Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.902
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan RIO LAW JURNAL COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Batara Wisnu : Indonesian Journal of Community Services Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal Evidence Of Law POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Hukum Indonesia Journal of Constitutional Law Society (JCLS) JATIMAS : Jurnal Pertanian dan Pengabdian Masyarakat Law and Economics Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Law and Social Politics Rechtsvinding Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Ipso Jure
Cornelis, Vieta Imelda
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TANGGUNG GUGAT PENGELOLA JASA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN BARANG PRIBADI KONSUMEN Njoo, Walujo; Astutik, Sri; Cornelis, Vieta Imelda; Soekorini, Noenik
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.75921

Abstract

Tujuan penelitian adalah menganalisis tanggung jawab pengelola jasa parkir dalam memberikan jaminan keamanan bagi konsumen pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 458/ K/Pdt.Sus-BPSK/2017 dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen dalam kasus kehilangan barang pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 458/2017. Tipe penelitian menggunakan Yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Statue Approach dan Conceptual Approach. Bahan hukum primer penelitian didapatkan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 458/2017 dan bahan hukum sekunder didapatkan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan literatur pendukung lainnya. Metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan teknik analisis bahan hukum secara normatif. Hasil penelitian membuktikan Tanggungjawab Pengelola Jasa Parkir dalam memberikan jaminan keamanan bagi konsumen pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 458/2017 adalah seharusnya melakukan ganti rugi atas kerugian kendaraan atau barang yang dialami oleh konsumen. Pengelola Parkir “NP” diwajibkan untuk melakukan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban “MW” yaitu sebesar Rp. 1.083.496. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1694 KUH Perdata dan Pasal 19 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen yang diberikan terhadap konsumen dalam kasus kehilangan barang pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 458/2017 adalah adanya Hak Konsumen meliputi Hak atas Keamanan dan Keselamatan, Hak atas Informasi, Hak untuk didengar dan Hak atas ganti rugi. Disarankan kepada konsumen untuk lebih memperhatikan barang pribadi yang berada di dalam kendaraan, tidak meninggalkan barang berharga karena tidak dititipkan kepada pengelola parkir, yang dititipkan hanya fisik kendaraan sehingga barang pribadi di dalam kendaraan merupakan tanggung jawab pribadi konsumen.
Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Kejahatan Siber (Cyber) di Kota Balikpapan Pratama Putra, Andi Syadi; Cornelis, Vieta Imelda; Hamdani, Fathul; Paramitha, Vallencia Nandya
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2115

Abstract

Perkembangan media sosial sebagai ruang interaksi digital telah membawa implikasi hukum yang signifikan, khususnya terkait meningkatnya tindak pidana kejahatan siber. Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi di wilayah perkotaan, termasuk Kota Balikpapan, tidak selalu diimbangi dengan literasi digital dan kesadaran hukum yang memadai. Kondisi ini menciptakan kerentanan struktural yang dimanfaatkan pelaku kejahatan siber melalui berbagai modus, seperti penipuan daring, penyalahgunaan identitas, dan peretasan akun. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan kajian empiris berbasis wilayah yang mampu menjelaskan relasi antara penggunaan media sosial, pola kejahatan siber, dan efektivitas penegakan hukum di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap peningkatan kejahatan siber di Kota Balikpapan serta mengidentifikasi kendala penegakan hukum yang dihadapi aparat. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana media sosial berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan siber dan sejauh mana sistem hukum mampu merespons fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, pemangku kepentingan terkait, dan pengguna media sosial, serta didukung oleh observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan signifikan dalam membentuk pola kejahatan siber melalui mekanisme interaksi sosial digital dan rendahnya pengawasan. Temuan juga mengungkap adanya keterbatasan kapasitas penegakan hukum, khususnya dalam pembuktian digital dan literasi siber. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan pemahaman teoretis dan praktis mengenai kejahatan siber berbasis media sosial. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya pendekatan hukum yang adaptif, penguatan literasi digital, dan kolaborasi lintas sektor. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan kuantitatif atau komparatif lintas wilayah guna memperkaya analisis empiris.
Criminal Law Enforcement against the Abuse of Personal Data via the Internet in Indonesia Runtukahu, Mixon felly Melky; Sidarta, Dudik Djaja; Cornelis, Vieta Imelda
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1339

