Claim Missing Document
Check
Articles

SOMBAYYA RI GOWA: Studi atas Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Daerah Kabupaten Gowa Sastrawati, Nila
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 7 No 2 (2018): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v7i2.7339

Abstract

Studi ini bermaksud untuk mengungkap strategi negara (pemerintah) dalam mendelegitimasi kekuasaan tradisional di Kabupaten Gowa. Di samping itu, studi ini akan melacak secara historis bagaimana keabsahan kekuasaan dapat diakui secara kultural yang kemudian akan disandingkan dengan aspek legitimasi dari negara. Bagaimana keduanya ketika dipertemukan akan menjadi poin tersendiri untuk dieksplanasi agar dapat membongkar sejauhmana pengaruh Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Daerah (Perda LAD) dapat berpengaruh pada level bawah. Lahirnya Perda LAD di Kabupaten Gowa boleh dikatakan pengulangan sejarah di mana negara menghancurkan penguasa tradisonal untuk tunduk pada kekuasaan negara modern. Sekalipun tingkatannya berbeda dan pola yang digunakan juga berbeda, akan tetapi pembersihan sisa-sisa kekuasaan aristokrasi yang masih bercokol tidak terelakkan hingga hari ini. Kasus Kesultanan Yogyakarta adalah hal yang berbeda setelah mendapatkan pengakuan dari negara lewat undang-undang keistimewaan.
THE CONSTRUCTION OF POLITICAL SYMBOLICM OF INDIVIDUAL POLITICAL ACTION: CASE STUDY ANALYSIS IN THREE ISLAMIC BASED POLITICAL PARTIES IN GOWA DISTRICT Sastrawati, Nila
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 8 No 1 (2019): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v8i1.9434

