Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.229
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum AL-Daulah JURNAL SIPAKALEBBI Jurnal Media Hukum Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Masyarakat dan Budaya Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Shoutika: Jurnal Komunikasi dan Dakwah International Journal of Islamic Studies Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Manfaat: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia
Sastrawati, Nila
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 59 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 59 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar (Studi Kritis atas Tatanegara Islam) Amir, Herlina; Sastrawati, Nila
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisa tentang bagaimana partisipasi dan peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah di kota makassar, serta bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kota masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang ditunjang dengan teknik analisis kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologi dan pendekatan syar’i didukung dengan sumber data primer berupa hasil interview dan sumber data sekunder berupa undang-undang, jurnal, dan buku-buku hukum. Teknik pengumpulan data yakni melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penting partai politik dalam pemilihan kepala daerah di Kota Makassar yaitu sebagai sarana rekrutmen bakal calon pemimpin, partai politik juga sebagai wadah atau jembatan yang diharapkan dapat menaungi setiap aspirasi masyarakat untuk direalisasikan oleh pemerintah. Kemudian, pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Makassar dianggap belum berjalan sesuai dengan tujuan utama dari demokrasi. Oleh karena itu, partai politik di Kota Makassar sebaiknya lebih memberikan ruang terhadap penyaluran aspirasi masyarakat dan meningkatkan pengawasan serta fungsi dari partai politik demi menghasilkan kader-kader yang berkualitas. Selanjutnya, demi mewujudkan politik yang baik diperlukan proses yang ideal dari awal, tanpa praktek Money Politic agar terpenuhinya demokrasi yang baik.
TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM TERHADAP (TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH) (STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR) Iqbal, Andi Muhammad; Sastrawati, Nila
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is about how the Review of Islamic State Governance Law on Transparency of Regional Expenditure Budget (case study in Makassar City). The main problems are: 1) What is the Format of Budget Transparency in Makassar City, 2) What is the View of Islamic State Administration Law on Transparency of Regional Expenditure Budget in Makassar City? This type of research is conducted qualitatively in the field using descriptive research methods, data collection techniques with observation methods, interviews, and documentation. The results of the study show that in the review of Islamic constitutional law on the transparency of the regional budget (case study in the city of Makassar), including openness and transparency of government administration in Makassar City is still relatively minimal. The concept of transparency in Islamic teachings has relevance to the prophetic nature of the prophet Muhammad. This is reinforced by what Muhammad Syafi'i Antonio said that the prophetic values of business and management inherent in Rasulullah Saw include: Siddiq, right, the basic value is integrity. The implications of this research are: 1) The government opens information services to increase transparency to the public, 2) It is hoped that the government can further increase the socialization and publication of transparency to the public.
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TAKALAR (Perspektif Siyasah Syar`iyyah) Hariadi, Hariadi; Sastrawati, Nila
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan dan pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Takalar. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empirik, sumber data berupa data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), dan penelitian lapangan (field research), dan dianalisis secara kualitatif yang selanjutnya akan ditarik menjadi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik  di Kabupaten Takalar sudah berjalan dengan baik, dengan ketentuan bahwa setiap partai politik berhak mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 3,389.00 persatu suara sah, yang anggarannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Takalar. Didalam hukum tatanegara Islam, bantuan keuangan kepada partai politik tidak di jelaskan secara rinci baik di dalam al-Qur’an maupun Hadist, tetapi setiap penggunaan uang yang berasal dari rakyat, maka harus jelas pemanfaatan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kata Kunci: Bantuan Keuangan; Partai Politik; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006;
KEBANGKITAN ISLAM DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA (Studi Analisis Dampak Gerakan 212) Rabani, Burhanudin; Sastrawati, Nila
