Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.895
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Ilmu Hukum The Juris PALAR (Pakuan Law review) KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Ilmiah Publika Jurnal Kewarganegaraan Batulis Civil Law Review Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum dan Pembangunan Journal of Law and Legal Reform Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Publication of the International Journal and Academic Research (PIJAR)
Syahruddin, Erwin
Faculty Of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
POLITIK HUKUM PENGUASAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA erwin syahruddin; EMILDA YOFITA
PALAR (Pakuan Law review) Vol 6, No 1 (2020): Volume 6, Nomor 1 Januari-juni 2020
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1052.324 KB) | DOI: 10.33751/palar.v6i1.5641

Abstract

Hasil tambang di Indonesia dikuasai oleh negara yang dikelola dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Penelitian ini menggunakan Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban bahwa UU No 3 Tahun 2020 mengatur penyelenggaraan penguasaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat memiliki pola otonomi daerah yang sentalistik dimana kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dialihkan kepada pemerintah pusat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif (normative legal reseach) Pada penelitian ini penulis fokus mengkaji tentang penguasaan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah pusat terhadap hubungan pusat dan daerah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Dengan berlakunya undang-undang tersebut, Indonesia masih tetap menjalankan otonomi daerah, akan tetapi pola yang terbentuk adalah otonomi terbatas dengan dominan kearah sentralisasi. Pola sentralistik dalam hal penyelenggaraan penguasaan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah pusat belum selaras dengan amanah UUD NRI 1945.
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Andika Nur Abdi; Erwin Syahruddin
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Criminal law policy essentially contains state policies in regulating and limiting power. In anticipating efforts to tackle the crime of Illegal Logging , it is very important to carry out a criminal law policy, especially legislative policy (formulation policy), namely how to formulate an act that is considered a criminal act of illegal logging. The research method used is the normative juridical method.crimes illegal logging according to Law Number 41 of 1999 concerning Forestry is listed in Article 50 while the criminal provisions are listed in Article 78. The criminal law policy in tackling the crime of illegal logging at this time is by carrying out a formulation policy against theCriminal illegal logging, Code, Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, Law Number 41 of 1999 as amended by Law Number 19 of 2004 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2004 concerning Amendment to Law Number 41 of 1999 concerning Forestry into Law and Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication Forest Destruction.
TUNTUTAN HAK DALAM PENEGAKAN HAK LINGKUNGAN (ENVIRONMENTAL RIGHT) Bestian Adha; Erwin Syahruddin
The Juris Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v6i2.607

Abstract

Claiming rights is a way to obtain protection for the rights of a person or legal entity granted by the court to prevent vigilante action (eigenrichhting). In his life humans choose several rights to defend including: first civil and political rights, second economic and social rights and the third is the right of solidarity or brotherhood. One type of human rights that has not been elaborated on is the right to the environment. Environmental rights are one of the rights that we need to fight for, considering that the environment cannot fight for its own interests because it is inanimate (unable to speak) so that other parties are needed to fight for it. It is necessary to expand access to justice in enforcing environmental law considering that filing rights claims in civil procedural law in Indonesia only relies on the provisions of the Het Herzeine Indonesich Reglement (HIR). such as class action, legal standing and citizen lawsuit. This paper will discuss the different characteristics of each of these rights claims in terms of environmental law enforcement. A class action lawsuit is a mechanism for filing claims for rights filed by representatives of groups fighting for their interests and their groups. An NGO lawsuit or legal standing is a mechanism for filing a lawsuit by an NGO, the lawsuit is filed if it conflicts with the articles of association of the NGO. Citizen lawsuit is a lawsuit filed by one or more citizens on behalf of all citizens addressed to the State.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI SOSIAL MEDIA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA Aldy Kurniawan Dika; Erwin Syahruddin
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7837

Abstract

Pertanggungjawaban pidana merupakan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana atas suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Pencemaran nama baik sendiri merupakan kejahatan terhadap kehormatan seseorang karena berkaitan dengan penghinaan yang mengakibatkan tercemarnya nama orang lain. penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawabanpidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di social media ditinjau dari hukum pidana dan untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di social media ditinjau dari hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah: Dalam konsep teori hukum pidana yang sering diperbincangkan yaitu tentang Tindak pidana, Pertanggungjawaban pidana dan pemidanaanPertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat diterapkan dengan sanksi pidana penjara maupun denda sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pertanggungjawaban tersebut dibebankan sesuai dengan unsur pidana yang telah ditinjau dari syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang telah diputuskan dalam pengadilanPeraturan perundang-undangan di Indoensia yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik  melalui  media social Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHP dan UU ITE merupakan Lex Specialis dari KUHP.
KEWENANGAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR DALAM MENANGANI AKSI TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Andre Faschal Neta Nyahu; Erwin Syahruddin
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7512

