Claim Missing Document
Check
Articles

STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PARKIR DI KABUPATEN BOJONEGORO M. Wafiq Mahbubi; Esa Septian; Sri Kasiami
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol. 11 No. 1 (2024): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Pelayanan Publ
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v11i1.1049

Abstract

This study aims to determine and analyze the strategy of the Department of Transportation in improving parking services in Bojonegoro Regency and find out what further actions are needed by the government in an effort to improve parking services in Bojonegoro Regency through SWOT analysis by looking at internal factors regarding strengths and weaknesses, as well as external factors, namely opportunities (threats) and threats (opportunities) at the Bojonegoro Regency Transportation Office. This research method is a qualitative method with a descriptive approach. Determination of informants in this study using a purposive sampling method. The samples in this study were the Head of the Parking Management Section of the Transportation Agency, parking attendants, and the people of Bojonegoro Regency. The results of this study, the unavailability of electronic parking parking that makes people prefer illegal parking in order to avoid illegal levies or excessive payments, a very strategic strategy was found, namely by providing electronic parking at several parking spots to make it easier for people to make payments and minimize illegal levies which can result in a decrease in local revenue from parking.
Collaborative Governance Dalam Mengatasi Konflik Antar Perguruan Pencak Silat : Studi Kasus Penertiban Tugu Perguruan Ivanda, Achmad Bintang; Kasiami, Sri; Tjatur, Kusnandaka; Huda, Muhammad Miftahul
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 8 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v8i3.1059

Abstract

Berdirinya tugu silat yang berada di fasilitas umum menjadi salah satu penyebab timbulnya konflik antar perguruan pencak silat. Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus yang ditetapkan oleh peneliti adalah Proses Collaborative Governance dalam Mengatasi Konflik Antar Perguruan Pencak Silat Melalui Penertiban Tugu Silat di Kabupaten Bojonegoro dengan mengacu pada 5 tahapan indikator collaborative governance menurut Teori Ansell and Gash yang terdiri dari Face to Face Dialogue, Trust Building, Commitmen to The Proces, Shared Understanding, dan Intermediate Outcome. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelakasanaan collaborative governance dalam upaya mengatasi konflik antar perguruan pencak silat melalui penertiban tugu belum berjalan efektif berdasarkan pendekatan melalui teori collaborative governance dari Ansell and Gash. Terdapat minimnya pertemuan dari pihak yang berkolaborasi serta sosialisasi terkait alasan penertiban tugu silat dilaksanakan belum maksimal mendukung proses kolaborasi sehingga belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Adapun pihak ketua perguruan dan pihak Bojonegoro Kampung Pesilat mempunyai peran penting dalam melaksanakan proses kolaborasi penertiban tugu silat sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan yang diinginkan yaitu penertiban tugu silat di Kabupaten Bojonegoro
Good Governance in Environmentally Friendly Energy Management: Case Study of the Gas Network Program (Jargas) in Bojonegoro, Indonesia Sulistyaningrum, Ajeng; Suprastiyo, Ahmad; Kasiami, Sri
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 13, No 2 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/pjia.13.2.113-126.2024

Abstract

Based on oil and gas reserve data, the Bojonegoro Regency government has the potential to build a gas distribution network for households (JARGAS) which is useful for reducing the use of petroleum. The Regent of Bojoengoro and 17 and the mayor, signed a memorandum of understanding with the Director General of Oil and Gas, Ministry of Mineral Resources (ESDM) for the provision and distribution of natural gas through the gas network. This study examines the role of Good Governance in environmentally friendly energy governance through a case study of the Jargas Program in Bojonegoro, which aims to replace LPG with clean energy. With a descriptive qualitative method, data will be collected through observation and interviews with stakeholders such as the regional government of the Economy and Natural Resources Section of the Bojonegoro Regional Secretariat, PT PGN Area Bojonegoro, and the community in Bojonegoro and secondary sources such as publications. This study examines the application of Good Governance principles, such as transparency, accountability, openness, and the rule of law. The study results indicate that strategic steps are needed to improve information transparency, transparency of use, and accountability from the regional government to expand access to gas networks to be more effective, transparent, and meet community needs. In conclusion, implementing Good Governance supports the sustainability of clean energy, but it is necessary to strengthen community participation and active socialization.
Analisis SWOT dalam Tata Kelola Destinasi Wisata Unggulan Berbasis CBT di Kabupaten Bojonegoro Amanda Sari, Herliana Dita; Septi Wulandari; Sri Kasiami
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i1.4966

