Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

Motif Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Analisis Mars Model Ronald Jolly Pongantung; Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah
Integralistik Vol. 35 No. 1 (2024): Januari 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/06ga8z22

Abstract

Abstrak : Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Perbuatan korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan pejabat atau pengusaha tapi juga telah merasuk hingga kalangan menengah ke bawah. Namun, perbuatan korupsi akan berdampak pada segala bidang kehidupan dan merugikan kepentingan masyarakat dan negara. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbuatan korupsi yang dilakukan seseorang dengan menggunakan “mars model”. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan metode normatif, melalui penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka terkait dengan penelitian terhadap perbuatan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif perbuatan korupsi dapat ditinjau menggunakan Model Mars (motivation, ability, role perceptions, dan situational factor) dari masing-masing individu. Motivation dapat ditinjau dari kebutuhan individu, ability dapat ditinjau dari kemampuan yang dipengaruhi kesempatan dan kekuasaan, role perception ditinjau dari posisi/jabatan yang dimiliki, dan situasional factor ditinjau dari penyalahgunaan wewenang atau tanggung jawabnya. Adapun urgensi penegakan hukum terhadap korupsi adalah mencegah berulangnya perbuatan korupsi agar negara tidak semakin mengalami kerugian dan kemunduran yang memecah persatuan dan kesatuan. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, dan sekolah yang dapat dilakukan melalui regulasi hukum, eksistensi lembaga anti korupsi, dan pendidikan anti korupsi terhadap masyarakat. Diharapkan, melalui upaya tersebut perbuatan korupsi dapat berkurang dan menghilang di masyarakat.    
EFEKTIFITAS PERAN KEJAKSAAN DALAM HAL PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Isnaini Helvia Putri, Isnaini; Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Ronald Jolly Pongantung
Journal Legal Dialectics Vol 4 No 2 (2025): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51792/jld.v4i2.63

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan serius yang mengancam stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik. Kejaksaan memegang peran penting sebagai penuntut umum sekaligus penyidik kasus korupsi, sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, terdapat wacana untuk membatasi atau menghapus kewenangan penyidikan Kejaksaan karena alasan tumpang tindih kewenangan dan penguatan prinsip check and balances. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi peran Kejaksaan dalam penyidikan korupsi dan dampak penghapusan kewenangan tersebut terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Dengan metode yuridis normatif, data dikumpulkan melalui studi pustaka dari peraturan, doktrin hukum, dan pandangan ahli. Hasil menunjukkan Kejaksaan sangat berperan dalam pemberantasan korupsi, terbukti dari tingkat kepercayaan publik dan kinerja penyidikan yang baik. Penghapusan kewenangan ini berisiko melemahkan efektivitas sistem peradilan pidana dalam memberantas korupsi.
Evaluasi Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Pada Usaha Mikro Adel Wella , Berta; Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun; Pongantung, Ronald Jolly
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12856

