Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.609
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal hukum IUS PUBLICUM Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Media Bina Ilmiah Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of International Multidisciplinary Research JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Jurnal Cendekia Ilmiah PESHUM Perspektif Administrasi Publik dan hukum International Journal of Social Welfare and Family Law
Nur Handayati
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
AKIBAT HUKUM BAGI PELAJAR YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP GURUNYA Rendra Hermansyah; Nur Handayati; Wahyu Prawesthi; Dudik Djaja Sidarta
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelajar pada gurunya merupakan tindakan pidana yang menghilangkan nyawa seseorang, dan mendapatkan hukuman pidana pada pelajar. Akibat hukum bagi pelajar yang melakukan pembunuhan berencana pada gurunya, merupakan Penjatuhan pidana terhadap anak/pelajar adalah upaya hukum yang bersifat ultimum remedium, artinya penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum terakhir, setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak, misalnya anak itu memang sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, berkali-kali telah melakukan tindak pidana dan pihak orang tua tidak ada sanggup lagi untuk mendidik dan mengawasinya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis akibat hokum pada pelajar yang melakukan pembunuhan berencana pada gurunya. Dengan menggunakan penelitian normatif. Kondisi mental atau kesehatan pelajar yang melakukan pembunuhan berencana pada gurunya, disebabkan oleh kondisi lingkungan, status social maupun perekonomian.
TINJAUAN HUKUM ATAS SENGKETA JUAL BELI APARTEMEN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO. 874/PDT.G/2023/PN SBY) Heru Herlambang Alie; Nur Handayati; Subekti
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik jual beli apartemen melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) berpotensi merugikan konsumen jika terdapat ketidaksesuaian antara isi perjanjian dan kenyataan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum PPJB apartemen serta pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 874/Pdt.G/2023/Pn Sby. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, serta analisis deskriptif-analitis terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum PPJB apartemen merujuk pada PP No. 12 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Perumahan No. 11/KPTS/1994. Dalam kasus tersebut, hakim memutus bahwa PT. PMS tidak melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pembuktian dari lima alat bukti yang diajukan.
SENGKETA PERALIHAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 134/PDT.G/2024/PN.KLN) Reyhan Ivander Aguslim; Wahyu Prawesthi; Nur Handayati; Rinadini Hendrasworo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa peralihan hak atas tanah masih kerap terjadi, salah satunya pada Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Kln. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor legalitas peralihan hak atas tanah serta pertimbangan hakim dalam perkara tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual, pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta analisis deskriptif kualitatif menggunakan metode Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas peralihan hak ditentukan oleh kejelasan status hak atas tanah, keberadaan ahli waris sah, pengurusan pajak, dan pendaftaran ke BPN. Pertimbangan hakim telah sesuai dengan lima alat bukti perdata (bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah) yang menguatkan kepemilikan tanah sengketa sebagai milik Alm. SS yang diwariskan kepada penggugat