Abstract

The development of information technology and the increasingly massive use of the internet have increased the risk of criminal acts of misuse of personal data, especially through cybercrime modes such as phishing and online fraud. The misuse of personal data not only causes material harm to the victim, but also threatens the right to privacy as part of human rights. This article aims to analyze criminal law enforcement against perpetrators of the crime of misusing personal data through the internet and identify the factors that affect the effectiveness of law enforcement. This research uses normative legal research methods with legislative and conceptual approaches. The legal materials used include laws and regulations, especially the Law on Information and Electronic Transactions and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, supported by relevant scientific literature and journals. The results of the study show that although the legal framework related to personal data protection has been strengthened, law enforcement against the crime of misuse of personal data through the internet still faces various obstacles, including limited capabilities of law enforcement officials, inadequate technological facilities, and low public legal awareness. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of law enforcement officials, optimize information technology facilities, and increase people's digital literacy to realize effective and fair personal data protection.
Case Study on Legal Arrangements for Sharia Peer-to-Peer Lending Financing Cornelis, Vieta Imelda; Bachtiar; Siti Marwiyah; Fathul Hamdani; Andik Mannulusi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.4817

Abstract

The fintech business of peer-to-peer lending has experienced a period of considerable growth in recent years. However, it is still the subject of debate and controversy from the perspective of Sharia law. This article aims to analyze Sharia law on fintech peer-to-peer lending businesses, with a particular focus on usury and gharar banking. The methodology employed in this study is descriptive and analytical in nature. This entailed the collection of data from a range of sources, including literature, legal documents, and expert opinions. The findings indicate that the peer-to-peer lending fintech business can be classified as usury and gharar due to the implementation of several practices by the platform, including high interest rates and a lack of transparency regarding the associated risks. From the perspective of Sharia law, usury and gharar are prohibited, as they contravene the principles of justice and balance. Consequently, fintech peer-to-peer lending businesses must adhere to the tenets of Shariah law, such as abstaining from exorbitant interest rates and ensuring transparency regarding risks. In conclusion, fintech peer-to-peer lending businesses must be meticulously analyzed from the perspective of Shariah law to ensure their halalness in Islam. It is also imperative for the government and regulators to prioritize Shariah law aspects in regulating fintech peer-to-peer lending businesses
Juridical Review of the Decision on the Crime of Online Fraud against Job Vacancies Dirman, Martianus; Cornelis, Vieta Imelda
Journal of Law and Social Politics Vol. 2 No. 2 (2024): Journal of Law and Social Politics
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jlsp.v2i2.28

Abstract

Background: The rapid development of information technology has significantly increased the incidence of online fraud, including fraud related to job vacancies. This phenomenon has reached an alarming level and poses serious legal and social challenges, particularly in ensuring legal protection for victims and effective law enforcement against perpetrators. Objective: This study aims to identify the factors contributing to the occurrence of online fraud crimes related to job vacancies and to analyze the efforts undertaken by law enforcement authorities to prevent and address such crimes. Methods: This research employs a normative juridical approach by examining primary and secondary legal materials, including legislation, court decisions, and relevant legal literature. The analysis focuses on legal norms governing fraud crimes and law enforcement practices in addressing online fraud cases. Results: The findings indicate that online fraud crimes are influenced by economic, environmental, and socio-cultural factors, as well as the ease of committing online fraud and the relatively low risk of detection. Law enforcement efforts to combat online fraud include preventive measures such as public legal awareness campaigns, increased supervision of online transactions, and dissemination of warnings through media platforms, as well as repressive measures in the form of investigation, prosecution, sentencing, and correctional rehabilitation of offenders. Conclusion: Online job vacancy fraud requires comprehensive legal handling through a combination of preventive and repressive strategies. Strengthening law enforcement, increasing public awareness, and improving caution among online users are essential to reduce the incidence of online fraud crimes.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA LALU LINTAS DENGAN PELAKU ANAK DI POLRES MOJOKERTO Artajaya, Ariq Deji; Cornelis, Vieta Imelda; Paramita, Vallencia Nandya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.836