Abstract

Masalah perusakan hutan masih menjadi isu nasional yang memerlukan penanganan serius dari semua pihak. Meningkatnya pelanggaran terkait perusakan hutan dengan mudah diketahui oleh masyarakat tidak saja melalui pemberitaan di massa media, baik cetak maupun elektronik, tetapi juga dari berbagai data yang dikeluarkan oleh berbagai institusi, baik swasta maupun pemerintah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis normatif kualitatif sementara metode pendekatan menggunakan metode pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Pasal 83 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai upaya penegakan hukum dikatakan sudah ditegakkan dengan cukup baik sesuai dengan aturan yang berlaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Dinas Kehutanan, Polisi Hutan, Kepolisian, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri yang tergabung dalam suatu tim khusus untuk memberantas pelaku penebangan liar. Dimana tahap-tahap penegakan hukumnya dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan berjalan dengan baik sesuai prosedur yang ada. Sementara Hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum jika dilakukan secara progresif adalah salah satunya bersumber dari hukum itu sendiri yaitu dari peraturan perundang-undangan terkait kehutanan, peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dianggap mengabaikan hukum adat, terjadinya insinkronisasi antara peraturan pemerintah dengan keputusan menteri, serta terdapat ketentuan saling bertentangan satu sama lain.
KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN BEGAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR Kiki Widya Sari; Erwin Syahruddin
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i1.8067

Abstract

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Dalam hukum positif di Indonesia, masalah anak di bawah umur yang mengenai apabila mereka melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, tidak begitu tegas diatur; apa yang seharusnya diperlakukan bagi mereka, dan bagaimana sistem penahanan dan sistem penyidikan yang diberikan kepada mereka juga belum ada diatur dalam hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM BURUH KONTRAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN Agus Rimawan; Yana Sukma Permana; Erwin Syahruddin
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i1.5188

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini ialah untuk memberikan penjelasan secara mendalam bahwa Perlindungan hukum terhadap pekerja menurut Undang-Undang sebenarnya sudah diterapkan di Perushaan, namun implementasi terhadap pekerja belum sepenuhnya dirasakan. Hal tersebut terlihat dari adanya pekerja buruh kontrak yang belum terealisasi dalam hal penentuan waktu kerja lembur dan pengupahan serta hak pekerja cuti atau  hari  libur serta pemutusan hubungan kerja tidak diberikan. Dengan demikian  sebagian  besar kesejahteraan  para pekerja di PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA belum sepenuhnya diperhatikan secara  maksimal  khususnya  bagi  para  pekerja buruh kontrak, hal terbukti dengan  masih  adanya  pelanggaran  hukum  yang  dirasakan  oleh  para  pekerja. Keyword : Perlindungan Hukum, Buruh Kontrak, Ketenagakerjaan ABSTRACT  The purpose of this study is to provide an in-depth explanation that Legal protection for workers according to the law has actually been implemented in the company, but the implementation for workers has not been fully felt. This can be seen from the existence of contract workers who have not been realized in terms of overtime work and wages as well as the rights of workers on leave or holidays as well as termination of employment. Thus, most of the welfare of the workers at PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA has not been fully paid attention to, especially for contract workers, as evidenced by the existence of violations felt by workers. Keywords: Legal Protection, Contract Labor, Employment
Penegakkan Hukum Pidana dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan Uu No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Rahmawati Eka Sari; Erwin Syahruddin
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to obtain information and analyze the law regarding Criminal Law Enforcement in Illegal Logging Cases based on Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. Using the approach method in this study is a normative juridical approach. As natural wealth belonging to the nation and state, the rights of the nation and state to the forest and its results need to be maintained and maintained so that the forest can fulfill its function for the benefit of the nation and state itself. Forests as a source of natural wealth belonging to the Indonesian nation are one of the 2 basic capitals (duua) of national development used to increase the prosperity of the people as explained in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution that the earth, water, and natural resources contained therein are used for the greatest prosperity of the people. According to the version of WALHI (Forum for the Environment) once reached 3.4 million hectares every year, losses due to illegal logging ranged from 40-65 trillion every year. In 2003 the rate of destruction decreased to 3.2 million hectares and in 2005 around 2.4 million hectares, the decrease in the rate of destruction was not due to the effectiveness of law enforcement, but rather the increasing scarcity of timber that could be looted by forest criminals. Illegal logging is not the only crime in the forestry sector that causes critical forest conditions. The importance of the role of forests in people's lives and to create public order and security, the government should not stand idly by but act to overcome the long-standing practice of illegal logging. The enactment of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry.
POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DISEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN(SUATU TELAAH KRITIS) Nugroho, Wahyu; Syahruddin, Erwin
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Draft Law on Cipta Kerja using the omnibus law method in the environment and forestry sector needs to be tested in the current constitutionalism of the environment. In this article, the author will focus on environmental and forestry issues in the content of the Draft Law on CiptaKerja with the formulation of the problem, how is the critical review of the material contained in the Draft Law on Cipta Kerja inthe environment and forestry sector? and what are the implications of the material content regulated in the DraftLaw on Cipta Kerja in the environment and forestry sector?The results of his research are first, the material contained in theDraft Lawon Cipta Kerjathe environment and forestry sector provides a significant change from the provisions of the law on environmentalprotection and management; secondly, Draft Law on Cipta Kerja on theenvironment and forestry sector has implications for the absence of good structuring of authority in the center-regionalrelationship over the permit and supervision system inthe environment and forestry.
Kedudukan Hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Perawat Sebagai Pemangku Profesi Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Hotma P. Sibuea; Dwi Seno Wijanarko; Ali Johardi Wirogioto; Erwin Syahruddin; Katrina Siagian
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 17 No. 3 (2023): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v17i3.789

