Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.315
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Masalah-Masalah Hukum Jurnal Mirai Management Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Abdi Insani SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pustaka : Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Abdimas Serawai Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Admiministrasi Negara Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Journal Of Human And Education (JAHE) Journal of Innovation Research and Knowledge Journal Legal Dialetics Dawuh: Islamic Communication Journal Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Integralistik Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia
Ronald Jolly Pongantung
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Reboisasi Peduli Lingkungan Desa Kalongan Kabupaten Semarang Berbasis Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Ronald Jolly Pongantung; Hascaryo Pramudibyanto; Eem Kurniasih; Sri Sumiyati; Nurmawati Nurmawati; Binti Muflikah; Yusak Suharno; Siswandaru Kurniawan; Heriyanni Mashithoh
ABDIMASKU : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 9, No 2 (2026): MEI 2026
Publisher : LPPM UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62411/ja.v9i2.3274

Abstract

Desa Kalongan, Kabupaten Semarang, merupakan wilayah perbukitan yang memiliki tingkat kerawanan longsor tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh kerusakan vegetasi dan perubahan penggunaan lahan yang meningkatkan potensi bencana. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran lingkungan dan memperkuat upaya mitigasi longsor melalui reboisasi berbasis kolaborasi dan partisipasi masyarakat. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif melalui tahap sosialisasi, penanaman pohon, edukasi mitigasi longsor, dan penguatan kelompok peduli lingkungan. Program ini melibatkan dosen, mahasiswa, pemerintah desa, masyarakat, dan kelompok tani. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan di kawasan rawan longsor serta terbentuknya gerakan kolektif dalam menjaga lereng yang berisiko. Sebanyak 300 bibit pohon keras dan tanaman konservasi berhasil ditanam di beberapa titik yang memiliki potensi longsor. Temuan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara akademisi, pemerintah desa, dan masyarakat efektif dalam mendukung mitigasi bencana berbasis masyarakat. Dengan demikian, reboisasi tidak hanya berfungsi sebagai upaya konservasi lahan, tetapi juga sebagai sarana membangun tanggung jawab bersama dalam mengurangi risiko longsor di Desa Kalongan.
Regulatory Harmonization in Healthcare Services and the Implementation of Pancasila Values in the National Health Insurance Era Emirza Nur Wicaksono; Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Ronald Jolly pongantung
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 2026: VOLUME 6 ISSUE 1, APRIL 2026
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v6i1.830

Abstract

This study aims to analyze the harmonization of healthcare legislation with Pancasila values within the context of the National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN) system in Indonesia. Within the framework of the Indonesian rule of law, Pancasila functions not only as the state’s foundational ideology but also as a fundamental norm (grundnorm) that should guide all legal regulations, including those in the health sector. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and philosophical approaches. The findings indicate that, at the normative level, JKN regulations have incorporated key Pancasila values such as social justice, humanity, unity, and deliberation; however, various forms of disharmony—both substantive and regulatory, as well as horizontal and vertical—remain evident. Moreover, the implementation of these regulations has not fully reflected the substantive and ideological principles of Pancasila, as shown by regulatory inconsistencies, overlapping policies, and structural constraints that indicate weak integration of core values in healthcare governance. Therefore, this study proposes a harmonization model that goes beyond technical and formal alignment by embedding Pancasila-based legal ethics through legislative review, institutional strengthening, public participation, ideological education for healthcare professionals, and independent oversight, in order to ensure that the JKN system functions effectively as an instrument of social justice and the protection of human rights.
Pengaruh Penggunaan Aplikasi Solusi Sehat terhadap Efektivitas Pelayanan Pemesanan Pijat Viki Fernando Manorek; Emy Lailia Umroh; Ronald Jolly Pongantung
Jurnal Mirai Management Vol 11, No 2 (2026)
Publisher : STIE AMKOP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/mirai.v11i2.11988

Abstract

Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi layanan jasa, termasuk layanan pemesanan pijat berbasis aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan aplikasi Solusi Sehat terhadap efektivitas pelayanan pemesanan pijat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Populasi penelitian adalah seluruh pelanggan yang pernah menggunakan aplikasi Solusi Sehat untuk pemesanan layanan pijat dalam periode tiga bulan terakhir. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan skala likert lima tingkat. Variabel penggunaan aplikasi diukur melalui dimensi kemudahan penggunaan, kemanfaatan, dan keandalan sistem, sedangkan efektivitas pelayanan diukur melalui kecepatan layanan, ketepatan jadwal, dan akurasi informasi. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan regresi linear dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Solusi Sehat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelayanan pemesanan pijat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian layanan digital serta menjadi bahan evaluasi bagi pengelola aplikasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan berbasis teknologi. Kata Kunci: Aplikasi Digital; Efektivitas Pelayanan; Pemesanan Pijat; Solusi Sehat; Layanan Digital.
Analisis Kebijakan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dalam Perspektif Hukum Perlindungan Masyarakat Ronald Jolly Pongantung; Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Nurma Khusna Khanifa
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol. 12 No. 1 (2026): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v12i1.8977