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena Gerakan 212 adalah peristiwa langkah yang dialami oleh umat Islam dan bangsa Indonesia. Gerakan tersebut merupakan implikasi dari kasus penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang memicu gelombang protes berjilid-jilid dari kalangan umat Islam, bahkan sempat menimbulkan kegaduhan politik nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi gerakan 212 dan dampaknya terhadap kebangkitan Islam dalam sistem politik di Indonesia. Penelitian ini tergolong penelitian pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan pendekatan sosial politik. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pada awalnya, gerakan 212 adalah gerakan moril sebagai respon atas penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama, meskipun pada akhirnya sebagian kalangan menganggap bahwa gerakan 212 juga memiliki tendensi politik dan menjadi simbol kebangkitan politik identitas; 2) Dampak dari gerakan 212 terhadap kebangkitan Islam adalah terbentuknya organisasi GNPF-Ulama, PA 212, hingga gerakan ekonomi kreatif umat Islam melalui Koperasi Syariah dan 212 Mart; 3) Secara politik, dampak gerakan 212 adalah terpilihnya Anis Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2021.Kata Kunci: Gerakan 212; Kebangkitan Islam; Politik Identitas; Sistem Politik
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN WAJO Qasim, Dika Sastriani; Sastrawati, Nila
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article aims to provide an overview of the effectiveness of zakat management by the National Amil Zakat Agency of Wajo Regency, the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Wajo Regency, by using field research methods. Zakat management carried out by BAZNAS Wajo Regency, especially in collecting zakat has not shown maximum performance, it is marked by low community participation in distributing zakat through BAZNAS. Although there are supporting factors such as strengthening the legal basis of institutions through regional regulations, expediency, digitalization management, and transparency, the many obstacles faced such as the existence of BAZNAS that are not yet known by the public, budget and human resource limitations, community traditions or habits, and the lack of Zakat Collection Units (UPZ) and the large number of Amil Zakat Institutions (LAZ) formed by several Islamic Mass Organizations are the main causes of the ineffective performance of baznas of Wajo Regency, coupled with the level of public knowledge about the obligation to zakat, especially zakat maal which is still low.
PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN DI DESA PAKKASALO KABUPATEN BONE PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Qonitah, Ayu; Sastrawati, Nila; Amir, Rahma
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aktivitas penambangan merupakan salah satu upaya pemanfaatan sumber daya alam. Pertambangan mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, termasuk penambangan yang dilakukan oleh warga Desa Pakkasalo dengan memanfaatkan peralatan sederhana. Pengelolaan pertambangan rakyat banyak memunculkan persoalan, seperti perizinan dan pelbagai permasalahan lainnya, sehingga dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif, normatif syar’i, dan sosiologis. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone sangat bermanfaat bagi pembangunan desa dan berperan penting dalam perekonomian warga setempat, akan tetapi sampai saat ini, hampir semua aktivitas penambangan yang beroperasi belum memiliki izin mesikpun sudah berulang kali dimohonkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone terkendala dalam menerbitkan izin yang dimohonkan oleh warga, karena Desa Pakkasalo tidak termasuk dalam wilayah pertambangan yang telah ditentukan dalam Perda RTRW Kabupaten Bone. Dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, tidak ada ketentuan yang secara spesifik melarang aktivitas penambangan, tetapi Islam sangat menganjurkan untuk menghindari kegiatan-kegiatan usaha yang dapat merusak kelestarian lingkungan, apalagi jika wilayah dimaksud telah ditentukan sebagai zona bebas penambangan oleh umara (pemerintah/pemimpin), maka akan berlaku kaidah menaati perintah ulil amri juga bagian dari menaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.Kata Kunci: Peran; Pemerintah Daerah; Penambangan; Siyasah Syar’iyyah
PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Nurfalita, Zavira; Sastrawati, Nila
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine how the management of parking levies on public roadsides, especially in Makassar City from the perspective of siyasah syar'iyyah. The method used is field qualitative research with a juridical and normative approach to syar'i. The management of public roadside parking in Makassar City shows that management has not been effective, sometimes even a source of congestion. This can be seen from the many violations of parking, such as the conversion of the shoulder of the road into a parking lot, illegal parking, and the lack of firmness in law enforcement. In the muamalah concept, the withdrawal of the parking levy by the official parking attendant can be matched with a storage system (wadi'ah) which allows for a deposit fee.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONVENSI INTERNASIONAL PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN Akbar, Hairul; Sastrawati, Nila
