Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.091
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam Jurnal Hukum Pelita Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal El-Thawalib QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Moderasi : Journal of Islamic Studies Tasyri' Jurnal Ilmiah Kutei RechtIdee Ihsanniat: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Eti karini
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Regulasi Batas Usia Perkawinan di Negara Muslim: Tinjauan Hukum dan Implementasinya Karini, Eti; Prayitno, Daru; Firdawaty, Linda
Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society Vol. 5 No. 2 (2024): Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33752/tjiss.v5i2.8444

Abstract

Kebijakan batas usia perkawinan menjadi isu penting dalam hukum keluarga Islam di banyak negara Muslim. Pernikahan dianggap sebagai institusi sosial dan agama untuk membangun rumah tangga dan menjaga nilai-nilai moral Islam. Namun, batas usia perkawinan sering menjadi perdebatan karena setiap negara Muslim memiliki regulasi yang berbeda, dipengaruhi oleh tradisi lokal, interpretasi hukum Islam, dan hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui regulasi batas usia perkawinan di negara-negara Muslim beserta dasar hukum yang mendasarinya; (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan implementasi regulasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah berbagai literatur yang membahas topik penelitian, dengan analisis deskriptif dan analisis konten teori Klaus Krippendorff. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi batas usia perkawinan di negara-negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Mesir memiliki ketentuan yang berbeda. Di Indonesia, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019. Di Malaysia, usia minimal untuk perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 18 tahun berdasarkan Hukum Keluarga Islam Malaysia. Sementara di Mesir, batas usia pernikahan adalah 18 tahun menurut Undang-Undang Keluarga Mesir No. 1 Tahun 2000. Implementasi regulasi ini dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, sistem hukum, ekonomi, dan pendidikan. Meskipun regulasi menetapkan batas usia minimal yang lebih tinggi, budaya dan tradisi lokal sering mendorong pernikahan dini, terutama di beberapa wilayah.
Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3Kg Oleh Distributor Kepada Usaha Mikro dan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat) Ulfa, Ulia; Maimun, Maimun; Karini, Eti
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5348

Abstract

Program konversi energi melalui distribusi gas elpigi 3kg bersubsidi sebagai langkah strategis pemerintah mendukung kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 dari perspektif fiqh siyasah tanfidziyah di Desa Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan observasi partisipatif terhadap berbagai pihak. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan sesuai amanat regulasi. Penyaluran gas elpiji 3kg masih didominasi oleh masyarakat kelas menengah ke atas dan ASN, sehingga kelompok rentan sulit mendapatkan akses. Faktor-faktor penyebab meliputi lemahnya sistem verifikasi identitas penerima, minimnya mekanisme pengawasan multi-level, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Analisis fiqh siyasah tanfidziyah menunjukkan implementasi kebijakan bertentangan dengan prinsip keadilan distributif (al-'adalah), pelaksanaan amanah dalam pengelolaan kebijakan publik, dan orientasi kemaslahatan umat. Dampak ketidaktepatan sasaran menciptakan efek yang merugikan kelompok target dan mengurangi efektivitas program konversi energi. Hal ini mengakibatkan distribusi subsidi menjadi salah sasaran dan menimbulkan ketimpangan.  
Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Mekanisme Bawaslu Dalam Pencegahan Dan Penanganan Pemilih Ganda (Studi Bawaslu Provinsi Lampung) Rahmawati, Revi; Karini, Eti; Jayus, Muhammad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6040

