Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : National Multidisciplinary Sciences

Pembangunan Sistem Pelayanan Publik melalui Penyederhanaan In-strumen Perizinan: Kajian Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja sebagai Undang-Undang Fathul Hamdani; Ana Fauzia; Deny Noer Wahid
National Multidisciplinary Sciences Vol. 2 No. 4 (2023): Proceeding MILENIUM 1
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/nms.v2i4.317

Abstract

Pelayanan publik merupakan ujung tombak bagi pemerintah dalam melaksanakan kekuasaannya, pun juga pelayanan publik merupakan suatu cerminan terhadap baik atau buruknya pemerintahan. Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari ketentuan-ketentuan hukum administrasi pemerintahan, salah satunya mengenai perizinan. Dalam upaya pem-bangunan terhadap sistem pelayanan publik, instrumen hukum perizinan ini merupakan salah satu aspek yang dibenahi oleh pemerintah melalui UU Cipta Kerja, yakni dengan melakukan penyederhanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan instrumen hukum perizinan dalam UU Cipta Kerja, dan mengkaji bagaimana instrumen hukum perizinan dapat berperan dalam pembangunan sistem pelayanan publik. Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian mengetengahkan bahwa arti penting sistem pelayanan publik melalui instrumen hukum perizinan nampaknya mulai dibangun oleh pemerintah seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sebab salah satu semangat lahirnya UU Cipta Kerja adalah dalam rangka memberikan kemudahan perizinan, yakni harmonisasi terhadap regulasi yang tumpang tindih dan memangkas prosedur perizinan yang rumit. Dalam konsep negara kesejahteraan, salah satu fungsi negara adalah sebagai social services state atau an agency of services (negara sebagai alat pelayanan). Artinya bahwa fungsi negara kesejahteraan tersebut harus dibangun melalui suatu sistem yang dapat mencerminkan nilai-nilai kebermanfaatan. Berdasarkan hal tersebutlah maka reformasi terhadap segala kebijakan mengenai pe-layanan publik merupakan suatu keniscayaan untuk dilakukan, salah satunya adalah mengenai instrumen hukum perizinan.
Co-Authors Akbar, Dinul Apriliana Akbar, Rizky Hakim Akbariman, Lalu Nahudatu Ana Fauzia Ana Fauzia Ana Fauzia Ana Fauzia Ana Fauzia Ana Fauzia Ana Fauzia Ana Fauzia Anam, Fathul Khairul Apriliana Akbar, Dinul Aribawa, Muhammad Yustino Asmara, M. Galang Astuti, Ni Luh Vinna Puja Aulia Rosa Nasution Aulia, Maulidya Rahmi Ayuningtyas, Fitri Azwar, Lalu Muhammad Bachrul Amiq Baiq Amilia Kusumawarni Baiq Vidia Haerunnisa Begishev, Ildar Chrysdianto, Dimas Cornelis, Vieta Imelda Damayanti, Sri Sukmana Deny Noer Wahid Deva Gama Rizky Octavia Eduard Awang Maha Putra Efendi, L. Azwar Farhan Farhan Fauzia, Ana Fiqri, Muhamad Rizalul Gea Ossita S. Haekal Fiqry, Hendar Amru Hamdan Rampadio Handayati, Nur Khairul Anam, Fathul Kusuma, Lalu Aria Nata Lalu Aria Nata Kusuma Lalu Syamsul Imam WN Liani, Sesi Safitri Mahendra Wijaya Kusuma Mardhiyana, Rezka Marzuqi, Moh. Azaz Abbas Maulana M, Muh. Ainul Maulana, Adam Hamka Mernissi, Zampara Mohamed, Muhammad Azimuddin Muhamad Sahril Gunawan Nata Kusuma, Lalu Aria Nurhayati binti Abdul Ghani Nurhayati Mardin Octavia, Deva Octavia, Deva Gama Rizky Pambudi, Bagus Ageng Pangastuti, Diah Puji Paramitha, Vallencia Nandya Pratama Putra, Andi Syadi Puji Pangastuti, Diah Ramadhani, Risky Wulan Riadhussyah, M Rusdianto Rusdianto Rusdianto Rusdianto, Rusdianto Satriawan, Roni Sidarta, Dudik Djaja Sigit Prasetyo, Tatag Soekorini, Noenik Subekti Subekti Sugiyanto - Thoby Araya Kattsoff Togatorop, Melsanna Wahyu Prawesthi, Wahyu Walini, Eno Liska Wijaya, Mochamad Fillakhiya Atma Yomi, Arda Yunita Yunita Zunnuraeni