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan merupakan perbuatan yang sangat mulia karena pada dasarnya perempuan juga memiliki hak yang sama dalam hukum dan pemerintah. Diskriminasi terhadap perempuan dengan segala bentuknya dilarang menurut hukum Islam. Penulisan ini menggunakan teknik kepustakaan. Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi kaum perempuan dari pelbagai bentuk diskriminasi serta untuk memberikan jaminan atas pemenuhan hak-haknya yang sama dengan laki-laki. Diskriminasi terhadap perempuan pada umumnya tidak hanya terjadi dalam lingkup keluarga, tetapi termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perempuan kerap mengalami tindakan diskriminatif seperti persolan nafkah, kesenjangan upah, pelecehan seksual, pembatasan kesempatan, pemberian cuti hamil, dan aturan berpakaian. Konvensi Internasional yang telah diratifikasi menjadi tonggak awal keterlibatan negara secara formal dalam upaya meminimalisir tindakan diskriminatif terhadap perempuan dipelbagai sektor. Jauh sebelum isu-isu perlindungan terhadap perempuan menjadi isu universal, Islam telah meletakkan dasar perlindungan terhadap perempuan.Kata Kunci: Diskriminasi; Perempuan; Perlindungan
PERAN PARTAI GOLONGAN KARYA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Miftah, Muhammad Ariel; Sastrawati, Nila; Anis, Muhammad
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 4 No 1 (2023): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the extent of the role of the Working Group Party in increasing community political participation in Bone Regency in the perspective of siyasah syar'iyyah with juridical and normative syar'i approaches. Various efforts have been made by the Working Group Party in increasing people's political participation, such as building good political communication, encouraging the people of Bone to participate in every election momentum. Obstacles that affect the increase in political participation of the community in Bone Regency include the minimal cost of political parties, public apathy towards political activities, and political education to the community that has not been maximally pursued by various stakeholders. In Siyasah Dusturiyah's view, community involvement in government, including those carried out by political parties, is part of the application of the principle of deliberation.
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF SIYASAH SYARIYYAH: Studi Desa Matajang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Alda, Alda; Sastrawati, Nila
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 4 No 2 (2023): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In principle, village regulations are decisions of the village community which form the basis for administering village governance which aims to protect rights and obligations, regulate living together and maintain community order at and or the will of the community. This study aims to find out how village regulations are formed based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Matajang Village, Kahu District, Bone Regency. The results of this study indicate that the Formation of Village Regulations in Matajang Village, Kahu District, Bone Regency is in practice the basis for regulating local community affairs as an effort to realize the aspirations and will of the community. However, in reality, the implementation of village regulations is only the responsibility of the village head and the Village Consultative Body (BPD) without involving community participation in all stages of drafting village regulations. In addition, the formation of law according to siyasa syariyyah must fulfill the elements of legality; ummah and shura.
Co-Authors Abidin, Saenal Abu Bakar Afiyah Salsabila. Alkaf Akbar, Hairul Alda, Alda Alif Muhaimin Amalia, Maisarah Amir, Herlina Andi Hadi Ibrahim Baso Andi Nur Mayapada Andi Tenri Waru Andi, Muhammad Akmal Anggaraini , Dewi Angriati, Ririn Ashabul Kahfi, Ashabul Ashar Sinilele Asni ASNI Bramantyo, Fauzan Delasta Budiarti Cahyadi, Muh. Dedi Harianto Dwi Ayu Siti Hartinah Farhan Dwinanda Hanisyahputra Hamzah Hariadi Hariadi Hartini Tahir Hasan Bin Juhanis Hasan, Haslinda Hendrah Baharuddin Herman Iqbal, Andi Muhammad Latif, Tazkiah Majdi, Muhammad Fakhri Miftah, Muhammad Ariel Muh Ansar Azis Muh Arfan Muh Ikhsan Syam Muhammad Anis Muhammad Anis, Muhammad Mukhlis, Muhammad Mutawalli Muliadi Musafir Pababbari Nabila Amelia Hanisyahputri Nasir, Herlina Nirwan Wahyudi AR Nur Fajri Septiana Nur, Anita Nurfajrin Ramadhan Nurfalita, Zavira Nurlina Kavrianti Nurtita, Nurtita Nuryanti, Astiti Paidi, Zulhilmi Patimah Qasim, Dika Sastriani Qonitah, Ayu Rabani, Burhanudin Rafika Sari Rahma Amir, Rahma Riska Selman, Muhammad Arib Ramadhan Siti Aisyah Siti Rismayanti Basri Sitti Aisyah Sri Tantini Syah, Lehan Syatar, Abdul Taufiq Hidayah D Tayang, Riswandi Umar Sulaiman Wahab, Harlida Abdul Zulkarnain Ahmad