Articles
<![CDATA[Analisis Concursus Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan Berat (Suatu Tinjauan Kriminologi) ]]>
<![CDATA[Amalia, Maisarah]]>;
<![CDATA[Kahfi, Ashabul]]>;
<![CDATA[Sastrawati, Nila]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i1.20911
<![CDATA[Tindak pidana concursus pembunuhan disertai penganiayaan berat yang dilakukan seseorang sangatlah meresahkan masyarakat, dalam kasus ini membuktikan bahwa tidak selamanya faktor utama penyebab kejahatan terjadi dipengaruhi dari faktor keluarga, rendahnya pendidikan bahkan lingkungan masyarakat sekitar. Tetapi yang menjadi faktor utama dalam kasus ini adalah faktor kejiwaan dan sakit hati yang menimbulkan rasa dendam. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah penyebab terjadinya tindak pidana concursus pembunuhan disertai penganiayaan berat dan upaya penanggulangannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana concursus pembunuhan disertai penganiayaan berat ini meliputi faktor yang berpengaruh secara langsung yaitu faktor sakit hati dan kejiwaan, serta faktor yang berpengaruh secara tidak langsung yaitu faktor lingkungan masyarakat sekitar, rendahnya pendidikan, serta faktor keluarga. Dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian yaitu, upaya pre-emtive, upaya preventif, serta upaya represi.]]>
<![CDATA[Heavy Parliamentary v. Heavy Executive: Ambiguity of Power in Indonesian Constitutional Practices ]]>
<![CDATA[Mukhlis, Muhammad Mutawalli]]>;
<![CDATA[Wahab, Harlida Abdul]]>;
<![CDATA[Paidi, Zulhilmi]]>;
<![CDATA[Sastrawaty, Nila]]>;
<![CDATA[Hasan, Haslinda]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol 31, No 2 (2024): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jmh.v31i2.21703
<![CDATA[The history of the Indonesian constitution has implemented Parliamentary and Presidential systems at different times. However, in practice it creates ambiguity in system implementation. The presidential system currently implemented is experiencing a dilemma due to regulation and separation of powers which tends to still have a parliamentary nuance. This research is library research that examines and explores regulatory documents, books, journals and other scientific works that are relevant to the topic of discussion. The results of data collection were analyzed in depth and then presented descriptively analytically. This article aims to provide ideas for building a concrete government system based on the shift in power functions that has occurred. This article concludes the need to issue a Law on the Presidential Institution which contains concrete limits on the powers of the President and the DPR. The President's capacity as head of government is limited by the party coalition in parliament. Therefore, it is necessary to redefine the roles and relationships between the President, DPR and political parties, clarify the checks and balances mechanism, and support the effectiveness of concrete and proportional government.]]>
<![CDATA[Heavy Parliamentary v. Heavy Executive: Ambiguity of Power in Indonesian Constitutional Practices ]]>
<![CDATA[Mukhlis, Muhammad Mutawalli]]>;
<![CDATA[Wahab, Harlida Abdul]]>;
<![CDATA[Paidi, Zulhilmi]]>;
<![CDATA[Sastrawaty, Nila]]>;
<![CDATA[Hasan, Haslinda]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol. 31 No. 2: December 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jmh.v31i2.21703
<![CDATA[The history of the Indonesian constitution has implemented Parliamentary and Presidential systems at different times. However, in practice it creates ambiguity in system implementation. The presidential system currently implemented is experiencing a dilemma due to regulation and separation of powers which tends to still have a parliamentary nuance. This research is library research that examines and explores regulatory documents, books, journals and other scientific works that are relevant to the topic of discussion. The results of data collection were analyzed in depth and then presented descriptively analytically. This article aims to provide ideas for building a concrete government system based on the shift in power functions that has occurred. This article concludes the need to issue a Law on the Presidential Institution which contains concrete limits on the powers of the President and the DPR. The President's capacity as head of government is limited by the party coalition in parliament. Therefore, it is necessary to redefine the roles and relationships between the President, DPR and political parties, clarify the checks and balances mechanism, and support the effectiveness of concrete and proportional government.]]>
