Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Yustitia

LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT MAHKAMAH AGUNG DALAM SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 Pitaloka, Diah Marla; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
Jurnal Yustitia Vol 18 No 1 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v18i1.1195

Abstract

Interfaith marriages are not something new for multicultural Indonesian society. Interfaith marriages are common in society and have been going on for a long time. However, this does not mean that interfaith marriages are not problematic by society. In fact, the Marriage Law in Article 2 paragraph (1) determines that marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief. From the Indonesian Conference on Religion and Peace, it was recorded that 1,425 couples of different religions were married in Indonesia in the period from 2005 to early March 2022, this made the Supreme Court finally issue a decree prohibiting interfaith marriages with Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023. The purpose of this writing is to 1) analyze the legality of interfaith marriages according to positive law in Indonesia and 2) analyze the effectiveness of the Supreme Court's decision in SEMA Number 2 of 2023. The conclusion obtained from this writing is that even though Article 8 of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislative Regulations states that the existence of regulations stipulated by the Supreme Court (SEMA) is recognized and has binding legal force, however, many people think that SEMA is in conflict with the Population Administration Law which does not prohibit the registration of interfaith marriages. SEMA Number 2 of 2023 does not necessarily eliminate interfaith marriages, because if we review their effectiveness, this will return to the awareness of each community.
EFEKTIVITAS POJK NOMOR 64/POJK.04/2017 TENTANG DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI INDONESIA ., Yetmiaty; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
Jurnal Yustitia Vol 17 No 2 (2023): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v17i2.1126

Abstract

Dana Investasi Real Estate (DIRE) sekarang sudah diatur cukup jelas dalamperaturan POJK Nomor 64/POJK.04/2017, namun investasi dengan menggunakaninstrument Dana Investasi Real Estate ini masih belum banyak diterapkan oleh PengusahaProperti di Indonesia, dikarenakan masih banyaknya kelemahan-kelemahan sepertinaiknya tingkat suku bunga bahkan kurangnya investor asing yang masuk ke Indonesia.Maka Penulis tertarik untuk melakukan penulisan yang bertujuan untuk mengetahui:1) bagaimana efektivitas pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektifdi Indonesia, 2) Bagaimana tata cara perusahaan properti menerbitkan Dana InvestasiReal Estate di Indonesia, dan 3) Bagaimana cara agar Instrument Dana Investasi RealEstate berkembang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisanadalah normatif-empiris. Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan ini adalah bahwapenerapan atau penerbitan DIRE di Indonesia masih terbilang sangat rendah karenapemintat atau investor untuk melakukan intrusment ini sangat kecil meskipun pemerintahsudah menghapus pajak berganda dan menurunkan tarif Pajak Penghasilan menjadi0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan Real Estate. Perlunyapertimbangan untuk menurunkan tarif pajak yang dikenakan dalam menggunakaninstrument DIRE selain Pajak Penghasilan yaitu tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan (BPHTB) yang dikenakan sebesar 5% (lima persen) agar dilakukan penurunanyang sebenarnya menjadi wewenang dari Pemerintah Daerah agar instrument DIRE inidapat menjadi alternatif investasi oleh masyarakat atau investor.