Abstract

  This study aims to evaluate the implementation of the risk-based business licensing policy through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) for micro-enterprises in Blora Regency and to formulate policy strengthening strategies to enhance the effectiveness and equity of licensing services for sustainable micro-enterprise empowerment. The research is motivated by the fact that many micro-entrepreneurs still lack legal business status, limiting their access to financing, training, and partnership opportunities. This study employs a descriptive qualitative method using primary and secondary data, documentation, and interviews with DPMPTSP officers and thirty micro-entrepreneurs. The findings indicate that the OSS-RBA has been effective, efficient, adequate, responsive, and accurate, as evidenced by a significant increase in Business Identification Numbers (NIB) from 1,118 in 2021 to 8,132 in 2023 and 6,257 in 2024, supported by the jemput bola outreach program that reached 541 micro-entrepreneurs across multiple districts. Nevertheless, equity remains a challenge due to limited human resources and technical disruptions at the central OSS system. Based on Dunn’s six dimensions of public policy evaluation, the OSS-RBA policy is considered substantively successful but requires strengthening in human resource capacity and system stability to ensure service sustainability and fairness. The study enriches the theoretical discourse on digital-based public policy evaluation and provides practical contributions to improving inclusive and sustainable risk-based business licensing governance for micro-enterprise development.   Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perizinan usaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) pada usaha mikro di Kabupaten Blora serta merumuskan strategi penguatan kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas dan pemerataan layanan perizinan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro secara berkelanjutan. Latar belakang penelitian ini didorong oleh masih banyaknya pelaku usaha mikro yang belum memiliki legalitas, sehingga kesulitan mengakses pembiayaan, pelatihan, dan peluang kemitraan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui analisis data primer, sekunder, dokumentasi, dan wawancara dengan petugas DPMPTSP serta tiga puluh pelaku usaha mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi OSS-RBA telah berjalan efektif, efisien, cukup memadai, responsif, dan tepat sasaran, yang tercermin dari peningkatan signifikan jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) dari 1.118 pada 2021 menjadi 8.132 pada 2023 dan 6.257 pada 2024 melalui program jemput bola yang menjangkau 541 pelaku usaha. Namun, aspek pemerataan masih terhalang oleh keterbatasan sumber daya manusia, jangkauan program yang belum merata, dan gangguan teknis sistem di tingkat pusat. Berdasarkan evaluasi enam dimensi kebijakan publik menurut Dunn, kebijakan OSS-RBA berhasil secara substantif namun masih memerlukan penguatan kapasitas SDM dan infrastruktur digital untuk menjamin keberlanjutan serta pemerataan layanan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang efektivitas kebijakan perizinan digital di tingkat daerah melalui penerapan enam dimensi evaluasi Dunn secara komprehensif dan memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan tata kelola perizinan usaha mikro yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
The Urgency of Developing E-Law Consult Application for Legal Protection of Female Migrant Workers in Central Java Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Ronald Jolly Pongantung; Megafury Apriandhini
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5813

Abstract

Indonesian migrant workers often receive less than proper treatment and some of them are caught in several cases so that they are threatened with severe punishment and some are even sentenced to death. The essence of providing legal protection for Indonesian female migrant workers is protection against security guarantees from all forms of violence, both physical and psychological, or in other words to provide protection against arbitrary actions by an individual or group. The purpose of this study is to determine the urgency of the e-law consult application for legal protection of female migrant workers in Central Java. The e-law application is expected to help female migrant workers to communicate more easily with the migrant service. The results obtained from this study are based on the questionnaire that has been distributed to respondents, namely an average percentage of 90%, meaning that respondents strongly agree if the e-law consult application is made and designed according to respondent input. The idea of ​​developing an e-law consult application is classified as very good to make it easier for migrant workers to get information and communicate with the Manpower Office, Ministry of Manpower, BP2MI.
EFEKTIFITAS PERAN KEJAKSAAN DALAM HAL PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Ronald Jolly Pongantung; Isnaini Helvia Putri, Isnaini
Journal Legal Dialectics Vol 4 No 2 (2025): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51792/jld.v4i2.63

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan serius yang mengancam stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik. Kejaksaan memegang peran penting sebagai penuntut umum sekaligus penyidik kasus korupsi, sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, terdapat wacana untuk membatasi atau menghapus kewenangan penyidikan Kejaksaan karena alasan tumpang tindih kewenangan dan penguatan prinsip check and balances. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi peran Kejaksaan dalam penyidikan korupsi dan dampak penghapusan kewenangan tersebut terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Dengan metode yuridis normatif, data dikumpulkan melalui studi pustaka dari peraturan, doktrin hukum, dan pandangan ahli. Hasil menunjukkan Kejaksaan sangat berperan dalam pemberantasan korupsi, terbukti dari tingkat kepercayaan publik dan kinerja penyidikan yang baik. Penghapusan kewenangan ini berisiko melemahkan efektivitas sistem peradilan pidana dalam memberantas korupsi.
Legal Protection Of Women Victim Online Gender-Based Violence (KBGO) Putra, Rengga Kusuma; Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun; Karisma, Dian; Idris, Maulana Fahmi; Pongantung, Ronald Jolly
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5250