Abstract

Persoalan kualitas layanan kesehatan Indonesia masih jauh tertinggal di lingkungan negara-negara di kawasan Asia, apalagi dunia. Hingga tahun 2024, Indeks Pelayanan Kesehatan yang dikeluarkan CEO World menempatkan Indonesia di urutan ke-39 dengan skor 42,99. Padahal kesehatan merupakan komponen vital dalam upaya memajukan sebuah negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif filosofis guna menyoroti kebijakan pelayanan kesehatan. Dengan hasil penelitian diantaranya pertama, hak atas kesehatan berarti pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan dan rencana kerja yang bertujuan untuk memastikan bahwa layanan kesehatan. Dari kewajiban tersebut dengan sendirinya akan memunculkan hubungan timbal balik (hak – kewajiban) antara rumah sakit dan pasien. Hubungan ini harus terjaga dengan baik atas dasar mutual understanding, mutual trust dan mutual respect antara kedua belah pihak. Kedua, kebijakan pelayanan kesehatan dilihat dari sisi normatif digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Sedangkan filosofis dikembangkan berdasarkan sistem hukum di Indonesia berupa Pancasila sila ke 2 terkait pengakuan terhadap “Hak Asasi Manusia”, diwujudkan dalam kalimat : ”kemanusiaan yang adil dan beradab”, serta kolektif yang dimiliki Pancasila berupa norma keadilan sosial (sila ke 5). Dengan kata “keadilan sosial” memberikan petunjuk bahwa masyarakat harus bersikap adil terhadap individu-individu yang berbeda terhadap pelayanan kesehatan. Disinilah diperlukan perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
Andragogy-Based Psychosocial Intervention and Funiculi Funicula Bibliotherapy to Strengthen the Meaning of Life Among Incarcerated Mothers at Class IIB Women's Prison Manado Cynthia Maria Siwi; Ronald Jolly Pongantung; Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah
Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia Vol. 7 No. 3 (2026): Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59784/glosains.v7i3.776

Abstract

Background: Incarcerated mothers in Indonesia face severe psychological challenges, including loss of maternal identity, depression, and disrupted mother–child relationships during imprisonment. With 13,976 female inmates nationally and significant mental health needs, targeted psychosocial interventions are critically needed; however, they remain underrepresented in correctional rehabilitation programs. Objective: The Strengthening Life Meaning of Parenting for Incarcerated Mothers Program at the Class IIB Women’s Correctional Facility in Manado aims to enhance the psychological well-being of incarcerated mothers through the application of andragogy principles and the Funiculi Funicula novel series as a stress-coping mechanism. Methods: Activities were carried out using a group-based psychosocial development approach, including counseling, diary writing, creativity training, outbound experiential activities, and art exhibitions. The Funiculi Funicula novel series served as a medium for reflection and motivation, helping participants accept their past experiences and build renewed hope. Results: This program was evaluated using the Satisfaction With Life Scale (SWLS), showing an increase in mean “meaning in life” scores from 15.2 (slightly dissatisfied category) to 28.1 (satisfied category). As a result, participants experienced significant improvements in mental well-being, self-confidence, strengthening of the maternal role, and readiness for social reintegration. Conclusion: This model is expected to become a relevant correctional intervention for incarcerated mothers and may be applicable to other women’s correctional facilities.
Corporate Communications and Corporate Social Responsibility of Coal Mining Companies in Promoting Community Well-being Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Hafri Yuliani; Titi Darmi; Ronald Jolly Pongantung
DAWUH : Islamic Communication Journal Vol. 7 No. 2 (2026): July
Publisher : Yayasan Darussalam Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62159/dawuh.v7i2.2033

