Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal of Government and Civil Society

Gender Transformation and Social Mobility of The Malind Women: Tradition, Affirmative Action, and Meritocracy in Papua’s Bureaucracy Makasau, Rosmayasinta; Azni, Ulfa Sevia; Embu, Alfons No; Bala, Karolus B.; Pellizzoni, Luigi; Wahyono, Eko
Journal of Government and Civil Society Vol 9, No 2 (2025): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v9i2.14826

Abstract

This study examines gender constructions and women’s leadership in traditional Malind society and analyses the social mobility mechanisms through which Malind women attain strategic posts in the Merauke Regency bureaucracy. Using a qualitative descriptive approach, data were generated through in-depth interviews, participant observation and document analysis. Findings indicate that, although traditional Malind culture organises gender and leadership along clearly patriarchal lines, recent shifts in social paradigms have widened access to education and public leadership for women. Malind women navigate bureaucratic structures by combining educational attainment, support from family and community, strong social and professional networks, and opportunities created by Papua’s Special Autonomy framework. This framework affords affirmative recognition to Indigenous Papuans, including women, to hold government posts, while the civil service’s merit system continues to require high standards of competence and performance. The analysis shows that the interaction of cultural identity, affirmative action and meritocracy has enabled the rise of capable and respected female leaders in local government. These leaders demonstrate a transformative style that balances professionalism with empathy and collaboration, contributing to a more inclusive and equitable public administration in Papua.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi gender dan kepemimpinan perempuan dalam masyarakat tradisional Malind, serta menganalisis mekanisme mobilitas sosial yang memungkinkan perempuan Malind mencapai posisi strategis dalam birokrasi Pemerintah Kabupaten Merauke. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Temuan menunjukkan bahwa meskipun budaya tradisional Malind menganut sistem patriarkal dengan pemisahan peran dan kepemimpinan berbasis gender yang tegas, perubahan paradigma sosial belakangan ini telah membuka akses yang lebih luas bagi perempuan untuk terlibat dalam pendidikan dan kepemimpinan publik. Perempuan Malind berhasil menavigasi struktur birokrasi dengan menggabungkan akses pendidikan, dukungan keluarga dan komunitas, jaringan sosial dan profesional, serta peluang yang diberikan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Undang-undang ini memberikan afirmasi bagi Orang Asli Papua (termasuk perempuan) untuk menduduki jabatan pemerintahan, meskipun sistem merit ASN tetap menuntut standar kompetensi dan kinerja yang tinggi. Studi ini menemukan bahwa sinergi antara identitas budaya, afirmasi, dan meritokrasi telah melahirkan pemimpin-pemimpin perempuan yang kompeten dan dihormati. Mereka menunjukkan gaya kepemimpinan transformatif yang menggabungkan profesionalisme, empati, dan kolaborasi, serta berkontribusi terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan adil di Papua.
Improving Quality of Land Data Towards Modern Land Administration in The Administrative City of West Jakarta Suprojo, Baskara; Salim, M Nazir; Wicaksono, Arditya; Prihatin, Septina Marryanti; Purbawa, Yudha; Prayoga, Reza Amarta; Alamsyah, Purnama; Hakim, Fatwa Nurul; Wijaya, Gustaf; Wahyono, Eko
Journal of Government and Civil Society Vol 8, No 2 (2024): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v8i2.11104

Abstract

Land data quality plays a pivotal role in advancing modern land administration, impacting both national economic growth and Indonesia’s competitive position in the global property index, where it currently ranks 106th in Ease of Doing Business. This research focuses on the need for systematic quality improvements in both physical (spatial) and juridical (textual) land data within the West Jakarta City Administration to address existing data deficiencies. Applying the Driver-Pressures-States-Impacts-Responses (DPSIR) framework, this study investigates key challenges, causal factors, and strategic interventions aimed at enhancing land data quality. In-depth interviews with stakeholders were conducted to elucidate these dynamics and inform the proposed strategies. The findings highlight the successful digitization and validation of 94.52% of 423,189 Land Book records, 69.03% of 494,071 Ownership Rights Plans/Measurement Letters, and the spatial data of 94.68% across 427,569 land parcels, thereby improving the Data Quality Classification (KW) across categories 4–6. This study underscores the critical importance of robust data validation processes in modernizing Indonesia’s Land Administration System (LAS), offering valuable insights for enhancing the efficiency, transparency, and reliability of land data, thereby supporting economic development and improving Indonesia’s standing in the global property market.Kualitas data pertanahan memainkan peran penting dalam memajukan administrasi pertanahan modern, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan posisi kompetitif Indonesia dalam indeks properti global, di mana saat ini menduduki peringkat ke-106 dalam kemudahan berbisnis. Penelitian ini berfokus pada kebutuhan peningkatan kualitas data secara sistematis, baik fisik (spasial) maupun yuridis (tekstual), di Administrasi Kota Jakarta Barat untuk mengatasi kekurangan data yang ada. Dengan menerapkan kerangka Driver-Pressures-States-Impacts-Responses (DPSIR), studi ini menginvestigasi tantangan utama, faktor penyebab, dan intervensi strategis untuk meningkatkan kualitas data pertanahan. Wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan dilakukan untuk menguraikan dinamika ini dan mendukung strategi yang diusulkan. Temuan menunjukkan keberhasilan digitalisasi dan validasi 94,52% dari 423.189 dokumen Buku Tanah, 69,03% dari 494.071 dokumen Rencana Hak Milik/Surat Ukur, serta data spasial dari 94,68% di 427.569 bidang tanah, sehingga meningkatkan Klasifikasi Kualitas Data (KW) di kategori 4–6. Penelitian ini menekankan pentingnya proses validasi data yang kuat dalam memodernisasi Sistem Administrasi Pertanahan (LAS) Indonesia, menawarkan wawasan berharga untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keandalan data pertanahan yang mendukung pembangunan ekonomi dan memperbaiki posisi Indonesia di pasar properti global.