirical statistical measurements. Findings reveal that the current PELAJAR design achieves only partial alignment, as centralized modules frequently marginalize hyperlocal imperatives such as petrochemical safety. This discrepancy creates a legislative vacuum that undermines the 60% local hiring quota mandated by Gresik's regulations, resulting in suboptimal labor absorption. The study concludes that the top-down framework risks normative obsolescence amidst regional expansion. Proposed reforms include institutionalizing a "Regional Synchronization Clause," introducing a "PELAJAR-Lokal Variant" with 40% of content customized, and implementing "Vocational Compliance Audits" under administrative court oversight. Such legislative restructuring is essential to transforming the PELAJAR blueprint into a dynamic instrument capable of achieving Indonesia's human capital vision within an 18-month roadmap.
Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Korupsi: Dampak terhadap Kepastian Hukum dan Due Process of Law Petir Dahsyat; Dwi Wachidiyah; Suyanto
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.1997

Abstract

Penanganan korupsi di Indonesia masih menghadapi persoalan tumpang tindih kewenangan penyidikan antara Kepolisian dan Kejaksaan. Tidak adanya batas kewenangan dan mekanisme koordinasi yang jelas berpotensi menimbulkan disharmonisasi kewenangan serta mengganggu kepastian hukum dan keadilan proses peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi antara Kepolisian dan Kejaksaan serta mengkaji dampak tumpang tindih kewenangan tersebut terhadap asas kepastian hukum dan prinsip due process of law. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi disebabkan oleh ketidakjelasan pembagian kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang Kejaksaan. Disharmonisasi norma tersebut berdampak pada terganggunya asas kepastian hukum karena subjek hukum tidak memperoleh kejelasan mengenai lembaga yang berwenang menangani suatu perkara. Selain itu, kondisi tersebut berpotensi melanggar prinsip due process of law, khususnya terkait kepastian prosedur, perlindungan hak tersangka, dan pencegahan tindakan sewenang-wenang dalam proses penyidikan.
Asas Legalitas terhadap Penerapan Living Law dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Renaldy Saputra Arianti; Suyanto; Ika Ayudyanti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2065

Abstract

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengintegrasikan living law melalui Pasal 2 ayat (2) sebagai sumber hukum pidana supletif. Penelitian ini menganalisis interaksi asas legalitas dengan living law dalam KUHP baru, dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana kedudukan asas legalitas dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ketika membuka ruang berlakunya living law sebagai sumber hukum pidana? (2) Bagaimana konstruksi normatif mengenai living law dalam Pasal 2 KUHP jika ditinjau dari prinsip non-retroaktif, khususnya terkait batasan, kriteria, dan mekanisme penetapan hukum adat sebagai sumber hukum pidana?. Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif yuridis dengan analisis kualitatif, termasuk dalam menafsirkan secara konstitusional, sistematis, dan gramatikal terhadap Pasal 1 hingga 3 KUHP. Data primer yang digunakan terdiri dari KUHP, UUD 1945, dan Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016; sedangkan data sekunder meliputi literatur tentang hukum pidana, jurnal SINTA, dan doktrin hukum adat. Fokus analisis terletak pada prinsip nullum crimen, nulla poena sine praevia scripta lege dan non-retroaktif (Pasal 3 KUHP). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa asas legalitas tetap menjadi yang utama seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1), dengan hukum yang hidup berfungsi untuk mengisi kekosongan sejalan dengan kriteria Pancasila, HAM, dan keselarasan masyarakat adat. Konstruksi pada Pasal 2 memastikan penerapan non-retroaktif melalui pendekatan prospektif, batasan substansial, serta mekanisme verifikasi di pengadilan yang melibatkan tokoh adat dan Kementerian Hukum dan HAM. Penggabungan ini memperluas pluralisme dalam hukum pidana sesuai dengan Pasal 18 B UUD 1945, tetapi membutuhkan adanya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya penafsiran yang subjektif.
Transformasi Paradigma Pemidanaan Anak melalui Putusan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Syinthia Rosa Naibaho; Dwi Wachidiyah Ningsih; Suyanto
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2196

Abstract

Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai kemajuan penting dalam reformasi sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya melalui ketentuan tentang pengampunan yang sah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 54 ayat (2). Norma ini memungkinkan hakim untuk menahan diri dari menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana yang telah dinyatakan bersalah dan telah mengaku bersalah, dengan mempertimbangkan beratnya tindak pidana, keadaan pribadi pelaku, konteks kejahatan, dan prinsip-prinsip keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan. Kajian ini bertujuan menelaah konstruksi normatif rechterlijk pardon sekaligus mengkaji implikasinya sebagai mekanisme korektif atas penerapan asas legalitas yang selama ini bersifat rigid, terutama di ranah peradilan pidana anak. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-doktrinal, yang menggunakan pendekatan legislatif, kontekstual, dan historis, yang didasarkan pada analisis kualitatif teks hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa rechterlijk pardon mencerminkan pergeseran orientasi pemidanaan dari paradigma retributif ke paradigma restoratif dan humanistik, tanpa mengorbankan kepastian hukum. Penerapan metodologi ini dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Unr menunjukkan bagaimana hakim dapat menyelaraskan kepastian hukum, keadilan substantif, dan efisiensi dalam kasus pidana anak. Dengan demikian, rechterlijk pardon bukan melemahkan asas legalitas, melainkan menyempurnakannya lewat diskresi yudisial yang terukur demi terwujudnya sistem peradilan yang lebih berperikemanusiaan