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) represents both a moral and legal obligation of corporations to promote the welfare of communities within their operational sphere. In the coal mining sector in Indonesia, effective CSR implementation is inseparable from the quality of corporate communication the strategic process through which companies convey their social commitments, build trust with stakeholders, and manage their public image before affected communities. This research examines: (1) the normative framework of CSR for coal mining companies under applicable Indonesian legislation, encompassing the most recent regulations including Law No. 3/2020, Law No. 11/2020, Government Regulation No. 96/2021, and Government Regulation No. 25/2024; and (2) the reconstruction of an ideal CSR communication model within a welfare state perspective to improve community well-being. Employing a normative juridical approach with qualitative descriptive-analytical data analysis, this study reveals that despite the relatively comprehensive legal foundation for CSR in Indonesia, significant weaknesses persist in the form of inter-regulatory disharmony, insufficient deterrent sanctions, and unsystematic oversight mechanisms. Furthermore, deficiencies in corporate communication practices — including asymmetric information dissemination, lack of transparent dialogue, and absent participatory communication — exacerbate the gap between normative CSR obligations and their real-world impact. Accordingly, a comprehensive reconstruction of the mining CSR system is needed, encompassing regulatory harmonization, institutional strengthening, corporate paradigm transformation, and meaningful community participation facilitated through effective multi-stakeholder communication. Keywords: Corporate Communication; Corporate Social Responsibility; Coal Mining; Community Welfare; Normative Juridical.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Menjahit Busana Gamis pada Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Srondol Kulon, Kota Semarang Eem Kurniasih; Dian ratu ayu Uswatun Khasanah; Ronald Jolly Pongantung; Pukky Tetralian Bantining N.
JURNAL ABDIMAS SERAWAI Vol. 6 No. 1 (2026): Jurnal Abdimas Serawai (JAMS)
Publisher : Program Studi Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu 

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jams.v6i1.10023

Abstract

Berdasarkan penilaian situasi yang telah dilakukan oleh tim Pengabdian, diperoleh informasi bahwa mayoritas ibu PKK di kelurahan Srondol Kulon RT 04/RW 07 Kec. Banyumanik, Semarang, cukup menguasai teknik dasar menjahit. Hasil penilaian yang lain saat wawancara sebelum kegiatan pengabdian didapatkan bahwa beberapa ibu-ibu PKK dahulu pernah belajar melalui pelatihan di LPK menjahit, sehingga dapat dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan menjahit busana gamis menggunakan metode dressmaking. Selanjutnya, tim melaksanakan pendataan dan pendampingan untuk mendata siapa saja yang akan mengikuti kegiatan pengabdian. Program pendampingan keterampilan menjahit busana gamis dengan dressmaking ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ibu PKK. Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah berlangsung selama delapan bulan. Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian ini yaitu teori dan praktik dengan komposisi 70% praktik dan 30% teori. Hasil yang telah dicapai dari program ini adalah bahwa ibu-ibu PKK telah mampu membuat busana gamis secara mandiri dengan metode dressmaking, Hasil gamis yang dibuat mitra sebanyak sepuluh buah dan sebagian gamis ada yang sudah dipasarkan melalui marketplace.
Kesenjangan Hukum dan Realitas Sosial Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Kamboja: Perspektif Yuridis dan Sosiologis Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Ronald Jolly Pongantung; Cynthia Maria Siwi
Integralistik Vol. 37 No. 2 (2026): Juli :2026
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v37i2.43663

Abstract

The increasing number of Indonesian illegal migrant workers, particularly from Central Java, reflects the socio-economic disparities in Southeast Asia, especially in relation to unequal opportunities for employment and wages between countries. The driving factors behind this illegal migration include high unemployment rates, poverty in rural areas, and strong social networks, which often encourage prospective workers to choose non-procedural pathways despite the high risks involved. This illegal migration involves informal recruitment by brokers and document falsification, which makes workers vulnerable to exploitation, violence, and human trafficking. Although Indonesia has a relatively comprehensive legal framework through Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers, the implementation of legal protection in practice remains far from satisfactory. Weak law enforcement, limited inter-agency coordination, and a lack of trust in official procedures have led many workers to choose illegal routes. This study identifies the gap between written laws and the social practices of illegal migration through a normative legal and socio-legal approach. The findings show that existing legal policies are not effectively followed in practice, leaving illegal migrant workers still vulnerable. To improve this situation, a more holistic approach is needed, including simplifying legal migration procedures, enforcing stricter laws against illegal recruitment, and strengthening legal education for prospective migrant workers. These findings are expected to contribute to the development of more effective migrant worker protection policies, bridging the gap between existing laws and the reality on the ground.
Hak dan Kewajiban Advokat dalam Pendampingan Hukum bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003: Hak dan Kewajiban Advokat dalam Pendampingan Hukum bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Danggur Feliks; Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Megafury Apriandhini; Ronald Jolly Pongantung; Muhammad Zulhidayat
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 4: APRIL 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i4.3812