<![CDATA[Hukum Sebagai Sistem Integrasi : Pertimbangan Nilai “Keperawanan” dalam Kasus Perkosaan ]]>
<![CDATA[Sastrawati, Nila]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 1 No 1 (2012): (December) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v1i1.1464
<![CDATA[Pada dasarnya perkosaan adalah bentuk kekerasan primitive yang terjadi pada semua tingkatan masyarakat manapun dimana perempuan ditempatkan pada posisi korban. Demikian pula dengan persepsi masyarakat terhadap peristiwa pemerkosaan termasuk pandangan masyarakat terhadap korban perkosaan tersebut. Berbagai pandangan yang terdiri dari beberapa dugaan atau asumsi, seringkali perkosaan lebih merupakan semacam kutukan pada perempuan. Artinya, perempuan bukan hanya jadi korban fisik pelaku perkosaan tetapi kadangkala di aniaya secara publik. Pendapat di atas muncul karena saat orang diminta tanggapan mengenai kasus perkosaan, maka pertama- tama orang cenderung terlebih dahulu mengupas “siapa” korban perkosaan tersebut. Seorang korban biasanya oleh public dinilai kualitas personalnya lewat pertanyaan yang cenderung menghakimi seperti apakah “ia perempuan baik- baik” atau perempuan yang kurang lebih “pantas untuk diperkosa”]]>
<![CDATA[Simbolisme dalam Pencitraan Partai Politik ]]>
<![CDATA[Sastrawati, Nila]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 4 No 1 (2015): (June) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v4i1.1499
<![CDATA[Simbol dan politik merupakan dua entitas yang tak dapat dipisahkan. Instrumen-insturmen yang digunakan dalam politik khususnya partai politik tidak terlepas dari symbol-simbol dengan pemaknaan yang disepakati sebagai makna yang melingkupi symbol yang dihadirkan. Simbol tampil dan hadir dengan sendirinya, tetapi dicitrakan menjadi entitas yang luar biasa sehingga mampu menjadi pemikat dalam mencapai tujuan partai politik.]]>
<![CDATA[PERSONAL BRANDING DAN KEKUASAAN POLITIK DI KABUPATEN LUWU UTARA ]]>
<![CDATA[Sastrawati, Nila]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 6 No 2 (2017): (December) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v6i2.4882
<![CDATA[Penelitian Personal Branding dan Kekuasaan Politik di Kabupaten Luwu Utara merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang berfokus pada Brand personality sangat terkait dengan modalitas yang dimiliki kontestan selain modalitas politik atau dukungan partai politik. Dalam memperoleh data penelitian, dilakukan wawancara terkait respon masyarakat terhadap personal branding yang dilakukan kontestan politik. Selain wawancara, studi dokumen khususnya penelitian terdahulu sangat membantu dalam melengkapi data yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontestan politik sangat dipengaruhi modalitas dalam membangun brand personalitynya. Modalitas tersebut meliputi modalitas sosial, modalitas ekonomi, dan modalitas kultural. Modalitas sosial terkait dengan intensitas interaksi kontestan dengan konstituennya. Modalitas ekonomi terkait dengan kepemilikan. Asumsi yang terbangun dalam masyarakat bahwa calon pemimpin yang mapan memiliki peluang membantu masyarakat dengan mudah serta tidak menggantungkan kepentingan pada pihak sponsor. Kontestan yang membangun jaringan lebih besar dengan sponsor akan membagi kekuasaan berdasarkan besarnya cost atau biaya yang dikeluarkan. Modalitas kultural terkait dengan tindakan, prilaku dan latar belakang pendidikan. Respon masyarakat terhadap personal branding yang ditawarkan masyarakat dapat dicermati dari; pertama, kecerdasan mengelola potensi wilayah yang dituangkan dalam visi dan misi unggulan. Kedua, kemampuan komunikasi dengan pendekatan humanis. Ketiga, kemampuan mengelola emosi konstituen khususnya bagi kalangan perempuan.]]>
<![CDATA[RELASI GENDER DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN STRATEGIS PARTAI PADA PARTAI ISLAM ]]>
<![CDATA[Sastrawati, Nila]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 2 No 1 (2013): (June) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v2i1.4897