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pencegahan dan penanganan pemilih ganda pada pemilihan umum sebagaimana di atur dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Bawaslu Provinsi Lampung melalui perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota Bawaslu Provinsi Lampung, serta ditunjang oleh studi dokumen terhadap regulasi perundang-undangan yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme yang dijalankan telah mencerminkan prinsip-prinsip fundamental Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, khususnya konsep keadilan (al-'adl), amanah, dan kemaslahatan (maslahah) dalam pengelolaan daftar pemilih. Implementasi prinsip hisbah sebagai sistem pengawasan berkelanjutan telah dimanifestasikan melalui koordinasi struktural dan partisipasi masyarakat dalam verifikasi data. Namun, efektivitas mekanisme masih terkendala oleh limitasi sumber daya manusia, akses terbatas terhadap data kependudukan, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah memberikan legitimasi normatif yang memperkuat landasan etik-moral dalam pengawasan pemilu, sekaligus meningkatkan akseptabilitas sistem demokrasi di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas institusional, optimalisasi sistem integrasi data berbasis teknologi, dan reformulasi regulasi yang lebih adaptif untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan pemilih ganda dalam konteks pemilu kontemporer.  
Rekonstruksi Perkawinan Nyentana dalam Masyarakat Bali: Perspektif Kesetaraan Gender Dharmayani, Dharmayani; Karini, Eti; Ismail , Habib; Iwaannudin, Iwaannudin; Arsyad, Mufid
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 1 (2025): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v4i1.258

Abstract

This research aims to explore and analyze the reconstruction of nyentana marriage in Balinese society from a gender equality perspective. Nyentana marriage, which involves the groom living with the bride's family, is a unique tradition that has the potential to elevate the status of women and promote gender equality. However, negative stigma towards this type of marriage still exists in certain segments of Balinese society, as it is considered to conflict with the dominant patrilineal customary norms. This study uses a qualitative approach with a case study method in several regions of Bali, including Tabanan, Gianyar, and Badung. Data were collected through in-depth interviews with couples practicing nyentana marriage, customary leaders, and religious figures, as well as participatory observations during nyentana wedding ceremonies. Thematic analysis was employed to identify the factors influencing the acceptance or rejection of this tradition and its impact on gender equality. The research findings indicate that despite challenges posed by negative stigma, nyentana marriage has the potential to alter social structures and strengthen the position of women in Balinese society. Therefore, the role of customary institutions and religious leaders is crucial in supporting a better understanding of gender equality through this tradition. This research is expected to provide new insights into how the nyentana marriage tradition can contribute to achieving gender equality goals and support sustainable development in Bali.
Village Fund Governance in Realizing Justice and Public Welfare Based on Siyasah Sharʿiyyah location (The case study in Pekon Way Batang, Indonesia) Umaro, Ilham; Karini, Eti; Burhanuddin, Ahmad
Jurnal El-Thawalib Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v7i1.19310

Abstract

This study examines the management of Village Funds in Pekon Way Batang, Lemong District, Pesisir Barat Regency, through the normative-empirical framework of siyāsah shar‘iyyah. The urgency of this research lies in the limited scholarly integration between positive law perspectives and Islamic ethical-moral principles in Village Fund governance. This field research employs a qualitative juridical-empirical approach. Primary data were collected through interviews with village officials, community leaders, youth representatives, and local residents, while secondary data were derived from statutory regulations and relevant documents. The findings indicate that Village Fund management is relatively participatory, transparent, and responsive to community needs, particularly through Village Deliberation (Musyawarah Desa) mechanisms. From the perspective of siyāsah shar‘iyyah, these practices reflect the implementation of justice (al-‘adl), consultation (shūrā), and public welfare orientation (al-maṣlaḥah al-‘āmmah). Budget prioritization for vulnerable groups demonstrates distributive justice, while budget transparency and complaint mechanisms embody the contemporary function of hisbah (public oversight). Nevertheless, limited human resource capacity among village officials remains a structural challenge that may affect administrative effectiveness and sustainability. Overall, Village Fund governance in the research location tends to align with the principles of siyāsah shar‘iyyah, although institutional strengthening and enhanced supervisory mechanisms are necessary to achieve substantive justice and optimal public welfare.
Analisis Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Vensy Alaisyahda; Iskandar Syukur; Eti Karini
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5765

