Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.803
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum AL-Daulah JURNAL SIPAKALEBBI Jurnal Media Hukum Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Masyarakat dan Budaya Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Sosiologia : Jurnal Agama dan Masyarakat Shoutika: Jurnal Komunikasi dan Dakwah
Sastrawati, Nila
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KOPERASI PRODUSEN BUANA HARTA PADA PERUSAHAAN KELAPA SAWIT Andi Tenri Waru; Nila Sastrawati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i2.21891

Abstract

AbstrakTerdapat beberapa Koperasi produsen pada perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat, yang dimana sistem koperasi tersebut dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Koperasi yang didirikan oleh masyarakat yang bekerja sama dengan perusahaan di fungsikan sebagai sarana pencari atau sebagai tempat pengumpul sebelum di bawa atau di kelolah oleh perusahaan. Koperasi yang didirikan oleh masyarakat setempat belum memiliki kejelasan secara khusus mengenai sistem dan cara kerja koperasi dan perusahaan yang memberikan harga serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem koperasi tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar’I. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu wawancara langsung dengan pemilik koperasi, karyawan dan petani. Kedua sumber data sekunder yaitu bersumber dari jurnal, buku, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasrkan hasil kesimpulan bahwa sistem koperasi produsen bunana harta menggunakan akad jual beli. Sistem Koperasi Buana Harta di desa Tabolang Kec. Topoyo kab. Mamuju Tengah adalah sah menurut hukum islam karena terdapat Sikap tolong-menolong dalam jual beli di lakukan oleh Koperasi Buana Harta kepada para petani dengan mempermudah proses pembelian buah kelapa sawit. Ini sesuai dengan makna ayat dalam Qs Al- Maidah ayat 2. Selain itu juga tidak di temukannya praktek riba yang di haramkan oleh Allah.Kata Kunci: Hukum Islam, Perusahaan, Sistem Koperasi.AbstractThere are several cooperative producers pthereare palm oil companies in Mamuju Tengah Sulawesi Brat Regency, where the cooperative system is used as an alternative to improve the economy of the local community. Cooperatives established by the community that cooperates with the company is functioned as a means of search or as a place to collect before being brought or managed by the company. Cooperatives established by the local community do not yet have specific clarity on the system and how cooperatives and companies work that provide prices and how the Islam law review of thecooperative system. This research uses a type of field research (field research) using normative juridical approach and syar'I approach.  The source of this research data is the primary data source that is a direct interview with cooperativeowners, employees and farmers. Both secondary data sources are sourced from journals, books, and other references related to this study. Data collection methods are observation, interview and documentation. Based on the conclusion that the cooperative system of bunana producers of assets using a buy and sell agreement.  Buana Harta Cooperative System in tabolang village Kec. Topoyo kab. Mamuju Tengah is valid according to Islamic law because there is a helpful attitude in buying and selling by Buana Harta Cooperative to farmers by facilitating the process of purchasing oil palm fruit. This corresponds to the meaning of the verse in Qs Al-Maidah verse 2. And weedless practices which Allah has forbidden.Keywords: Islamic Law, Company, Cooperative System.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA SEDEKAH DONATUR Alif Muhaimin; Nila Sastrawati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.22899