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tindak pidana lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga berdampak pada masa depan pelaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana lalu lintas dengan pelaku anak di Polres Mojokerto serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice di Polres Mojokerto dilakukan dengan mengutamakan musyawarah antara korban, pelaku, dan keluarga dengan tujuan pemulihan keadaan semula serta menghindari dampak negatif pemidanaan bagi anak. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep restorative justice, adanya tekanan emosional dari pihak korban, serta keterbatasan sumber daya aparat dalam memfasilitasi proses mediasi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa restorative justice dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis bagi anak, tetapi membutuhkan dukungan regulasi, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas aparat
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 Maulana, Adam Hamka; Cornelis, Vieta Imelda; Hamdani, Fathul
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.837

Abstract

This study aims to analyze the concept of legal protection for women victims of domestic violence based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, as well as to identify the factors that influence the effectiveness of the implementation of such legal protection in Indonesia. This research employs a normative juridical approach with qualitative analysis. The results show that legal protection for women victims of domestic violence has been comprehensively regulated in the Domestic Violence Law, covering emergency protection mechanisms, psychosocial recovery, and legal assistance services. However, its effectiveness remains hampered by several factors, including weak law enforcement, entrenched patriarchal culture, limited victim support infrastructure, and low legal literacy among women. Therefore, synergistic efforts from the state, society, and law enforcement officials are needed to realize holistic and equitable legal protection
ANALISIS YURIDIS PEMBINAAN MASYARAKAT OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI WARGA DALAM PROGRAM KEAMANAN LINGKUNGAN Wijaya, Mochamad Fillakhiya Atma; Cornelis, Vieta Imelda; Hamdani, Fathul
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.851

Abstract

This study aims to analyze the effect of community development by the police on increasing citizen participation in neighborhood watch programs in Windurejo Village, Kutorejo District. The method used is a juridical-empirical approach with interview, observation, and documentation study techniques. The results show that the active role of Bhabinkamtibmas in community development has a significant contribution in fostering legal awareness and citizen involvement in security activities. The success of the program is determined by factors such as personnel competence, operational facilities, support from community leaders, and synergy with the village government. However, there are also obstacles such as limited personnel and cultural constraints. This study recommends institutional strengthening, capacity building for officers, and a local participatory approach in community development programs to create sustainable environmental security
TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS SEBAGAI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Sugiyanto, Sugiyanto; Cornelis, Vieta Imelda; Hamdani, Fathul
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.855

Abstract

This study provides a juridical review of the formation of Special Committees (Pansus) as an integral part of the Regional House of Representatives (DPRD) in Indonesia. Using a normative legal research approach, this study analyzes the legal basis, mechanisms, and practical implications of the Pansus's existence. The findings indicate that the Pansus is a legitimate and vital ad hoc instrument, created to address specific issues that require focus and efficiency. Its formation is formally regulated through the DPRD Plenary Meeting's Decree and is based on relevant legislation, including Law Number 23 of 2014 and Government Regulation Number 12 of 2018. This process ensures the Pansus has strong legitimacy, accountability, and representation. The Pansus enables the DPRD to carry out its legislative and oversight functions more thoroughly, expedites decision-making, and enhances local government transparency. This study concludes that the Pansus is not merely a formal structure but a crucial mechanism for making the DPRD more responsive, efficient, and accountable in serving the public's aspirations
ANALISIS YURIDIS TERHADAP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN KUHAP DAN PERMA NO. 2 TAHUN 2012 Suwiryo, Rubiono Gatot; Cornelis, Vieta Imelda; Paramitha, Vallencia Nandya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.860