Abstract

The prevalence of smoking behavior in society has become a problem that must be addressed immediately by the government, the dangers of cigarettes are currently not only a problem for adults but also a problem for teenagers, especially those aged 15-18 years, namely children who are still in high school, to overcome this problem, the West Lampung Regency Government has formed a policy on areas that are restricted to not smoking in the environment which is usually called KTR. In this study, the method used is a qualitative research method with the type of field research, the author also uses library research as a support in conducting research, using literature in the library related to the problem to be studied. The findings of the study identified that the Implementation of West Lampung Regency Regional Regulation Number 1 of 2017 concerning Smoke-Free Areas has not been implemented properly, there are no signs or banners for smoke-free areas, and students were found smoking in the school environment, based on Fiqh Siyasah Tafidziyah, the policy regarding the Smoke-Free Area has been in accordance with Islamic law because it was made/determined for the benefit of humanity, but its implementation has not been implemented effectively.
Implementasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah Di Kabupaten Lampung Utara Hidayah, Sri Wulan Nur; Karini, Eti; Rahma, Nur
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 25 No 1 (2026)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v25i1.48599

Abstract

This study examines the implementation of Article 11 Paragraph 1 Letter a of North Lampung Regency Regional Regulation Number 4 of 2022 on Public Order through the lens of Siyasah Tanfidziyah. A descriptive-analytical qualitative approach was employed through field research and empirical juridical methods, with data gathered via in-depth interviews with Civil Service Police Unit (Satpol PP) officers, vehicle owners, and open-truck drivers, complemented by direct field observation. The findings reveal that normatively, the regulation is aligned with the principles of hifzh al-nafs, Maslahah Mursalah, and maqashid al-syariah, qualifying it as a legitimate and accountable policy issued by Ulil Amri. Field realities, however, indicate that implementation has yet to reach its optimal level, constrained by five key inhibiting factors: limited socialization in remote areas, community dependence on open-bed vehicles as the primary means of transporting agricultural produce and materials, weak deterrent effect of sanctions, narrow patrol coverage, and a complaint mechanism that has not been adequately publicized. This study advances a new proposition that the effectiveness of maqashid al-syariah-based policy cannot rely solely on the quality of its legal substance, but equally requires genuine commitment and consistency from enforcement officers in carrying out the Siyasah Tanfidziyah function. Equitable socialization, consistent enforcement, and expanded supervisory coverage are recommended as key measures to realize public welfare in agrarian regions.
ISLAMIC LEGAL REASONING IN DISPUTE RESOLUTION AND SHARIA FINANCIAL RISK MANAGEMENT OF DSN-MUI FATWAS Bustanul Arifin; M. Muslih; Rimanto Rimanto; Eti Karini; Syeh Sarip Hadaiyatullah
JURNAL HAKAM Vol 10, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v10i1.14447

Abstract

This study examines the institutional legal reasoning of the Indonesian National Sharia Council (DSN-MUI) in developing the normative framework for dispute resolution and risk management in Sharia finance. Through a qualitative corpus analysis of fatwas on taʿwīḍ (compensation for loss), debt restructuring, and debt transfer, the research argues that these fatwas do not function as isolated case-by-case rulings. Instead, they form a coherent body of evolving institutional reasoning that shifts Islamic financial law from a rigid, contract-validity-focused paradigm toward a dynamic risk governance paradigm. The findings reveal that DSN-MUI consistently distinguishes between involuntary and willful default, designs restorative rather than punitive compensatory mechanisms, and systematically integrates principles of maqāṣid al-sharīʿah and maṣlaḥah with modern financial governance needs. The analysis further contrasts DSN-MUI's contextualized legal reasoning with the standardized approach of AAOIFI, highlighting how DSN-MUI adapts Islamic legal principles to Indonesia's socio-economic and regulatory context. The study concludes that DSN-MUI fatwas collectively construct a distinct model of Fiqh al-Mukhāṭarah wa al-Nizāʿ (Fiqh of Risk and Dispute Resolution), positioning Islamic law as an integral instrument for systemic risk management, contractual sustainability, and equitable dispute resolution within a modern financial ecosystem.
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP WANPRESTASI AKAD SEWA KIOS Aulia Putri Adela; Eti Karini; Miswanto Miswanto
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1513