Abstract

Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan. Dalam menjalankan tugas atau profesi sebagai advokat, ada kode etik atau pedoman yang harus dijadikan pijakan oleh para advokat. Disamping itu juga ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh advokat dalam memberikan jasa bantuan atau pendampingan hukum bagi kliennya. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003. Diantara hak-hak seorang advokat yaitu memiliki hak independence, hak imunitas, hak meminta informasi, hak ingkar, hak untuk menjalankan praktek peradilan di seluruh wilayah indonesia, hak berkedudukan sama dengan penegak hukum lainnya. hak memperoleh honorium dan melakukan retensi, hak untuk melindungi dokumen dan rahasia klien, hak memberikan somasi dan hak membuat legal coment atau legal opinion. Selain hak-hak tersebut, advokat memiliki kewajiban menjunjung kode etik profesinya, menegakkan hukum termasuk supremasi hukum dan hak asasi manusia dan bersungguh - sungguh melindungi dan membela kepentingan kliennya dalam hal jasa hukum tertentu yang telah mereka perjanjikan.
Legal Protection Of Women Victim Online Gender-Based Violence (KBGO) Rengga Kusuma Putra; Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah; Dian Karisma; Maulana Fahmi Idris; Ronald Jolly Pongantung
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5250

Abstract

Violence today does not only occur in the real world, but with the development of internet technology, it opens up opportunities for perpetrators to commit acts of violence by utilizing the internet, known as online gender-based violence (GBV). KBGO is more vulnerable to women and children, which not only causes suffering for victims physically, psychologically and even economically. The rights of victims have been deprived and their interests have been harmed by the perpetrators, so victims really need legal protection so that their rights are restored and their interests can be protected. Legal protection for victims of violence is provided by considering the losses suffered by victims, namely in the form of material and immaterial losses. Legal protection for women victims of online gender-based violence (KBGO), not only imposes punishment on the perpetrators of violence in the form of imprisonment and/or fines, but also provides the rights of victims who have been deprived and whose interests have been harmed by the actions of the perpetrators. The punishment that can be imposed on the perpetrators of violence has been regulated in Law Number 12 of 2022, including in the provisions of Article 14 and Article 15, with imprisonment and/or fines, even restitution, imposition of additional punishment or measures in the form of rehabilitation for the perpetrators, as stipulated in Article 16 and Article 17 of Law Number 12 of 2022. For legal protection of the rights of victims of violence, among others, it is regulated in Article 66 to Article 70 of Law Number 12 of 2022, which includes the right to handling, the right to protection and the right to recovery.Keywords:KBGO, Legal Protection, Victims, Women
Co-Authors Alfirrizqi Putra Kariyono Aprillia, Nabila Arifin Arifin Binti Muflikah Cahyana Effendi, Muhammad Aldo Cynthia Maria Siwi Cynthia Maria Siwi Cynthia Maria Siwi Danggur Feliks Dian Karisma Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah E. Em Kurniasih Edi Prayitno, Edi Eem Kurniasih Emirza Nur Wicaksono Emy Lailia Umroh Enny Dwi Lestariningsing Farisa Maulinam Amo Ferawati, Eti Hascaryo Pramudibyanto Heriyanni Mashithoh Isnaini Helvia Putri, Isnaini Jeane Mantiri Joutje Moonik Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun Kurniawan, Siswandaru Lestari, Enny Dwi Lita Tyesta Addy Listya Wardhani Made Agus Mahendra Inggas Maulana Fahmi Idris Megafury Apriandhini Megafury Apriandhini Moh. Muzammil Muhammad Zulhidayat Muzammil, Moh. Nurma Khusna Khanifa Nurma Khusna Khanifa Nurmawati Nurmawati Nurmawati Pukky Tetralian Bantining N. Pukky Tetralian Bantining Ngastiti Ratih Kurnia Putri Rengga Kusuma Putra Rizkiana, Rina Elsa Sigiro, Benny Siswandaru Kurniawan Siwi, Cynthia Maria Sri SUMIYATI Suharno, Yusak Tarore, Steven Vleike Titi Darmi Viki Fernando Manorek Wangkai, Axel Yuliani, Hafri Yusak Suharno