Abstract

AbstrakPenelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode  pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar’i. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu wawancara dan sumber data sekunder yaitu bersumber dari jurnal, buku, dan referensi yang lain. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan dengan tiga tahap yaitu; 1) teknik pengelolaan data 2) teknik analisis data 3) kesimpulan. Adapun pengujian keabsahan data yaitu display dan trigulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana sedekah donatur yang dikelola oleh lembaga sedekah rombongan majene yang dananya bersumber dari para donatur belum dikelola dengan baik yaitu belum adanya pembukuan laporan keuangan secara tertulis dan pembuatan laporan pertanggung jawaban biasa mengalami keterlambatan disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola itu sendiri, jika ditinjau dengan hukum Islam pengelolaanya belum sesuai dengan hukum Islam. Islam mengajarkan agar dana tersalurkan sebagai dana sedekah produktif, sehingga pengurus tidak lagi kewalahan untuk menyalurkan dana sedekah, dan untuk menunjang kesejahteraan hidup bagi kaum dhuafa. Implikasi dari penelitian ini; 1) sebaiknya para relawan yang ada di lembaga sedekah rombongan majene selain memberikan bantuan kepada kaum dhuafa perlu adanya tindakan lanjutan seperti pelatihan soft skill kepada para mustahik untuk meningkatkan kemampuan bagi orang yang tidak mampu untuk bekerja. 2) kepada pihak pengelola dana sedekah agar membuatkan pembukuan setiap pelaporan dana sedekah kepada donatur sehingga adanya pelaporan pertanggungjawaban dana yang efektif dengan mendonasikan sebagian hartanya untuk membantu para kaum dhuafa yang memerlukan bantuan.Kata kunci: Donatur, Hukum Islam, Pengelolaan Dana SedekahAbstractThis study uses a type of field research (field research) using a normative juridical approach and a syar'i approach. The data sources of this research are primary data sources, namely direct interviews with cooperative owners, employees and farmers. The two secondary data sources are from journals, books, and other references research. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. While the data management and analysis techniques were carried out in three stages, namely 1) data management techniques 2) data analysis techniques 3) conclusions. As for testing the validity of the data, namely display and trigulation. The results of this study indicate that the management of donors' alms funds managed by the alms group of Majene whose funds are sourced from donors has not been managed properly, namely the absence of written financial statement books and the preparation of accountability reports is usually delayed due to the negligence of the manager itself, when viewed with Islamic law, the management is not in accordance with Islamic law. Islam teaches that funds are channeled as productive alms funds, so that the management is no longer overwhelmed to distribute alms funds, and to support the welfare of life for the poor. The implications of this research; 1) it is better for volunteers who are in the alms group of the Majene in addition to providing assistance to the poor, there needs to be further action such as soft skills training for mustahik to improve the ability of people who are unable to work. 2) to the management of the alms fund to make a bookkeeping of each alms fund report to the donor so that there is an effective accountability of funds by donating some of their wealth to help the poor who need assistance.Keywords: Alms Fund Management, Donors, Islamic Law
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA LAUNDRY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Hamzah; Nila Sastrawati; Muhammad Anis
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.29684

Abstract

Abstrak Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang di lakukan oleh Baby Laundry bentuk tanggungjawab tersebut dilakukan secara baik oleh Baby laundry, tanggungjawab yang berdasar atas ketentuan yang dibuat oleh pelaku usaha Baby laundry. Baby laundry akan bertanggung jawab atas apa yang menjadi kesalahan yang dilakukan oleh Baby laundry Kerugian yang dialami oleh konsumen Baby laundry merupakan kerugian yang berdasarkan wanprestasi berupa kelalaian pelaku usaha Baby laundry yang mengakibatkan kerugian bagi konsumennya. Baby Laundry memberikan ganti kerugian atas kelalaiannya tersebut baik itu dengan bentuk pembayaran sejumlah uang atau penggantian barang yang sejenis. Perihal perlindungan konsumen pihak Baby laundry harus betanggung jawab atas kesalahan yang membuat konsumen mengalami kerugian., Hukum Islam membebankan kepada pihak pengelola jasa Lundry untuk bertanggung jawab atas segala kerusakan barang tersebut, sesuai aqad atau kesepakatan antara semuah. Dalam hal muamalah (ujrah al-„amah), Islam telah memberikan garis-garis atas setiap aturan hukum, dalam hal ini tentang tanggung jawab dalam pertanggungan barang antara pihak pengelola jasa pekerjaan dan yang menggunakan jasa. Kata Kunci: Jasa Laundry, Konsumen, Perlindungan Hukum. Abstract The form of legal protection for consumers carried out by Baby Laundry is a form of responsibility carried out properly by Baby Laundry, the responsibility is based on the provisions made by Baby Laundry business actors. Baby laundry will be responsible for what is a mistake made by Baby laundry. Losses experienced by consumers. Baby laundry is a loss based on default in the form of negligence of Baby laundry business actors which results in losses for consumers. Baby Laundry provides compensation for the negligence, either in the form of payment of a sum of money or the replacement of similar goods. Regarding consumer protection, the Baby Laundry must be responsible for mistakes that make consumers suffer losses. Islamic law imposes the responsibility of the laundry service manager to be responsible for any damage to the goods, according to the contract or agreement between all. In the case of muamalah (ujrah al-„amah), Islam has laid out the lines for every rule of law, in this case regarding the responsibility for goods coverage between the management of the work and those who use the service. Keywords: Legal Protection, Consumers, Laundry Services.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PEMBERIAN KREDIR PRODUK AMANAH DI PEGADAIAN SYARIAH Muh Ansar Azis; Nila Sastrawati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 2 Januari 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i1.15161