VISUM ET REPERTUM PENGGUGURAN KANDUNGAN TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA Moch. Haristian Kusuma; Wahyu Prawesthi; Nur Handayati; Dudik Djaja; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas peranan visum et repertum sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana terkait pengguguran kandungan di Indonesia. Visum et repertum berfungsi sebagai dokumen medis yang menyajikan fakta objektif mengenai kondisi fisik dan psikologis korban, serta menjadi dasar dalam menentukan apakah tindakan pengguguran kandungan tersebut memenuhi unsur pidana menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga mengkaji prosedur pembuatan visum et repertum yang harus dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten dan berwenang sesuai standar medis yang berlaku. Selain itu, penelitian ini menelaah bagaimana visum et repertum digunakan dalam proses persidangan untuk mendukung dakwaan dan membantu hakim dalam mengambil keputusan yang adil. Dengan adanya visum et repertum, pembuktian tindak pidana pengguguran kandungan menjadi lebih jelas, sehingga dapat mendorong penegakan hukum yang efektif dan memberikan perlindungan hukum bagi korban. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya visum et repertum sebagai bukti medis yang sah dan strategis dalam proses peradilan pidana pengguguran kandungan.
TRANSFORMASI ASAS PRIMUM REMEDIUM MENUJU KEADILAN RESTORATIF DALAM PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 Bambang Irawan; Syahrul Borman; Nur Handayati; Dudik Djaja Sidarta
Media Bina Ilmiah Vol. 20 No. 3: Oktober 2025
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji transformasi asas primum remedium menuju keadilan restoratif dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Pergeseran paradigma ini mencerminkan evolusi fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dari pendekatan retributif yang berorientasi pembalasan menuju pendekatan restoratif yang mengutamakan pemulihan keseimbangan sosial. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis dengan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi asas primum remedium dalam konteks keadilan restoratif tidak lagi memaknai hukum pidana sebagai prioritas sanksi punitif, melainkan sebagai pengedepanan mekanisme musyawarah dan rekonsiliasi yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Peraturan Kapolri ini memberikan legitimasi formal terhadap tradisi penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal Indonesia sambil mengintegrasikannya ke dalam sistem peradilan formal. Implikasi yuridisnya mencakup transformasi kewenangan diskresi kepolisian, rekonstruksi proses penyidikan yang berorientasi pemecahan masalah, penguatan perlindungan hak-hak para pihak, dan peningkatan efektivitas sistem melalui percepatan penyelesaian perkara. Implementasi keadilan restoratif berpotensi mengubah budaya hukum masyarakat dengan menghidupkan kembali nilai-nilai musyawarah dan gotong royong, meskipun menghadapi tantangan kapasitas sumber daya manusia dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang memerlukan strategi penguatan komprehensif untuk keberlanjutan jangka panjang.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN YANG MENJATUHKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK SECARA BERLANJUT BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 1003/Pid.Sus/2022/PT SBY Rina Shanty Dewi Nainggolan; Syahrul Borman; Nur Handayati
Media Bina Ilmiah Vol. 20 No. 3: Oktober 2025
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana persetubuhan belum secara eksplisit disebut dalam KUHP lama (UU No. 1 Tahun 1946), namun dapat dihubungkan dengan ketentuan dalam Buku II KUHP, Pasal 284–295, yang mengatur ancaman pidana terkait perbuatan serupa. Saat ini, pengaturan hukum terkait persetubuhan mengacu pada UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Dalam membuat putusan, hakim mempertimbangkan pokok perkara yang tercantum dalam berkas perkara baik di bidang perdata maupun pidana. Penelitian ini fokus pada penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak secara berlanjut berdasarkan Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2022/PT SBY, serta analisis yuridis putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana pada perkara tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) untuk menelaah penerapan norma hukum dalam praktik, dan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) untuk menelaah semua undang-undang terkait isu hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim tingkat banding mempelajari seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Mlg, memori banding dan kontra memori banding, serta tambahan memori banding sebelum mengambil keputusan dalam putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2022/PT SBY.
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak Iadatu Alhukmi Bima Anzalallah; Nur Handayati; Siti Marwiyah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3222