Abstract

Violence today does not only occur in the real world, but with the development of internet technology, it opens up opportunities for perpetrators to commit acts of violence by utilizing the internet, known as online gender-based violence (GBV). KBGO is more vulnerable to women and children, which not only causes suffering for victims physically, psychologically and even economically. The rights of victims have been deprived and their interests have been harmed by the perpetrators, so victims really need legal protection so that their rights are restored and their interests can be protected. Legal protection for victims of violence is provided by considering the losses suffered by victims, namely in the form of material and immaterial losses. Legal protection for women victims of online gender-based violence (KBGO), not only imposes punishment on the perpetrators of violence in the form of imprisonment and/or fines, but also provides the rights of victims who have been deprived and whose interests have been harmed by the actions of the perpetrators. The punishment that can be imposed on the perpetrators of violence has been regulated in Law Number 12 of 2022, including in the provisions of Article 14 and Article 15, with imprisonment and/or fines, even restitution, imposition of additional punishment or measures in the form of rehabilitation for the perpetrators, as stipulated in Article 16 and Article 17 of Law Number 12 of 2022. For legal protection of the rights of victims of violence, among others, it is regulated in Article 66 to Article 70 of Law Number 12 of 2022, which includes the right to handling, the right to protection and the right to recovery.Keywords:KBGO, Legal Protection, Victims, Women
INOVASI PRODUK PUDING KELAPA MUDA MENUNJANG POTENSI KEKAYAAN ALAM DESA KALONGAN KABUPATEN SEMARANG Ratih Kurnia Putri; Alfirrizqi Putra Kariyono; Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Ronald Jolly Pongantung
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2026): Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v7i2.56878

Abstract

Tujuan utama program adalah mengoptimalkan potensi lokal dengan mengembangkan produk kudapan inovatif "Puding Kelapa Muda COMEL" dan menumbuhkan kapabilitas wirausaha di kalangan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan pengembangan komunitas yang holistik melalui kerangka participatory action research. Terjadinya transformasi digital yang mengubah model pemasaran dari mulut ke mulut yang terbatas menjadi strategi pemasaran digital yang terintegrasi, mencakup penggunaan media sosial (Instagram), platform pesan-antar makanan (GoFood), dan sistem pembayaran digital (QRIS). Proses alih keterampilan dilakukan melalui pelatihan keterampilan dengan model 80% praktik dan 20% teori, memastikan peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga menguasai eksekusi. Hasil program menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan sebuah Usaha Mikro Kreatif (UMK) baru yang mampu mentransformasi komoditas pertanian menjadi produk bernilai jual tinggi. Selain itu, terjadi transfer pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan yang efektif kepada masyarakat, serta perluasan akses pasar secara signifikan melalui adopsi platform digital. Dari sisi pemasaran, implementasi strategi digital berhasil memperluas jangkauan pasar secara signifikan, dan menjangkau konsumen yang lebih luas melalui platform daring. Antusiasme dan minat beli yang tinggi dari konsumen membuktikan bahwa produk inovatif ini diterima dengan baik oleh pasar. Melalui program ini menyimpulkan bahwa integrasi antara inovasi produk, pemberdayaan komunitas, dan transformasi digital merupakan strategi efektif untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan selaras dengan agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Reboisasi Peduli Lingkungan Desa Kalongan Kabupaten Semarang Berbasis Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Ronald Jolly Pongantung; Hascaryo Pramudibyanto; Eem Kurniasih; Sri Sumiyati; Nurmawati Nurmawati; Binti Muflikah; Yusak Suharno; Siswandaru Kurniawan; Heriyanni Mashithoh
ABDIMASKU : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 9, No 2 (2026): MEI 2026
Publisher : LPPM UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62411/ja.v9i2.3274