Abstract

AbstrakPokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pemberian kredit produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin? Pokok masalah tersebut  selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana mekanisme pemberian kredit produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin?, 2) Bagaimana tinjauan syariat pemberian kredit produk amanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin?. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan secara sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah Pimpinan dan Manajer Operasional PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin. Selanjutnya, metode pengumpulkan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: klarifikasi data, reduksi data dan editing data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin menggunakan Akad Murabahah pada produk pembiayaan Amanah yang ditawarkan oleh pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin kepada Nasabah. Di dalam akad Murabahah ini PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin yang Pemberian pembiayaan disertai jaminan, dimana jual beli dalam bentuk sewa jasa yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan.Kata Kunci: Amanah, Hukum Islam, Pegadaian Syariah. AbstractThe main problem of this research is how the review of Islamic law on the mechanism of credit distribution for Amanah products at PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian? The subject matter is then broken down into several sub-problems or research questions, namely: 1) What is the mechanism for providing trustworthy product credit at PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian ?, 2) How is the review of the mandate product credit provision in PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian ?. This type of research is classified as qualitative with a juridical empirical approach with a sociological approach. The data sources of this research are the Operational Leaders and Managers of PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian. Furthermore, the data collection methods used were interviews, documentation and observation. Then, data processing and analysis techniques were carried out through three stages, namely: data clarification, data reduction and data editing. The results of this study indicate that PT. Hasanuddin Branch Syariah Pegadaian uses the Murabahah Akad on the Amanah financing product offered by PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian to Customers. In this Murabahah contract, PT. Hasanuddin Branch Sharia Pegadaian Providing financing accompanied by guarantees, where sale and purchase in the form of service leases which end in transfer of ownership.Keywords: Amanah, Islamic Law, Sharia Pawnshop.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Partisipasi Perempuan di Organisasi Ekstrakulikuler Futsal; Studi Kasus di SMAN 14 Gowa Muh Ikhsan Syam; Nila Sastrawati
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.18174

Abstract

Pokok masalah dalam penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap partisipasi perempuan di organisasi ekstrakulikuler futsal di SMAN 14 Gowa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field reserch), jenis penelitian ini tergolong kualitatif dimana dilakukan dengan pendekatan penelitian sosiologi dan library research. Adapun sumber – sumber data penelitian ini adalah guru, pelatih futsal dan para siswa SMAN 14 gowa. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, obervasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 2 tahap, yaitu: 1) pengelolaan data berupa editing dan verifikasi. 2) analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi perempuan dalam olahraga futsal mendapat respon yang sangat positif karena olahraga futsal adalah salah satu olahraga yang paling di gemari oleh masyarakat saat ini. Meskipun mayoritas penggemarnya adalah kaum pria, bukan menjadi penghalang bagi perempuan untuk berpatisipasi dalam olahraga futsal ini, karena menurutnya olahraga futsal itu tidak mengenal gender yang menandakan bahwa olahraga futsal ialah olahraga yang universal yang bisa dimainkan oleh siapapun. Dan dalam tinjauan hukum Islam hukum olahraga adalah Sunnah atau dianjurkan melakukannya menurut ajaran Islam selama pelaksanaanya menurut ajaran Islam. Tetapi apabila dalam pelaksanaannya bertentangan dengan syariat hukum Islam seperti memakai pakaian yang membuka aurat dan menimbulkan nafsu seksual serta menimbulkan perbuatan maksiat, maka hukumnya adalah haram.
Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Hendrah Baharuddin; Nila Sastrawati
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum MEI
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i2.18502