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola destinasi wisata unggulan berbasis Community Based Tourism (CBT) di Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan metode analisis SWOT. Pendekatan kualitatif deskriptif diterapkan dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil analisis mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pengelolaan pariwisata. Faktor internal terdiri dari kekuatan (strengths) seperti peningkatan penghasilan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan pengelolaan lingkungan yang baik, serta kelemahan (weaknesses) berupa keterbatasan modal, kurangnya integrasi budaya dengan destinasi wisata, dan pengelolaan limbah yang belum optimal. Faktor eksternal mencakup peluang (opportunities) seperti potensi pengembangan ekonomi lokal, pertukaran informasi budaya, dan dukungan kebijakan partisipatif, serta ancaman (threats) seperti ketergantungan ekonomi pada pariwisata, konflik kepentingan, dan potensi pencemaran lingkungan. Berdasarkan analisis SWOT, dirumuskan empat strategi pengembangan utama, yaitu (1) strategi pengembangan ekonomi inklusif melalui pemberdayaan masyarakat lokal dan koperasi wisata, (2) strategi pemberdayaan sosial dan budaya dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian budaya, (3) strategi pengelolaan lingkungan melalui pengelolaan limbah, penyediaan fasilitas kebersihan, serta edukasi pelestarian lingkungan, dan (4) strategi tata kelola politik dengan menciptakan forum diskusi dan membangun kolaborasi antarpemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CBT mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan secara simultan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan kebijakan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro.
Gender Analysis Policy Kepemimpinan Perempuan Di Kabupaten Bojonegoro : Studi Kasus Desa Kauman Dan Desa Ngringinrejo Karismah, Adita Nur; Huda, Muhamad Miftahul; Kasiami, Sri
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.93-103

Abstract

Dalam konteks kepemimpinan perempuan di Kabupaten Bojonegoro, khususnya di Desa Kauman dan Ngringinrejo, peneliti ingin fokus pada analisis gender dalam kepemimpinan peremp uan. Penelitian ini akan mengkaji program-program yang diimplementasikan selama masa kepemimpinan perempuan. Penelitian ini menggunakan Peneltian Kualitatif deskriptif, yang berfokus pada dua desa: Desa Kauman dan Desa Ngringinrejo. Dengan indikator Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah perencanaan yang mempertimbangkan empat aspek, yaitu: Akses, Partisipasi, Manfaat, Kontrol. Dalam penerapan Program Pemberdayaan dan Responsif Gender (PPRG), Ibu Yulianningtyasari  sebagai Kepala Desa Kauman telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Di sisi lain, Ibu Endang, Kepala Desa Ngeringinrejo, juga menerapkan prinsip serupa dengan memberikan perhatian khusus kepada perempuan. 
Rural Development Lessons: Institutional Insights on Good Corporate Governance in Village Owned Enterprises Dyah Ayu Nur Safitri; Esa Septian; Sri Kasiami
Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis
Publisher : Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIA Said Perintah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51135/PublicPolicy.v6.i1.p63-82

Abstract

This study examines the institutional dimensions of BUMDes Berkaho in implementing Good Corporate Governance (GCG) through the lens of institutional theory, employing a qualitative case study approach. The findings reveal that BUMDes Berkaho integrates GCG principles through responsive and innovative leadership, fostering transparency, accountability, and responsibility. Its operations are structured around legal frameworks, a clearly defined vision and mission, and organizational bylaws. Financial resources, infrastructure, and technology are managed effectively with government support, ensuring alignment between development programs, community needs, and local economic potential. A well-structured internal governance system further enhances transparency and accountability, underscoring the relevance of institutional theory in strengthening BUMDes as a catalyst for sustainable local economic growth.
Implementasi Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro Wulandari, Linda; Kasiami, Sri; Subandi, Erwan; Tjatur, Kusnandaka
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 9 No. 1 (2025): February 2025
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v9i1.1148

Abstract

Kabupaten bojonegoro merupakan salah satu daerah di jawa timur yang mengalami peningkatan yang signifikan karena adanya pendapatan dari gas bumi yang tentunya tidak sedikit perusahaan minyak yang berdiri di kabupaten bojonegoro serta memiliki total APBD yang sebagian besar bersumber dari minyak dan gas bumi. Namun indeks pembangunan manusia di kabupaten bojonegoro masih berada di yang terendah karena rendahnya kualitas pendidikan di kabupaten bojonegoro. Oleh karena itu pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut ialah dengan memberikan Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa yang diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran bagaiamana proses implementasi program beasiswa sepuluh sarjana per desa di kabupaten bojonegoro ini berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan sember data yang di peroleh dari hasil observasi lapangan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program beasiswa sepuluh sarjana sudah berjalan sesuai standar oprasional prosedur dengan aturan perbup Nomor 17 Tahun 2023 tentang Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa. Meskipun terdapat permasalahan dalam pelaksaannya akan tetapi program tersebut sudah memberikan dampak baik dan positif terhadap peningkatan sumber daya manusia dan capaian indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro. Kata Kunci : Implementasi, Program Beasiswa.
Open Government Dalam Mewujudkan Desa Anti Korupsi (Studi Kasus Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro) Unik Agustina Sari; Muhammad Miftahul Huda; Sri Kasiami
Jurnal Niara Vol. 18 No. 1 (2025): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v18i1.24261