Abstract

Desa Kalongan, Kabupaten Semarang, merupakan wilayah perbukitan yang memiliki tingkat kerawanan longsor tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh kerusakan vegetasi dan perubahan penggunaan lahan yang meningkatkan potensi bencana. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran lingkungan dan memperkuat upaya mitigasi longsor melalui reboisasi berbasis kolaborasi dan partisipasi masyarakat. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif melalui tahap sosialisasi, penanaman pohon, edukasi mitigasi longsor, dan penguatan kelompok peduli lingkungan. Program ini melibatkan dosen, mahasiswa, pemerintah desa, masyarakat, dan kelompok tani. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan di kawasan rawan longsor serta terbentuknya gerakan kolektif dalam menjaga lereng yang berisiko. Sebanyak 300 bibit pohon keras dan tanaman konservasi berhasil ditanam di beberapa titik yang memiliki potensi longsor. Temuan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara akademisi, pemerintah desa, dan masyarakat efektif dalam mendukung mitigasi bencana berbasis masyarakat. Dengan demikian, reboisasi tidak hanya berfungsi sebagai upaya konservasi lahan, tetapi juga sebagai sarana membangun tanggung jawab bersama dalam mengurangi risiko longsor di Desa Kalongan.
Regulatory Harmonization in Healthcare Services and the Implementation of Pancasila Values in the National Health Insurance Era Emirza Nur Wicaksono; Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Ronald Jolly pongantung
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 2026: VOLUME 6 ISSUE 1, APRIL 2026
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v6i1.830

Abstract

This study aims to analyze the harmonization of healthcare legislation with Pancasila values within the context of the National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN) system in Indonesia. Within the framework of the Indonesian rule of law, Pancasila functions not only as the state’s foundational ideology but also as a fundamental norm (grundnorm) that should guide all legal regulations, including those in the health sector. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and philosophical approaches. The findings indicate that, at the normative level, JKN regulations have incorporated key Pancasila values such as social justice, humanity, unity, and deliberation; however, various forms of disharmony—both substantive and regulatory, as well as horizontal and vertical—remain evident. Moreover, the implementation of these regulations has not fully reflected the substantive and ideological principles of Pancasila, as shown by regulatory inconsistencies, overlapping policies, and structural constraints that indicate weak integration of core values in healthcare governance. Therefore, this study proposes a harmonization model that goes beyond technical and formal alignment by embedding Pancasila-based legal ethics through legislative review, institutional strengthening, public participation, ideological education for healthcare professionals, and independent oversight, in order to ensure that the JKN system functions effectively as an instrument of social justice and the protection of human rights.
Pengaruh Penggunaan Aplikasi Solusi Sehat terhadap Efektivitas Pelayanan Pemesanan Pijat Viki Fernando Manorek; Emy Lailia Umroh; Ronald Jolly Pongantung
Jurnal Mirai Management Vol 11, No 2 (2026)
Publisher : STIE AMKOP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/mirai.v11i2.11988

Abstract

Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi layanan jasa, termasuk layanan pemesanan pijat berbasis aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan aplikasi Solusi Sehat terhadap efektivitas pelayanan pemesanan pijat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Populasi penelitian adalah seluruh pelanggan yang pernah menggunakan aplikasi Solusi Sehat untuk pemesanan layanan pijat dalam periode tiga bulan terakhir. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan skala likert lima tingkat. Variabel penggunaan aplikasi diukur melalui dimensi kemudahan penggunaan, kemanfaatan, dan keandalan sistem, sedangkan efektivitas pelayanan diukur melalui kecepatan layanan, ketepatan jadwal, dan akurasi informasi. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan regresi linear dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Solusi Sehat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelayanan pemesanan pijat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian layanan digital serta menjadi bahan evaluasi bagi pengelola aplikasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan berbasis teknologi. Kata Kunci: Aplikasi Digital; Efektivitas Pelayanan; Pemesanan Pijat; Solusi Sehat; Layanan Digital.