Abstract

The objectives of this study are to: 1)What is the background of the change in Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 to Law Number 16 of 2019, 2) how does Maqashid al-Syari'ah review changes to Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 became Law Number 16 of 2019. In answering these problems, the researchers used the syar'i normative method. This study uses a library research method. Furthermore, the data collection method that the writer uses is direct cutifan, namely the researcher directs a person's opinion or writing according to the original without changing it and indirect quotations, namely quoting other people's writings, data and opinions by formulating with a new arrangement, but with the same intention. The results of this study indicate that the minimum age limit of marriage in Article 7 paragraph (1) of the Marriage Law has changed quite well which is in Law no. 1 of 1974 put a minimum age of marriage, namely 16 years for women and 19 years for men, is currently being amended in Article 7 paragraph 1, where the minimum age of marriage for women and men is at the same level, namely at least 19 years to be able to get married. In the review of maqashid al-sharia, the minimum limit in marriage is not explicitly regulated, but as long as it concerns the benefit of the ummah, it can be used in the administration of marriage. The implications of this study regarding changes in the minimum age limit for marriage in Article 7 paragraph 1 of the Marriage Law are expected to be able to be implemented properly by parties, both organizers, parents and men and women, should pay attention to various aspects before carrying out a marriage so that the marriage dreams can come true and do not end in an unwanted divorce.KeyWords: Constitution, marriage, Maqashid Al-Syari’ah
Penyelenggaraan Walīmah ul-Ursy di Jalan Umum Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional Sri Tantini; Nila Sastrawati
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum SEPTEMBER
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i3.22291

Abstract

This article aims to describe and analyze related to wedding parties (walimah al-ursy) which are held on public roads, viewed from the perspective of Islamic law and national law which are then linked to what happened in Ex. Nambo Lempek, Kec. Nambo, Kab. Banggai, Central Sulawesi. In answering the problems above, the author uses Field Research, namely research that raises data and problems in the field (research location). The sources of data obtained include primary data and secondary data. This study uses a type of qualitative research using an empirical juridical approach, namely to find out how a law is implemented and how the process is enforced.The results of this study indicate that in Ex. Nambo Lempek Kec. Nambo Kab. Banggai, Central Sulawesi, there are still many public road closure activities that are not in accordance with statutory regulations. Good road closures for weddings, thanksgiving events, circumcisions, and akikah. Even though Islamic law and national law both have the same view regarding the issue of organizing a wedding party (walimah al-ursy) in Islamic law road closures are allowed on the condition that they leave part of the road so that other road users can continue to pass and safety can be maintained. Meanwhile, in national law, the use of public roads for weddings is allowed as long as there is a valid permit and alternative roads and temporary traffic signs are installed
PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP MUSTAHIQ PENERIMAAN ZAKAT FITRAH KEPADA IMAM MASJID DAN DUKUN BERANAK Nur Fajri Septiana; Patimah; Nila Sastrawati
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.24619

Abstract

Abstract The main problem in this study is how the public's understanding of the mustahiq of receiving zakat fitrah to mosque priests and traditional birth attendants in Bontoa, Bontoa Village, Minasatene District, Pangkep Regency. Furthermore, this sub-problem is divided into three parts, namely. This study uses a qualitative field research method (field research) / field research that is descriptive in nature, with the research approach being an empirical juridical approach, Pangkep Regency still applies the tradition handed down from their ancestors, namely giving zakat fitrah to mosque imams and traditional birth attendants as well as to the poor. They do this because the community's understanding of mustahiq is still very lacking, besides that it is also a form of gratitude for the Bontoa people for the help given to them. According to the view of Islamic law, the acceptance of zakat fitrah to the Imam of the mosque is not yet valid because it is not classified in the context of fisabilillah. And the acceptance of zakat firah against traditional birth attendants is not valid, because it is not included in the mustahiq category. Keywords: Mustahiq, Zakat Fitrah, Taditional birth attendants.
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERJODOHAN PADA MASYARAKAT DESA BOTTOBENTENG KECAMATAN MAJAULENG KABUPATEN WAJO Riska; Patimah; Nila Sastrawati
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i1.29118