Abstract

The settlement of minor criminal cases in Indonesia has been dominated by a formal and bureaucratic retributive approach, which is inefficient and causes dissatisfaction among the parties involved. In response to this situation, the restorative justice approach has emerged as an alternative that focuses more on restoring relationships between perpetrators, victims, and the community. This study aims to analyze the legal application of restorative justice in the settlement of minor criminal offenses based on the Criminal Procedure Code and PERMA No. 2 of 2012, as well as a case study of its implementation in the Mojokerto District Court. This study uses a normative legal method, with a literature study approach through analysis of legislation, court decisions, and relevant scientific literature. The results show that although the Criminal Procedure Code does not explicitly regulate the mechanism of restorative justice, the scope for its application can be found in Article 82 of the Criminal Procedure Code, reinforced by PERMA No. 2 of 2012 and Attorney General Regulation No. 15 of 2020. A case study in Mojokerto City proves that this approach is capable of resolving cases quickly, efficiently, and satisfactorily for all parties, especially in cases of minor assault and petty theft. There are still serious challenges, such as the lack of integrated technical regulations, low understanding among law enforcement officials, and cultural resistance to non-punitive approaches. Therefore, policy reformulation, intensive training, and public education are needed to broaden acceptance of restorative justice. This study confirms that the restorative justice approach is not only normatively relevant but also proven to be practically effective in realizing a more just, humane, and sustainable criminal justice system
Co-Authors Amauri, Varies Anam, Hoiril Anderson, Kevin Andik Mannulusi Arba’in Ardiansyah, Rizal Firman Aribawa, Muhammad Yustino Ariwibawa, Muhammad Yustino Artajaya, Ariq Deji Augustinah, fedianty Ayu Chyntia, Desak Nyoman Bachtiar Baruno, Agustiawan Djoko Borman, M. Syahrul Borman, M.Syahrul Borman, Syahrul Damayanti, Sri Sukmana Dayana, Puspita Sandra Dinata, Ines Della Dirgantoro, Balok Dirman, Martianus Eas, Adi Sylvia Intan Pramesti Fathul Hamdani Fritz Edward Siregar Hamdani, Fathul Handayati, Nur Harianto, Deddik Hartoyo Hartoyo Herdiman, Herdiman Idrina, Mustika Indra , Silvester Novalino Kaewhanam, Phimlikid Kayla Natasha, Amanda Koerniawan, Joenus Lazuardi, Irwan Lyanawati, Yuli Maria Mannulusi, Andik Maulana, Adam Hamka Mintarum, Ahadin Mulyosudarmo, Suviana Suwoto Munasir, Aco Ardi Andi Nasution, Dedi Wardana Njoo, Walujo P, Siti Marwiyah Paramita, Vallencia Nandya Paramitha, Vallencia Nandya Pratama Putra, Andi Syadi Putri, Yustiti Krisna Eka Rahmah, Nabila Aliya Rangga, Aldeo Zidane Rizal, Moh Rohman Bulu, Akbar Taufiqur Runtukahu, Mixon felly Melky Santoso, Wahyu Aji Saputri, Dita Ayu Sholichah, Sayidati Sidarta, Dudi Djaja Sidarta, Dudik Djaja Siti Marwiyah Soekorini, Noenik SRI ASTUTIK Subekti Subekti Sucipto Sucipto Sugiyanto - Susanto, Wahyu Sutopo Sutopo Suwiryo, Rubiono Gatot Tamaroh, Awik Thoif, Mokh. Ubayidillah, Moch. Rafli Wahyu Prawesthi, Wahyu Wahyudi, Mohammad Arif Walujo, Christian Rico Wijaya, Mochamad Fillakhiya Atma