Abstract

Health professions recognized autonomously by law consist of (1) the medical profession, (2) nursing, and (3) midwifery. These three health professions have different legal principles, so both types of professions have professional autonomy. The professional autonomy of health professions has consequences for various aspects of the existence of health profession stakeholders, such as their position, function, tasks, authority, and legal responsibilities. One of the legal aspects of health profession stakeholders is the legal standing of each health profession stakeholder. The law does not regulate the legal standing of health profession stakeholders in healthcare services, resulting in a legal vacuum regarding the legal standing of these health profession stakeholders. Do health profession stakeholders have equal or different legal standing in healthcare services from the perspective of the principle of legal equality? The research method used is the juridical-normative research method, which examines primary, secondary, and tertiary legal materials. The research conclusion is that the legal standing of health profession stakeholders is the same and equal from the perspective of the principle of legal equality. The suggestion presented is that legislators need to amend healthcare laws, medical practice laws, nursing laws, and midwifery laws to regulate and establish the legal standing of health profession stakeholders as the same and equal based on the principle of legal equality.
Co-Authors Abdillah Umar Lubis Adhi Inderaputra Agus Rimawan Akhmad Fauzi Aldy Kurniawan Dika Ali Johardi Ali, Alizah Andika Nur Abdi Andre Faschal Neta Nyahu Aris Yulia, Aris Arum Rindani Bestian Adha Bionda Johan Anggara Cardenas, Andre Dika, Aldy Kurniawan Dwi Seno Wijanarko Elisa Sugito Emilda Yofita Fahlevi, Muhammad Reza Syah Fahmi Hafid Bachmid Fahririn, Fahririn Gerry Lesmana Gugus Atmoko Gunawan Gunawan Hardian Hardian Hari Purwadi Heru Mahendra Hotma P. Sibuea Husein Tamara Ubay Johan Johan Katrina Siagian Kiki Widya Sari Liu, Yaoping M. Khoerul Anam M. Kholilurrahman Meydi Nabillah Miharja, Marjan Misbahul Huda Misbahul Huda Nainggolan, Indra L Nur Abdi, Andika Nyahu, Andre Faschal Neta Rahmawati Eka Sari Rizal Apriyanto Rohman, Adi Nur Romasindah Aidy, Widya Ronal Saut Rusnandi Rusnandi Saiful Anam Salamat Martua Saparuli Saparuli Saputra, Rahmat Sari, Kiki Widya Sugeng Sugeng Sugeng Supanto , Viktor Agung Pratama Wahyu Nugroho Yana Sukma Permana Zainab, Nina