Abstract

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perjodohan pada masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupatan Wajo. Masalah pokok diurai dalam dua sub sub sub sub masalah, yakni: 1) faktor-faktor apakah yang perjodohan? 2) Bagaimana dampak perjodohan terhadap anak dalam membangun rumah tangga pada masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan syar'I dan sosiologis. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjodohan yang terjadi di Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo bersifat memaksa dan memiliki dampak berbeda-beda yang dirasakan oleh anak yang dijodohkan. Apabila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa izin dari wanita yang akan nikah, maka kepada wanita itu diberi hak memilih untuk tetap melanjutkan atau tidak. Implikasi penelitian ini adalah sebelum perjodohan didiskusikan dengan anaknya yang akan dijodohkan dan dilakukan perkenalan satu sama lain agar saling mengetahui sifat dan karakter, sehingga perjodohan yang dilakukan berdampak positif pada kehidupan rumah tangga anak yang dijodohkan. Abstrak Permasalahan utama dari penelitian ini adalah bagaimana perspektif hukum Islam tentang perjodohan di masyarakat Desa Bottobenteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. Masalah utama dipecah menjadi dua sub-masalah, yaitu: 1) faktor apa yang cocok? 2) Apa dampak perjodohan terhadap anak dalam membangun rumah tangga di masyarakat Desa Bottobenteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan syar'i dan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjodohan yang terjadi di Desa Bottobenteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo bersifat koersif dan memiliki dampak yang berbeda terhadap anak-anak yang dijodohkan. Jika pernikahan dilakukan tanpa izin dari wanita yang akan menikah, maka wanita tersebut diberi hak untuk memilih apakah akan melanjutkan atau tidak. Implikasi dari penelitian ini adalah sebelum perjodohan dibahas dengan anak-anaknya yang akan dijodohkan dan diperkenalkan satu sama lain sehingga saling mengenal sifat dan karakter satu sama lain, sehingga perjodohan yang dilakukan memberikan dampak positif bagi kehidupan rumah tangga anak yang bertunangan tersebut
PENERAPAN KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILU 2019 DI KABUPATEN GOWA Nurlina Kavrianti; Nila Sastrawati
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 3 (2022): SIYASATUNA
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The policy of women's representation quota in the legislative nomination process is a form of gender-responsive policy to reduce the gap in access, participation, control, benefits and opportunities between women and men. This study aims to find out how to fulfill the quota for women's representation in the Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) of Gowa Regency, especially the results of the 2019 elections. This research uses qualitative methods with empirical and normative syar'i juridical approaches. The results showed that at the nomination stage, the application of the quota of 30% of women in each constituency by all political parties has been fulfilled, but only 13 people or 28.8% of the total 45 seats are successfully elected.
Co-Authors Abd Syatar Abdul Wahid Haddade Abidin, Saenal Abu Bakar Afiyah Salsabila. Alkaf Akbar, Hairul Alda, Alda Alif Muhaimin Amalia, Maisarah Amir, Herlina Andi Nur Mayapada Andi Tenri Waru Anggaraini , Dewi Angriati, Ririn Anwar, Alfiansyah Ashabul Kahfi, Ashabul Ashar Sinilele Bramantyo, Fauzan Delasta Budiarti Cahyadi, Muh. Darmawati H, Darmawati Hamzah Hariadi Hariadi Hartini Tahir Hasan, Haslinda Hendrah Baharuddin Iqbal, Andi Muhammad ISKANDAR Kurniati Majdi, Muhammad Fakhri Miftah, Muhammad Ariel Muh Ansar Azis Muh Arfan Muh Ikhsan Syam Muhammad Anis Muhammad Anis, Muhammad Mukhlis, Muhammad Mutawalli Muliadi Musafir Pababbari Musafir Pababbari Musdalifa Ibrahim Muslim, Asrul Nasir, Herlina Nirwan Wahyudi AR Nur Fajri Septiana Nur, Anita Nurfajrin Ramadhan Nurfalita, Zavira Nurhalisa, Nurhalisa Nurlina Kavrianti Nurtita, Nurtita Nuryanti, Astiti Pababbari, Musafir Paidi, Zulhilmi Patimah Qasim, Dika Sastriani Qonitah, Ayu Rabani, Burhanudin Rafika Sari Rahma Amir, Rahma Riska Selman, Muhammad Arib Ramadhan Siti Aisyah Siti Rismayanti Basri Sitti Aisyah Sri Tantini Syah, Lehan Syatar, Abdul Taufiq Hidayah D Tayang, Riswandi Umar Sulaiman Wahab, Harlida Abdul Wahyuddin Halim Zulkarnain Ahmad