Abstract

Penelitian ini membahas praktik akad sewa menyewa kios pada Kios Daging Subaru di Pasar Tamin Bandar Lampung dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Latar belakang penelitian ini adalah adanya sengketa dalam praktik sewa menyewa, yaitu pihak penyewa telah melakukan pembayaran uang muka untuk perpanjangan sewa tiga kios, namun salah satu kios justru dijual oleh pemilik kepada pihak lain tanpa persetujuan maupun pemberitahuan kepada penyewa. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian materil bagi penyewa serta menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan akad menurut syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik sewa menyewa tersebut dan implikasi hukumnya menurut Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pemilik Kios Daging Subaru, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, jurnal, buku, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa yang terjadi mengandung unsur wanprestasi dan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip akad dalam Islam, khususnya prinsip amanah, keadilan, dan larangan memakan harta secara batil. Dengan demikian, praktik tersebut dapat dikategorikan mengandung cacat dalam pelaksanaan akad dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah dalam transaksi ijarah.
Ngaji Fiqh Zakat: Empowerment of Amil Zakat at Simbarwaringin Village Habib Ismail; Rita Rahmawati; Annikmah Farida; M. Muslih; Irhamuddin; Eti Karini
Ihsanniat: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2 (2025): Ihsanniat
Publisher : LP3M IAI At-Tahdzib

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61181/ihsanniat.v1i2.505

Abstract

This service aims to improve the understanding of the community, especially Amil Zakat, about the importance of effective Zakat management in order to empower the community in Simbarwaringin Village. The Ngaji Fiqh Zakat program organized by the Nahdlatul Ulama (NU) Branch is presented as a forum for education about Fiqh Zakat, with speakers KH. Andi Ali Akbar, Deputy Secretary of Syuriah Nahdlatul Ulama Regional Management Lampung. Through this mentoring session, Amil Zakat and the community are given an understanding of the obligation of Zakat, types of Zakat, and the principles of targeted Zakat distribution. The method used is participatory mentoring that directly involves Amil Zakat and the community in every stage of the activity. A better understanding of Zakat can increase the awareness and skills of Amil Zakat in managing Zakat in a transparent and accountable manner, which contributes to improving the welfare of local communities.
Co-Authors Ahmad Aziz Rantissy Ahmad Burhanuddin, Ahmad Alamsyah, Mirah Satria Annikmah Farida Apriansyah Arif Fikri Arif Mulyadin Arsyad, Mufid Aulia Putri Adela Bunyamin, Mahmudin Bustanul Arifin Dharmayani, Dharmayani Fikri, Arif Furqon Ahmad Fauzi Habib Ismail Habib Ismail Habib Ismail, Habib Hidayah, Sri Wulan Nur Irhamuddin Irhamudin Irhamudin Iskandar Syukur Ismail , Habib Iwaannudin, Iwaannudin Jauharotun Nafisah Lais Batrisiya Linda Firdawaty M. Muslih M. Muslih Maimun Maimun Makiin, Inda Dzil Arsyi Miswanto Miswanto Mufid Arsyad Muhammad Jayus Mulia Indria Kusuma Mulyadin, Arif Munawaroh, Nurlaila Fitri Nafisah, Jauharotun Nurlaila Fitri Munawaroh Olivia Rizka Vinanda Prayitno, Daru Rahma, Nur Rahmawati, Revi Rimanto Rimanto Rita Rahmawati Rudi Santoso Syeh Sarip Hadaiyatullah Ulfa, Ulia Umaro, Ilham Vensy Alaisyahda Yuni Istiani Yuni Istiani