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus tindak pidana persetubuhan, dengan penekanan pada penerapan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dipandang sebagai subjek yang memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas hukum dan pemahaman terhadap konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana persetubuhan memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pelaku dewasa. Penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun           2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang memberikan landasan bagi perlindungan hukum dan pemulihan anak dalam proses peradilan. Pendekatan normatif dengan analisis terhadap putusan pengadilan, serta wawancara dengan praktisi hukum digunakan untuk memahami penerapan prinsip restorative justice dalam kasus-kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengakomodasi prinsip- prinsip keadilan restoratif, namun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum dan stigma sosial terhadap anak pelaku tindak pidana. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta penyuluhan kepada masyarakat untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi anak dalam masyarakat.
Analisis Kesesuaian Masa Jabatan Pengurus RT dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 Anita Anita; M. Syahrul Borman; Nur handayati
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Januari : Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/perspektif.v2i1.166

Abstract

This study aims to analyze the suitability of the term of office of the Neighborhood Association (RT) administrators with the provisions contained in Regent Regulation Number 24 of 2020 concerning the Organization and Work Procedures of Neighborhood Associations. The term of office of RT administrators is an important aspect in running the government at the village/sub-district level which affects the effectiveness of community services and the sustainability of development programs. Through a normative legal research approach, this study examines whether the provisions on the term of office of RT administrators stated in the regulation are in accordance with applicable legal principles, community needs, and practices in the field. The research methods used are document studies, interviews with RT administrators and related parties, and comparative analysis with similar policies in other areas. The results of the study indicate that there are several discrepancies between the provisions on the term of office stated in the Regent Regulation and the real conditions that occur in the field. Some RT administrators have difficulty in carrying out a term of office that is too short, while others feel that a term of office that is too long can hinder the regeneration of the administration. This study recommends that there be a revision to the Regent Regulation Number 24 of 2020, by considering the existing findings, and providing space for the community to participate more actively in the process of replacing RT administrators.
ASPEK PIDANA PENERBITAN PASPOR INDONESIA YANG TIDAK VALID Didik Sugiantoro Wahyudi; Syahrul Borman; Nur Handayati
Media Bina Ilmiah Vol. 19 No. 9: April 2025
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pemalsuan data permohonan paspor merugikan negara dan merupakan bagian dari rangkaian pengawasan imigrasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan keimigrasian. Pengawasan ini melibatkan pemeriksaan dokumen, penumpang, dan tindakan lain seperti penyitaan atau penangkapan. Pemalsuan paspor sering terjadi karena pelaku yang memiliki kemampuan untuk memberikan data palsu, serta kurangnya pengecekan data pemohon. Teknologi seperti sistem BCM dan pelatihan pemeriksaan dokumen palsu dapat membantu mendeteksi paspor palsu. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk mengevaluasi sistem BCM yang terintegrasi dengan aplikasi pemeriksaan keimigrasian, dan menunjukkan bahwa sistem ini efektif dalam mendeteksi paspor palsu. Kesimpulannya, sistem BCM dapat mendeteksi paspor palsu dengan baik, namun masih ada peluang untuk meningkatkan sistem deteksi dengan menambahkan fitur back end dan front end.
Exoneration Clause in Freight Forwarding Agreements from the Perspective of Consumer Protection Indah Nuraini; Nur Handayati; Wahyu Prawesti; Hartoyo Hartoyo; Noenik Soekorini
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 11 (2025): November 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1400

Abstract

Freight forwarding agreements in Indonesia frequently contain exoneration clauses that exempt logistics providers from liability for loss or damage, raising serious concerns regarding consumer protection. While such clauses are designed to manage contractual risk, they often conflict with the principles enshrined in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK), particularly those ensuring fairness, good faith, and legal accountability. This study investigates the legality and ethical implications of exoneration clauses within standard-form freight forwarding contracts used by companies such as JNE, TIKI, and SiCepat. Employing a doctrinal legal research methodology, the study integrates statutory, conceptual, and case-based approaches to analyze primary legislation, judicial decisions, and relevant legal doctrines. It critically evaluates the use of these clauses in light of consumer rights, contract theory, and the economic impact on service quality. Findings reveal that exoneration clauses not only contravene the UUPK but also create systemic contractual imbalances due to the lack of negotiation opportunities and transparency. The study proposes a normative legal framework for reform, including clause classification, interactive consent mechanisms, and regulatory enforcement to ensure contractual fairness. This research contributes to both legal scholarship and policy development by highlighting the urgent need for doctrinal clarity and regulatory oversight in Indonesia's logistics sector.
Co-Authors Ahmad Mu’Affan Alaufan Ajeng Lestyarindi Andik Mannulusi Andrianto Andrianto Anggun Puji Lestari Anita Anita Arika Rosanti Widyaningrum Bachtiar Rois Rido Devi Narayan Wijaya Didik Sugiantoro Wahyudi Dudik Djaja Dudik Djaja Sidarta Eko Budi Santoso Ernu Widodo Hartoyo Hartoyo Heru Herlambang Alie Heru Ulin Nuha Iadatu Alhukmi Bima Anzalallah Idayana Putri, Siti Indah Nuraini Irene Berlinda Fajarrani Joko Sulistyo M Syahrul Borman M. Syahrul Borman Moch. Haristian Kusuma Muhammad Rafshanjani Mahendra Nabila Sahara Cahyaningsurya Nilam Felin Dwi Putriyono Noenik Soekorini R. Ayu Suti Gulau Rendra Hermansyah Reyhan Ivander Aguslim Rina Shanty Dewi Nainggolan Rinadini Hendrasworo Siti Marwiyah Siti Marwiyah Sri Astutik Sri Sukma Damayanti Subekti Subekti . Subekti Subekti Syahrul Borman Vieta Imelda Cornelis Wahyu Prawesthi Wahyu Prawesti Zakky Maulana Afizuddin