<![CDATA[Sistem internal partai tidak terlepas dari relasi yang terbangun antara identitas perempuan dan identitas laki-laki. Bryan menjelaskan bahwa dalam teori sosialisasi, perbedaan laki-laki dan perempuan dibentuk oleh variasi budaya, dan dalam analisis conversational menunjukkan perbedaan dalam pola gangguan percakapan antara laki-laki dan perempuan yang bermuatan penggunaan kekuatan. Di dalam organisasi dimana laki-laki dan perempuan memperjuangkan sebuah kekuasaan, komunikasi yang terjalin tetap mengandung muatan kekuasaan laki-laki. Dalam konteks ini, postmodernism menempatkan lakilaki dan perempuan dengan “ide identitas laki-laki yang plural” dan ide identitas perempuan yang plural”, bukan pada tataran “kesamaan laki-laki dan perempuan”.]]>
<![CDATA[SOMBAYYA RI GOWA: Studi atas Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Daerah Kabupaten Gowa ]]>
<![CDATA[Sastrawati, Nila]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 7 No 2 (2018): (December) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v7i2.7339
<![CDATA[Studi ini bermaksud untuk mengungkap strategi negara (pemerintah) dalam mendelegitimasi kekuasaan tradisional di Kabupaten Gowa. Di samping itu, studi ini akan melacak secara historis bagaimana keabsahan kekuasaan dapat diakui secara kultural yang kemudian akan disandingkan dengan aspek legitimasi dari negara. Bagaimana keduanya ketika dipertemukan akan menjadi poin tersendiri untuk dieksplanasi agar dapat membongkar sejauhmana pengaruh Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Daerah (Perda LAD) dapat berpengaruh pada level bawah. Lahirnya Perda LAD di Kabupaten Gowa boleh dikatakan pengulangan sejarah di mana negara menghancurkan penguasa tradisonal untuk tunduk pada kekuasaan negara modern. Sekalipun tingkatannya berbeda dan pola yang digunakan juga berbeda, akan tetapi pembersihan sisa-sisa kekuasaan aristokrasi yang masih bercokol tidak terelakkan hingga hari ini. Kasus Kesultanan Yogyakarta adalah hal yang berbeda setelah mendapatkan pengakuan dari negara lewat undang-undang keistimewaan.]]>
<![CDATA[THE CONSTRUCTION OF POLITICAL SYMBOLICM OF INDIVIDUAL POLITICAL ACTION: CASE STUDY ANALYSIS IN THREE ISLAMIC BASED POLITICAL PARTIES IN GOWA DISTRICT ]]>
<![CDATA[Sastrawati, Nila]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 8 No 1 (2019): (June) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v8i1.9434
<![CDATA[This paper is the research result that focuses on the construction of political symbols in encouraging individual political action in the United Development Party, the National Mandate Party, and the National Awakening Party in Gowa District. This research is a qualitative research, using the sociological phenomenology approach. The results shows that religious symbolism in the three Islamic-based political parties in Gowa encourage individual political actions in two ways, namely; objective and subjective realities of political parties, and objective and subjective realities of individuals towards their social environment]]>
<![CDATA[Menguak Dinamika Peradaban Islam di Massa Kesultanan Usmani ]]>
<![CDATA[Bramantyo, Fauzan Delasta]]>;
<![CDATA[Sastrawaty, Nila]]>;
<![CDATA[Sulaiman, Umar]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menguak lebih lanjut tentang dinamika dibalik jejak sejarah Peradaban Islam pada Masa Kesultanan Usmani. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif, Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan Dinamika Peradaban Islam Di Massa Kesultanan Usmani. Adapun jenis penelitian ini adalah library research dimana penulis mengumpulkan dan mengkaji materi dari buku, artikel, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan tema. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Munculnya dinamika dalam masa Kesultanan Usmaniyah, yang berdiri dari abad ke-14 hingga awal abad ke-20, tidak hanya merupakan kekaisaran terbesar di dunia pada masanya, tetapi juga menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi dan perpolitikan yang berpengaruh bagi dunia Islam. Kesultanan Usmaniyah memperlihatkan keberagaman dan dinamika yang mencerminkan keterbukaan terhadap berbagai tradisi dan pengaruh budaya dari berbagai wilayah yang dikuasainya dengan tonggak kepemimpinan atau sultan yang memiliki pengaruhnya masing-masing sehingga memperlihatkan kemegahan, eksistensi hingga masa kemundurannya. Kesultanan Usmani banyak meninggalkan jejak yang mana cukup berikan pengaruh dan kontribusi dalam dunia Islam yakni Disintegrasi Politik Dalam Dunia Islam dan juga membangkitkan rasa nasionalisme walaupun terdapat adanya sisi positif maupun negatif tapi secara tidak langsung sangat mempengaruhi warna warni kehidupan dalam dunia Islam.]]>