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menilai penerapan prinsip Open Government di Desa Kedungsumber sebagai upaya mewujudkan desa antikorupsi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis empat aspek utama Open Government berdasarkan OECD, yaitu partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang meliputi Kepala Desa, perangkat desa, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Kedungsumber telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan baik, meskipun ada tantangan dalam hal akses informasi di wilayah terpencil. Akuntabilitas tercermin melalui pelaporan keuangan yang transparan dan partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan. Transparansi terwujud dalam penyebaran informasi anggaran dan kegiatan melalui berbagai saluran komunikasi, namun Rancangan Anggaran Belanja (RAB) belum dipublikasikan pada website. Partisipasi masyarakat diperkuat melalui forum musyawaroh dusun (MODUS), dan integritas perangkat desa dibuktikan dengan kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan serta penghargaan sebagai desa anti korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip Open Government di Desa Kedungsumber efektif dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, serta mengurangi potensi korupsi di tingkat desa. This research aims to assess the implementation of Open Government principles in Kedungsumber Village as an effort to realize an anti-corruption village. Using a descriptive qualitative approach, this study analyzed four main aspects of Open Government based on the OECD, namely community participation, transparency, accountability, and integrity. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, with informants including the Village Head, village officials, and the community. The results showed that Kedungsumber Village has implemented these principles well, although there are challenges in terms of access to information in remote areas. Accountability is reflected through transparent financial reporting and active participation of citizens in decision-making. Transparency is manifested in the dissemination of budget and activity information through various communication channels, but the Draft Budget (RAB) has not been published on the website. Community participation is strengthened through the hamlet musyawaroh forum (MODUS), and the integrity of village officials is evidenced by community satisfaction with services and awards as an anti-corruption village. This study concludes that the implementation of Open Government principles in Kedungsumber Village is effective in improving clean and transparent governance, and reducing the potential for corruption at the village level.
KEPUASAN PEDAGANG PASAR DALAM PENGELOLAAN PASAR DAERAH KUNDURAN Sri Kasiami
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 1 No. 2 (2017): August 2017
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v1i2.63

Abstract

Mengingat Indonesia sebagai Negara dengan wilayah yang luas yang terdiri dari ribuan pulau dengan budaya, sosial dan kondisi perekonomian yang berbeda antar masing-masing daerah membutuhkan suatu sistem pembangunan daerah yang lebih efektif. Menghadapi kondisi yang demikian maka pemerintah membarikan otonomi pada pemerintah daerah yang dimaksudkan agar daerah tersebut mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan daerah agar dapat membiayai pembangunan di daerah. Dari beberapa uraian diatas peneliti merasa tertarik untuk mengkajinya dengan mengambil judul “Kepuasan Pedagang Dalam Pengelolaan Pasar Daerah Kunduran .” Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang pasar yang ada di Perusahaan Daerah Pasar Blora sebanyak 276 pedagang.Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah analisa kualitatif atau non statistik, hal ini karena tujuan dan arah penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah lebih mudah dianalisa dengan metode kualitatif. Disamping itu, data penelitian lebih banyak mengarah pada data kualitatif. Dengan kata lain, dalam penelitian ini tidak menggunakan hipotesis (dugaan sementara) sebagai pedoman pembuktian penelitian, yang mengarah pada metode penelitian kuantitatif (analisa statistik), tetapi mempergunakan rumusan masalah. Adapun fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini terkait dengan rumusan masalah adalah : Kebersihan Lingkungan Pasar, Kenyamanan Lingkungan Pasar, Keamanan Pasar, Sarana dan Prasarana Pasar.
Optimalisasi Sumber Daya Manusia Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bojonegoro Melalui Budaya Organisasi Kasiami, Sri
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 3 No. 1 (2019): February 2019
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v3i1.350

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan budaya organisasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro dalam mengoptimalkan sumber daya manusianya. Penelitian ini menggunakn metode observasi dan wawancara. Adapun jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini pada disiplin dan tanggung jawab dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten bojonegoro melalui budaya organisasi. dengan menggunakan empat faktor implementasi yang dikemukakan oleh George Edwards III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil menunjukkan bahwa kepala dinas PMD berperan dalam penegakan displin preventif. Kepala dinas PMD menegakkan disiplin korektif dalam pemberian peringkat sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Kekosongan jabatan pada dinas PMD menjadikan tanggung jawab yang tumpang tindih.