Abstract

This paper is the research result that focuses on the construction of political symbols in encouraging individual political action in the United Development Party, the National Mandate Party, and the National Awakening Party in Gowa District. This research is a qualitative research, using the sociological phenomenology approach. The results shows that religious symbolism in the three Islamic-based political parties in Gowa encourage individual political actions in two ways, namely; objective and subjective realities of political parties, and objective and subjective realities of individuals towards their social environment
Menguak Dinamika Peradaban Islam di Massa Kesultanan Usmani Bramantyo, Fauzan Delasta; Sastrawaty, Nila; Sulaiman, Umar
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menguak lebih lanjut tentang dinamika dibalik jejak sejarah Peradaban Islam pada Masa Kesultanan Usmani. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif, Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan Dinamika Peradaban Islam Di Massa Kesultanan Usmani. Adapun jenis penelitian ini adalah library research dimana penulis mengumpulkan dan mengkaji materi dari buku, artikel, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan tema. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Munculnya dinamika dalam masa Kesultanan Usmaniyah, yang berdiri dari abad ke-14 hingga awal abad ke-20, tidak hanya merupakan kekaisaran terbesar di dunia pada masanya, tetapi juga menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi dan perpolitikan yang berpengaruh bagi dunia Islam. Kesultanan Usmaniyah memperlihatkan keberagaman dan dinamika yang mencerminkan keterbukaan terhadap berbagai tradisi dan pengaruh budaya dari berbagai wilayah yang dikuasainya dengan tonggak kepemimpinan atau sultan yang memiliki pengaruhnya masing-masing sehingga memperlihatkan kemegahan, eksistensi hingga masa kemundurannya. Kesultanan Usmani banyak meninggalkan jejak yang mana cukup berikan pengaruh dan kontribusi dalam dunia Islam yakni Disintegrasi Politik Dalam Dunia Islam dan juga membangkitkan rasa nasionalisme walaupun terdapat adanya sisi positif maupun negatif tapi secara tidak langsung sangat mempengaruhi warna warni kehidupan dalam dunia Islam.
Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar (Studi Kritis atas Tatanegara Islam) Amir, Herlina; Sastrawati, Nila
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisa tentang bagaimana partisipasi dan peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah di kota makassar, serta bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kota masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang ditunjang dengan teknik analisis kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologi dan pendekatan syar’i didukung dengan sumber data primer berupa hasil interview dan sumber data sekunder berupa undang-undang, jurnal, dan buku-buku hukum. Teknik pengumpulan data yakni melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penting partai politik dalam pemilihan kepala daerah di Kota Makassar yaitu sebagai sarana rekrutmen bakal calon pemimpin, partai politik juga sebagai wadah atau jembatan yang diharapkan dapat menaungi setiap aspirasi masyarakat untuk direalisasikan oleh pemerintah. Kemudian, pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Makassar dianggap belum berjalan sesuai dengan tujuan utama dari demokrasi. Oleh karena itu, partai politik di Kota Makassar sebaiknya lebih memberikan ruang terhadap penyaluran aspirasi masyarakat dan meningkatkan pengawasan serta fungsi dari partai politik demi menghasilkan kader-kader yang berkualitas. Selanjutnya, demi mewujudkan politik yang baik diperlukan proses yang ideal dari awal, tanpa praktek Money Politic agar terpenuhinya demokrasi yang baik.
TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM TERHADAP (TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH) (STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR) Iqbal, Andi Muhammad; Sastrawati, Nila
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is about how the Review of Islamic State Governance Law on Transparency of Regional Expenditure Budget (case study in Makassar City). The main problems are: 1) What is the Format of Budget Transparency in Makassar City, 2) What is the View of Islamic State Administration Law on Transparency of Regional Expenditure Budget in Makassar City? This type of research is conducted qualitatively in the field using descriptive research methods, data collection techniques with observation methods, interviews, and documentation. The results of the study show that in the review of Islamic constitutional law on the transparency of the regional budget (case study in the city of Makassar), including openness and transparency of government administration in Makassar City is still relatively minimal. The concept of transparency in Islamic teachings has relevance to the prophetic nature of the prophet Muhammad. This is reinforced by what Muhammad Syafi'i Antonio said that the prophetic values of business and management inherent in Rasulullah Saw include: Siddiq, right, the basic value is integrity. The implications of this research are: 1) The government opens information services to increase transparency to the public, 2) It is hoped that the government can further increase the socialization and publication of transparency to the public.
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TAKALAR (Perspektif Siyasah Syar`iyyah) Hariadi, Hariadi; Sastrawati, Nila
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan dan pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Takalar. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empirik, sumber data berupa data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), dan penelitian lapangan (field research), dan dianalisis secara kualitatif yang selanjutnya akan ditarik menjadi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik  di Kabupaten Takalar sudah berjalan dengan baik, dengan ketentuan bahwa setiap partai politik berhak mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 3,389.00 persatu suara sah, yang anggarannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Takalar. Didalam hukum tatanegara Islam, bantuan keuangan kepada partai politik tidak di jelaskan secara rinci baik di dalam al-Qur’an maupun Hadist, tetapi setiap penggunaan uang yang berasal dari rakyat, maka harus jelas pemanfaatan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kata Kunci: Bantuan Keuangan; Partai Politik; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006;
KEBANGKITAN ISLAM DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA (Studi Analisis Dampak Gerakan 212) Rabani, Burhanudin; Sastrawati, Nila
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena Gerakan 212 adalah peristiwa langkah yang dialami oleh umat Islam dan bangsa Indonesia. Gerakan tersebut merupakan implikasi dari kasus penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang memicu gelombang protes berjilid-jilid dari kalangan umat Islam, bahkan sempat menimbulkan kegaduhan politik nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi gerakan 212 dan dampaknya terhadap kebangkitan Islam dalam sistem politik di Indonesia. Penelitian ini tergolong penelitian pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan pendekatan sosial politik. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pada awalnya, gerakan 212 adalah gerakan moril sebagai respon atas penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama, meskipun pada akhirnya sebagian kalangan menganggap bahwa gerakan 212 juga memiliki tendensi politik dan menjadi simbol kebangkitan politik identitas; 2) Dampak dari gerakan 212 terhadap kebangkitan Islam adalah terbentuknya organisasi GNPF-Ulama, PA 212, hingga gerakan ekonomi kreatif umat Islam melalui Koperasi Syariah dan 212 Mart; 3) Secara politik, dampak gerakan 212 adalah terpilihnya Anis Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2021.Kata Kunci: Gerakan 212; Kebangkitan Islam; Politik Identitas; Sistem Politik
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN WAJO Qasim, Dika Sastriani; Sastrawati, Nila
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article aims to provide an overview of the effectiveness of zakat management by the National Amil Zakat Agency of Wajo Regency, the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Wajo Regency, by using field research methods. Zakat management carried out by BAZNAS Wajo Regency, especially in collecting zakat has not shown maximum performance, it is marked by low community participation in distributing zakat through BAZNAS. Although there are supporting factors such as strengthening the legal basis of institutions through regional regulations, expediency, digitalization management, and transparency, the many obstacles faced such as the existence of BAZNAS that are not yet known by the public, budget and human resource limitations, community traditions or habits, and the lack of Zakat Collection Units (UPZ) and the large number of Amil Zakat Institutions (LAZ) formed by several Islamic Mass Organizations are the main causes of the ineffective performance of baznas of Wajo Regency, coupled with the level of public knowledge about the obligation to zakat, especially zakat maal which is still low.
PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN DI DESA PAKKASALO KABUPATEN BONE PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Qonitah, Ayu; Sastrawati, Nila; Amir, Rahma
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aktivitas penambangan merupakan salah satu upaya pemanfaatan sumber daya alam. Pertambangan mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, termasuk penambangan yang dilakukan oleh warga Desa Pakkasalo dengan memanfaatkan peralatan sederhana. Pengelolaan pertambangan rakyat banyak memunculkan persoalan, seperti perizinan dan pelbagai permasalahan lainnya, sehingga dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif, normatif syar’i, dan sosiologis. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone sangat bermanfaat bagi pembangunan desa dan berperan penting dalam perekonomian warga setempat, akan tetapi sampai saat ini, hampir semua aktivitas penambangan yang beroperasi belum memiliki izin mesikpun sudah berulang kali dimohonkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone terkendala dalam menerbitkan izin yang dimohonkan oleh warga, karena Desa Pakkasalo tidak termasuk dalam wilayah pertambangan yang telah ditentukan dalam Perda RTRW Kabupaten Bone. Dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, tidak ada ketentuan yang secara spesifik melarang aktivitas penambangan, tetapi Islam sangat menganjurkan untuk menghindari kegiatan-kegiatan usaha yang dapat merusak kelestarian lingkungan, apalagi jika wilayah dimaksud telah ditentukan sebagai zona bebas penambangan oleh umara (pemerintah/pemimpin), maka akan berlaku kaidah menaati perintah ulil amri juga bagian dari menaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.Kata Kunci: Peran; Pemerintah Daerah; Penambangan; Siyasah Syar’iyyah
PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Nurfalita, Zavira; Sastrawati, Nila
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine how the management of parking levies on public roadsides, especially in Makassar City from the perspective of siyasah syar'iyyah. The method used is field qualitative research with a juridical and normative approach to syar'i. The management of public roadside parking in Makassar City shows that management has not been effective, sometimes even a source of congestion. This can be seen from the many violations of parking, such as the conversion of the shoulder of the road into a parking lot, illegal parking, and the lack of firmness in law enforcement. In the muamalah concept, the withdrawal of the parking levy by the official parking attendant can be matched with a storage system (wadi'ah) which allows for a deposit fee.